Buka Rapat Kerja dan Seminar Kesehatan PDUI Sulut, Wagub Kandouw Sentil Soal ‘Universal Coverage’

Sulut, detiKawanua.com – Rpat kerja dan seminar kesehatan Pengurus Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) Cabang Sulawesi Utara (Sulut) yang digelar di Hotel Grand Luley Manado, Jumat (31/5/2024). Resmi dibuka Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, Drs. Steven Kandouw.
Dalam penyampaiannya, Kandouw menjelaskan, peningkatan layanan kesehatan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dibawah kepemimpinan OD-SK.
Dimana dalam tiga tahun terakhir, Pemprov telah membangun beberapa rumah sakit dengan memanfaatkan dana pinjaman dari PT SMI. Ada yang sudah selesai dan beroperasi, ada pula yang sementara di-upgrade untuk menunjang kualitas pelayanan yang lebih baik.
Dia menyinggung tentang universal coverage yang belum menjadi skala prioritas di Pemerintah kabupaten/kota secara keseluruhan. Padahal menurut Wagub, menyertakan masyarakat sebagai peserta BPJS seharusnya jadi prioritas, baru kemudian memikirkan pembangunan infrastrukturnya.
Selanjutnya, Wagub menyoroti masih banyak opini-opini yang terbentuk di masyarakat bahwa layanan kesehatan daerah dan kualitas dokter masih kalah dibanding yang ada di luar negeri. Sehingga itu menjadi tugas bersama untuk menghapus stigma tersebut.
“Dokter-dokter kita tidak kalah bahkan mampu bersaing dengan dokter di luar negeri, tapi kita harus mampu memerangi opini-opini ini,” tukasnya.
Lebih lanjut, Wagub Steven mengatakan tidak hanya dokter tapi juga perawat perlu terus meng-upgrade kemampuan dalam menjalankan tugas tanggungjawab dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Sementara itu, Kandouw juga memberi perhatian terhadap mahasiswa kedokteran. Dia menilai yang terpenting bukan soal kuantitas (jumlah) melainkan bagaimana menciptakan kualitas SDM yang baik. Di dalamnya perlu ada peranan IDI dan PDUI.
Usai sambutan, Wakil Gubernur kemudian membuka secara resmi kegiatan.
“Semoga rapat kerja dan seminar ini memberikan sumbangan yang produktif untuk road map kita, masa depan program kesehatan, baik secara personal maupun bagian dari pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.
Turut hadir dr Kartika Devi Kandouw-Tanos MARS, pengurus pusat PDUI serta pengurus dan anggota PDUI Cabang Sulut juga Kabupaten/Kota.

Ketua Pansus James Tuuk menyampaikan, Ranperda ini tersulit karena memakan waktu lama.
Tuuk mengungkapkan, sempat juga Berhadapan dengan ormas adat,karena mereka meminta harus ikut dalam penyusunan kebudayaan Sulawesi Utara.
Dia memaparkan, pansus telah melakukan studi banding di Jakarta dan melihat keberagaman budaya yang dituangkan dalam perda di ibu kota negara itu.
“Nantinya kita juga akan ke Jogjakarta melihat implementasi di sana. Diharapkan akan ada masukan positif yang bisa kita akomodir di ranperda ini,” sebutnya.
Berkaitan dengan kebudayaan, Tuuk menjelaskan, disebut sebagai kebudayaan yaitu melalui cara serta ketentuan tertentu. Dimana kebudayaan itu memiliki beberapa aspek biologis di dalamnya karena kebudayaan bersifat dinamis relativ berbeda-beda dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya.
“Perda Kebudayaan ini sangat berkaitan dengan perda parawisata dan ini jelasnya berbicara parawisata tidak pernah selesai demikian pula perda budaya, dan semua ini akan di kunci dengan RT-RW dan ini kita bahas kembali pada bulan juli 2024,” tutup Tuuk
Dalam RDP tersebut SKPD terkait turut memberikan apresiasi kepada Anggota DPRD Sulut, tim ahli terlebih Ketua Pansus kebudayaan bersama anggota yang telah menyusun rancangan peraturan Daerah tercepat saat ini. (Advetorial)







