Bitung, detiKawanua.com – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyalurkan bantuan untuk mendukung pemulihan infrastruktur pasca gempa bumi yang terjadi di Kota Bitung. Bantuan

disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bitung.

Bantuan tersebut telah dimanfaatkan oleh BPBD dalam bentuk pengadaan material bangunan sesuai kebutuhan prioritas di lapangan, guna mempercepat proses perbaikan infrastruktur yang terdampak bencana. Adapun bantuan disalurkan kepada sejumlah penerima manfaat, antara lain Walangitan Baudu, Ibrahim Bidamin, Noldy Yusuf, James Asis, dan Herman Harinda dalam bentuk semen, besi, dan batako untuk perbaikan hunian, serta dukungan material batu alam untuk Gedung BPBD Kota Bitung.

Penyaluran bantuan dilakukan secara sinergis bersama berbagai pihak, termasuk Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal (IT) Bitung, BPBD Kota Bitung, Kelurahan Bitung Barat Satu, serta Kecamatan Maesa. Seluruh pihak turut mendampingi penyerahan bantuan secara simbolis kepada masyarakat penerima manfaat.

Integrated Terminal Manager Bitung, Arman Prastiono, menyampaikan bahwa dukungan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendampingi masyarakat pada masa pemulihan pascabencana.

“Pertamina terus hadir dan mengambil peran dalam mendukung pemulihan pascabencana. Bantuan ini diharapkan dapat membantu percepatan perbaikan infrastruktur serta mendukung masyarakat untuk kembali beraktivitas secara normal,” ujar Arman.

Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menegaskan bahwa keterlibatan perusahaan dalam penanganan bencana merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang dijalankan secara berkelanjutan.

“Sinergi dengan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata. Upaya ini juga sejalan dengan komitmen Pertamina dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) melalui respons terhadap bencana, serta SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui kolaborasi lintas sektor,” jelas Lilik.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bitung, Fivy Yurico Kadeke, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Pertamina dalam proses pemulihan di wilayah terdampak.

“Bantuan ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan material perbaikan infrastruktur. Dukungan dari Pertamina mempercepat proses pemulihan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ungkap Fivy.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung upaya pemulihan, serta memastikan kehadiran perusahaan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. **

Sulut, detiKawanua.com – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Gorontalo (OJK SulutGo) menggelar sosialisasi optimalisasi peran lembaga jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui implementasi Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala OJK SulutGo, Robert HP Sianipar, dan menghadirkan sejumlah narasumber dari internal OJK dan narasumber eksternal dari pemerintah daerah, perbankan.

Hadir sebagai narasumber, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulut Jimmy Ringkuangan, yang mewakili Plh Sekprov Sulut, memaparkan perkembangan UMKM di daerah bumi nyiur melambai.

Ia mengungkapkan, jumlah UMKM di Sulawesi Utara pada 2025 mencapai 408.505 unit usaha, yang didominasi oleh usaha mikro sebanyak 398.098 unit, usaha kecil 8.659 unit, dan usaha menengah 1.748 unit. Data tersebut merupakan hasil pendataan berkelanjutan sejak 2023 hingga 2025.

“UMKM menjadi tulang punggung ekonomi daerah, kontributor utama PDRB, sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar,” ujar Jimmy.

Pemerintah Provinsi Sulut dibawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wagub Victor Mailangkay juga telah melakukan berbagai intervensi untuk mendorong pertumbuhan UMKM, di antaranya bantuan peralatan kepada 960 pelaku usaha, bantuan modal kepada 1.750 pelaku usaha, serta pelatihan dan bimbingan teknis bagi 1.525 UMKM.

Selain itu, fasilitasi legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) telah menjangkau 17.607 pelaku UMKM mikro, serta pendampingan usaha kepada lebih dari 2.100 pelaku untuk mendukung digitalisasi, akses pemasaran, dan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dari sisi pembiayaan, sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penyerap terbesar kredit UMKM, diikuti sektor pertanian, jasa, serta industri pengolahan.

Meski demikian, Jimmy menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi UMKM, seperti rendahnya akses pembiayaan, keterbatasan kapasitas usaha, belum bankable, serta pengelolaan keuangan yang masih manual.

“Penguatan UMKM tidak cukup hanya dengan modal, tetapi juga harus dimulai dari disiplin dalam pengelolaan keuangan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya strategi penguatan UMKM melalui peningkatan akses permodalan yang fleksibel, investasi pada teknologi dan sumber daya manusia, diversifikasi usaha, serta penguatan manajemen keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan harapan besar terhadap implementasi POJK Nomor 19 Tahun 2025 agar dapat segera diadopsi oleh perbankan dan lembaga keuangan non-bank di Sulawesi Utara.

“Kebijakan ini diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan yang inklusif, memperkuat ekonomi lokal, dan mendorong UMKM naik kelas hingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” kata Jimmy. **

MANADO – Wakil Wali Kota (Wawali) Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat (RVM), menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tingkat Provinsi Sulawesi Utara di Kantor Gubernur Sulut, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan strategis bertajuk “Transformasi Kemendukbangga/BKKBN Mendukung Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Johannes Victor Mailangkay. Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi para kepala daerah se-Sulut untuk menyelaraskan kebijakan kependudukan di tingkat wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Rendy Virgiawan Mangkat menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kota Kotamobagu terhadap transformasi program Bangga Kencana. Menurutnya, penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga.

Ia memandang pembangunan keluarga sebagai pilar utama dalam mencetak generasi yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga cerdas dan kompetitif. Sinergi lintas sektor dianggap menjadi kunci keberhasilan program ini di lapangan.

“Pemerintah Kota Kotamobagu berkomitmen untuk terus memperkuat program pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana sebagai langkah nyata dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045,” ujar Wakil Wali Kota

Lebih lanjut, Rendy menekankan bahwa implementasi program harus dilakukan secara presisi dan tepat sasaran. Salah satu fokus utamanya adalah percepatan penurunan angka stunting serta peningkatan taraf hidup masyarakat secara umum melalui kolaborasi aktif seluruh stakeholder.

Melalui forum Rakorda ini, diharapkan muncul kebijakan-kebijakan inovatif yang lebih adaptif dengan kondisi daerah. Dengan demikian, program Bangga Kencana dapat bertransformasi menjadi motor penggerak terciptanya keluarga berkualitas sebagai pilar pembangunan nasional. (*)

Sulut, detiKawanua.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan keprihatinan atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berulang di ruas jalan Tanawangko–Maruase (Munte) Kondisi ini menjadi perhatian serius, karena menyangkut keselamatan masyarakat yang merupakan prioritas utama pemerintah.

Menanggapi berbagai masukan dan aspirasi masyarakat, termasuk usulan pembangunan terowongan pada titik rawan serta percepatan pembangunan jalan tol Manado–Amurang, Pemerintah Provinsi melalui
Asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan Setda Provinsi Sulut, Jemmy Ringkuangan, AP, M.Si
menegaskan komitmennya untuk mengambil langkah nyata secara bertahap dan terarah.

Meskipun ruas jalan tersebut merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak tinggal diam. Koordinasi telah dilakukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulut guna mempercepat penanganan di lokasi.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan adalah Evaluasi Teknis Menyeluruh
Pemerintah Provinsi bersama Balai Jalan Kementerian PU untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap kondisi jalan, termasuk faktor teknis yang menjadi penyebab kecelakaan. Kemudian Penanganan Cepat di Lapangan melalui perbaikan dan penguatan pada titik-titik rawan, seperti penambahan rambu lalu lintas, penerangan jalan, marka jalan, serta pengaman (guardrail) guna mengurangi risiko kecelakaan.

Pemprov Sulut juga melakukan Percepatan Solusi Jangka Panjang dengan mendorong kajian mendalam pembangunan jalan tol Manado–Amurang, termasuk mengkaji kemungkinan pembangunan terowongan sebagai solusi jangka panjang, dengan mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, dan pembiayaan.

Selain itu pemprov Sulut melakukan Penguatan Koordinasi dan Pengawasan
Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, aparat kepolisian, dan pihak terkait lainnya akan terus diperkuat, termasuk dalam peningkatan pengawasan dan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat.

Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, SE, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Jemmy Ringkuangan, AP, M.Si, menegaskan bahwa pemerintah hadir dan bertanggung jawab dalam menjamin keselamatan masyarakat.
“Keselamatan masyarakat adalah yang utama. Pemerintah akan merespons setiap persoalan dengan serius dan cepat, terutama yang berkaitan langsung dengan keselamatan publik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Utara menjelaskan bahwa langkah penanganan dilakukan secara bersamaan antara jangka pendek dan jangka panjang.
“Pemerintah tidak menunda penanganan masalah ini. Kami bergerak cepat di lapangan untuk mengurangi risiko, sekaligus menyiapkan solusi jangka panjang. Koordinasi dengan Kementerian PU melalui balai jalan terus kami perkuat. Opsi pembangunan terowongan dan percepatan tol Manado–Amurang sedang dikaji bersama pemerintah pusat, agar solusi yang diambil benar-benar efektif dan memberi rasa aman bagi masyarakat,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap berhati-hati, meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, serta mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

Pemerintah provinsi berkomitmen untuk terus menghadirkan pembangunan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat secara berkelanjutan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan dukungan masyarakat, diucapkan terima kasih. **

KOTAMOBAGU –  Pemerintah Kota Kotamobagu, di bawah kepemimpinan Weny Gaib, dan Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, terus menekankan pentingnya peran generasi muda dalam memutus mata rantai stunting di Kota Kotamobagu.

Hal ini disampaikan dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten I Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Sahaya Mokoginta, pada pembukaan Penilaian Lomba Duta Cegah Stunting Remaja Tingkat Kota Kotamobagu tahun 2026.

Dalam sambutan tersebut, dr. Weny Gaib memberikan apresiasi tinggi kepada Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Kotamobagu yang telah menginisiasi kegiatan ini sebagai bentuk dedikasi nyata bagi masyarakat.

Wali Kota menegaskan bahwa stunting adalah permasalahan serius yang memerlukan penanganan komprehensif. Menurutnya, dampak stunting jauh melampaui masalah pertumbuhan fisik saja.

“Stunting harus kita tangani karena tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga pada pembangunan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia di masa depan,” tegas Sahaya saat membacakan sambutan tersebut.

Oleh karena itu, keterlibatan remaja melalui program Duta Cegah Stunting menjadi krusial untuk mengedukasi masyarakat secara lebih luas dan dekat dengan generasi muda.

Kepada para peserta, Wali Kota berpesan agar ajang ini tidak hanya dipandang sebagai kompetisi semata, melainkan sebagai wadah untuk belajar dan menunjukkan kepedulian sosial. Para remaja diharapkan mampu menjadi agen perubahan (agent of change) di lingkungan masing-masing.

Adapun tugas utama bagi para Duta Cegah Stunting terpilih nantinya yakni menjadi inspirasi dan Contoh bagi teman sebaya dalam menerapkan gaya hidup sehat, mensosialisasikan pentingnya pemenuhan gizi seimbang sejak usia dini, serta mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan sejak remaja, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Acara yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri oleh tim penilai dari Provinsi Sulawesi Utara (Pokja IV PKK dan Dinas Kesehatan), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, hingga kepala sekolah se-Kota Kotamobagu. (*)

KOTAMOBAGU – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Kotamobagu, di bawah kepemimpinan Rindah Gaib Mokoginta, menggelar Pemilihan Duta Cegah Stunting Remaja Kota Kotamobagu, tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Rumah Dinas Wali Kota Kotamobagu pada Selasa 14/04/2026.

Ajang ini bukan sekadar kompetisi bakat, melainkan manifestasi dari strategi politik pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang bersifat jangka panjang.

Ketua TP-PKK Kota Kotamobagu, Ny Rindah Gaib Mokoginta, dalam sambutannya memberikan peringatan keras mengenai dampak permanen stunting. Beliau menegaskan bahwa stunting bukan sekadar soal tinggi badan, melainkan ancaman terhadap kapasitas kognitif anak.

“Anak yang mengalami stunting akan menghadapi keterlambatan pertumbuhan, hambatan perkembangan otak, serta rendahnya produktivitas di masa depan. Ini adalah pertaruhan kualitas SDM kita,” tegas Ibu Rindah.

Poin krusial yang menjadi sorotan dalam ulasan ini adalah keberanian Ibu Rindah menempatkan remaja sebagai subjek utama pencegahan. Ia memandang remaja sebagai “calon orang tua” yang memegang kunci kesehatan bayi di masa depan melalui pola hidup yang mereka jalani hari ini.

Dukungan penuh datang dari tingkat provinsi melalui sambutan Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Utara yang dibacakan oleh dr. Arista Wowor, M.Kes.. Dalam kacamata provinsi, Kotamobagu sedang membangun model edukasi peer-to-peer (antarsebaya) yang sangat efektif.

Poin kunci dari dr. Arista yang menjadi target ulasan tajam adalah mengenai integritas informasi. Ia menekankan bahwa Duta yang terpilih memiliki beban moral untuk menjadi penyambung lidah pemerintah dalam mengedukasi masyarakat dengan informasi yang benar.

“Duta terpilih diharapkan mampu mengedukasi teman sebaya mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan mengonsumsi makanan bergizi. Ini adalah bentuk ikhtiar kita membentuk remaja inspiratif yang memiliki kepedulian sosial tinggi,” ungkap dr. Arista dalam sambutannya. (*)

Minsel, detiKawanua.com – Terkait informasi yang beredar perihal insiden kecelakaan lalu lintas mobil tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina dibawah pengelolaan PT Elnusa Petrofin wilayah Minahasa Selatan. Kami memohon maaf atas persitiwa ini serta turut prihatin atas dampak yang mungkin timbul dari kejadiaan tersebut.

Beberapa informasi yang dapat kami sampaikan antara lain:

1. Perusahaan menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas insiden yang terjadi di Jl. Trans Sulawesi, Desa Munte, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Sekitar 86,6 KM (P) dari IT Bitung, pada pukul 11.10 WITA
2. Perusahaan memastikan bahwa kedua Awak Mobil Tangki (AMT) kami yang bertugas pada saat kejadian dalam kondisi sehat, selamat, dan sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit.
3. Tidak terdapat korban jiwa dalam insiden tersebut.
4. Elnusa Petrofin bersama dengan Pertamina Patra Niaga memastikan insiden tersebut tidak menggangu stok dan penyaluran BBM untuk wilayah Minahasa Selatan dan sekitarnya.
5. Perusahaan bertindak kooperatif dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menginvestigasi kejadian tersebut, termasuk aparat berwenang dan instansi terkait, untuk memastikan seluruh proses penanganan mobil tangki berjalan dengan baik, sesuai dengan prosedur yang berlaku.
6. Perusahaan terus menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama dalam seluruh kegiatan operasi.
7. Perusahaan menghimbau Masyarakat untuk menjauhi Lokasi kejadian demi keamanan dan keselamatan, serta demi kelancaran proses evakuasi. **

SULUT – Anggota DPRD Sulut, Muliadi Paputungan menyoroti kualitas lulusan SMA/SMK sederajat di Sulut yang dinilai masih kesulitan masuk perguruan tinggi melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

Hal itu disampaikan Legislator Dapil Bolaang Mongondow Raya (BMR) ini dalam rapat Pansus LKPJ Gubernur Sulut 2025 bersama perangkat daerah yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (14/04/2026).

“Di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) lewat jalur SNBT, putra-putri dari Sulut kurang diterima.Terutama pada fakultas favorit seperti kedokteran dan teknik justru kebanyakan yang diterima dari daerah luar Sulut,” kata Muliadi.

Lebih lanjut, Ia mempertanyakan pada Dinas Pendidikan terkait persoalan kualitas dan daya tangkap siswa sehingga kesulitan bersaing masuk di fakultas favorit di perguruan tinggi.

“Tolong Dinas Pendidikan carikan solusinya karena menyangkut masa depan putra-putri kita di Sulut,” pintanya.

Sementara itu, menanggapi yang disampaikan anggota Pansus LKPJ ini, Kepala Dinas Pendidikan Sulut, Femmy Suluh mengatakan, ada beberapa jalur untuk masuk universitas, dan saat ini tengah berlangsung Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) atau jalur prestasi.

“Tahun ini terjadi peningkatan jumlah calon mahasiswa yang lolos jalur prestasi diberbagai perguruan tinggi nasional maupun di Sulut. Untuk sementara data yang terlapor, di jalur prestasi berjumlah 985 dengan perincian paling besar di Universitas Sam Ratulangi ada 456. Tapi ini baru satu jalur, dan sekarang sementara berlangsung seleksi jalur-jalur selanjutnya dan mudah-mudahan bisa terjadi peningkatan,” jelas Femmy Suluh.

Femmy berharap, masukan yang disampaikan Politisi PKB itu dapat menambah motivasi untuk mencarikan solusi terbaik dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Sulut.

“Terima kasih, masukan ini akan menjadi bagian dari introspeksi bagi kami untuk peningkatan kualitas siswa dan kompetensi guru yang ada di sekolah,” tandasnya.

JAKARTA – Pemerintah Kota Kotamobagu terus memacu percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW). Terbaru, Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, memimpin langsung jajaran eksekutif menyambangi Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk membahas detail revisi perubahan pola ruang di Kotamobagu berdasarkan dokumen usulan yang telah diajukan pemerintah daerah sebelumnya. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk menyesuaikan arah pembangunan kota dengan dinamika wilayah saat ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotamobagu, Claudy Mokodongan, mengonfirmasi bahwa agenda tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan lintas sektor yang melibatkan berbagai lembaga kementerian terkait.

“Ini masuk dalam tahapan revisi RT/RW Kotamobagu. Setelah pelaksanaan Pra-Lintas Sektor pada 2 April lalu, sekarang kita masuk pada inti pembahasan lintas sektor bersama para Dirjen,” ujar Claudy saat dikonfirmasi via telepon.

Claudy menjelaskan bahwa fokus utama pertemuan adalah meninjau kembali usulan revisi pola ruang yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2014. Perubahan ini dianggap mendesak karena mencakup seluruh aspek pemanfaatan lahan yang ada di wilayah Kotamobagu.

Jika tahapan ini rampung, dokumen tersebut akan mendapatkan Persetujuan Substansi (Persub) dari Kementerian ATR/BPN. “Setelah Persub keluar, proses akan berlanjut ke pembahasan di tingkat DPRD untuk segera diparipurnakan menjadi Perda,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, dr. Weny Gaib turut didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pemerintah pusat melalui kementerian terkait memberikan sinyal positif agar proses ini diselesaikan dalam waktu singkat. Hal ini bertujuan agar Kotamobagu memiliki landasan hukum tata ruang yang mutakhir, yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Kami berharap tahapan ini segera selesai. Sebagaimana arahan Pak Dirjen, Kotamobagu harus segera merampungkan Perda RT/RW ini agar bisa langsung tancap gas ke penyusunan RDTR,” pungkas Claudy. (*)

Sulut, detiKawanua.com – Dugaan tindak pidana penipuan dan perbuatan curang kembali mencuat di Sulawesi Utara. Seorang ibu rumah tangga asal Kabupaten Minahasa Utara, Gabby Meylani Pudi (27), resmi melaporkan kasus yang diduga merugikan dirinya hingga Rp86 juta ke Polda Sulut.

Berdasarkan laporan, korban yang merupakan warga Desa Marinsow Jaga I, Kecamatan Likupang Timur, mengaku menjadi korban praktik manipulasi transaksi dalam kerja sama penyaluran dana pinjaman. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di kawasan Jalan Tololiu Supit, wilayah Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, pada 12 Februari 2026.

Dalam keterangannya, korban Gabby yang didampingi pengacaranya Faisal Wicaksono, SH, M. Si menjelaskan bahwa kerja sama antara klienmya sebagai pemilik modal dengan terlapor, berinisial KDP alias Kartika yang merupakan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manado, telah berlangsung sejak Agustus 2025. Terlapor berperan sebagai penyalur dana pinjaman milik korban kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

“Kerja sama awal berjalan hingga Desember 2025. Namun kemudian berlanjut kembali pada akhir Desember hingga Januari 2026,” ungkapnya Faisal Wicaksono saat mendampingi korban kepada wartawan, Selasa (14/4) 2026, siang.

Masalah mulai terungkap pada periode kerja sama kedua. Korban menduga adanya transaksi fiktif yang diajukan terlapor, yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam salah satu kasus, terlapor disebut mengajukan pinjaman sebesar Rp25 juta kepada korban, dengan mencatut nama seorang saksi, Dr. Maria. Selain Maria, pelaku juga menggunakan modus yang sama kepada 3 orang launnya untuk melakukan peminjaman fiktif dan menipu korban.

Namun, setelah dikonfirmasi, nilai pinjaman yang sebenarnya diajukan oleh saksi tersebut hanya sebesar Rp1 juta.

Perbedaan signifikan inilah yang menjadi dasar dugaan adanya unsur penipuan dan perbuatan curang dalam praktik tersebut.

Merasa dirugikan dan keberatan atas kejadian itu, korban akhirnya mendatangi Polda Sulawesi Utara untuk membuat laporan resmi, dengan harapan kasus ini dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus ini dilaporkan dengan sangkaan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 492 dan/atau Pasal 486 terkait dugaan penipuan dan perbuatan curang.

Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut, termasuk mengumpulkan bukti dan keterangan saksi guna mengungkap secara terang dugaan praktik penipuan yang terjadi.

Laporan terigistrasi di SPKT Polda Sulut dengan nomor : LP/B/220/IV/2026/SPKT/Polda Sulawesi Utara. Dimana laporan ini diterima AKP Meitie Iriani Lengkong selaku Kepala SPKT unit 1 Polda Sulut. **