Kotamobagu- Penjabat WaliKota Kotamobagu, Dr. Drs. Hi. Asripan Nani., M.Si Membuka Secara Resmi Kegiatan Pengembangan Kampung Moderasi Beragama dan Sosialisasi FKUB, bertempat di Desa Sia Kecamatan Kotamobagu Utara, Rabu (24/7/2024).

Bandung, detiKawanua.com – Menkumham R.I Yasonna H. Laoly hari ini (Salasa, 23/07/2024) secara khusus menandatangani dan menyerahkan 35 (tiga puluh lima) Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Baresan Olot Masyarakat Adat (BOMA) untuk 10 Kota Kabupaten yaitu : Kab. Pangandaran, Kab. Bandung, Kab. Ciamis, Kab. Tasikmalaya, Kab. Sumedang, Kab. Sukabumi, Kabupaten Garut, Kota Banjar, Kota Cimahi, dan Kab. Bogor serta 1 (satu) Sertifikat Indikasi Geografis (IG) kepada Kab. Karawang (Kopi Robusta Sanggabuana) sebagai bentuk apresiasi mengakui dan menghargai kontribusi serta keberhasilan Masyarakat Adat Sunda dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan Kekayaan Intelektual budaya mereka serta menguatkan komitmen dalam menjaga dan melestarikan keberagaman budaya di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Barat. Penyerahan Sertifikat KIK dan IG ini dilaksanakan di Sekretariat BOMA JABAR Alam Sentosa, Kawasan Ekowisata dan Budaya Jawa Barat Jl. Pasir Impun Atas 5A Kabupaten Bandung.

Hal ini didasarkan pada UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Kegiatan ini untuk mendokumentasikan, melestarikan, dan memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh Baresan Olot Masyarakat Adat Jawa Barat. Melalui pencatatan yang sistematis dan terstruktur, diharapkan kekayaan intelektual komunal ini dapat diakui, dihargai, dan dikelola secara berkelanjutan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat adat.

Untuk mendokumentasikan, melestarikan, dan memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh Baresan Olot Masyarakat Adat Jawa Barat. Melalui pencatatan yang sistematis dan terstruktur, diharapkan kekayaan intelektual komunal ini dapat diakui, dihargai, dan dikelola secara berkelanjutan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat adat. Selain itu Kegiatan ini bertujuan untuk : 1. Pelestarian Budaya, 2. Perlindungan Hukum, 3. Pengembangan Ekonomi, 4. Penguatan Identitas, 5. Pemberdayaan Masyarakat, 6. Promosi Budaya, 7. Kolaborasi dan Sinergi. (**)

POLITIK- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu, Selasa (23/7/2024) kembali menggelar Sosialisasi, Kepada Organisasi Kelompok Profesi, yang berlangsung di Stawberry Caffe And Resto Kotamobagu, di Kelurahan Kobo Besar, Kotamobagu Timur.

Giat tersebut berlangsung pukul 13:30 siang, yang dihadiri puluhan insan dari berbagai Organisasi yang berbeda-beda Profesi, dari sekian banyak antara lain; PWI, PGRI, IB, PPNI, HKPI, dan Serikat Pekerja Buru Kotamobagu.

Acara ini juga, dibuka langsung oleh Ketua KPU, Misharr Ajinullah Manoppo, bersama tiga Komisioner lain, yakni Ilmi Khaidir Paputungan, Ivan Benhard Tandayu dan Hairun Laode, bersama Tim dari pihak tersebut.

Selain itu salah satu Narasumber juga dari beberapa orang, tak lain Sekretaris Pemerintah Kota Kotamobagu yang diwakili oleh Kaban Kesbangpol, Sitti Rafiqa Bora.

Usai meresmikan berlangsungnya agenda ini, Ketua KPU menyampaikan tujuan dari Sosialisasi yang dibuat saat itu. “Sasaran dari sosialisasi ini untuk menyampaikan tahapan-tahapan pemilihan, bahwa semua unsur yang ada di Kotamobagu bisa, minimal tahu sudah sejauh mana penyelenggara Pemilu di Kotamobagu,” ucap Misharr Ajinullah Manoppo.

Ia berharap, dari agenda tersebut, para tamu yang hadir bisa mentransfer informasi-informasi pemilu kepada masyarakat. “Bapak-Ibu undangan, segmentasi yang KPU lakukan, adalah mencoba membentuk semangat masyarakat, agar kiranya informasi ini bisa ditransfer kepada masyarakat,” sambungnya.

Menariknya lagi, Ketua KPU juga menyinggung, jika ada masyarakat yang belum didata oleh petugas Coklit (Pencocokan Data dan Penelitian) oleh pihaknya, maka sampaikan ke pihak tersebut. “Jika masih ada yang belum didatangi oleh petugas kami (KPU Kotamobagu, red), maka sampaikan kepada kami,” paparnya.

Terpisah, giliran Kaban Kesbangpol Sitti Rafiqa Bora, ia menegaskan, jangan sampai ada ASN Pemkot Kotamobagu yang terlibat Politik Praktis pada tahun ini, 2024. “Karena, sanksinya cukup berat, itu pidana ya. Bahkan berfoto saja dengan para Calon, itu resikinya bukan main-main,” tegas Rafiqa. (*)

Manado, detiKawanua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur (Wagub) Steven Kandouw (ODSK) terus berupaya menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat terlebih anak muda Sulut.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Pemprov Sulut pun menjalin kerja sama dengan Tsunagu Japan Indonesia. Dimana Wagub Kandouw yang menghadiri Gala Dinner bersama Tsunagu Japan Indonesia di hotel Four Point Manado, Selasa (23/7/2024), sekaligus melakukan penandatanganan kerjasama

“Ini gayung bersambut dengan road map bapak Gubernur, untuk mengoptimalkan sumber daya manusia Sulawesi Utara, dimana muaranya ke penciptaan lapangan pekerjaan dengan jalan bekerja di luar negeri,” jelas Kandouw saat diwawancara usai kegiatan.

Dia mengatakan konsep gagasan Pemerintah Provinsi Sulut akan dikombinasikan dengan ide-ide yang dimiliki Tsunagu Japan Indonesia. Di dalamnya bagaimana mempersiapkan aspek skill dan kemampuan bahasa dari tenaga kerja.

“Ini jadi kendala utama yang harus kita sama-sama keroyok (upayakan bersama),” imbuhnya.

Sebagaimana penyampaian Duta Besar Indonesia untuk Jepang, bahwa Negeri Sakura membutuhkan sekira 800 ribu tenaga kerja asing. Peluang ini pun harus mampu dimanfaatkan oleh tenaga kerja asal Sulawesi Utara.

“Acara malam ini sangat penting dan luar biasa dan kami Pemerintah Sulawesi Utara sangat mengapresiasi itu. Dan rakyat Sulawesi Utara, anak-anak muda kita mari kita mempersiapkan diri dengan baik, supaya kalau ada yang mau berminat, ada yang punya keinginan untuk bekerja di luar negeri, mari bergabung dengan Tsunagu di Sulawesi Utara,” pungkasnya.

Seperti diketahui program magang dan kerja di Jepang menarik minat banyak orang termasuk di Sulut.

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Tsunagu Japan Indonesia yang memiliki kantor pusat di Tondano, telah memberangkatkan banyak peserta magang kerja dari Sulut dan daerah lain ke Jepang. (Advetorial Diskominfo Sulut)

Tomohon, detiKaeanua.com – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Ronald Lumbuun, melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan, Aris Munandar, menghadiri acara Penyerahan Pengurangan Masa Pidana Dalam Rangka Hari Anak Nasional Tahun 2024 di Aula Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, Selasa (23/7/24).

Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat dan tokoh masyarakat, termasuk Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, J. S. Karundeng, Kepala LPKA Heri Sulistyo dan Plt. Kepala LPP Lidya Awoah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tomohon, Olga Karinda, dan perwakilan dari berbagai instansi pemerintah serta komunitas masyarakat.

Acara ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Remisi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Aris Munandar, yang didampingi oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Masna Pioh. Sambutan Menteri Hukum dan HAM, yang disampaikan oleh Masna Pioh, menyoroti tema Hari Anak Nasional ke-40 yaitu “Anak Terlindungi, Indonesia Maju.”

Tema ini menekankan pentingnya memberikan perlindungan dan kesempatan bagi setiap anak untuk berkembang secara optimal, terutama bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan pendekatan Diversi dan Restorative Justice, dengan penahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai langkah terakhir. Selama di LPKA, anak-anak ini menerima pembinaan yang mencakup pengembangan kepribadian, kemandirian, dan penanaman nilai-nilai Pancasila serta konsep Digital Parenting.

Pemerintah memberikan pengurangan masa pidana kepada 1.138 anak binaan sebagai wujud perhatian terhadap hak anak untuk tetap dekat dengan keluarga mereka. Menkumham menekankan pentingnya mengubah persepsi masyarakat terhadap anak-anak yang pernah berhadapan dengan hukum, dengan memandang mereka sebagai calon penerus bangsa yang memiliki hak mendapatkan pendidikan, kesehatan, identitas, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan demikian, tumbuh kembang anak-anak ini dapat terjamin dan memberikan kontribusi positif bagi masa depan Indonesia. (**)

Manado, detiKawanua.com – Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dibuka oleh Plh Kepala Kantor Wilayah, John Batara Manikallo didampingi Kepala Divisi Keimigrasian Syamsul Efendi Sitorus dan diikuti seluruh satuan kerja jajaran Pemasyarakatan, Jajaran Keimigrasian dan Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara.

John Batara Manikallo dalam sambutannya menyampaikan tata naskah dinas memiliki peran vital dalam pelaksanaan administrasi, tata kelola administrasi yang baik akan memudahkan penggunaan data dan kemudahan akses setiap saat dibutuhkan dan sebagai wujud transportasi kinerja karenanya menjadi kewajiban kita semua untuk memahami tata naskah dinas dan berharap kelak dapat diimplementasikan pada lingkungan kerja masing-masing.

Jajaran Rupbasan yang hadir secara daring dikoordinir langsung oleh Kepala Rupbasan Kelas 1 Manado Hardiman didampingi Kepala Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan Soni Kapitua, petugas pengelola kepegawaian, Masye Tamaka, petugas pengelola Barang Milik Negara (BMN), Glen Kojoh, Petugas Pengelola Basan Barang, Sitti Aisyah dg Pawewang dan Petugas Pengelola Laporan Kinerja Instan Pemerintah (LKJIP) Jacoline BeslarBeslar, dan dipandu langsung narasumber dari Biro Umum Setjen Kemenkumham RI. (**)

Sulut, detiKawanua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna dalam rangka Penyampaian/Penjelasan Gubernur Tehadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2025.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Raski Mokodompit, Wakil Ketua Billy Lombok, dan dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw.

Ketua DPRD Sulut Andi Silangen mengawali paripurna menyampaikan, amanat Peraturan DPRD Sulut nomor 1 Tahun 2021 tentang tata tertib DPRD pasal 107 ayat 1 huruf C bahwa rapat paripurna DPRD dan jumlah anggota DPRD selain menetapkan perda.

“Dari 45 anggota DPRD telah hadir 24 anggota dengan demikian Rapat Paripurna DPRD hari ini memenuhi korum,” ucap Silangen, Senin (22/07).

Silangen juga mengatasnamakan pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan selamat atas penghargaan anugerah Merdeka Belajar tahun 2024 bagi Pemerintah Provinsi Sulut kategori Transformasi Anggaran Pendidikan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

“ini mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah kunci emas untuk masa depan melalui transformasi anggaran yang efektif kita berinvestasi dalam potensi anak-anak kita dan memastikan akses pendidikan berkualitas bagi semua sebagai arsitek masa depan. Mari kita terus berinovasi dan memperbaiki sistem pendidikan bagi kemajuan Sulut,” ujar Silangen.

Sementara itu, Gubernur Olly Dondokambey dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam memberikan apresiasi dalam menyusun, membahas, mengimplementasikan dan mengawasi setiap rencana dan kebijakan pemerintah Provinsi Sulut untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Gubernur menyampaikan, penyusunan telah dilaksanakan dan setiap tahun berjalan untuk menentukan arah pembangunan dan anggaran tahun berikutnya. Tahapan ini menjadi sangat penting dan strategis sebagai pedoman dalam berbagai hal baik untuk kebijakan umum atas APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan pedoman dalam mengarahkan sumber daya untuk mencapai target-target pembangunan bahkan sebagai instrumen untuk menunjukkan pembangunan yang transparan, akuntabel dalam satu tahun anggaran.

“Besar harapan saya di tahun 2025, selanjutnya perlu orientasi tentunya demi kelancaran pembangunan tahun 2025,”ujar Olly.

Olly menambahkan, untuk KUA PPAS APBD tahun 2005 akan lebih longgar dari tahun 2024 karena tahun 2024 kita harus membiayai Pilkada dan juga tahun 2024 kita selesai cicilan Rumah Sakit ODSK dan Rumah Sakit Mata.

“Tahun 2024 kita sudah selesai cicilan RS ODSK dan RS Mata. Artinya tahun 2025 akan lebih longgar untuk kegiatan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena secara otomatis PAD dari kedua RS ini akan naik signifikan,” katanya.

Selain itu, Gubernur menjelaskan tema kerja pemerintah tahun 2025 akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Tema ini mencerminkan tekad kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencakup seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan, untuk mewujudkan tema ini kebijakan prioritas pembangunan diadakan pada tiga aspek,” ungkapnya.

“Pertama peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kedua pembangunan infrastruktur berkualitas, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas,” pungkasnya.

Kotamobagu- Penjabat WaliKota Dr. Drs. Hi. Asripan Nani., M.Si Canangkan Pekan Imunisasi Nasional Polio Tahun 2024 di Kota Kotamobagu, bertempat di SDIT An – Nahl Kotamobagu dan Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kotamobagu, Selasa (23/7/2024).

Kotamobagu- Penjabat Wali Kota Kotamobagu, Asripan Nani, meninjau langsung pelaksanaan imunisasi di sejumlah sekolah, sekaligus mencanangkan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio tahun 2024 di Kota Kotamobagu.

Manado, detiKawanua.com – Seleksi Calon Taruna/Taruni Politeknik Ilmu Keimigrasian (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia telah memasuki tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara menyelenggarakan seleksi ini di Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado. Seleksi ini dibagi menjadi 2 sesi ujian, yang dihadiri oleh Plh Kepala Kantor Wilayah, John Batara Manikallo bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan Aris Munandar dan Kepala Divisi Keimigrasian Syamsul Effendi Sitorus.

John Batara tak lupa berpesan kepada seluruh calon Taruna yang berjumlah 92 orang ‘ tahapan seleksi kemampuan dasar berbasis CAT menjadi penentu awal menuju tahapan seleksi berikutnya karena kepada adik-adik semua membaca dan benar-benar fokus, disipilin dalam mengerjakan setiap soal, yakinkan diri adik-adik bahwa setiap soal mampu dijawab dengan benar dan tepat waktu

Sebelum memasuki tempat ujian, seluruh peserta harus melalui beberapa tahapan pemeriksaan terlebih dahulu. Dimulai dari pemeriksaan kecocokan identitas dan kartu ujian, absensi, penitipan barang, body checking hingga pengambilan pin sesi.

Rangkaian seleksi Catar ditutup dengan penyerahan hasil akhir ujian dari tim BKN serta penandatangan berita acara seleksi. (**)