KOTAMOBAGU – Demi memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa dan Kelurahan, Pemerintah Kota Kotamobagu, di bawah kepemimpinan Wali Kota dr Weny Gaib, bersama Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat, mulai melakukan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa, ini bertujuan untuk menegaskan posisi Kelurahan dan Desa, sebagai ujung tombak pelayanan publik, sekaligus simpul utama peneyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Kegiatan evaluasi kinerja Lurah dan Sangadi yang rencananya akan dilaksanakan pada hari ini, Selasa 14 April 2026, merupakan langkah strategis dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa dan Kelurahan. Kegiatan ini menegaskan posisi Desa dan Kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan publik sekaligus simpul utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kotamobagu, Sahaya S. Mokoginta, S.STP., M.E, yang juga Ketua Tim Penilai Kinerja, saat memimpin rapat teknis pelaksanaan penilaian, yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Kotamobagu, pada Senin 13 April 2026 kemarin.

“Tim Penilai Kinerja yang dibentuk melalui Surat Keputusan Wali Kota Kotamobagu telah melaksanakan Rapat Teknis Pelaksanaan Penilaian yang dihadiri Kepala Dinas PMD, Inspektorat, BKPP, Kabag Tapem, Kabag Hukum, Staf Ahli, Staf Khusus serta unsur terkait lainnya sebagai bagian dari penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Evaluasi,” Katanya.

Di jelaskannya, bahwa evaluasi ini akan diikuti oleh seluruh Sangadi dan Lurah se-Kotamobagu, dengan fokus pada aspek Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pengelolaan Keuangan, serta Inovasi Pembangunan Berbasis Masyarakat. Selain itu, komitmen terhadap Disiplin, Integritas, dan kapasitas kepemimpinan juga menjadi bagian penting dalam penilaian,” ujarnya.

Sahaya S. Mokoginta, S.STP., M.E., menegaskan bahwa, Evaluasi Kinerja ini memiliki dasar kewenangan yang kuat dalam sistem pemerintahan, terhadap Lurah, Wali Kota memiliki kewenangan langsung sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mencakup Pembinaan, Penilaian, hingga Pemberian Sanksi dan Penghargaan Atas Kinerja. “Sementara itu, terhadap Sangadi sebagai Kepala Desa yang dipilih secara Demokratis, kewenangan Pemerintah Kota berada pada fungsi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konteks ini, evaluasi kinerja kepala Desa menjadi bagian penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan akuntabel.

Ia juga menambahkan bahwa dalam kondisi dan batas tertentu Wali Kota memiliki kewenangan untuk memberhentikan kepala desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi pembinaan dan pengawasan, namun harus melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Pemberhentian Kepala Desa dapat terjadi antara lain apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, berakhir masa jabatan, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan, melanggar larangan jabatan, atau dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta dalam hal terjadi pelanggaran administratif dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara atau desa,” ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa, pelaksanaan evaluasi penilaian kinerja Sangadi dan Lurah akan mulai dilaksanakan pada hari Selasa, 14 April 2026 sampai selesai sebagai bagian dari langkah konkret dalam memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan. “Pelaksanaan evaluasi ini bertujuan untuk mengukur capaian kinerja aparatur desa dan kelurahan secara objektif dan terukur, memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai regulasi dan prinsip akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat. Selain itu, evaluasi ini juga untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan sekaligus mendorong inovasi dan budaya kerja yang profesional dan berorientasi hasil,” tambahnya.

Dikatakannya, hasil evaluasi kinerja Sangadi dan Lurah memiliki relevansi yang kuat dengan kinerja perangkat Desa dan Kelurahan yang dipimpinnya.

“Kinerja perangkat tidak berdiri sendiri, melainkan refleksi langsung dari pola kepemimpinan, sistem pembinaan, serta kemampuan manajerial seorang Sangadi dan Lurah. Oleh karena itu, capaian maupun kekurangan dalam hasil evaluasi akan menggambarkan sejauh mana pemimpin mampu mengoptimalkan peran perangkatnya dalam mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan,” ungkapnya.  (*)

Manado, detiKawanua.com – Musyawarah Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS) yang digelar pada Senin, 13 April 2026, menetapkan Ronald Rompas sebagai Koordinator JIPS periode 2026–2028.

Pemilihan dilakukan secara tertutup dan berlangsung lancar dengan kehadiran yang memenuhi kuorum.

Dari total 25 anggota, sebanyak 18 orang hadir langsung, sementara 7 lainnya menyampaikan izin.

Proses musyawarah dipandu oleh Steering Committee yang terdiri dari Jerry Palohoon, Rahman Ismail, dan Jamal Mopatu.

Ronald Rompas memperoleh 17 suara, dan 1 suara untuk Rahman Ismail.

Ronald Rompas merupakan jurnalis senior yang mengawali karir jurnalistik sejak tahun 2001 di Manado Post (Jawa Pos Grup).

Dalam sambutannya usai terpilih, Ronald menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

“Kepada teman-teman yang mempercayakan saya, saya ucapkan terima kasih. Saya berharap bisa membawa JIPS ke arah yang lebih baik,” ujar Ronald.

Ia juga menekankan pentingnya kebersamaan dalam membangun organisasi agar lebih profesional, saling menghargai, dan saling membantu antar anggota.

“Ini mungkin pemilihan Koordinator JIPS paling sederhana. Tapi semoga kita bisa sama-sama membangkitkan organisasi kita, lebih profesional, lebih saling menghargai dan saling membantu. Dalam bisnis media kita memang kompetitor, tapi tidak boleh saling membiarkan dan harus saling menolong,” tambahnya.

Sebagai langkah awal kepengurusan, Ronald menunjuk Rahman Ismail sebagai sekretaris dan Sammy Lumi sebagai bendahara untuk mendampinginya dalam menjalankan roda organisasi ke depan. **

BOLTIM, detiKawanua.com – Kondisi lampu Pelabuhan Kotabunan dinilai sangat memprihatinkan. Pasalnya, sejak beberapa tahun terakhir lampu tersebut disinyalir hanya dibiarkan seakan tidak ada perawatan dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Kotabunan.

Warga Kotabunan, Pusran Beeg mengungkapkan sudah sejak beberapa tahun ini kondisi lampu tersebut sudah dibiarkan. Bahkan, disekeliling tower nampak sudah sudah dikelilingi rerumputan. Mirisnya kondisi menara lampu juga sudah berkarat dan akan berdampak pada masyarakat sekitar.

“Kondisi lampu dermaga ini jika dilihat memang sudah dibiarkan. Padahal lampu Pelabuhan itu sangat penting. Lampu itu sebagai penanda adanya Pelabuhan. Nah jika dibiarkan dan tidak dirawat takutnya, menara Pelabuhan akan roboh dan bisa menimpa warga,” ungkap Pusran, pada Senin, (13/04/2026).

Pusran pun menyayangkan akan sikap dari pihak UPP kelas III Kotabunan yang seakan hanya membiarkan kondisi lampu yang terbengkalai. Padahal menurutnya, Pelabuhan Kotabunan baru saja selesai dikerjakan dengan anggaran puluhan miliar dari pihak Kementrian.

“Memang benar Pelabuhan Kotabunan baru selesai ditingkatkan. Anggarannya puluhan miliar untuk menambah dan menata Pelabuhan. Namun sungguh sayang, lampu Pelabuhan malah tidak terawat. Ini harus disikapi agar tidak membahayakan warga,” terang Pusran.

Pusran yang juga merupakan wartawan menjelaskan bahwa persoalan lampu Pelabuhan tersebut sudah pernah di konfirmasi kepada mantan Mantan Kepala Kantor UPP Kotabunan, Cristian W. Egam, terkait pemeliharaan lampu dermaga dan jaringan penerangan di kawasan pelabuhan tersebut.

Pusran mengungkapkan persolan pemeliharaan lampu navigasi berada di bawah tanggung jawab Distrik Navigasi Kelas I Bitung. Jika lampu dermaga tidak berfungsi optimal, maka dapat berdampak pada keselamatan kapal, khususnya saat beraktivitas pada malam hari. Lampu tersebut menjadi salah satu penunjuk arah utama bagi kapal yang hendak merapat ke pelabuhan.

“Kalau lampu tidak menyala, kapal akan kesulitan melihat arah masuk ke dermaga. Ini tentu berisiko, terutama di malam hari,” katanya.

Dengan adanya persoalan tersebut, Pusran berharap adanya perhatian dari pihak terkait agar pemeliharaan fasilitas di pelabuhan dapat dilakukan secara optimal demi menjamin keselamatan pelayaran dan masyarakat sekitar.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kantor UPP Kotabunan maupun Distrik Navigasi Kelas I Bitung belum berhasil dikonfirmasi terkait pernyataan tersebut.

• Replacement Fasilitas Laut (2025): Tender pekerjaan konstruksi replacement fasilitas laut Pelabuhan Kotabunan telah selesai, dengan nilai Pagu APBN sebesar Rp48.696.131.007,00 pada tahun 2025.
• Peresmian dan Penguatan Fungsi (2026): Bupati Boltim mengadakan audiensi dengan Kemenhub RI pada Januari 2026 untuk merencanakan peresmian dan penguatan fungsi pelabuhan sebagai pusat distribusi dan konektivitas. (***)

SULUT– Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sulawesi Utara menetapkan Michaela Elsiana Paruntu (MEP) sebagai Ketua DPD I Golkar Sulut masa bakti 2026–2031, Sabtu (11/4/2026) di Ballroom Grand Kawanua Hotel Manado.

Sidang pleno dipimpin unsur DPP dan DPD Golkar ini berlangsung dinamis namun kondusif hingga menghasilkan keputusan bulat.

MEP kini memimpin partai berlambang pohon beringin itu menghadapi agenda konsolidasi internal dan kontestasi elektoral ke depan. Penetapan ini sekaligus menandai babak baru kepemimpinan Golkar di tingkat provinsi Sulawesi Utara.

Hakim Komarudin dari unsur DPP Golkar memimpin jalannya sidang pleno Musda XI secara langsung. Sekretaris Sidang Raski Mokodompit kemudian membacakan surat keputusan penetapan di hadapan seluruh peserta.

“Keputusan pertama, menetapkan dan mengesahkan saudari Michaela Elsiana Paruntu sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Utara masa bakti 2025–2030,” ujar Raski tegas.

Sidang juga memberi kewenangan penuh kepada ketua terpilih untuk menyusun komposisi kepengurusan baru.

Keputusan tersebut berlaku sejak tanggal penetapan dan mengikat seluruh jajaran kader Golkar Sulut. Anggota sidang dari unsur DPD II serta organisasi pendiri dan yang didirikan turut menyaksikan proses penetapan itu.

Musda XI pun menjadi momentum penting bagi restrukturisasi dan penguatan organisasi Golkar Sulut.

Sebelumnya, MEP sudah merepresentasikan perpaduan antara profesionalisme medis dan kepemimpinan politik yang jarang dimiliki politisi daerah.

Di bawah kepemimpinannya, Golkar Sulut bergerak memperkuat basis elektoral dan meningkatkan peran kader dalam pembangunan daerah.

Berbagai program kemanusiaan, edukasi kesehatan, dan advokasi kelompok rentan selama ini menjadi ciri khas gaya kepemimpinan MEP.

Dengan demikian, ia tampil sebagai figur perempuan potensial yang memainkan peran kunci dalam dinamika politik Sulawesi Utara.

Terpilihnya MEP memperkuat posisinya sebagai figur sentral di tubuh Golkar Sulut untuk lima tahun ke depan.(*)

Manado – DPD Partai Golongan Karya (Golkar) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Sulut, bertempat di Grand Kawanua Hotel Manado, Sabtu (11/04/2026).

Musda Golkar Sulut ini dihadiri langsung Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama jajaran pengurus DPP Partai Golkar, unsur Forkompinda, pengurus DPD kabupaten/kota, ormas partai, dan undangan.

Dalam sambutannya, Ketua DPD Partai Golkar Sulut , Christiany Eugenia Paruntu (CEP) menyampaikan terima kasih kepada seluruh ketua DPD kabupaten/kota dan jajarannya yang telah bekerja keras untuk membesarkan Partai Golkar.

“Kita harus bersatu, solid, kalau saya banyak kekurangan saya mohon maaf.
Saya percaya dengan adanya musda ini kita akan mendapatkan kepemimpinan baru,” kata CEP.

Anggota DPR RI ini mengajak kepada seluruh kader Golkar untuk mendukung kepemimpinan Ketua DPD Partai Golkar terpilih nantinya demi kejayaan partai Golkar di Sulut. “Kedepan kita harus mendukung generasi muda yang memimpin Golkar untuk membawa partai ini lebih maju,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dalam arahannya mengingatkan seluruh kader yang hadir untuk tidak menjadikan Musda hanya sebagai agenda konsolidasi atau seremoni semata. Musda bukan hanya memilih ketua, tetapi merumuskan langkah strategis dan program kedepan dan melakukan evaluasi.

“Dalam Musda itu ada tiga hal penting. Pertama adalah evaluasi kepengurusan yang lama. Kedua bagaimana penentuan menentukan pokok-pokok pemikiran pengurus baru untuk Golkar kedepan. Ketiga, adalah agenda pemilihan ketua DPD,” tuturnya.

Dengan agenda Musda yang sedang berlangsung, Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) mengajak kepengurusan baru yang akan terpilih nanti untuk menjalankan doktrin Golkar mensejahterakan rakyat.

“Golkar bukan partai elitis, tapi partai terbuka. Golkar adalah partai yang inklusif, buktinya bukan tidak mungkin saya yang seorang Papua bisa menjadi Ketua Umum partai,” tegas Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga mengajak kepengurusan baru yang terpilih nantinya agar tetap solid, merangkul kembali kader-kader yang tercerai berai untuk masa depan partai Golkar, dan berusaha menambah jumlah kursi pada pemilu mendatang.

MANADO – Wakil Ketua PDK Kosgoro Sulut Bidang Sosial dan Tanggap Bencana, Harvey Wowor, mengingatkan kepada Ketua DPD Partai Golkar terpilih pada Musda ke XI Partai Golkar Provinsi Sulut untuk menjalankan pesan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Sabtu (11/04/2026)

Wowor mengatakan, arahan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat membuka Musda Partai Golkar di Grand Kawanua Hotel Manado wajib dilaksanakan Ketua DPD Golkar terpilih nantinya.

“Ini arahan sekaligus perintah ketua umum dimana yang menang harus merangkul yang tercerai berai,” ujar Wowor.

Sebelumnya, Dalam sambutannya, Bahlil Lahadalia mengingatkan seluruh kader yang hadir untuk tidak menjadikan Musda hanya sebagai agenda konsolidasi atau seremoni semata. Musda bukan hanya memilih ketua, tetapi merumuskan langkah strategis dan program kedepan dan melukan evaluasi.

“Dalam Musda itu ada tiga hal penting. Pertama adalah evaluasi kepengurusan yang lama. Kedua bagaimana penentuan menentukan pokok-pokok pemikiran pengurus baru untuk Golkar kedepan. Ketiga, adalah agenda pemilihan ketua DPD,” tuturnya.

Dengan agenda Musda yang sedang berlangsung, Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) mengajak kepengurusan baru yang akan terpilih nanti untuk menjalankan doktrin Golkar mensejahterakan rakyat.

“Golkar bukan partai elitis, tapi partai terbuka. Golkar adalah partai yang inklusif, buktinya bukan tidak mungkin saya yang seorang Papua bisa menjadi Ketua Umum partai,” tegas Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga mengajak kepengurusan baru yang terpilih nantinya agar tetap solid, merangkul kembali kader-kader yang tercerai berai untuk masa depan partai Golkar, dan berusaha menambah jumlah kursi pada pemilu mendatang.

BITUNG – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bitung mengecam keras aksi pencatutan identitas wartawan Syarif Umar oleh oknum tidak bertanggung jawab melalui akun media sosial palsu, ‘Sarip Umar’. Akun tersebut diketahui menyebarkan konten bermuatan SARA yang memicu keresahan hingga ancaman fisik terhadap korban.

​Ketua PWI Kota Bitung, Tesar Basalama, menegaskan bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran serius yang mencoreng nama baik profesi wartawan sekaligus mengancam stabilitas sosial di Kota Bitung.
​
​Akun palsu yang menggunakan nama “Sarip Umar” tersebut secara sengaja memakai foto profil Syarif Umar untuk mengunggah narasi provokatif. Unggahan terbaru akun tersebut bahkan menyoroti kegiatan Paskah GMIM dengan nada yang berpotensi memicu konflik horisontal.

​Dampak dari aktivitas akun bodong tersebut, Syarif Umar mengaku mengalami intimidasi yang membahayakan nyawanya.​”Saya sudah diancam akan dibunuh. Bahkan rumah saya dilempari batu semalam. Padahal akun itu bukan milik saya,” ungkap Syarif Umar dalam keterangan tertulisnya.

Sebelumnya, Syarif Umar juga telah membuat pernyataan dalam video klarifikasi yang disampaikannya ketika membuat laporan di Polres Bitung, pada Jumat malam (10/4/2026).

“Terkait postingan yang beredar di Berita Bitung yang mengatasnamakan Sarip Umar, yang memposting hal-hal yang tidak baik, terutama isu SARA yang saat ini beredar, bahkan ada juga kemarin postingan yang memakai akun ‘fake’, itu bukan akun saya! Sekali lagi, itu bukan akun saya!” tegas Syarif.

​Desakan kepada Aparat Penegak Hukum
-​PWI Kota Bitung meminta Polres Bitung untuk tidak tinggal diam melihat maraknya kejahatan siber yang menyasar awak media. Ada tiga poin utama yang menjadi tuntutan PWI Kota Bitung:
– ​Penangkapan Pelaku: Mendesak Kapolres Bitung segera melacak dan menangkap dalang di balik akun palsu tersebut.
– ​Perlindungan Korban: Memberikan jaminan keamanan bagi Syarif Umar dan keluarganya yang kini dalam kondisi terancam.
– ​Tindak Tegas Kejahatan Digital: Meminta kepolisian membersihkan akun-akun anonim yang kerap memprovokasi isu SARA di Bitung.

​”Ini bukan kasus biasa. Aparat kepolisian, khususnya Tim Siber, harus segera bertindak cepat sebelum situasi berkembang menjadi konflik yang lebih luas,” tegas Tesar.

​PWI Kota Bitung menyatakan akan mengawal proses hukum ini hingga pelaku berhasil diseret ke meja hijau. Menurut mereka, kasus ini menjadi ujian bagi ketegasan aparat dalam menangani maraknya akun palsu yang meresahkan masyarakat.

​Menutup pernyataannya, Tesar mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh unggahan dari akun-akun yang tidak jelas verifikasinya dan meminta publik untuk saling menjaga kerukunan di tengah situasi ini. (*)

SULUT – Michaela Elsiana Paruntu (MEP) menjadi satu-satunya pendaftar bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (10/04/2026).

Kedatangan MEP yang juga merupakan Ketua DPD II Partai Golkar Minahasa Selatan di Sekretariat Partai Golkar Sulut ini didampingi Ketua DPD Partai Golkar Sulut Christiany Eugenia Paruntu (CEP).

Selain itu, turut mengantarkan MEP, Ketua HWK Sulut, Plt Ketua Kota Kotamobagu, Ketua DPD Kota Manado, Ketua DPD Minsel, Plt Ketua DPD Boltim, Ketua DPD Sangihe, Ketua DPD Minahasa, KPPG, Ketua DPD Bolsel, Menyusul Ketua DPD Boltara dan sejumlah kader Golkar.

Diketahui, Pendaftaran Bakal Calon Ketua DPD Golkar Sulut di buka Jumat 10 April 2026 mulai pukul 14.00 WITA hingga 20.00 WITA.

Saat diberi kesempatan bicara, MEP menyampaikan, kehadirannya di Sekretariat Partai Golkar Sulut sebagai bukti dirinya siap mendaftar sebagai bakal calon.

“Pertama-tama sebagai umat yang percaya, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Pada kesempatan saat ini saya ingin menyampaikan bahwa saya hadir di tempat ini menunjukkan saya siap mendaftar dan saya siap menjadi Ketua DPD PG Sulut,” ujar Wakil Ketua DPRD Sulut ini.

Ia menambahkan, kedatangannya untuk mendaftar bukan karena kemauan sendiri, tapi berkeinginan membangun partai Golkar semakin maju.

“Saya tidak besar kepala untuk maju. saya mendapat dukungan dari DPD Kabupaten/Kota yang mempercayakan saya untuk maju,” imbuhnya.

Mengusung visi ingin menjadikan Partai Golkar lebih baik dan lebih besar dari kepengurusan saat ini, Michaela Elsiana Paruntu (MEP) berjanji jika dirinya terpilih sebagai Ketua DPD Golkar dalam Musda nanti akan membawa partai berlogo beringin tersebut lebih baik dari kepengurusan sang kakak yakni Ibu CEP.

“Saat ini di bawah kepemimpinan Ibu CEP, Golkar sangat maju dan berkembang. Standar tinggi itu menjadi tantangan bagi saya jika menjadi Ketua DPD nanti. Tapi ingat, kita berbeda generasi. Nanti semua bisa merasakan bagaimana generasi milenial ini membesarkan partai ini,” ungkap MEP disambut sorakan semangat dari pendukung dan kader Golkar Sulut.

Dengan kepercayaan yang akan diberikan nanti, MEP berjanji generasi milenial akan membawa Golkar lebih baik kedepan.

“Berikan kami yang muda-muda kesempatan membesarkan dan berkarya bersama partai Golkar,” katanya.

Selain terkait cara membesarkan partai, MEP yang juga Wakil Ketua DPRD Sulut ini berjanji akan tegak lurus dengan kepemimpinan DPP Golkar.

“Paling pertama adalah kita akan tegak lurus bersama Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Kedua, kami akan berupaya menambah perolehan kursi di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,” tutupnya. (*)

KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu, dr Weny Gaib, menghadiri Kegiatan Panen Raya, dan Penanaman Jagung, yang di gelar Polres Kotamobagu, Kegiatan berlangsung di Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, pada 10/04/2026.

Panen Raya dan Penanaman Jagung tersebut, dalam rangka mewujudkan pemenuhan swasembada pangan di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di Kota Kotamobagu.

Kegiatan tersebut di hadiri dan di buka langsung oleh Kepala Korps Pembinaan Masyarakat, (Kakorbinmas), Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polisi, Inspektur Jenderal (Irjen)  Pol. Kalingga Rendra Raharja.

Wali Kota Kotamobagu, dr Weny Gaib, usai mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari penanaman Jagung, hingga Panen Raya menyampaikan ucapan terima kasih, serta apresiasi kepada pihak kepolisian, yang sudah melaksanakan kegiatan prioritas dalam mendukung swasembada pangan di Kotamobagu.

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar -besarnya   kepada Kakorbinmas Baharkam Polri, Irjen. Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., S.I.K., M.H., dengan terlaksananya kegiatan yang sangat penting ini, dalam upaya kita bersama untuk mendukung Ketahanan Pangan Nasional,” Kata Wali Kota kotamobagu dr Weny Gaib.

Lewat kesempatan itu, Wali Kota mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mendukung program ketahanan Pangan.

“Kegiatan ini tentunya juga mengajak kepada kita semua, seluruh masyarakat untuk terlibat langsung dalam mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Sekali lagi, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Kakorbinmas Baharkam Polri, Irjen. Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., S.I.K., M.H., yang telah hadir di Kota Kotamobagu, dan telah memberikan petunjuk dan arahan kepada kami semua,” Ujar Weny Gaib.

Kegiatan Panen Raya dan Penanaman Jagung yang dilaksanakan Polres Kotamobagu dalam mendukung Swasembda Pangan Tahun 2026 di wilayah Hukum Polda Sulawesi Utara tersebut, juga dihadiri Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen. Pol. Drs. Nursyah Putra, M.Han., Dirbinmas Polda Sulawesi Utara, Kombes. Pol. Rio Alexander Panelewen, S.I.K, Wakapolres Kota Kotamobagu, Kompol. Romel Pontoh S.I.P., M.A.P., Perwakilan Forkopimda Kota Kotamobagu, Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, S.H., M.E., para Asisten, para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu,para Tokoh Masyarakat serta Masyarakat Kota  Kotamobagu. (*)

KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu, di bawah kepemimpinan Wali Kota dr Weny Gaib, menghadiri kegiatan Halal Bihalal di Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, pada Jumat 10/04/2026.

Kegiatan Halal Bihalal yang di selenggarakan Pemerintah Kecamatan Kotamobagu Barat, bersama Lurah, dan masyarakat tersebut, berlangsung penuh kekeluargaan.

Wali Kota Kotamobagu, yang di dampingi Ketua PKK Kotamobagu, Ny Rindah Gaib Mokoginta, menyampaikan permohonan maaf baik lahir maupun batin kepada seluruh masyarakat khususnya di Kecamatan kotamobagu Barat, pada kegiatan Halal Bihalal.

“Pada pertemuan yang sangat berbahagia ini, saya atas nama Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu ingin menyampaikan Minal Aidin Wal Faizin, Mohon Maaf Lahir dan Batin kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Kotamobagu Barat,” Ujar Wali Kota dalam sambutannya.

Tak hanya itu, Wali Kota Kotamobagu dr Weny Gaib juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kecamatan maupun kelurahan yang sudah menggelar kegiatan Halal Bihalal di kelurahan Molinow.

“Saya juga ingin memberikan apresiasi kepada Camat, Lurah dan Sangadi, Tokoh Masyarakat, serta kepada seluruh masyarakat yang telah bekerjasama sehingga kegiatan Halal Bi Halal ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih, ini menandakan bahwa kebersamaan dan persatuan masyarakat sangat baik dan kuat, terima kasih sudah memberikan dukungan penuh kepada saya dan pak Wakil Wali Kota Kotamobagu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab,” Ujarnya.

Halal Bi Halal yang dilksanakan Masyarakat Kecamatan Kotamobagu Barat tersebut, dihadiri Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, S.H., M.E., para Asisten, para Pimpinan Perangkat Daerah, para Pejabat Sipil, TNI dan Polri, Camat Kotamobagu Barat, Sumitro Potabuga, S.Pd, M.Pd., para Lurah, para Tokoh Agama, para Tokoh Adat, para Tokoh Masyarakat, serta Masyarakat di wilayah Kecamatan Kotamobagu Barat. (*)