SULUT – Komisi II DPRD Sulut melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) untuk meninjau langsung pelaku UMKM dan kelompok ternak yang menerima bantuan dari dinas terkait.

Ketua Komisi II DPRD Sulut, Inggried Sondakh saat didampingi Sekertaris Komisi Pricylia Rondo mengatakan, kunker bersama beberapa personil Komisi tersebut berfokus pada dua substansi.

“Pertama kami melihat UMKM yang sudah maju salah satunya UMKM Kolombeng Selai Umega di Poyowa Besar. Disana kami memperoleh informasi bahwa mereka menerima bantuan dari pemerintah berupa alat mixer,” ungkap Inggried, Senin (20/04/2026).

Lanjut Legislator Dapil Minahasa-Tomohon ini, pelaku UMKM tersebut meminta perhatian lanjutan dari pemerintah karena produknya sudah masuk di beberapa minimarket, sehingga sudah menyumbang PAD.

“Tidak ada salahnya kita mensuport UMKM yang sudah berhasil supaya mereka tetap kompetitif, survive, sehingga PAD yang sudah dikontribusikan ke pemerintah bisa meningkat kedepan,” jelasnya.

Adapun substansi kedua, kata Inggried, komisi II mengunjungi kelompok ternak hewan babi.

“Ternyata di Kotamobagu ada kelompok peternak yang mendapat bantuan hewan babi. Itu bagus, tapi yang jadi masalah sebagaimana kami temukan di lapangan, disebabkan adanya virus, sehingga bantuan ternak mati,” ungkapnya.

Ia menambahkan, menurut penuturan kelompok peternak, tidak ada tindak lanjut dari pemerintah akan kasus ini, sehingga Komisi II nantinya akan mendorong dan menyampaikan masalah ini di RDP bersama dinas terkait untuk ditindaklajuti.

“Dalam fungsi pengawasan kami mendapat fakta memang bantuan sudah tersalurkan, tapi ada masalah-masalah yang lain yang harus dicarikan solusi bersama,” tandasnya.

MANADO – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2026, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Sulawesi Utara (Sulut) mengeluarkan imbauan penting bagi seluruh elemen pekerja di wilayah tersebut. Ketua KSPI Sulut, Ferdinand Lumenta, mengajak seluruh buruh untuk tetap mengedepankan semangat persaudaraan dan menjaga stabilitas keamanan.

Ferdinand menekankan bahwa sebagai organisasi yang berperan aktif dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja, KSPI Sulut memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya di wilayah Sulawesi Utara.

“Dengan momentum Hari Buruh Internasional ini, kita harus semangat dalam bahu-membahu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sulut,” ujar Ferdinand Lumenta, Minggu (19/04/2026).

Ia juga mengajak para pengurus, anggota, serta federasi serikat buruh lainnya untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Sinergi antara kelompok buruh dan Polda Sulut dinilai krusial untuk memastikan stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) tetap terjaga.

Lebih lanjut, Ferdinand mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjunjung tinggi semboyan khas Sulawesi Utara.

“Ayo kita jaga slogan Torang Samua Basudara. Kita pastikan Bumi Nyiur Melambai tetap aman dan nyaman bagi siapa saja,” tambahnya.

KSPI Sulut berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dan Polri dalam mengawal isu-isu ketenagakerjaan tanpa mengabaikan aspek kondusifitas daerah. Dengan partisipasi aktif ribuan anggotanya, KSPI Sulut berharap peringatan Hari Buruh tahun ini menjadi simbol persatuan demi kesejahteraan bersama.

KOTAMOBAGU – Suasana malam di pusat Kota Kotamobagu pada Sabtu (19/04/2026) terasa berbeda. Di tengah riuh rendah kepulan aroma kopi dari lapak-lapak jalanan, Wali Kota Kotamobagu tampak turun langsung untuk berbaur dengan kaum Gen Z.

Kehadiran orang nomor satu di Kotamobagu ini bukan sekadar kunjungan formal, melainkan sebuah dialog organik untuk menyerap aspirasi para pelaku usaha Kopi Street yang kini tengah menjadi primadona ekonomi kreatif lokal.

Fenomena kopi jalanan atau street coffee yang menjamur di trotoar dan sudut kota dianggap sebagai indikator vitalitas ekonomi Kotamobagu yang terus bergerak maju. Salah satu daya tarik utama yang muncul adalah konsep Katege Moon atau yang akrab disapa Boki Nongki.

Istilah ini merupakan akulturasi kreatif dari nama Lapangan Boki Hotinimbang. Diva, perwakilan asosiasi pedagang Katege Moon, menjelaskan bahwa filosofi di balik nama tersebut sangat puitis: “Di bawah bulan terang, di langit Kotamobagu.”

“Kami tidak hanya sekadar berjualan kopi, tapi menawarkan ruang budaya baru bagi anak muda. Kami berharap Bapak Wali Kota dapat meresmikan gerakan ini agar kami memiliki legalitas hukum yang jelas dalam menjalankan usaha,” ujar Diva di hadapan Wali Kota.

Mendengar aspirasi tersebut, Wali Kota memberikan apresiasi tinggi terhadap kemandirian ekonomi Gen Z di Kotamobagu. Baginya, street coffee bukan sekadar tren sesaat, melainkan potensi wisata kuliner yang jika dikelola dengan benar dapat menjadi ikon kota.

Wali Kota menekankan beberapa poin penting dalam arahannya, Pemerintah kota meminta para pelaku usaha mengajukan draf konsep penataan yang komprehensif untuk dipelajari lebih lanjut.

Upaya legalitas akan dikaji agar para pedagang memiliki payung hukum, sehingga usaha mereka tidak terganggu oleh penertiban di masa depan.

Wali Kota memberikan catatan kritis mengenai kebersihan. “Sampah harus menjadi perhatian serius. Pengunjung hanya akan nyaman jika lingkungan bersih. Keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Langkah Wali Kota ini menunjukkan gaya kepemimpinan persuasif dan adaptif. Dengan mendatangi langsung titik kumpul anak muda, pemerintah sedang berusaha menjembatani jurang antara regulasi tata ruang kota dengan realitas ekonomi kreatif lapangan.

Jika “Katege Moon” berhasil dilegalisasi dengan penataan yang rapi, Kotamobagu berpotensi menjadi role model bagi daerah lain dalam mengelola ekonomi sektor informal berbasis komunitas pemuda. Ini bukan lagi soal sekadar segelas kopi, melainkan tentang bagaimana kota memberikan ruang bagi warganya untuk tumbuh tanpa melanggar estetika dan ketertiban kota. (*)

KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu, dr Weny Gaib, bersama Wakil Wali Kota Kotamobagu Rendy Virgiawan Mangkat, menghadiri pembukaan Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB), yang berlangsung di Aula Hotel Sutan Raja Kotamobagu pada sabtu 18/04/2026.

Wali kota Kotamobagu dr Weny Gaib dalam sambutannya menyampaikan apresiasi, dan ucapan selamat atas penyelenggaraan Muscab PKB.

“Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat kepada DPC PKB yang hari ini menggelar Muscab se Bolaang Mongondow Raya ” kata Wali Kota Kotamobagu dalam sambutannya.

Wali Kota Kotamobagu berharap Musyawarah Cabang oleh Partai Besutan Muhaimin Iskandar ini, dapat melahirkan hasil yang berdampak positif terhadap pembangunan daerah.

“Tentu sebagai pemerintah kami berharap Muscab ini dapat menghasilkan yang terbaik, hal-hal yang positif untuk kemajuan pembangunan daerah, serta berguna untuk seluruh masyarakat,” Tambahnya.

Lewat kesempatan itu, Wali Kota berharap kepada Partai PKB, serta sejumlah Partai yang ikut hadir pada kegiatan ini, dapat membantu berkolaborasi untuk kemajuan daerah.

Karena menurutnya pimpinan-pimpinan daerah yang ada, sedang menghadapi efisiensi anggaran, sementara dimintakan untuk menciptakan inovasi, hal ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, tanpa ada campur tangan dari partai-partai yang ada, maka disinilah kolaborasi itu dituntut, untuk bisa bersama.

“Saya berharap, partai-partai yang ada bersama PKB hari ini, dapat bekerjasama membantu pemerintah untuk kemajuan Kotamobagu” Ujar Weny Gaib.

Turut hadir pada kegiatan tersebut yakni Stafsus Menteri koordinator Pemberdayaan Masyarakat Arif Ruba’i, Ketua DPW PKB Sulut Yusra Alhabsyi yang juga Bupati Bolmong, sekretaris DPW PKB Sulut Saran Antili, Forkopimda, Wakil walikota Rendy Mangkat, seluruh Anggota DPRD fraksi PKB se BMR, perwakilan sejumlah partai Politik, serta seluruh pengurus PKB se Bolaang Mongondow Raya (*)

Manado, detiKawanua.com – Dalam suasana penuh kehangatan usai umat Muslim di Sulawesi Utara (Sulut), khususnya Kota Manado melaksanakan Puasa sebulan penuh di Bulan Suci Ramadhan 1447 H. Komunitas Jalan Roda (KJR) Kota Manado menggelar Halal Bi Halal dengan mengusung Tema : ‘Menjalin Silaturahmi Mempererat Persaudaraan Sejati’, Sabtu (18/4/2026) bertempat di Jalan Roda, Kota Manado.

Ketua Panitia Pelaksana Halal Bi Halal, Hj. Akbp (Purn) Denny Pusungala,, menegasakan, terlaksananya Halal Bi Halal yang digagas Komunitas Jalan Roda, didukung oleh seluruh Aktifis Muslim di Sulut ini merupakan buah usaha bersama selama Tiga Minggu terakhir.

“Acara ini digagas hasil dari koordinasi bersama Musisi, Politisi, seniman, Wartawan serta teman teman-teman Aktifis yang biasa ngopi di Jalan Roda,” jelas pada giat yang turut dihadiri Kapolresta Kota Manado, diwakili Kasat Intel Akp Andri Permadi, bersama Kapolsek Wenang Akp. Dr. Ronal Sabaja, SH

Dijelaskannya, momen Halal Bi Halal ini sangat penting, untuk membangun silaturahmi lintas Suku, Agama dan Ras.

“Kami harapkan dengan momen Halal Bi Halal ini kita tetap solit, tidak perlu saling menyalahkan, kalau kita tetap solit, siapapun tidak bisa meceraiberaikan kita. Tidak ada perbedaan antara Suku, Agama dan Rasa, yang terpenting kita tetap satu,” imbuh Pusungala yang juga Ketua Komunitas Jalan Roda seraya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat langsung, sehingga pelaksanaan Halal Bi Halal dapat terlaksana.

Hj. Husen Pedu, S.Ag, pembawa hikmah pada giat tersebut memberikan apresiasi untuk Ketua Panitia, yang dengan serius menggagas acara yang dalam sepanjang sejarah, baru kali ini di laksanakan di Jalan Roda Kota Manado.

“Halal Bi Halal yang tidak ada di Arab, yang orang arab sendiri tidak tahu, hanya ada di Indonesia. 3 Tahun setelah indonesia merdeka, pada Tahun 1958, Presiden Sukarno, merasa risau, banyak konflik yang terjadi masyarakat, sehingga pada pertengahan Bulan Suci Ramadhan Ir. Soekarno bertemu dengan KH. Wahap Hasbullah, untuk berkomunikasi menyelesaikan masalah yang ada, Iapun memberi nama Halal Bi Halal, intinya menjalin silaruhmi,” ungkapnya.

Dikatakannya, Agama apapun mengajarkan untuk menjalin silatuarmi. Halal Bi Halal ini intinya cuman tiga menurut Prof. Quraish Shihab.

“Pertama Mengurai yang kusut, yang selama ini, kita dengan kita banyak terendapap masalah hanya persoalan terendap di hati, momen Halal Bi Halal ini bisa terurai, Kedua Mengurai yang beku, serta yamg ketiga menyambung kembali yang sudah putus, selama ini kita bertemu tidak saling sapa, maka lewat Halal bi Halal ini kita bangun kembali silaturahmi, yang diharapkan jagan cuman Slogan, membutuhkan Praktek terutama di Jalan Roda ini,” kuncinya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Manado, yang diwakili oleh Kadisnaker, Fadli Kasim mengungkapkan, Wakil Walikota berencana untuk hadiri pada giat ini, tapi berbenturan dengan sejumlah agenda.

“Pak Wakil Walikota sebenarnya berkenan hadir, cuman bertabrakan dengan 3 agenda lainya. Makannya saya yang ditugaskan untuk hadiri disini. Di jalan roda ini torang ba kumpul dengan berbagai komunitas, jadi Pemerintah Kota Manado mengimbau untuk saling jaga kerukunan, jangan ta pancing dengan isu-isu di luar untuk saling menjatuhkan,” imbuhnya sembari berharap dengan giar seperti ini dapat mempererat tali silaturahmi, mempererat kerukunan dan tali silaturahmi di Kota Manado.

MANADO – Dalam rangka mempererat silaturahmi antara pengunjung warong Kopi Jalan Roda, Komunitas jalan roda bekerjasama dengan seniman jalan roda dan Aktivis Muslim Sulut menggelar Halal Bi Halal, Sabtu (18/04/2026) bertempat di Warong Kopi Hanny Jalan Roda Kota Manado.

Acara ini dihadiri, Kapolsek Wenang AKP Dr. H. Ronald Varit Sabaja, Kasat Intel AKP Andri Permadi mewakili Kapolres Manado, Ketua BKPRMI Sulut Suryanto Muarif, Kadisnaker Manado Fadly Kasim, tokoh agama, Penceramah Ust H. Husen Pedju, tokoh masyarakat, dan pengunjung setia jalan roda.

Dalam sambutannya, Ketua Panitia AKBP (purn) Denny Pusungalaa menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana tema kegiatan yakni “Menjalin Silaturahmi, Mempererat Persaudaraan Sejati”.

“Karena kemanapun kita berada, meski minum kopi di mana saja, tetap kita akan balik ke jalan roda,” ujarnya.

Ia berpesan,untuk kedepannya kegiatan keagamaan seperti ini harus selalu dilaksanakan. Selain itu, ia mengajak untuk tetap solid, dan menghiraukan hal-hal yang bisa mempengaruhi semangat dalam menyukseskan kegiatan.

“Kalau kita solid, siapapun yang menghalangi kita tetap akan maju. Tidak ada perbedaan suku, ras, agama, kalau kita bersatu pasti tetap akan sukses,” tandasnya.

Sementara itu, mewakili sambutan Walikota Manado, Kadisnaker Kota Manado Fadly Kasim menyampaikan,
jalan roda ini adalah tempat berkumpul berbagai komunitas yang ada. Pemerintah kota Manado meminta dan mengajak untuk selalu menjaga kerukunan.

“Mari kita jaga Manado ini agar tetap aman, dan jangan terpancing dengan isu-isu yang datang dari luar Manado yang dapat membuat kita bertikai dan terpecah belah,” kata Fadly Kasim.

Fadly berharap, kegiatan Halal Bi Halal ini dapat mempererat silaturahmi dan kerukunan antara pengunjung jalan roda kota Manado.

“Selamat melaksanakan Halal Bi Halal yang dilaksanakan Komunitas Jalan Roda. Semoga kegiatan sepeti ini mempererat silaturahmi dan kerukunan kita di Kota Manado, khususnya untuk Komunitas Jalan Roda,” tuturnya.

Sulut, detiKawanua.com – Kegiatan coffee morning yang diinisiasi Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS) kembali menjadi ruang diskusi strategis antara insan pers dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (17/4/2026).

Forum yang menghadirkan sejumlah pejabat Pemprov Sulut ini membahas berbagai isu aktual.

Pada diskusi pertama, JIPS menghadirkan sejumlah pejabat Pemprov Sulut, di antaranya Asisten II Pemprov Sulut, Jemmy Ringkuangan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulut Jani Lukas, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Zainudin Saleh Hilimi didampingi Kabid Clief Wangke.

Asisten II Pemprov Sulut, Jemmy Ringkuangan, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi potensi dampak kemarau panjang.

Ia menyebut, ketahanan pangan, ketersediaan air, hingga mitigasi kebakaran lahan menjadi fokus utama yang harus segera diantisipasi.

“Data BMKG yang sedang berkembang, kemarau panjang harus diantisipasi. Tentunya ketahanan pangan harus terjaga, termasuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan akibat aktivitas ekonomi dan masuknya wisatawan,” ujarnya.

Pemprov Sulut, lanjutnya, telah melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan dinas terkait serta pemerintah kabupaten/kota dan pusat guna memastikan langkah antisipatif berjalan optimal.

Sementara itu, Kepala Balitbangda Sulut, Jani Lukas, menyoroti pentingnya riset yang berbasis pada isu aktual daerah.

Ia menyebut, penelitian ke depan akan difokuskan pada berbagai persoalan strategis seperti pertambangan, stunting, perlindungan anak, hingga dampak El Nino.

“Penelitian harus menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Kami juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan isu yang perlu dikaji, serta melibatkan tenaga ahli, termasuk dari perguruan tinggi seperti ITB jika dibutuhkan,” jelasnya.

Selain itu, Balitbangda juga tengah mengevaluasi hasil-hasil penelitian sebelumnya agar lebih efektif dan benar-benar memberi manfaat bagi pembangunan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Jemmy Ringkuangan turut menyinggung pentingnya penguatan jabatan fungsional peneliti serta mendorong kolaborasi dengan berbagai lembaga strategis untuk meningkatkan kualitas riset di daerah.

Beberapa isu lainnya yang ikut dibahas antara lain tentang isu stok BBM dan LPG, yang dipastikan aman sehingga masyarakat tidak perlu cemas.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Sulut, Zainudin Saleh Hilimi, mengapresiasi inisiatif dari JIPS dalan menggelar program diskusi bersama Pemprov Sulut

Ia menegaskan bahwa seluruh informasi terkait kebijakan dan program Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, harus disampaikan secara utuh, akurat, dan terverifikasi kepada publik.

Menurutnya, peran Diskominfo menjadi sangat strategis dalam memastikan setiap pesan pemerintah tidak terdistorsi, terutama di tengah derasnya arus informasi digital.

Ia menambahkan, pihaknya terus memperkuat sinergi dengan media, termasuk Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS), agar narasi pembangunan yang dibawa Gubernur dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan arahan Gubernur Yulius Selvanus dipahami secara benar oleh publik, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang keliru dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terima kasih untuk program JIPS dalam diskusi seperti ini,” ujarnya.

Koordinator JIPS, Ronald Rompas, mengatakan coffee morning merupakan agenda rutin yang bertujuan membangun komunikasi terbuka antara JIPS dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Ini menjadi ruang diskusi untuk mengetahui perkembangan daerah sekaligus menyamakan persepsi antara pemerintah dan media,” ujarnya.

Melalui forum ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan insan pers dalam menyampaikan informasi yang akurat, sekaligus mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara. **

Sulut, detiKawanua.com – Dalam upaya meningkatkan daya saing daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) akan terus memposisikan diri sebagai instansi terdepan dalam menavigasi ekosistem riset dan inovasi. Tidak sekadar menjadi unit administratif, Balitbangda bertransformasi menjadi hub strategis yang menghubungkan ide kreatif dengan kebijakan publik yang berbasis data.

Dalam kegiatan Coffee Morning yang digagas komunitas Jurnalis Independen Provinsi Sulawesi Utara (JIPS) yang bertempat di Kantin PKK Kantor Gubernur Sulut, Kepala Balitbangda Provinsi Sulawesi Utara Jani N. Lukas, S.Pi, M.Si menyatakan bahwa peran riset dan inovasi sangat krusial dalam menentukan arah pembangunan.

Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah harus melalui kajian mendalam agar tepat sasaran dan efisien sehingga boleh menghasilkan kebijakan berbasis bukti (Evidence-Based Policy).

“Kami bukan lagi hanya pelengkap di akhir proses, melainkan titik awal dari setiap kebijakan. Inovasi yang kami kembangkan bertujuan untuk menyederhanakan layanan publik dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal,” ujar Jani N.Lukas, S.Pi, M.Si. dalam Coffee Morning bertajuk Bacarita Inovasi For Sulut, Jumat (17/4).

Lebih lanjut, mantan Kepala Dinas Kebudayaan Prov.Sulut ini menyampaikan bahwa dalam mendukung visi dan misi Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE dan Wakil Gubernur Sulut DR.J Victor Mailangkay, SH, MH, Tahun ini, Balitbangda akan melaksanakan beberapa program kerja diantaranya :
– Memfokuskan segala daya dan upaya dalam rangka meningkatkan Indeks Inovasi Daerah sehingga boleh mendapatkan predikat Provinsi Sangat Inovatif.
– Melaksanakan penyusunan kajian terkait pengelolaan BUMDES yang memberikan dampak ekonomis bagi masyarakat di wilayah pertambangan rakyat.
– Melaksanakan penyusunan kajian terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
– Mendorong produktivitas seluruh ASN di lingkup BALITBANGDA dalam rangka menyusun Policy Brief untuk dijadikan bahan pertimbangan Pimpinan guna menjawab setiap isu permasalahan yang sedang viral di masyarakat.
– Melaksanakan program “English Day”, dimana setiap hari senin seluruh ASN Balitbangda diwajibkan berbahasa inggris dalam beraktivitas di kantor.

“Tentunya dalam mewujudkan semua program kegiatan tersebut Balitbangda tidak bisa mengerjakan sendiri. Dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, baik antar OPD Pemprov Sulut maupun instansi vertikal, perguruan tinggi dan sektor swasta. Melalui skema Triple Helix, kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan terobosan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan kearifan lokal.” Jelas Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ini.

Diakhir penyampaian, Kepala Balitbangda Prov.Sulut, Jani N.Lukas, S.Pi, M.Si mengapresiasi kegiatan Coffee Morning yang dilaksanakan Forum JIPS ini, karena selain ajang silaturahmi tapi yang terpenting adalah wadah bertukar pikiran dan gagasan dalam rangka mewujudkan Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan sebagaimana yang menjadi Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Bapak Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Bapak DR.J Victor Mailangkay, SH, MH. **

Makassar, detiKawanua.com – Upaya mendorong UMKM agar lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan tren bisnis berkelanjutan terus diperkuat oleh Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melalui penyelenggaraan UMK Academy 2026. Program ini menjadi ruang pembelajaran sekaligus penguatan kapasitas bagi mitra binaan agar mampu berkembang secara lebih terarah dan kompetitif.

Selama dua hari, 15–16 April 2026, sebanyak 50 pelaku UMKM mengikuti pelatihan secara langsung di Toraja Room, Ibis City Center Makassar. Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh mitra binaan dari Manado dan Gorontalo, memperluas jangkauan pembinaan lintas wilayah.
Materi yang dihadirkan berfokus pada isu yang semakin relevan dalam dunia usaha, mulai dari tren dan peluang green business hingga strategi optimalisasi media sosial sebagai kanal pemasaran. Kedua topik ini menjadi kunci bagi UMKM untuk bertahan sekaligus tumbuh di tengah perubahan perilaku konsumen.

Founder Artani Eco, Ria Lestari B, menilai para peserta mulai menunjukkan kesiapan untuk mengadopsi pendekatan bisnis yang lebih berkelanjutan.

“Diskusi dengan UMKM binaan Pertamina menunjukkan bahwa pelaku usaha semakin terbuka terhadap konsep green business. Keberlanjutan mulai dipandang sebagai bagian dari strategi, sekaligus peluang untuk menjawab kebutuhan pasar. Antusiasme peserta juga terlihat dari keterlibatan aktif selama sesi berlangsung,” ujarnya.

Dari sisi peserta, materi yang diberikan dinilai relevan dan dapat langsung diterapkan dalam operasional usaha.

“Materi yang disampaikan cukup aplikatif, terutama terkait pengelolaan limbah usaha. Ini memberikan perspektif bahwa kegiatan bisnis juga perlu memperhatikan dampak lingkungan. Harapannya, pelatihan seperti ini terus berlanjut agar UMKM bisa berkembang lebih terarah,” ungkap Fitri, salah satu peserta.

Senior Supervisor CSR & SMEPP Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Galarizky Wirgaharu Putra, menegaskan bahwa UMK Academy menjadi bagian dari strategi pembinaan yang berkelanjutan.

“Program ini dirancang untuk memberikan penyegaran sekaligus tambahan wawasan bagi mitra binaan. Dengan menghadirkan narasumber yang kompeten, kami ingin memastikan UMKM memiliki bekal yang cukup untuk berkembang dan beradaptasi dengan dinamika pasar,” jelasnya.

Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menambahkan bahwa penguatan UMKM tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan proses yang konsisten dan terarah.

“Pengembangan UMKM membutuhkan kombinasi antara peningkatan kapasitas, pemahaman tren, dan kemampuan beradaptasi. Melalui UMK Academy, Pertamina mendorong pelaku usaha untuk memperkuat fondasi bisnisnya sekaligus membuka peluang baru di pasar yang terus berkembang,” ujarnya.

Ke depan, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi akan terus menghadirkan program pembinaan yang berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya melalui penguatan sektor UMKM di berbagai daerah. **

SULUT – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun 2025 kembali melakukan pembahasan dengan perangkat daerah, yang di gelar di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (14/04/2025).

Kali ini Pansus menghadirkan mitra kerja Komisi III dan Komisi IV DPRD Sulut untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan dan APBD secara transparan, akuntabel, dan efektif untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, serta menghasilkan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja ke depan. 

Saat diberikan kesempatan bicara, personil Pansus, Muliadi Paputungan menyoroti Dinas Pendidikan terkait nasib guru PPPK di Sulut yang hingga kini belum menerima Surat Keputusan (SK) Fungsional Guru.

Legislator Dapil Bolaang Mongondow Raya (BMR) ini mengatakan, belum diterimanya Surat Keputusan (SK) Fungsional bagi PPPK akan menyebabkan penundaan berbagai manfaat hakiki yang seharusnya guru dapatkan.

“Mohon di cek secara teknisnya dilapangan seperti apa yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sulut, kerana banyak guru PPPK di kabupaten/kota belum menerima SK Fungsional,” kata Muliadi.

Menanggapi pernyataan Personil Komisi I DPRD Sulut itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulut Femmy Suluh menyampaikan, pengangkatan fungsional guru sudah diusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut.

Lanjut Femmy, pengangkatan fungsional merupakan kewenangan BKD, dan tinggal menunggu pelantikannya agar guru PPPK bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi.

“Kami terus berkoordinasi dengan BKD untuk proses ini agar di percepat,” pungkas Femmy Suluh.