SK diserahkan Sekprov Kepel, Iroth Resmi Jabat Plt Karo Adpim Sulut

Sulut, detiKawanua.com – Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Steve Kepel, resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Christian Iroth sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi Sulut, pada Rabu (16/10/2024). Penyerahan SK tersebut disaksikan oleh Asisten III Sekda sekaligus Pjs Bupati Talaud, Fransiskus Manumpil, serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut, Jemmy Kumendong.

Dalam kesempatan itu, Sekprov Steve Kepel menyampaikan pesan kepada Iroth agar bekerja dengan baik di posisi barunya.

“Sudah menjadi pejabat eselon II, cepat menyesuaikan dengan kerja-kerja yang ada,” ujar Kepel.

Christian Iroth, yang kini menjabat sebagai Plt Kepala Biro Administrasi Pimpinan, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan.

“Sebagai orang percaya, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas anugerah-Nya ini. Juga terima kasih kepada Gubernur Olly Dondokambey, Wagub Steven Kandouw, dan Sekprov Steve Kepel atas kepercayaan ini,” ucap Iroth.

Iroth juga berkomitmen untuk menjalankan amanah tersebut dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. **




Sambut HPS, Pemkot Kembali Gelar GPM di Mogolaing.

Kotamobagu- Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) yang jatuh setiap tanggal 16 Oktober, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu kembali mengadakan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada Rabu, 16 Oktober 2024. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kotamobagu, dan berlokasi di Lapangan Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat. GPM ini menyediakan berbagai bahan pokok dengan tujuan utama membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama dalam menjaga kestabilan harga di tengah upaya pengendalian inflasi.

Acara ini bukan hanya menjadi bentuk peringatan Hari Pangan Sedunia yang ke-44, tetapi juga merupakan hasil kerja sama yang solid antara Dinas Ketahanan Pangan Kotamobagu, Perum Bulog Bolaang Mongondow, Pemerintah Kelurahan Mogolaing, dan Polres Kotamobagu. Dukungan dari berbagai pihak ini bertujuan untuk menghadirkan akses pangan yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat Kotamobagu.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kotamobagu, Piter Suli, menjelaskan bahwa Gerakan Pangan Murah (GPM) ini bertujuan utama untuk menjaga stabilisasi harga pangan dan pasokan bahan pokok. Dalam peringatan Hari Pangan Sedunia ini, Pemkot Kotamobagu berkomitmen untuk mengatasi tantangan inflasi yang dihadapi oleh masyarakat. Beberapa bahan pokok yang disediakan dalam GPM antara lain Beras SPHP, minyak goreng, telur, gula pasir, bawang merah, dan bawang putih.

“Kegiatan GPM ini kami gelar dengan tujuan stabilisasi harga dan pengendalian inflasi di Kotamobagu, sekaligus dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia yang ke-44. Kami menyediakan beragam bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka,” jelas Piter Suli.

Lebih lanjut, Piter juga berharap agar dengan terselenggaranya GPM ini, stabilisasi harga bahan pokok dapat terus dijaga, serta upaya pengendalian inflasi di Kotamobagu bisa lebih optimal. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola pangan dan menghindari pemborosan, mengingat pentingnya menjaga ketahanan pangan di masa mendatang.

“Harapannya, melalui peringatan Hari Pangan Sedunia ini, kita dapat terus menjaga stabilisasi harga bahan pangan, serta bersama-sama mengendalikan inflasi di Kotamobagu. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan juga menghimbau kepada masyarakat untuk mulai menerapkan kebiasaan konsumsi pangan yang lebih bijak. Mulailah dengan menghabiskan makanan yang ada di piring dan mengambil secukupnya sesuai kebutuhan,” tambahnya.

Selain bertujuan untuk stabilisasi harga, Gerakan Pangan Murah juga merupakan langkah strategis dari Dinas Ketahanan Pangan Kotamobagu untuk lebih mendekatkan pasar kepada masyarakat. Dengan adanya GPM, masyarakat dapat lebih mudah mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

“Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan pasar lebih dekat kepada masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah ini. Dengan demikian, daya beli masyarakat akan meningkat, dan masyarakat merasa terbantu dengan adanya akses yang lebih mudah terhadap produk-produk pangan,” jelas Piter Suli.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal di Kotamobagu, di mana masyarakat lebih didorong untuk membeli bahan pokok dari pasar lokal dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan bahan pangan yang berkualitas serta menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Melalui kegiatan peringatan Hari Pangan Sedunia ini, Pemkot Kotamobagu tidak hanya berupaya untuk menjaga kestabilan harga, tetapi juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama lebih bijak dalam mengelola kebutuhan pangan. Pemerintah berharap bahwa masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menghindari pemborosan pangan dan menjaga ketahanan pangan keluarga.

“Mari kita bersama-sama lebih bijak dalam mengonsumsi makanan, kurangi pemborosan, dan mulai menerapkan pola makan yang sehat dan secukupnya. Peringatan Hari Pangan Sedunia ini harus menjadi momentum bagi kita semua untuk memperkuat ketahanan pangan, baik di tingkat keluarga maupun komunitas,” imbuh Piter.

Gerakan Pangan Murah di Kotamobagu ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi nyata dalam membantu masyarakat menghadapi tantangan inflasi dan kenaikan harga pangan. Dengan menyediakan akses terhadap bahan pokok yang lebih terjangkau, masyarakat dapat lebih tenang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga mendukung peningkatan perekonomian lokal dengan melibatkan berbagai pihak dalam penyediaan bahan pangan.

Pemkot Kotamobagu melalui Dinas Ketahanan Pangan terus berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan serupa secara berkesinambungan, guna memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Kegiatan seperti Gerakan Pangan Murah ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran bahan pokok di pasar, sehingga stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan dapat terus terjaga.

Dengan demikian, melalui peringatan Hari Pangan Sedunia ini, diharapkan seluruh masyarakat Kotamobagu dapat merasakan manfaat langsung dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. (*)




Pembahasan APBD 2025, DPRD Sulut Menunggu Pimpinan Definitif dan AKD Disahkan

SULUT – DPRD Sulut Hinga saat ini belum memiliki Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Pimpinan Sementara DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen menyampaikan, saat ini DPRD tengah fokus merampungkan Pimpinan Definitif dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Silangen mengaku bila sudah ada surat dari Kemendagri soal Pimpinan Definitif, akan segera ditetapkan lewat rapat paripurna.

“Sekaligus juga menetapkan AKD. Tinggal menunggu surat dari masing-masing Fraksi soal keanggotaan AKD termasuk badan anggaran,” Ucap Silangen, usai Paripurna usulan Pimpinan DPRD beberapa waktu lalu.

Bila sudah disahkan, Silangen menuturkan akan melanjutkan kembali pembahasan APBD 2025.

“Pembahasan APBD 2025 kan tinggal melanjutkan. Itu yang akan menjadi fokus,” Ucapnya. (*)




Soal CSR PT JRBM, Mahasiswa Minta DPRD Sulut Lakukan Investigasi

SULUT – Puluhan Mahasiswa menuntut
DPRD Sulut untuk melakukan pengawasan dan investigasi terhadap PT. JRBM terkait dengan CSR yang mangkrak di kecamatan lolayan yang mengakibatkan banjir dan merusak hasil panen warga di kawasan lingkar tambang.

Hal itu disampaikan saat unjuk rasa
di Kantor DPRD Sulut, Selasa (15/10) Siang.

Mahasiswa juga menuntut adanya stabilitas harga hasil pertanian serta pembuatan regulasi Perda yang mengatur harga standar pemborong untuk komoditi unggulan.

Dasar tuntutan tersebut, menurut mahasiswa pendemo adalah dampak lingkungan yang dihasilkan perusahaan pertambangan di BMR yang mengakibatkan banjir dan merusak hasil pertanian.

Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen diwakili oleh kasubag Fabiola Sumampouw menerima pendemo tersebut.

Ia mengatakan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut sedang melakukan tugas luar.

“Ada baiknya teman-teman mahasiswa menyurat langsung ke kami DPRD Sulut, pasti kami sekretariat akan menyampaikan ke Anggota DPRD,” Ucapnya.

Pada kesempatan itu, sekretariat DPRD Sulut menerima surat tuntutan dari Mahasiswa untuk disampaikan ke Pimpinan DPRD. (*)




Pemkot Kotamobagu Fasilitasi 7 KK Yang Terdampak Kebakaran di Gogagoman.

Kotamobagu- Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobago, sepertinya tak lepas tanggungjawab untuk korban terdampak kebakaran beberapa rumah di Kelurahan Gogagoman, Kotamobagu Barat, pada Jumat pekan lalu.

Pasalnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotamobagu cukup peka, sebab langsung merespon memberikan tempat huni bagi tujuh Kepala Keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal.

Kepala BPBD Kotamobagu, Asrianty, dalam keterangannya menyebutkan bahwa kebakaran ini berdampak langsung pada 19 jiwa dari tujuh KK yang kini harus mencari tempat tinggal baru.

“Totalnya ada 19 jiwa yang terdampak. Pemerintah Kotamobagu memfasilitasi pemukiman sementara bagi para korban, dan mereka akan menetap di Rusunawa Pobundayan hingga Desember 2024,” ujar Asrianty.

Dirinya menambahkan, beberapa korban memilih untuk mencari kontrakan sendiri, sementara sebagian lainnya memutuskan tinggal bersama keluarga terdekat.

Langkah tanggap darurat ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kotamobagu dalam memastikan para korban kebakaran tidak hanya mendapatkan tempat tinggal sementara, melainkan dukungan penuh selama masa pemulihan.

Asrianty menegaskan bahwa fasilitas yang disediakan di Rusunawa Pobundayan akan mencakup kebutuhan dasar dan akan terus dipantau hingga para korban mampu menata kembali kehidupan mereka.

BPBD Kotamobagu juga berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk mempercepat pemulihan, termasuk dalam penanganan trauma bagi para korban, terutama anak-anak yang terdampak musibah ini. (*)




Mulai Sekarang, Syarat Buat Usaha di Kotamobagu Wajib Ada CCTV.

Kotamobagu- Pemerintah Kota Kotamobagu memberlakukan pemasangan CCTV sebagai syarat wajib dalam penerbitan izin usaha. Langkah ini dilakukan untuk menjamin keamanan dari berbagai kejahatan seperti pencurian dan kekerasan, serta meningkatkan keamanan area publik dan privat.

Untuk memastikan keamanan tempat usaha dan mencegah tindak kejahatan seperti pencurian, Pemerintah Kota Kotamobagu kini memberlakukan kebijakan baru berupa kewajiban pemasangan Kamera Pemantau (CCTV) dalam setiap proses penerbitan izin usaha.

Kebijakan ini menjadi salah satu upaya strategis yang dilakukan guna menjaga keamanan, baik di area publik maupun privat, dan memastikan setiap aktivitas di tempat usaha dapat terpantau secara real-time.

Pj. Wali Kota Kotamobagu, Abdullah Mokoginta, menjelaskan bahwa kebijakan pemasangan CCTV ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan di berbagai tempat usaha yang beroperasi di Kotamobagu.

“Kota yang maju dan berkembang seperti Kotamobagu harus memiliki sistem keamanan yang lebih ketat, terutama dalam mengatasi gangguan seperti pencurian, kekerasan, dan bentuk kejahatan lainnya. Dengan adanya CCTV, kita dapat lebih efektif dalam memantau dan mencegah potensi tindak kejahatan di berbagai tempat usaha,” ujarnya.

Penerapan pemasangan CCTV ini bukan hanya berlaku di dalam area usaha, tetapi juga mengharuskan adanya kamera yang mengarah ke jalan. Dengan demikian, setiap kejadian yang terjadi di sekitar tempat usaha juga dapat terpantau dengan baik. Pemasangan CCTV ini akan menjadi syarat wajib dalam setiap penerbitan izin usaha baru di Kotamobagu, terutama bagi usaha yang berada di lokasi-lokasi strategis yang rawan tindak kejahatan.

Langkah ini juga didasarkan pada masukan dari Kapolres Kotamobagu, AKBP Irwanto, yang menyebutkan bahwa banyak kasus kejahatan berhasil terungkap berkat adanya rekaman CCTV. Oleh karena itu, pemasangan kamera pengawas ini dinilai sangat penting sebagai alat pencegahan sekaligus pembuktian jika terjadi tindak kejahatan.

“Setiap izin usaha baru yang diterbitkan, terutama untuk usaha-usaha tertentu seperti toko, restoran, dan tempat-tempat strategis lainnya, harus memasang CCTV sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Spesifikasi CCTV yang dipasang juga harus memenuhi kriteria yang ditetapkan, agar rekamannya dapat diakses dengan mudah ketika dibutuhkan oleh pihak berwenang,” lanjut Abdullah Mokoginta.

Selain itu, Pemerintah Kota Kotamobagu juga berkomitmen untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh terkait pentingnya pemasangan CCTV bagi para pelaku usaha. Diharapkan, dengan adanya kebijakan ini, para pelaku usaha di Kotamobagu dapat lebih waspada dan siap dalam menghadapi potensi ancaman keamanan. Pemasangan CCTV ini tidak hanya untuk melindungi properti usaha, tetapi juga memberikan rasa aman kepada masyarakat dan pelanggan yang datang ke tempat usaha tersebut.

Dalam penerapan kebijakan ini, Dinas Kominfo Kotamobagu akan bertanggung jawab untuk mengatur standar teknis CCTV yang harus dipasang, termasuk spesifikasi kamera, resolusi, dan penyimpanan data rekaman. Pemerintah berharap, dengan adanya standar ini, kualitas rekaman CCTV akan memadai untuk digunakan sebagai bukti jika terjadi kejahatan. Pihak pemerintah juga akan bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk memanfaatkan data dari CCTV dalam pengungkapan kasus kejahatan di wilayah Kotamobagu.

Pemerintah juga menegaskan bahwa pelaku usaha yang tidak mematuhi kebijakan ini, seperti tidak memasang CCTV sesuai dengan standar yang ditetapkan, tidak akan mendapatkan izin usahanya diterbitkan. Oleh karena itu, para pelaku usaha diimbau untuk segera menyesuaikan diri dengan aturan baru ini agar operasional usaha mereka dapat berjalan dengan lancar.

Kebijakan pemasangan CCTV ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Kotamobagu dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi para pelaku usaha maupun masyarakat. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat menekan angka kejahatan di wilayah Kotamobagu, sekaligus meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas di area publik maupun privat.

Pemerintah Kota Kotamobagu berharap, dengan diterapkannya kebijakan ini, para pelaku usaha akan lebih aktif dalam mendukung program keamanan yang dicanangkan. Keamanan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab semua elemen masyarakat, termasuk para pelaku usaha.

Dengan adanya CCTV di tempat-tempat usaha, potensi terjadinya kejahatan dapat diminimalkan, dan jika terjadi kejahatan, bukti visual dari rekaman CCTV akan sangat membantu proses penyelidikan. Pada akhirnya, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan Kotamobagu yang lebih aman, nyaman, dan kondusif bagi perkembangan dunia usaha serta aktivitas masyarakat sehari-hari. (*)




DP3A Kotamobagu Lakukan Trauma Healing Bagi Anak-Anak Terdampak Musibah.

Kotamobagu- Pasca terjadinya musibah kebakaran di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kotamobagu melaksanakan kegiatan Trauma Healing untuk anak-anak terdampak musibah, bertempat di halaman mesjid Agung Baitul Makmur Senin (14/10/2024).

Hal ini di sampaikan, Kepala Dinas P3A Kotamobagu Sarida Mokoginta SH melalui Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, Pemenuhan Hak Anak Marini Mokoginta M.Psi Ia menjelaskan, kami melaksanakan kegiatan trauma healing ini kepada 10 anak terdampak musibah kebakaran.

“Namun setelah melihat kondisi yang ada, anak-anak ini masih bisa tidur dengan nyenyak, masih bisa bermain dengan baik. Dengan kondisi ini, tingkat trauma dari anak-anak tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan musibah banjir yang pernah terjadi. Ini dikarenakan pada saat kebakaran terjadi, anak-anak ini tidak ada di tempat, sehingga mereka tidak melihat kejadian itu secara langsung,” terangnya.

Marini mengatakan, pun demikian ada satu anak yang sangat terlihat kesedihannya yakni merupakan cucu dari korban meninggal. Hingga saat ini masih terus menangis, tentunya kehilangan opa tercinta masih terus membekas. Trauma healing yang dilaksanakan ini, untuk menggali semua hal yang dirasakan anak- anak terdampak, sekaligus tindakan yang dilakukan untuk cepat di atasi dengan baik.
Meskipun dari tingkat trauma tidak terlalu dirasakan, namun menurut Marini pihaknya akan terus memantau kondisi anak-anak dan akan menunggu perkembangan selanjutnya untuk kegiatan serupa.

“Menyikapi kondisi akibat musibah kebakaran tersebut, hal yang dikhawatirkan yakni meningkatnya stres dari para orangtua, karena peristiwa ini tentunya membawa dampak tersendiri dari berbagai aspek baik secara fisik, ekonomi maupun psikologis sehingga akan berdampak nantinya terhadap anak-anak. Dan kami berharap, kedepan para korban tidak hanya diberikan penghiburan namun perlu dibuka Posko Konseling Psikologi bagi para orangtua. Ini untuk mengantisipasi trauma yang dirasakan, karena secara ekonomi mereka ambruk, mata pencarian habis, rumah tempat tinggal tidak ada, bagaimana anak-anak mereka bisa bersekolah, dan lain sebagainya, mereka akan memulai dari nol. Jadi harapan kami posko Konseling dapat dibuka,” ungkapnya. (*)




Sejumlah Korban Kebakaran Terima Dokumen Kependudukan Dari Disduk Capil Kotamobagu.

Kotamobagu- Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) menyerahkan Dokumen Kependudukan kepada korban musibah kebakaran yang terjadi di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat pada Jumat 11 Oktober 2024.

Penyerahan Dokumen Kependudukan tersebut dilaksanakan di Base Camp Masjid Agung Baitul Makmur Kotamobagu, Senin 14 Oktober 2024.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu, Roi Paputungan, SE, kepada detotabuan.com mengatakan ini merupakan respon cepat menindklanjuti arahan Pj. Wali Kota Kotamobagu Abdullah Mokoginta, sebagai wujud dari perhatian Pemerintah terhadap kepemilikan dokumen masyarakat yang ikut terbakar.

“Pada saat kebakaran terjadi, banyak dokumen yang tidak sempat terselamatkan, termasuk dokumen Kependudukan, sehingga setelah kami mendapatkan datanya, dokumen tersebut dicetak kembali dan kemudian diserahkan kepada warga terdampak musibah kebakaran,” jelas Roi.

Adapun penerbitan Dokumen Kependudukan korban Kebakaran Kelurahan Gogagoman yang diserahakan yakni ; Kartu Keluarga sebanyak 7 dokumen, KTP sebanyak 15, KTP Luar Daerah sebanyak 3 dan Akta Kematian 1 dokumen. (*)




Komitmen SKDT Dorong SDM Generasi Muda Sulut, Steven Kandouw ‘Bincang Bareng’ Peserta Magang

Sulut, detiKawanua.com – Upaya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) di Pilkada Sulut 2024, Steven Kandouw-Denny Tuejeh (SKDT) menunjukan komitmennya untuk mendorong Pengembangan SDM Generasi muda di Sulut terus dilakukan.

Buktinya, Cagub Sulut Nomor Urut 3 Steven Kandouw menyapa secara langsung Peserta Program Magang di Lembaga Pelatihan Tsunagu Japan Indonesia di Minahasa.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan dengan lembaga pelatihan dalam mempersiapkan tenaga kerja asal Sulut untuk bekerja di Jepang.

Dalam kunjungannya, Steven Kandouw terlihat berinteraksi langsung dengan para peserta program pelatihan tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Jepang. Kandouw mengapresiasi semangat dan dedikasi para peserta yang siap bekerja di luar negeri. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas SDM Sulut untuk bersaing di pasar internasional.

“Para peserta yang akan berangkat ini memiliki semangat luar biasa. Saya yakin SDM Sulut bisa menjadi salah satu tenaga kerja handal yang mampu bersaing di luar negeri, terutama di Jepang. Pengalaman yang mereka dapatkan di sana nantinya akan menjadi bekal berharga untuk pembangunan Sulut di masa depan,” ujar Cagub yang diusung PDI Perjuangan ini.

Kandouw, yang berpasangan dengan Denny Tuejeh dalam Pilgub Sulut 2024, juga menyampaikan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam membuka lebih banyak peluang kerja ke Jepang. Menurutnya, sinergi ini bisa menciptakan peluang yang lebih luas bagi tenaga kerja asal Sulut untuk berkarier di Jepang dan mendapatkan pengalaman internasional.

Liony Leontin Mongi, pemilik Tsunagu Japan Indonesia, turut mengapresiasi program pemerintah provinsi yang telah berjalan selama ini, terutama dalam hal pengiriman tenaga kerja ke Jepang. Liony menjelaskan bahwa lembaganya telah berhasil mengirim lebih dari 900 tenaga kerja asal Sulut ke Jepang, berkat kerja sama yang baik dengan Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari Pemerintah Provinsi, khususnya program-program unggulan yang telah dicanangkan oleh Olly Dondokambey dan Steven Kandouw. Program ini berhasil mengurangi angka pengangguran di Sulut sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” jelas Liony.

Kandouw juga menegaskan bahwa program pengiriman tenaga kerja Sulut ke Jepang tidak hanya sekadar untuk menambah penghasilan masyarakat, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah. “Kami berharap SDM yang sudah bekerja di Jepang dapat membawa ilmu dan pengalaman yang bisa diterapkan di Sulut nantinya,” tutupnya.

Kunjungan ini menjadi salah satu langkah penting dalam program Steven Kandouw untuk terus meningkatkan peluang kerja internasional bagi masyarakat Sulut, dengan harapan dapat menciptakan SDM berkualitas yang berdaya saing global. **




Pengalaman Dua Periode Pimpin Sulut dituangkan Olly Dondokambey Dalam ‘Legacy Pesulap Merah Dari Pasific’

Sulut, detiKaeanua.com – Buku Legacy Pesulap Merah Dari Pacific dilaunching, Senin (14/10/2024) di Ball Room lantai 10 Hotel Lume’os Cempaka Putih, Jakarta. Peluncuran buku yang memotret legacy Olly Dondokambey selama dua periode memimpin Sulut tersebut berlangsung meriah.

Sejumlah tokoh penting hadir. Ada Dirut BNI Royke Tumilaar, politisi TB Hasanudin, CEO Tribunnews Dahlan Dahi, Wartawan senior J Osdar, para kepala daerah dan penjabat kepala daerah se – Sulut.

Hadir pula politisi Sulut seperti Michaela Paruntu, Sekprov Sulut Steve Kepel dan para kepala SKPD Pemprov Sulut serta undangan lainnya.

Acara dibuka megah lewat penanyangan video dokumentar tentang perjalanan hidup Olly Dondokambey.

Kemudian berlanjut dengan sambutan Dahlan Dahi.

Disusul sambutan Olly Dondokambey.
Puncak acara adalah bedah buku yang dilakukan oleh Royke Tumilaar, J Osdar serta Staf khusus Dino Gobel.

Debat dipandu News Anchor Kompas TV Friska Clarissa.

Dahlan dalam sambutannya menggarisbawahi tentang politik di mata Olly Dondokambey sebagai sarana keselamatan.

“Pak Olly mengelola politik dengan cara pandang relasi antara manusia dan manusia dan manusia dengan Tuhan untuk membawa kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sementara Tumilaar menyebut Olly sebagai tokoh yang humble.

Hal itu membawa Olly pada Network yang luas dan itu memungkinkannya melakukan hal yang mustahil

Sementara J Osdar menyebut Olly mampu mencapai keseimbangan antara idealisme dan pragmatisme. Osdar termasuk tokoh yang dekat dengan Olly.

“Tapi banyak hal dalam buku ini mengejutkan saya,” katanya.

Dino Gobel mengatakan, banyak kejaiban yang ia rasakan dari sosok Olly Dondokambey.

Dirinya membagi testimoni.

“Contohnya waktu saya di utus pak Olly ke Cina, saat itu disodorkan beberapa destinasi wisata di Indonesia tapi pelaku usaha Cina mengatakan ingin Sulut dan ingin mengenal Olly Dondokambey, saat Covid lalu justru di Sulut berlangsung pembangunan Hotel Luwansa dan hanya dalam tempo 9 bulan,” katanya.

Menurut Dino, hal yang menarik dari buku itu adalah nilai yang ditinggalkan Olly Dondokambey.

“Pertama komitmen, kemudian sinergi, lalu inovasi,” kata dia.

Olly dalam sambutannya mengucapkan terima kasih pada Tribun yang telah menyusun buku tersebut.

“Buku ini merekam dengan baik apa yang saya lakukan, ini sangat paripurna,” katanya. **