Manado, detiKawanua.com – Pengurus perkumpulan Perjuangan Semesta (Permesta) akan segera terbentuk di Sulawesi Utara.

Mantan Birokrat Pemprov Sulut, Boyke Rompas dipastikan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) perkumpulan anak cucu dari pejuang Permesta daerah Nyiur Melambai.

Pembentukan DPD Permesta Sulut didasarkan pada Berita Acara Nomor : 001/SEK/DPP.Permesta/IX.2024 tanggal 10 September 2024.

Berdasarkan berita acara tersebut, DPP kemudian memberikan mandat kepada 5 orang, yakni, Jopie JA Rory, Rommel Pelealu, Renata Ticonuwu, Taufik Tumbelaka, dan Jonson Wulur untuk membentuk DPD Permesta Sulut.

Surat Mandat yang ditandatangani Ketua Umum Angelica Tengker dan Sekretaris Jenderal Eliezer Lisangan ini memberikan tugas kepada para penerima mandat untuk, melaksanakan musyawarah dalam rangka pembentukan DPD Permesta Sulawesi Utara dihadiri calon-calon anggota pengurus yang merupakan anak cucu dan simpatisan Permesta.

Selain itu, penerima mandat juga diberikan kewenangan penuh untuk membentuk panitia musyawarah konsolidasi dan pembentukan DPD Permesta Sulut.

Para pemegang mandat sendiri telah melakukan serangkaian pertemuan untuk menindaklanjuti tugas yang diberikan DPP Permesta. Teranyar, pertemuan di salah satu restoran di Minahasa Utara, Sabtu (12/10/2024).

Dari serangkaian pertemuan, para pemegang mandat berhasil menunjuk Boy Rompas sebagai calon tunggal Ketua DPD Permesta Sulut yang akan ditetapkan pada Musyawarah Daerah (Musda) pada 17 Oktober 2024 pekan depan setelah mendapatkan persetujuan DPP.

Taufik Tumbelaka mengatakan, Boy Rompas adalah sosok yang pas, karena selain memiliki ketokohan yang kuat, putra Komandan Batalyon X Permesta Nyong Rompas ini memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai yang sejak dulu diusung oleh para orang tua perkumpulan ini, yaitu, kesejahteraan rakyat, kemerataan pembangunan yang tidak hanya di kota besar tapi juga sampai di pelosok-pelosok dan daerah tertinggal.

“Selain itu, menegakkan Pancasila yaitu termasuk anti komunisme dan satu lagi menyuarakan keterwakilan daerah di pusat,” ujar Tumbelaka.

Ditambahkannya, walau telah sepakat menunjuk Boyke Rompas sebagai calon tunggal Ketua DPD Permesta Sulut, para pemegang mandat masih akan melaporkan ke DPP untuk selanjutnya diberikan persetujuan.

“Bila telah disetujui DPP, maka akan segera digelar Musda untuk penetapan Boy Rompas sebagai Ketua DPD Permesta Sulut,” imbuh Tumbelaka.

Boy Rompas sendiri menyatakan kesiapannya menjawab kepercayaan dan amanat yang akan diembannya.

“Saya siap membesarkan organisasi, memperjuangkan nilai-nilai yang diusung para orang tua kami, mendukung pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto, setia pada Pancasila, UUD 45 dan NKRI,” kata Rompas.

Ia juga mengaku kesediaannya ini murni karena dia concern terhadap perjuangan Permesta dan bukan karena kepentingan atau ambisi pribadi.

“Saya sudah selesai dengan diri saya. Tidak untuk jadi Gubernur, atau jadi apa jadi apa. Saya sudah pensiun, sudah pernah dalam banyak jabatan birokrat. Saya hanya ingin menjadi lebih bermanfaat bagi banyak orang lewat perkumpulan Permesta ini,” tegas dia.

Maka dari itu, Boy Rompas mengatakan bahwa ia akan menjaga marwah organisasi Permesta ini.

“Saya akan pastikan, Permesta tidak akan berdiri di bawah Partai Politik atau kepentingan politik praktis tertentu. Walaupun anggota Permesta bisa berasal atau menjadi bagian dari partai politik maupun kepentingan politik praktis tertentu,” ujar pria yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama salah satu perusahaan besar bertaraf internasional ini.

Adapun, dari serangkaian pertemuan para pemegang mandat, telah berhasil membentuk panitia musda untuk menetapkan Boy Rompas sebagai Ketua DPD Permesta Sulut.

Panitia ini terdiri dari panitia pengarah (steering committee) dan panitia pelaksana (officer committee).

Ketua panitia pengarah, Renata Ticonuwu mengatakan, setelah ada persetujuan DPP, musda untuk menetapkan Boy Rompas sebagai Ketua DPD Permesta Sulut akan dilaksanakan Jumat (27/10/2024) pekan depan di salah satu hotel di kawasan bisnis jalan Piere Tendean Boulevard Manado.

Menurutnya, musda kali ini akan dihadiri 100 orang yang terdiri dari 22 organisasi dan perkumpulan Permesta yang ada di Sulut dan tokoh-tokoh pelaku sejarah Permesta yang masih hidup. **

Sulut – Elly Engelbert Lasut (E2L) mengatakan, Bolaang Mongondow Raya (BMR) akan masuk prioritas pemerintah provinsi bila dirinya terpilih menjadi Gubernur di Pilkada Serentak 2024.

Hal itu disampaikan E2L saat berdiskusi dengan sejumlah awak media, Jumat (12/10) di kediamannya.

Dari sektor Pertanian, kata E2L, BMR merupakan tempat lumbung padi yang terkenal. Tetapi skarang justru produksi pertanian khususnya komoditi padi menjadi langka, sehingga harga beras di Sulawesi Utara mahal.

“Yang perlu diawasi dan diperbaiki adalah pertama pupuk, kedua alsintan dan ketiga bibit. Dan dipertegas oleh tenaga profesional dan ahli di bidang pertanian,” jelas E2L.

Menurutnya, sistem pertanian di BMR maupun di Sulut harus dibenahi terlebih dahulu. Harus ada perbaikan ekonomi di desa dan kecamatan yang bersumber dari pertanian tersebut, dan bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat BMR.

Ia menjelaskan, ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan. Pertama, masalah pupuk. Pembagian pupuk yang diberikan sesuai dengan data petani yang tercatat di Dinas Pertanian. Namun, ketika masuk di Sulut termasuk di BMR petani tidak kebagian pupuk tersebut.

Dengan tegas E2L menyatakan, harus diurai masalahnya dimana. Ternyata, ada kelompok distributor yang menerima alokasi pupuk tersebut memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga pupuk bersubsidi tersebut, dijual tapi bukan untuk para petani. Alhasil mereka tidak kebagian.

“Nah, kita harus memperbaiki pendistribusian pupuk yang masuk ke Sulut termasuk BMR. Saya pun akan tegas memilih Kepala Dinas Pertanian yang profesional dan ahli di bidang pertanian serta tidak berpartai, sehingga dapat berlaku adil untuk para petani yang tersebar di Sulut nantinya, ” ungkap E2L.

Kedua, Kata E2L Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan). Untuk membangun pertanian yang lebih baik, ketersediaan Alsintan ini untuk petani harus merata dan adil menunjang aktivitas pertanian di sawah.

Ketiga, bibit.  Menurut E2L, dahulu ada beras China Halus,  Nurdian dan Pandan Wangi. Namun, sekarang, banyak yang menanam Rahayu yang kualitasnya tidak sebaik Nurdin.

“Balai tidak lagi menyediakan bibit padi yang unggul seperti dahulu Nurdin dan lainnya, ” ujar E2L.

Ia menambahkan, pendataan dan perencanaan irigasi untuk waduk pun harus dilakukan dengan baik, karena saat ini seperti kurang perhatian. Padahal ada anggaran yang dikelola oleh PUPR, dan Balai Sungai untuk pengelolaan waduk tersebut.

Mengakhiri diskusi, E2L menyebutkan, budaya menanam harus dilakukan semua pihak. Ia mengakui, semua pohon yang ada di sekitar kediamannya ialah hasil karya tangannya menanam.

“Semua pohon di samping rumah ini saya yang tanam, ” ujarnya sambil tertawa. (*)

Sulut – Aliansi Masyarakat Adat, Sipil, Mahasiswa Sulut (AMARAH SULUT) melakukan aksi unjuk rasa dikantor DPRD Sulut, Jumat (11/10).

Aliansi ini didalamnya tergabung elemen masyarakat adat, organisasi mahasiswa, nelayan, petani dan organisasi masyarakat sipil.

Koordinator aksi Kharisma Kurama mengatakan, unjuk rasa ini diikuti ratusan orang secara tertib dan kreatif. Selain itu, Tonaas Supit Karundeng juga memimpin ritual adat sebagai salah satu prosesi penting dalam unjuk rasa ini. Ritual adat ini bertujuan untuk meminta pertolongan kepada Sang Khalik dengan ragam pertunjukan ritual adat.

“Pada Pukul 13:15 WITA, massa aksi sampai di Gedung Cengkih dan langsung melakukan orasi secara bergantian. Setelah melakukan orasi, terjadi negosiasi antara massa aksi dan Anggota DPRD Sulut yang menerima massa aksi yakni Prycilia Rondo dan Feramitha Mokodompit dari Fraksi PDIP Perjuangan untuk berdiskusi didalam ruang rapat,” kata Kurama yang juga Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulut.

Dia menuturkan, awalnya massa aksi tidak diberikan kesempatan untuk masuk, sehingga terjadi dorong-mendorong antara massa aksi dengan pihak kepolisian, sampai pada akhirnya negosiasi berhasil tercapai dan massa diberikan akses untuk masuk dalam ruangan rapat.

“Dalam ruangan rapat masing-masing elemen diantaranya masyarakat adat, petani, nelayan dan mahasiswa menyampaikan aspirasinya secara satu per satu dan semua aspirasi pun diterima, disetujui bahkan berjanji untuk ditindaklanjuti pada Forum Musyawarah DPRD Sulut oleh Prycilia Rondo dan Feramitha Mokodompit selaku anggota DPRD Sulut, dengan bukti tertulis penandatanganan secara resmi 9 tuntutan lokal dan 9 tuntutan nasional Aliansi Masyarakat Adat, Sipil, Mahasiswa Sulut,” tuturnya.

Lebih lanjut, aksi ini dimaksudkan untuk menyuarakan aspirasi terkait kekecewaan terhadap 10 Tahun pemerintahan Joko Widodo dan pemerintahan daerah Sulut yang
abai akan pemenuhan pemenuhan hak asasi warga negara dan khususnya hak masyarakat adat. Penolakan pemerintah terhadap pengesahan RUU Masyarakat Adat serta sebagian besar kebijakan pemerintah yang hanya berorientasi pada perluasan dan penguatan sektor bisnis, kekuasaan telah digunakan sedemikian rupa guna melanggengkan kepentingan oligarki.

“Aksi ini juga didasarkan pada penderitaan masyarakat sebagai korban kebijakan selama pemerintahan Joko Widodo yang telah memicu krisis multidimensi, mulai dari krisis politik, sosial, ekologi, agraria hingga krisis hukum. Demikian pula, yang terjadi pada skala lokal Sulut praktik perampasan lahan, pengabaikan terhadap hak masyarakat adat, petani, nelayan masih terus terjadi termasuk didalamnya perusakan lingkungan hidup demi pembangunan yang tidak pro rakyat,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sulut Prycilia Rondo mengatakan, aspirasi yang disampaikan telah diterima dan akan disampaikan kepada pimpinan yang ada di DPRD Sulut.

“Tuntutan dari aksi damai telah kami terima dan akan disampaikan kepada pimpinan yang ada di dewan sesuai dengan mekanisme yang ada,” kata wakil rakyat daerah pemilihan Mitra-Minsel.

Hal senada pun dikatakan, Anggota DPRD Sulut Feramitha Mokodompit. Menurutnya dari 45 Anggota DPRD sampai saat ini baru menetapkan pimpinan definitif dan juga baru  menetapkan fraksi-fraksi tetapi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum ditetapkan.

“Artinya adalah dalam rangka teknis lainnya nanti kami akan bawah dimana tadi dari 18 point tidak hanya membicarakan tentang kekerasan seksual tapi ada juga membicarakan masalah masyarakat adat, pertambangan ilegal. Tdak semata-mata hanya kami berdua menyelesaikan dan juga ada upaya-upaya mendorong ketika kami mendiskusikan dengan teman-teman fraksi, AKD dan pimpinan, misalnya ada khusus kita turun ke lapangan untuk observasi akan ditindaklanjuti kalau sudah ada keputusan pasti,” sambung wakil rakyat daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya (BMR).

Adapun 18 tuntutan kepada DPRD Sulut, antara lain:

Tuntutan Lokal:

1. Stop perampasan wilayah adat dan perusakan situs masyarakat adat;
2. Stop perampasan ruang hidup masyarakat Kalasey Dua dan Perkebunan Kelelondey;
3. Tolak Reklamasi di Teluk Manado dan hentikan kriminalisasi nelayan
Karangria;
4. DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulut membentuk Perda Masyarakat Adat;
5. Stop kriminalisasi terhadap produk dan petani Cap Tikus;
6. Tuntaskan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Sulawesi Utara;
7. Cabut izin usaha PT Futai Sulawesi Utara di kota Bitung;
8. Hentikan aktivitas PT Tambang Mas Sangihe (TMS);
9. Cabut Pergub Sulut nomor 20 tahun 2021 dan berantas pungli di sekolah sekolah.

Tuntutan Nasional:
1. Sahkan RUU Masyarakat Adat;
2. Sahkan RUU Perampasan Aset;
3. Sahkan RUU PPRT;
4. Stop Kriminalisasi Jurnalis dan Aktivis HAM, Lingkungan dan Masyarakat Adat;
5. Mencabut UU Cipta Kerja, UU Minerba, UU IKN, UU KSDAHE, Pengesahan UU
KUHP, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024;
6. Tuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu dan saat ini;
7. Menolak Revisi UU TNI & UU Polri;
8. Menolak Penghapusan nama Soeharto dari TAP MPR XI/1998;
9. Tolak Perpres PKUB dan diskriminasi penghayat kepercayaan terhadap TYM. (*)

Manado, detiKawanua.com – Ketua Umum Pengurus Pusat KAGAMA, Ganjar Pranowo secara resmi melantik Dr Jemmy Stani Kumendong, M. Si sebagai Ketua Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Sulawesi Utara. Acara pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor DPRD Sulawesi Utara, Selasa (12/10) ini dihadiri oleh sejumlah Pengurus Pusat KAGAMA, alumni UGM Sulawesi Utara, pejabat daerah, dan tokoh masyarakat.

Pelantikan diawali dengan pembacaan SK Pengurus Pusat KAGAMA Nomor:328/KPTS/PP-KAGAMA/X/2024 tentang Susunan Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada Provinsi Sulawesi Utara Masa Bhakti 2024-2029 yang diketuai oleh Dr. Jemmy S. Kumendong, M.Si.

Dalam sambutannya, Ganjar Pranowo selalu Ketua Umum Pengurus Pusat KAGAMA mengajak seluruh anggota KAGAMA untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. ” Tentu sangat pentingnya sinergi antara alumni dan pemerintah dalam menciptakan inovasi serta solusi terhadap berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi daerah serta berharap kepada pengurus yang baru dilantik untuk senantiasa menjunjung tinggi kehormatan, martabat dan displin organisasi serta berusaha menyelesaikan segala permasalahan dengan asas kekeluargaan,” ujar mantan anggota DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah ini.

Sementara itu Kumendong yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut dan juga merangkap Plt Inspektur Daerah Provinsi Sulut, dalam pidato pertamanya sebagai Ketua Pengda KAGAMA Sulawesi Utara masa bhakti 2024-2029 menyatakan komitmennya untuk memajukan KAGAMA Sulawesi Utara dengan berbagai program yang mendukung sinergitas pemberdayaan alumni serta berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan di daerah Sulawesi Utara.

“Saya berharap segenap alumni UGM Sulawesi Utara serta Pengurus Cabang KAGAMA Manado dan Minahasa Raya yang ikut dilantik agar menjaga kekompakan sehingga dapat berkontribusi bagi keberlangsungan organisasi. Saya juga berterima kasih kepada jajaran pengurus KAGAMA Sulawesi Utara periode yang baru berakhir atas pengabdiannya selama ini,” ujar Kumendong yang juga dikenal sebagai mantan Penjabat Bupati Minahasa.

Acara pelantikan ditandai dengan penyerahan pataka dan penyematan pin KAGAMA oleh Ketua PP KAGAMA kepada Ketua Pengda KAGAMA Sulawesi Utara. **

Sulut, detiKawanua.com – Niat calon Gubernur dan Eakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw-Denny Tuejeh (SKDT), demi memberikan kenyamanan umat beragama untuk melaksanakan peribadatan sesuai kepercayaan masing-masing bukan isapan jempol belaka.

Sulut yang dikenal sebagai “Laboratorium Keberagaman” di Indonesia, merupakan cerminan keberhasilan di era pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (ODSK), dalam mempertahankan predikat toleransi umat beragama.

Hal ini yang kemudian memantapkan niat pasangan dengan sebutan “BERKAT”. Toleransi umat beragama di Sulut harus tetap awet sepanjang masa, sebagaimana semboyan nasional Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika (Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu).

“Memberikan perhatian khusus kepada umat Islam di Provinsi Sulawesi Utara,” ucap Steven Kandouw, Sabtu (12/10/2024).

Pernyataan itu disampaikan langsung Calon Gubernur Sulut Steven Kandouw, yang didampingi Gubernur Olly Dondokambey saat mengadakan pertemuan dengan pengurus Badan Ta’mirul Masjid (BTM), imam, dan pengurus masjid se Kota Manado.

Pasangan nomor urut tiga di Pilgub Sulut 2024 ini mengatakan, keharmonisan umat beragama adalah kunci keberhasilan daerah menuju peradaban global, baik teknologi dan digitalisasi.

Kandouw bilang, hakekat umat manusia agar hidup berdampingan harus memberikan rasa aman, yang dimulai dari diri sendiri, kemudian disalurkan ke orang-orang terdekat.

Harmonisasi inilah wujud nyata sebagaimana filosofi orang Minahasa dari Sam Ratulangi yang merupakan Pahlawan Nasional yang berasal dari Sulut; Si Tou Ti Mou Tu Mou Tou (Manusia Hidup, Untuk Memanusiakan Orang Lain).

“Manusia hidup dan menghidupi, mendidik serta menjadi berkat untuk orang lain,” tukas Kandouw. **

Sulut, detiKawanua.com – Ramai pemberitaan di media terkait pernyataan Calon Gubernur (Cagub) Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw (SK) yang menyebut Bolaang Mongondouw Raya (BMR) bukan prioritas.

Padahal selama 10 tahun mendampingi Gubernur Olly Dondokambey (OD), mayoritas warga masyarakat di Bolmong Raya mengetahui bahwa Wakil Gubernur (Wagub) Steven Kandouw sangat peduli dengan pembangunan di sana.

Mau bukti? Kita bicara dulu soal

Kawasan Industri Mongondow (Kimong). Mereka yang tidak sepaham, apalagi lawan politik bakal tidak setuju kalau nama Steven Kandouw disebut sangat berperan besar dalam memotori lahirnya Kimong.

Bukan hanya itu. Bersama Gubernur Olly, Wagub Steven begitu ngotot mendorong penyelesaian pembangunan Bandar Udara Lolak di Kabupaten Bolmong. Hasilnya, pertengahan tahun 2024 selesai dan beroperasi.

Proyek strategis lainnya yang tak kalah megah adalah pembangunan Waduk Lolak dan Pelabuhan Labuan Uki. Atas peran serta ODSK, pemerintah pusat memberi perhatian serius dan semua pekerjaan itu tuntas tanpa ada embel-embel.

“Bolmong Raya itu memiliki potensi alam yang luar biasa. Kedepan, jika dipercayakan rakyat sebagai Gubernur, maka capaian – capaian pembangunan di Bolmong Raya akan terus kami lanjutkan dan tingkatkan,” ucapnya, Sabtu (12/10/2024).

Bahkan kata Steven Kandouw, di era kepemimpinannya bersama Denny Tuejeh (DT), akan terus menciptakan inovasi baru agar Bolmong Raya jadi cluster investasi dan pariwisata paling menjanjikan di Sulut.

“Dengan begitu, Bolmong Raya akan menjadi penyanggah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri di Kota Bitung bahkan KEK Pariwisata di Likupang,” paparnya.

SDM dan Sustainable Developement

Tidak banyak juga yang tahu, sejak era kepemimpinan ODSK, Wagub Steven Kandouw selalu menempatkan Bolmong Raya itu pada skala prioritas. Bahkan sampai meminta kepada Gubernur Olly agar putra-putri terbaik di Bolmong Raya diberikan peran dan kesempatan di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sulut.

“Permintaan itu disetujui Pak Gubernur Olly. Buktinya, putra-putri terbaik di Bolmong Raya banyak mengisi jabatan strategis di lingkungan Pemprov Sulut. Mulai dari Asisten, Kepala Dinas, Kepala Biro dan banyak lagi. Sebelumnya hanya dihitung dengan jari,” kata Mursid Mokoginta warga Bolmong.

Di mata Steven Kandouw, Bolmong Raya adalah bagian penting dan tak terpisahkan dari Sulut. Banyak program prioritas yang telah disiapkan dan akan dilanjutkan di era kepemimpinan SK-DT.

“Ketika Sulut menjelma menjadi gerbang Pasifik, saya akan terus genjot aneka program penting di bidang investasi, pariwisata, pendidikan dan kesehatan. Perlu diingat, Bolmong Raya ini adalah prioritas penting di pemerintahan kami kedepan,” tandasnya. **

Kotamobagu- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kotamobagu, Moh. Fahri Damopolii, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas kunjungan Kapolres Kotamobagu, AKBP Irwanto, SIK MH, ke kantor Dinas Kominfo, Jumat 11 Oktober 2024 pagi tadi.

Kunjungan ini merupakan bagian dari koordinasi menjelang pelaksanaan Pilkada serentak di wilayah Kota Kotamobagu.

“Kami merasa bangga dan terhormat atas kunjungan Pak Kapolres ke Kantor Dinas Kominfo Kotamobagu. Kunjungan ini terkait koordinasi jelang Pilkada serentak, khususnya dalam memantau aktivitas media sosial yang sering menyebarkan isu-isu berpotensi memecah belah persatuan dan persaudaraan,” ujar Fahri Damopolii.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial, terutama menjelang Pilkada.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum tentu benar, apalagi yang bersifat sensitif dan dapat merusak persaudaraan. Penting untuk selalu melakukan pengecekan ulang terhadap setiap informasi yang beredar,” tambahnya.

Selain membahas media sosial, Kapolres Kotamobagu juga meninjau layanan CCTV yang terintegrasi di ruang Data Center Dinas Kominfo.

“Dengan layanan CCTV ini, aparat hukum diharapkan bisa terbantu dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama Pilkada berlangsung,” kata Fahri.

Sementara itu, Kapolres Kotamobagu, AKBP Irwanto, juga memberikan pernyataan penting terkait situasi politik menjelang Pilkada.

“Saya mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tertipu dengan informasi yang beredar di media sosial, karena hubungan antara masing-masing pasangan calon di Kotamobagu sangat baik. Isu-isu yang beredar di media sosial sering kali tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Kapolres menegaskan bahwa patroli siber akan dilakukan untuk memantau dan menindak akun-akun yang menyebarkan informasi yang tidak benar atau ujaran kebencian.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Kominfo Kotamobagu untuk memblokir akun-akun yang menyebarkan informasi palsu. Kami juga mendorong masyarakat untuk melaporkan akun-akun tersebut agar segera ditindak,” tegasnya.

Koordinasi antara Polres Kotamobagu dan Dinas Kominfo diharapkan dapat memperkuat upaya menjaga ketertiban dan keamanan selama Pilkada serentak, serta memastikan agar informasi yang beredar di media sosial tetap akurat dan tidak memicu konflik di masyarakat. (*)

Kotamobagu- Pj. Wali Kota Kotamobagu, Abdullah Mokoginta S.H M.Si, meninjau lokasi kebakaran di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Jumat 11 Oktober 2024.

Pj. Wali Kota Kotamobagu Abdullah Mokoginta, saat meninjau lokasi musibah kebakaran tersebut, turut didampingi sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu, Camat Kotamobagu Barat, Sofyan Abdjul S.E dan Lurah Gogagoman, Effendy Hasan S.E.

Pada kesempatan tersebut, Pj. Wali Kota Kotamobagu menyampaikan rasa prihatin atas musibah kebakaran tersebut, serta menyampaikan bahwa pemerintah Kota Kotamobagu akan membantu masyarakat yang mengalami musibah kebakaran.

“Pemerintah Kota Kotamobagu akan segera menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang mengalami musibah Kebakaran di Kelurahan Gogagoman,” ujar Pj. Wali Kota Kotamobagu. (*)

Sulut, detiKawanua.com – Sulawesi Utara (Sulut) dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi Internasional Terumbu Karang Tahun 2024 (International Conference on Sustainable Coral Reefs 2024) Dalam Rangka Peringatan Hari Nusantara.

Rangkaian kegiatan akan digelar di Kota Bitung dan Manado pada 13-15 Desember yang rencananya dihadiri langsung Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto.

Dalam mempersiapkan kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulut menggelar rapat persiapan bersama panitia pelaksana dan instansi terkait serta perwakilan Pemkot Manado dan Bitung, bertempat di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Jumat (11/10/2024).

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Steve Kepel ST MSi dan Ketua Panitia Pelaksana, Prof DR Indroyoni Soesilo

Usai rapat, Kepel mengatakan kegiatan ini akan dihadiri peserta dari berbagai negara.

“Mereka diundang untuk memaparkan rencana kelangsungan terumbu karang laut secara ilmiah,” ucapnya.

Dia menegaskan komitmen Pemprov Sulut untuk menyukseskan agenda bertaraf internasional tersebut. Mulai dari kesiapan tempat pelaksanaan, keamanan dan transportasi serta unsur-unsur pendukung lainnya, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Manado dan Bitung.

Prof DR Indroyoni Soesilo menambahkan dalam konferensi internasional ini akan ada penandatanganan prasasti berupa pesan dari Presiden terpilih Prabowo untuk menyelamatkan terumbu karang dunia.
Peluncuran buku terumbu karang masa kini dan terumbu karang masa depan oleh Bappenas, serta beberapa program internasional akan diluncurkan.

“Kita juga akan menyodorkan ke Unesco, Sulawesi Utara menjadi wilayah habitat ikan coelanacant (ikan purba yang ditemukan di laut Sulawesi),” ungkapnya.

Dia mengungkapkan peserta yang sudah pasti ikut dari 13 negara dan sebagai pembicara kunci Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kelautan, Peter Thomson.

Turut hadir pejabat instansi terkait di lingkungan Pemprov Sulut, instansi dan lembaga vertikal, Sekda Kota Manado, Dr Micler Lakat SH MH dan pejabat teknis serta perwakilan Pemkot Bitung. **

Sulut – Mahasiswa Universitas Negeri Manado (UNIMA), membawah aspirasi terkait kekerasan seksual di DPRD Provinsi Sulut yang terjadi di kampusnya, Jumat (11/10) di Gebung DPRD Provinsi Sulut,

“Ada kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum pegawai di UNIMA terhadap mahasiswi, sekiranya Ibu-Ibu Dewan segara melakukan koordinasi dengan tim PPKS dan Rektor Unima terkait kasus kekerasan seksual ini,” pinta Kharisma, mewakili BEM FIK UNIMA kepada Anggota DPRD Sulut, Pricylia Elviera Rondo dan Feramitha Mokodompit.

Ia menambahkan, dari persoalan ini nantinya akan membuat saudara, anak, maupun kerabat yang melakukan studi di UNIMA sudah tidak nyaman lagi.

“Jika kekerasan seksual ini ditindak tegas, semua yang akan kuliah di UNIMA maupun Universitas lainnya, akan aman, tentram dan damai,”terangnya.

Setelah mendengar aspirasi dari Mahasiswa UNIMA, Feramitha Mokodompit menanggapinya dengan mengucapkan terima kasih sudah datang ke rumah rakyat untuk menyampaikan aspirasi.

“Apa yang adik-adik sampaikan sudah kami tampung, dan sudah menjadi kewajiban kami untuk melakukan rapat untuk menyampaikan aspirasi kepada pimpinan dan anggota DPRD,” pungkasnya. (*)