Sulut –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait penggunaan Aplikasi Sirekap dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024.

Kegiatan ini berlangsung di Roger’s Hotel Manado pada 6-7 Oktober 2024, dihadiri oleh perwakilan dari 15 kabupaten/kota.

Acara dibuka oleh Lanny Ointu, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Sulawesi Utara, yang menekankan pentingnya kesiapan seluruh admin untuk standby dengan perangkat gadget mereka guna memudahkan koordinasi dan komunikasi.

Lanny juga mengingatkan bahwa siapa pun bisa menjadi operator Sirekap di lapangan, dan setiap proses rekapitulasi harus diselesaikan maksimal 3 jam setelah perhitungan suara. Pemetaan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) juga dilakukan untuk menentukan siapa yang akan memegang aplikasi Sirekap, dan uji coba akan dilakukan pada 10-12 Oktober 2024. Modul Sirekap disiapkan oleh KPU RI, dan pengelolaan serta pengumuman DPTb akan dilakukan secara terjadwal.

Dalam sambutannya, Carles Worotitjan, Plh. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara, menyampaikan apresiasi atas kontribusi 15 kabupaten/kota pada pemilihan sebelumnya dan menyoroti pentingnya evaluasi guna meningkatkan koordinasi di masa mendatang. Ia juga menekankan pengurangan jumlah TPS serta pentingnya komunikasi antara KPU Provinsi dan kabupaten/kota.

Heddy Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, turut hadir sebagai narasumber dan mengingatkan jajaran KPU agar berhati-hati dalam mengelola Sirekap karena aplikasi ini memainkan peran kunci dalam proses rekapitulasi suara. Ia menekankan pentingnya integritas dan kehati-hatian dalam pengelolaan Sirekap, mengingat ketidakpatuhan terhadap prosedur dapat merusak kredibilitas pemilihan.

Ferry Liando, Dekan FISIP Unsrat, memberikan pandangan bahwa aplikasi seperti Sirekap berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan pemilihan, terutama dalam jangka panjang. Sirekap dinilai telah memfasilitasi koordinasi yang lebih baik dan memberikan manfaat besar, meskipun untuk jangka pendek masih ada tantangan yang harus dihadapi terkait sumber daya manusia dan infrastruktur.

Ardiles Mewoh, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, juga menekankan pentingnya penggunaan Sirekap dalam menciptakan proses pemilihan yang lebih efektif dan efisien. Ia menyoroti log activity Sirekap sebagai alat penting untuk memastikan setiap tahapan pemilihan berjalan sesuai prosedur dan transparansi publik tetap terjaga.

Kegiatan ini dihadiri oleh anggota KPU kabupaten/kota Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi, serta admin/operator Sidalih dan Sirekap dari 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara.(*)

Sulut- Anggota DPRD Sulut Cindy Wurangian menyampaikan, Partai Golkar sudah siap untuk komposisi susunan Fraksi Golkar di DPRD Sulut.

Hal itu dikatakan Legislator Empat Periode ini saat diwawancarai oleh sejumlah awak media, Senin (07/10) di gedung DPRD Sulut.

“Fraksi Golkar sudah siap, tetapi semua harus mengikuti mekanisme yang ada,” ujarnya.

Politisi Dapil Minut-Bitung ini mengatakan, secara spesifik partai Golkar telah memasukan surat dari Ketua DPD Partai Golkar Sulut untuk susunan Fraksi DPRD. Tinggal menunggu surat masuk dari fraksi partai yang lain.

“Apabila semua fraksi sudah melengkapi semua surat yang telah ditentukan itu, maka akan lanjut pada tahapan menentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Skarang masih menentukan fraksinya dulu,” ungkapnya.

Terkait komposisi AKD, Cindy mengatakan, Komunikasi intensif selalu berjalan baik di internal Partai Golkar. Selain itu juga sudah dilakukan rapat-rapat dan berkonsultasi dengan Ketua DPD Golkar Sulut, tinggal dilihat pada saatnya nanti diumumkan.

“Golkar itu punya 6 personil, 1 pimpinan, jadi sisa 5. 5 ini akan terdistribusi di empat Komisi. Jadi nanti pasti ada satu komisi yang diisi 2 personil Golkar. Begitupun fraksi yang lain ada juga yang sama seperti partai Golkar. Jadi kita komunikasi jalan terus, supaya tidak ada yang menumpuk di satu Fraksi,” jelas Cindy, yang di gadang-gadang menjadi Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut.

Sulut, Anggota DPRD Sulut periode 2024-2029 telah selesai mengikuti orientasi pengenalan tugas, fungsi dan wewenang anggota dewan yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dilaksanakan 1-3 Oktober 2024 di Jakarta.

Anggota DPRD Sulut dari Fraksi Golkar, Cindy Wurangian menyampaikan, banyak pengalaman dan pengetahuan baru yang diperoleh selama mengikuti Orientasi.

Legislator Dapil Minut-Bitung ini mengungkapkan, DPRD harus bekerja dalam kerangka aturan yang sudah ada, tidak boleh seenaknya meskipun hal tersebut dipandang baik.

“Jika tidak ada payung hukum maka segala sesuatu itu tidak bisa dilakukan,” katanya, Senin (07/10) di Kantor DPRD Sulut.

“Dalam orientasi semua itu sudah disampaikan. Sehingga sebagai anggota DPRD kami dibekali dengan pengetahuan terkini terkait dengan aturan-aturan yang nanti akan menjadi kerangka untuk kita semua dalam menjalankan tugas,” tambahnya

Terkait kemungkinan adanya perbedaan signifikan dalam kegiatan orientasi anggota DPRD kali ini dibandingkan dengan masa periode lalu, Politisi cantik ini mengatakan, “Signifikan sih tidak, Tapi aturan-aturan itu kan bergulir dan pasti sudah ada yang berbeda yang berlaku diperiode lalu,” ungkapnya.

“Jadi dari segi aturan, apa yang disampaikan dan diinformasikan ke kami adalah aturan-aturan terkini, dan yang berlaku saat ini,” pungkasnya.

Sulut – Anggota DPRD Sulut Louis Carl Schramm menemui massa aksi yang mengatasnamakan masyarakat Tolak Reklamasi Pantai Manado Utara, Senin (07/10) di halaman kantor DPRD Sulut.

Diketahui, Ada empat poin tuntutan yang menjadi tujuan utama masyarakat tolak reklamasi mendatangi kantor DPRD, yakni :

1. Menindaklanjuti surat rekomendasi DPRD Provinsi terhadap PT MUP untuk menghentikan jalannya proyek reklamasi pantai Manado Utara sesuai yang tertuang dalam surat rekomendasi DPRD Sulut.

2. Membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi berbagai izin proyek reklamasi pantai Manado Utara.

3. Merekomendasikan pada Pemerintah Provinsi Sulut untuk mencabut izin lingkungan hidup reklamasi Pantai Manado Utara.

4. Merekomendasikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mencabut izin reklamasi Pantai Manado Utara.

Usai demo berakhir, Louis Schramm memberikan apresiasi dan menghargai apa yang masyarakat sampaikan dalam orasi untuk menolak reklamasi.

“Kami menghargai dan menghormati aksi dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Menolak Reklamasi Pantai Karangria,” ujar Louis.

Legislator Partai Gerindra dari dapil Kota Manado ini mengatakan, Apa yang diaspirasikan akan dibahas di DPRD. Dan untuk Fraksi Gerindra sendiri akan dibicarakan terlebih dahulu, mana yang terbaik untuk lingkungan dan masyarakat.

Mengenai keberpihakan kepada masyarakat dan lingkungan yang ada, Lanjut Louis, jelas yang terbaik akan diberikan untuk rakyat sehingga apa yang didengungkan aspirasi masyarakat benar-benar menjadi asumsi yang harus dikawal.

“Tentu sebagai wakil rakyat ini sudah menjadi tugas kami yaitu legislasi dan pengawasan serta hak untuk menyampaikan usul dan pendapat,” pungkasnya.

Terpantau, turut menerima Aksi Tolak Reklamasi, anggota DPRD Sulut Amir Liputo, Jeane Lulujan, dan Pricylia Rondo.

Sulut – Puluhan massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi mendatangi Kantor DPRD Sulut, Senin (07/10).

Demonstran yang tediri dari mahasiswa dan nelayan ini diterima langsung anggota DPRD Sulut, Amir Liputo, Louis Schramm, Jeane Lulujan, dan Pricylia Rondo.

Diketahui, Ada empat poin tuntutan yang menjadi tujuan utama masyarakat tolak reklamasi mendatangi kantor DPRD, yakni :

1. Menindaklanjuti surat rekomendasi DPRD Provinsi terhadap PT MUP untuk menghentikan jalannya proyek reklamasi pantai Manado Utara sesuai yang tertuang dalam surat rekomendasi DPRD Sulut.

2. Membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi berbagai izin proyek reklamasi pantai Manado Utara.

3. Merekomendasikan pada Pemerintah Provinsi Sulut untuk mencabut izin lingkungan hidup reklamasi Pantai Manado Utara.

4. Merekomendasikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mencabut izin reklamasi Pantai Manado Utara.

Sekjen Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi, Piter Sasundame dalam orasinya menyampaikan, kedatangan masa ini untuk menagih kembali komitmen DPRD Sulut yang berpihak pada masyarakat kecil.

“Kami bersyukur DPRD periode lalu merekomendasikan menghentikan sementara Reklamasi. Kami kembali lagi menagih komitmen itu, jangan sampai berganti orang berganti selera, akan berubah juga komitmen yang lalu,” ujar Piter yang juga Korlap Aksi.

Ia berharap, anggota DPRD periode ini tetap komitmen membela kepentingan rakyat meskipun kekuasaan dan peta politik telah bergeser, tapi mengawal lingkungan hidup tetap konsisten.

“Harapan kami, lembaga ini mengawasi keserakahan lembaga eksekutif provinsi dan kota Manado, yang kelihatan mensuport secara TSM terkait reklamasi pantai Manado Utara,” tukasnya.

Sementara itu, menanggapi empat tuntutan yang dilayangkan, Anggota DPRD Sulut Amir Liputo menjelaskan, surat rekomendasi yang dikeluarkan DPRD periode lalu itu untuk sementara menghentikan Reklamasi sebagaimana harus menyelesaikan tuntutan aliansi.

Khusus untuk membentuk Pansus, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini setuju, tetapi memberikan catatan akan dibahas setelah Alat Kelengkapan Dewan (AKD)terbentuk.

“Kami belum ada AKD, hanya ada pimpinan sementara. Kami dari Kemendagri baru di Bimtek, minggu ini baru pembentukan fraksi. Nanti setelah pelantikan Pimpinan definitif kemudian pembentukan AKD,” jelas Liputo.

Liputo mengatakan, Empat poin tuntutan masa ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme di DPRD. Karena yang mewakili dan mengeluarkan rekomendasi harus pimpinan DPRD.

“Yang boleh mengeluarkan surat rekomendasi harus atas nama lembaga, yakni ketua DPRD. Tidak boleh atas nama perorangan,” tandasnya, sembari menegaskan kalau dari awal dirinya menerima aspirasi ini menolak reklamasi pantai Manado Utara.

Kotamobagu- Kini masyarakat di Bolmong dapat mengakses layanan darurat 112 atau melalui aplikasi Siap Tertib Pemkot Kotamobagu untuk situasi kebakaran dan keadaan darurat lainnya.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Kotamobagu, Erwin Sugeha, menjelaskan bahwa koordinasi antara tim Damkar Kotamobagu dan Bolmong telah dilakukan, terutama untuk menangani kejadian kebakaran di area perbatasan kedua daerah.

“Jika terjadi kebakaran di wilayah Bolmong, kami sudah berkoordinasi dengan personil damkar Bolmong. Masyarakat dapat langsung menghubungi 112 atau aplikasi Siap Tertib,” ujarnya saat dihubungi Senin (7/10/2024).

Erwin menekankan bahwa kerjasama ini dilakukan karena jarak tempuh dari Lolak ke perbatasan Kotamobagu cukup jauh, sehingga butuh respons cepat. Namun, ia mengingatkan masyarakat Bolmong bahwa tugas Damkar Kotamobagu hanya bersifat membantu, bukan menjadi tanggung jawab penuh dalam wilayah Bolmong.

“Kami tetap siap siaga, namun ketika terjadi kebakaran di Bolmong, hanya separuh personel yang akan dikerahkan. Hal ini untuk memastikan bahwa kami juga siap menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi di Kotamobagu secara bersamaan,” pungkasnya. (*)

Talaud, detiKawanua.com – Pjs Bupati Talaud Fransiacus Manumpil menyerahkan Nota Dinas bagi tujuh ASN tenaga kesehatan, Senin (7/10) di Kantor Bupati. Nota dinas ini secara resmi mengembalikan para ASN tersebut ke tempat semula.

Diketahui sebelumnya, sebanyak tujuh ASN tenaga kesehatan dimutasi Bupati Elly Engelbert Lasut buntut dari demo menuntut gaji di tahun 2023. Pada saat itu, para ASN merasa kecewa akibat gaji yang berbulan-bulan tidak terbayarkan.

Usai menerima nota dinas, Yunita Dina Panlilan S.Kep.Ns, salah satu ASN tenaga kesehatan yang dimutasikan sebagai Fungsional Umum di Satuan Polisi Pamong Praja tak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Ia bersykur akan kembali sebagai tenaga kesehatan.

“Selama bertugas di Satpol PP, suasana kerjanya sangat aman, nyaman dan damai. Hanya saja, saya tidak ada tugas yang dikerjakan karena memang tidak ada pekerjaaan yang bisa saya kerjakan berhubungan dengan jabatan penata kelola layanan kesehatan di Satpol PP,” sebut dia.

Yunia bersyukur hal ini menjadi perhatian khusus Pjs Bupati Talaud Fransiscus Manumpil.

“Terima kasih yang tulus kepada Pjs Bupati Kepulauan Talaud Bpk Dr Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi,M.Env, Mgmt. Hari ini secara resmi kami boleh dikembalikan dalam tugas dan fungsi kami sebelumnya. Ini bukan keberhasilan bagi kami tapi disini kami percaya bahwa setinggi-tingginya jabatan dan kedudukan sosial tidak akan mampu melawan rasa kemanusian,” ungkap dia.

Menurut dia, semua manusia pernah berbuat kesalahan tapi tidak semua manusia mampu memperbaiki kesalahan orang lain bersama-sama.

“Menjadi manusia merupakan pemberian. Namun, menjaga kemanusiaan kita adalah sebuah pilihan,” kata dia.

Sovian Ambalau salah satu nakes yang dimutasi akhirnya bisa bernapas lega. ASN yang dimutasi di PKM Miangas ini bersyukur bisa kembali dalam jabatan semula.

“Terima kasih Bapak Pjs Bupati Talaud Fransiscu Manumpil sebagai perpanjangan tangan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (ODSK) yang mengembalikan kami ke tempat tugas masing-masing sesuai dengan kompetensi dan basic dan pendidikan kami masing-masing,” ujar Sovian.

Sementara itu, Pjs Bupati Talaud Fransiscus Manumpil mengatakan dikembalikannya ASN tenaga kesehatan yang kena mutasi memperhatikan alasan kemanusiaan.

“Selamat bertugas. Terus melayani dan tingkatkan kualitas pelayanan publik,” tandasnya. **

Kotamobagu- Selain menjaga ketersediaan pangan dan dan stabilitas harga, Gerakan Pangan Murah (GPM) juga untuk menekan lajunya angka inflasi di kota Kotamobagu.

Sulut – Sebagai bentuk dukungan penuh dan bagian langkah strategis untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Elly Enggelbert Lasut (E2L) – Hanny Jost Pajow (HJP) di Pilkada 2024, relawan Sahabat E2L kini telah terbentuk di 15 kabupaten/kota.

Ketua Sahabat E2L Sulut Paulus Pangau menjelaskan, wadah ini penting dalam memfasilitasi keberagaman simpatisan yang datang dari berbagai latar belakang partai.

“Meskipun kami memiliki perbedaan warna dan rekomendasi partai, kami tetap berkomitmen menjunjung tinggi persahabatan dan kerjasama, ” kata Paulus dalam konferensi pers.

Lanjut Paulus, Sahabat E2L hadir dengan sistem yang inovatif, yaitu sistem terbuka dan tertutup. Dengan pendekatan elegan untuk menyatukan relawan yang memiliki visi dan misi yang sama, meski berada di partai yang berbeda.

“Kami ingin memberikan kesempatan kepada siapa saja yang ingin bergabung tanpa merasa tertekan dengan afiliasi politik mereka, “imbaunya.

Ia mengungkapkan, Sahabat E2L telah mengumpulkan lebih dari 15 ribu relawan dalam database, dan angka ini terus bertambah.

“Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, calon relawan dapat menghubungi Sekretaris Alamanda L. Nay, SE di nomor 0821-9670-9779,” jelasnya.

Sahabat E2L tidak hanya berfungsi sebagai alat pemenangan politik, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat silaturahmi dan kolaborasi antar berbagai elemen masyarakat. Dengan semangat persahabatan dan saling menghormati, diharapkan gerakan ini dapat membawa perubahan positif bagi Provinsi Sulut.

“Sahabat E2L Sulut juga diperkuat oleh media online, cetak dan tv sebagai wadah yang berfungsi menunjang kegiatan Sahabat E2L dalam bentuk pemberitaan,” ungkapnya.

Diketahui, Pengurus Sahabat E2L Sulawesi Utara yang telah terbentuk adalah sebagai berikut:

Ketua: Paulus M. Pangau, ST
Sekretaris: Alamanda L. Nay, SE
Bendahara: Sofyan, SH, MH
Ketua Dewan Pembina: Lock FX Kojongian. (*)

Kotamobagu- Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengbangan (Bappelitbangda) bahas rencana aksi daerah pengembangan green economy Kota Kotamobagu tahun 2024 tahap III.