Ilustrasi/Istimewa.

Manado, detiKawanua.com – Setelah dilimpahkan Kejakaaan Tinggi (Kejati) Sulut ke Kejaksaan Negeri (Kejari)Talaud, akhirnya dugaan kasus korupsi Gerakan Daerah Orang Tua Asuh (GD-OTA) tahun anggaran 2009 mulai diproses.

Adapun dugaan kasus berbanderol Rp8, 500.000.000 yang dilaporkan oleh Koran Perangi Korupsi (KPK) dan sempat dilaporkan ke Kejaksaan Agung dan diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Talaud Yanuar Utomo SH. M.Hum, saat dikonfirmasi lewat chatingan Watsup mebernarkan bahwa pihaknya sudah memproses dugaan kasus korupsi tersebut.

“Sudah di proses, saat ini sedang dalam penyelidikan,” Kajari Yanuar Utomo SH. M.Hum.

Diketahui dengan terbitnya surat balasan dari Kejagung, yang ditujukan ke KPK yang ditanda tangani oleh Direktur Penyidikan Kuntadi S.H. dengan isi surat sebagai berikut.
Nomor R-2235/F. 2/F.d.1/06/2024

Pemberitahuan tindak lanjut atas laporan dugaan kolusi,korupsi dan nepotisme oleh Panitia Gerakan Daerah Orang Tua Asuh (GD-OTA) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahap Kedua tahun anggaran 2009 Rp8.850.000.000.

Berdasarkan Laporan dari Koran Perangi Korupsi (KPK) sehubungan dengan surat dari KPK dengan. Nomor R.03A/GMK/IV/2024 Tanggal 1 April 2024 ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat bersama ini kami sampaikan bahwa terhadap penanganan penyelesaian perkara .quo telah diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut.

Melalui surat nomor R-2197/F.2/FD.1/06/2024 Tanggal 7 Juni 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Direktur Penyidikan Kuntadi SH. Jaksa Utama Madya. **

Sulut, detiKawanua.com – Masalah izin operasional rumah sakit Pratama di kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaud menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Hal ini kemudian diklarifikasi Pemerintah Kabupaten Talaud melalui Pjs Bupati, Fransiscus Manumpil.

Manumpil yang juga Asisten III setdaprov Sulut menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kewenangannya memberikan izin untuk rumah sakit tipe B.

“(Rumah Sakit) Tipe B di Provinsi Sulawesi Utara ada tiga, rumah sakit ODSK, rumah sakit Sentra Medika, dan rumah sakit Siloam,” jelasnya.

Sementara untuk Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan izin operasional untuk rumah sakit tipe C, termasuk rumah sakit Pratama.

“Karena itu kewenangan memberikan izin operasional adalah Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Talaud,” ungkap Manumpil.

Hal ini sekaligus meluruskan informasi keliru di media sosial. Dimana mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Elly Engelbert Lasut (E2L) dalam video yang beredar mengatakan bahwa izin operasional rumah sakit Pratama di Damau harus diajukan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kemudian diproses di Kementerian Kesehatan.

Pernyataan ini akhirnya terbantahkan dengan penjelasan resmi Pjs Bupati Fransiscus Manumpil. Terkait ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, pasal 29 ayat 5 yang berbunyi Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit kelas C dan Rumah Sakit kelas D diberikan oleh Bupati/Walikota setelah mendapatkan notifikasi dari kepala dinas yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. **

POLITIK- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu terus melakukan sosialisasi terkait  tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Hal ini tercermin dari masifnya sosialisasi yang dilaksanakan Ketua Divisi Sosdikilih Parmas dan SDM, Hairun Laode dalam setiap momentum dan kesempatan dengan tujuan partisipasi pemilih.

Kotamobagu- Gedung Perpustakaan daerah Kotamobagu mulai ramai dikunjungi oleh para pelajar.

Sejak kemarin, ruangan perpustakaan digital penuh dengan mahasiswa yang akan mengerjakan tugas kuliah.

Menurut Kepala Dinas Perpustakaan Kotamobagu, Ham Rumoroi, para mahasiswa tersebut sangat antusias memanfaatkan perpustakaan digital yang disiapkan oleh pemerintah.

“Antusias Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIMIK) Multicom Kotamobagu dalam memanfaatkan fasilitas Perpustakaan digital sangat luar biasa, terbukti sekitar 30-an mahasiswa datang ke Perpustakaan,” ungkapnya.

Menurut Ham, mahasiswa merasa terbantu untuk mengerjakan tugas kuliah dengan adanya fasilitas komputer yang disediakan Perpustakaan Daerah Kota Kotamobagu.

“Bagi para pelajar di Kotamobagu, bisa ke perpustakaan ini kapan saja karena selain gratis, kami juga menyediakan fasilitas lengkap,” ajaknya. (*)

Manado – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado bersama Rektor Unsrat Prof. Dr. Ir. Berty Octovian Alexander Sompie, Selasa (8/10/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Heddy Lugito menyebut pihaknya akan meluncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) dalam waktu dekat ini.

“Saat ini DKPP sedang menyusun indek kepatuhan etik penyelenggara pemilu dan akan launching 24 Oktober 2024,” kata Heddy.

Menurutnya, DKPP telah merancang IKEPP sejak 2020 silam. IKEPP sendiri adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Tujuan dari diadakannya IKEPP adalah untuk mendeteksi kerentanan pelanggaran KEPP yang dilakukan penyelenggara Pemilu di seluruh wilayah Indonesia.

“Persoalan etik saat ini menjadi sorotan banyak pihak, bukan hanya di dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu saja, tetapi juga etik bernegara dan berbangsa yang menjadi persoalan publik,” terang Heddy.

Dalam kesempatan ini, Heddy pun mengakui bahwa DKPP senantiasa terbuka terhadap sumbangsih saran dan pikiran dari semua kalangan, khususnya akademisi, guna semakin tegaknya Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Salah satu bentuknya keterbukaan DKPP adalah penandatanganan MoU dengan sejumlah kampus, termasuk Universitas Sam Ratulangi (Unsrat). Bagi Heddy, Unsrat sendiri bukan sesuatu yang asing bagi DKPP karena Dekan Fisip Unsrat Dr. Ferry Liando telah menjadi salah satu tim ahli penyusun IKEPP yang sedang disusun DKPP.

“Perjanjian kerja sama dengan pihak Unsrat sebetulnya tinggal formalitas. Sebab sebelul DKPP sudah kerja sama dengan Unsrat karena sudah beberapa kali melibatkan akademisi Unsrat dalam kajian-kajian di DKPP,” ungkapnya.

“Saya sangat yakin sumbangsih dari para akademisi terutama Universitas Sam Ratulangi akan sangat besar terutama di Pilkada nanti. Karena Pilkada itu tidak boleh salah memilih pimpinan begitu salah memilih sekali akan menyesal selama lima tahun,” kata Heddy.

Ferry Daud Liando sendiri hadir dalam kesempatan ini. Ia juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) DKPP-Unsrat bersama Sekretaris DKPP David Yama. (*)

Sulut, detiKawanua.com – Ketua DPD Sulut sekaligus Bendahara Umum Olly Dondokambey, menyebutkan bahwa PDI-Perjuangan akan bersama Prabowo Subianto, Presiden terpilih.

Jika benar PDI-Perjuangan bergabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo pasca pelantikan 20 Oktober 2024 nanti, dipastikan konstelasi politik Pilkada Sulut 2024 akan berubah.

Pasangan Steven Kandouw – Letjen (Purn) Alfret Denny Tuejeh yang diusung PDI-Perjuangan akan jadi pilihan realistis bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang bisa bersinergi dengan pemerintah pusat.

“Ya, asumsinya begitu, Olly Dondokambey akan jadi figur sentral penghubung langsung Gubernur terpilih dengan pemerintah pusat,” kata pengamat politik dan pemerintahan Sulut, Taufik Manuel Tumbelaka, kepada wartawan, pekan lalu.

Terkait nama Olly Dondokambey disebut akan masuk kabinet Prabowo, Tumbelaka mengatakan diperlukan izin Ketua Umum Megawati Soekarno Putri.

“Semua tergantung keputusan Ketum, jika diizinkan pasti pak Olly akan masuk kabinet,” tukas Tumbelaka.

Mantan aktivis UGM ini, mengungkapkan pernyataan Olly Dondokambey tersebut mengisyaratkan hubungan PDI-Perjuangan dan Prabowo Subianto bersama tim 08 terjalin baik.

“Kalau dicermati pernyataan dari awal sampai akhir, nampak selaku Ketua DPD PDI-Perjuangan Sulut, Olly Dondokambey memberi signal bahwa hubungan PDI-Perjuangan dengan PS-08 baik-baik saja. Bisa juga OD akan ditarik dalam kabinet sebagai menteri, ada agenda besar untuk Sulut,” jelas Tumbelaka.

Diketahui, di hadapan tim sukses dan tim pemenangan Franky Wongkar-Theodorus Kawatu, pekan lalu, Olly Dondokambey berpesan agar semua pendukung tak perlu ragu, karena pemilihan presiden sudah selesai.

“Dan PDI Perjuangan ada di dalam bersama Prabowo Subianto,” tegas Olly Dondokambey.

Ia juga mengaku sempat dijenguk Prabowo saat sakit beberapa waktu lalu.
Di kesempatan itu, Dondokambey mengatakan bercerita banyak hal dengan Prabowo, khususnya mengenai pembangunan berkelanjutan di Sulut.

“Dan beliau sangat menginginkan Sulut maju,” kata Dondokambey.

Dalam waktu dekat, lanjut Dondokambey, Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. **

Minahasa – Rumah Kopi Sarina (RKS) yang berlokasi di Desa Sendangan, Kecamatan Kawangkoan Utara, Kabupaten Minahasa mendadak di serbu warga.

Pasalnya, warga dalam sekejap mengetahui tempat tersebut di singgahi Calon Gubernur Sulut, Elly Engelbert Lasut (E2L). Sehingga RKS menjadi riuh dan dipadati masyarakat yang ingin bertemu langsung dengan jagoannya di Pilgub Sulut.

Dalam suasana ramai, terlihat seorang tukang ojek yang nekat bopong anak dan istrinya demi mengabadikan momen bersama E2L.

“Torang so dengar-dengar dia tu kuat mo jadi gubernur. So itu torang mo bakudapa kong pegang tangan, sapa tahu boleh ba foto,” ujar erik (tukang ojek), Senin (07/10).

Akhirnya gayung bersambut, ternyata kerinduan mereka tidak sia-sia, karena berhasil bersalaman dan foto bersama dengan E2L

Dalam Rumah Kopi tersebut terdengar pula Teriak seorang masyarakat sambil berkata “So dia tu Gubernur”
Teriakan tersebut ikut mendapatkan sambutan warga lainnya.

“Kita ada bawah anak deng istri mo ketemu Pak Elly pake biaya sendiri lantaran Torang cinta Deng fans pa dia,” ucap salah satu warga.

Sulut – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut sebagai pemilik Kursi terbanyak dengan menempatkan 19 anggota dewan terpilih periode 2024-2029 sehingga berhak menempati sebagai Ketua DPRD Sulut.

Untuk penempatan Ketua DPRD Sulut sendiri akan diberikan kepada Fransiscus Andi Silangen (FAS) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Utara.

Penegasan ini disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut Olly Dondokambey, beberapa waktu lalu kepada awak media beberapa waktu lalu via WhatsApp.

Dimana media menanyakan perihal penempatan dari fraksi berlambang banteng ini di kursi ketua DPRD Sulut yang kini diberikan kepada FAS sebagai Ketua Dewan Sementara. “Sudah jelaskan,” jawab Olly.

Sementara itu, untuk tiga wakil ketua Dewan dari Fraksi Golkar adalah Michaela Paruntu, Fraksi Demokrat kepada Billy Lombok dan Fraksi Nasdem Stella Runtuwene.

Untuk keempat Pimpinan Dewan ini menurut Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen menginformasikan agenda Paripurna Internal untuk pembacaan pembacaan penetapan pimpinan dewan dan fraksi.

Niklas Silangen mengatakan Paripurna tersebut akan dilangsungkan pada Selasa (9/10/2024) besok. “Pembacaan penetapan 4 pimpinan dewan dan lima fraksi utuh,”kata Niklas,Senin (8/10/2024). (*) 

Kotamobagu- menindak lanjuti keluhan masyarakat, juga antisipasi Kelangkaan Tabung Gas LPG 3 Kg, Pemerintah Kota Kotamobagu Sidak sejumlah Pangkalan LPG.

Kotamobagu- Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop UMKM) Kota Kotamobagu gelar Pelatihan dan Pendidikan Kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro kecil, bertempat di Ruang pertemuan Paloko Hotel Sutan Raja, Kotamobagu pada Selasa (8/10/2024).