Yasti Soepredjo Mokoagow. (istimewa)

Sulut, detiKawanua.com – Viralnya video singkat Yasti Soepredjo Mokoagow yang menyebutkan adanya calon kepala daerah yang Islam Phobia dan hina Nabi mendapat tanggapan dari warga Muslim Sulut.

Sejumlah warga Muslim pun meminta agar Yasti Soepredjo Mokoagow untuk menyebutkan siapa calon yang dimaksud.

“Baiknya Ibu Yasti menyebutkan siapa calon yang dimaksud, jangan sampai kami umat Muslim di Sulut terus bertanya-tanya siapa calon yang dimaksud,” ujar warga Muslim Kota Manado Irwan Djafar.

Adapun sebelumnya beredar bahkan video viral singkat saat kampanye oleh politisi PDI-Perjuangan Yasti Soepredjo Mokoagow yang mengungkap adanya calon kepala daerah yang Islam Pobiah dan menghina Nabi.

Dari video viral singkat tersebut tampak Yasti berorasi di hadapan warga yang sebagian besar terlihat ibu-ibu yang sebagian besar memakai penutup kepala atau jilbab. Saat itu juga terlihat Cawalikota Kotamobagu Nayodo Koerniawan dan Cawawali Sri Tanti Angkara bersama politisi nasional Benny Rhamdani.
Saat itu Yasti menyebutkan:

“Jangan pilih calon yang islam phobia. Apa itu phobia? Phobia itu bentuk ketakutan, bentuk kebencian terhadap umat Islam. Dan saya harus sampaikan ini, jangan sampai kita salah memilih. Ibu-ibu bapak-bapak saya harus sampaikan ini, bahwa ada salah satu calon yang sangat membenci umat Islam.
Saya punya teman, saya sampaikan namanya Pak Dino Gobel. Beliau ditugaskan ke salah satu pulau di ujung Sulawesi Utara. Jadi beliau itu seorang mualaf. Dan kemudian oleh petingginya di sana menyampaikan, hei Dino coba ngana murtad, ngana nintau itu Muhammad ini pun segala macam caci maki yang dia sampaikan tidak benar. Sebagai pemimpin daerah tidak boleh begitu. Saya juga pernah menjadi bupati di Bolaang Mongondow, saya menempatkan sama semua,” katanya.

Terkait video viral ini pun Yasti Soepredjo pun oleh tim hukum Paslon Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulut Elly Engelbert Lasut dan Hanny Jost Pajouw (E2L-HJP), atas dugaan tindakan pencemaran nama baik yang terjadi di Mongkonai Barat, Kota Kotamobagu, 13 Oktober 2024 lalu.

Kuasa Hukum E2L-HJP yaitu Santrawan Paparang mengatakan laporan tersebut sudah dikeluarkan setelah melakukan konseling dengan penyidik.

“Laporan yang kami ajukan ini ancaman hukumannya 4 tahun dan bisa ditahan. Mereka menyebarkan kabar bohong,” jelasnya

Sedangkan kubu Yasti Soepredjo tampak tak gentar, dengan menilai laporan itu yang salah alamat.

Koordinator Direktorat Hukum dan Advokasi Steven Kandouw – Denny Tuejeh (SKDT), Jemmy Mokolensang, menyebut laporan tersebut terkesan dipaksakan.

Kata Jemmy, kalau memang keberatan dengan pernyataan Yasti Soepredjo, harusnya itu masuk dalam kategori penyelenggaraan pilkada.

“Dan dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024, dilaporkan ke Bawaslu bukan ke Polda,” kata Jemmy, Selasa (22/10/2024).

Jemmy juga mengatakan, Berbagai hal yang disampaikan Yasti Soepredjo tidak pernah menyebut nama paslon.

Selain itu, lanjut Jemmy, Yasti memberikan sambutan dalam internal umat Islam.
Ia mengklaim, sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, yang dilakukan Yasti tidak memiliki sanksi.

“Kami akan laporkan balik, karena ibu Yasti dirugikan dengan tudingan yang menurut kami tidak benar,” tandasnya. ***

Manado, detiKawanua.com – Polda Sulut masih intensi mengumpulkan bukti, bahan dan keterangan (pulbaket) dana hibah GMIM termasuk memeriksa Sekretaris Provinsi Steve Kepel dan Kepala Biro Kesra Setda Pemprov Sulut, Drs Fereydy Kaligis.

Pemeriksaan Kepel dan Kaligis tak terkecuali puluhan pejabat lain kendati dengan isu yang berbeda, mulai dihubungkan dengan potensi ancaman kriminalisasi hukum dan kejahatan demokrasi. Ada kekhawatiran pemeriksaan pejabat di masa hampir puncak Pilkada untuk mengamputasi popularitas dan ketokohan seseorang (ASN,red), yang sering kali dicurigai dapat memengaruhi pemilih untuk menyatu ke kandidat tertentu.

Kendati Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Langi dengan nada tegas menyatakan pemeriksaan dana hibah GMIM ditempatkan dalam konteks menjaga marwah GMIM dan tekad memberantas korupsi, pernyataan verbal Kapolda itu tidak sama sekali mengaburkan kehawatiran publik Sulut mengenai jaminan netralitas penegak hukum dalam Pemilu 2024. Kata-kata tanpa ditanya bahwa Polda ingin menyelamatkan marwah GMIM oleh publik diterjemahkan sebagai introduksi senjata paling mematikan untuk menghentikan suara -suara kritis masyarakat mengenai reputasi kepolisian dan profesionalitas di alam demokrasi.

“Dia bilang ingin mengembalikan marwah GMIM. Memang GMIM keluar dari marwah yang mana. GMIM kemana selama ini. Kalau tidak suka atau mencurigai oknum atau tokoh dalam GMIM, oke silahkan selidiki orangnya. Jangan seret-seret institusi GMIM. Itu sama seperti ada jenderal bermasalah, kemudian institusi polisi yang diobok-obok. Kalau mau bunuh tikus jangan bakar rumah,” komentar beberapa penatua di Manado, Selasa siang dalam sebuah diskusi ringan.

Masih dalam konteks pemeriksaan dana GMIM, para penatua intens mendokan para terperiksa agar terhindar dari potensi ancaman kriminalisasi hukum dan kejahatan demokrasi.

“Doa kami para penatua dan jemaat, semoga mereka semua yang diperiksa baik yang berkaitan dengan dana hibah GMIM maupun topik lain, terhindar dari ancaman kriminalisasi hukum dan kejahatan demokrasi. Karena sejarah penegakan hukum kita, tidak sedikit yang terperangkap kriminalisasi dan kejahatan demokrasi. Hukum dan demokrasi itu dua saudara kandung yang dalam momentum tertentu bekerja sama untuk tujuan kekuasaan,” ungkap salah satu penatua terbata-bata.

Para pelayan GMIM ini juga mendoakan penyidik dan pimpinan institusi kepolisian agar tidak terjerumus kepentingan politik kelompok tertentu dan tetap setia menjaga marwah kepolisian.

“Kalau pemeriksaan dimengerti sebagai cara mengembalikan marwah GMIM, doa-doa kami juga agar aparat menjaga marwah kepolisian. Karena bagaimana kita bisa percaya dengan kata-kata Royke Langi, sementara nyaris disaat yang bersamaan, aneka video intervensi polisi menekan orang untuk memilih calon Gubernur survei terendah beredar luas. Itukah yang Kapolda maksudkan dengan arti marwah?,” jelas para penatua.

Sementara itu, ihwal dana hibah GMIM, Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Pnt Kombes Pol (Purn) Drs John Rori SSt Mk pun angkat suara.

John Rori menjelaskan, pada prinsipnya GMIM sangat apresiasi dan mendukung upaya penegakkan hukum berkaitan dengan dana hibah pemerintah sebesar Rp 16 miliar kepada GMIM.

Ia menambahkan, pihak Sinode GMIM akan kooperatif, jika kemudian ada pemanggilan terhadap petinggi Sinode GMIM nanti.
“Dan bila dipanggil pasti hadir dan kooperatif,” ujar John Rori.

Ia menjelaskan, dana hibah tersebut, tentunya telah sesuai peruntukan untuk kebutuhan pelayanan GMIM.

“Karena dana hibah ini telah digunakan sesuai peruntukan untuk kebutuhan pelayanan GMIM, baik pelayanan non fisik maupun fisik,” tandas Rori.

Ia menuturkan bahwa dana tersebut diperoleh pihak Sinode GMIM, karena untuk menjawab kebutuhan pelayanan kepada warga GMIM, yang juga warga masyarakat Sulut, yang tersebar di 1.078 jemaat, 149 wilayah dan 800.000 jemaat yang ada di 7 Kabupaten/Kota se-Sulut, bahkan di luar Sulut sampai di luar negeri.

Selain itu, tambah Rori, GMIM juga memiliki karya pelayanan bidang pendidikan dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, juga bidang kesehatan seperti beberapa klinik dan Rumah Sakit.
Oleh karena itu, maka GMIM setiap tahun memrogramkan pelayanan, baik non fisik maupun infrastruktur.

Hal ini, jelas Rori, maka GMIM perlu bermitra dengan berbagai stakeholder maupun pemerintah untuk mendapatkan bantuan-bantuan dalam rangka kelancaran pelayanan gereja.

Ia juga mengatakan bahwa GMIM, sebetulnya bukan hanya menerima Rp 16 Miliar, sebagaimana yang diberitakan.

“Sudah ratusan miliar. Tapi perinciannya saya tidak hafal dan nanti kami laporkan. Perlu diketahui, GMIM menerima hibah bukan hanya berbentuk uang tunai dalam bentuk transfer, tapi juga berbentuk barang,” imbuhnya.

Hibah dalam bentuk barang, seperti Gedung Alva Omega yang ada di UKIT, Rumah Susun di PPWG, dan juga Gedung Mission Center yang dibangun di Jalan Ring Road Manado.
“Dan bantuan yang sudah diberikan, bukan hanya dari tahun 2021, 2022 dan 2023, tetaapi sejak tahun 2018,” sebut Rori.

Ia mengatakan, dana hibah Pemprov ini bukan hanya GMIM yang menerimanya, tapi semua golongan gereja dan semua lembaga agama.

“Tapi kenapa hanya GMIM yang disorot, itu tanya kepada Polda Sulut yang punya wewenang melakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Dirinci John Rori dana hibah yang diberikan setiap tahun dari tahun 2018 telah digunakan sesuai peruntukan untuk pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan dan juga pelayanan-pelayanan GMIM.

Diantara sejumlah pembangunan gedung di atas, terdapat juga pembangunan Asrama Universitas Kristen Indonesia Tomohon yang diresmikan Presiden Joko Widodo dan infrastruktur UKIT.

Juga, beberapa rumah sakit, yaitu RS Kalooran Amurang, RS Kaupusan Langowan, RS Siloam Sonder, RS Bethesda Tomohon, RS Tonsea dan RS di Bitung dan beberapa sekolah, serta juga bantuan untuk gereja-gereja di lingkungan GMIM.

“Setiap tahun, GMIM memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemberi hibah tentang penggunaan dana hibah sesuai persyaratan dan aturan yang dimintakan,” tambahnya.

Ia pun meminta publik, karena ini masih dalam proses lidik dari aparat penegak hukum terkait dana hibah pemerintah ke sinode GMIM, mohon untuk tidak berspekulasi atau menyimpulkan, karena masih dalam proses.

“Setiap pemberian hibah kepada GMIM telah digunakan sesuai peruntukannya dan telah dibuatkan laporan pertanggungwabannya sesuai ketentuan yang berlaku, baik secara administrasi maupun fisik,” tegasnya. **

Kotamobagu- Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kotamobagu salurkan bantuan bibit tanaman serta alat dan mesin pertanian (Alsintan) kepada kelompok tani yang tersebar di wilayah Kotamobagu.

Kebijakan ini diambil sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk meningkatkan produksi swasembada pangan di wilayah Kota Kotamobagu.

Disampaikan Kepala Distankan Kotamobagu, Fenti Dilasandi Mifta, selain penyaluran bantuan, pihaknya juga telah melakukan penyuluhan dan pelatihan keterampilan kepada para petani.

“Kami juga menggiatkan penyuluhan dan pelatihan keterampilan bagi para petani guna meningkatkan kemampuan dari segi pengetahuan, keterampilan, hingga pengelolaan pertanian,” ujar Fenti kepada awak media. Rabu 30 Oktober 2024.

Menurut Fenti., Pelatihan tersebut guna mendukung swasembada sekaligus meningkatkan diseminasi teknologi.

“Kunci keberhasilan pembangunan pertanian adalah peningkatan produktivitas. Dimana, peningkatan produktivitas tersebut ada di tangan petani dan penyuluh. Untuk itu, terkait swasembada pangan ini kami siap memberikan support melalui program-program pertanian,” ucap Fenti. (*)

Kotamobagu- Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu mengikuti Evaluasi Tahap II Implementasi Smart City tahun 2024 yang dilaksanakan di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu, Selasa 29 Oktober 2024.

Tim Smart City Pemkot Kotamobagu dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, S.H., M.E., dan dihadiri oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, jajaran pengurus Dewan Smart City, serta Tim Pelaksana Smart City Kota Kotamobagu. Sementara itu, tim evaluator berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia.

Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, mengungkapkan rasa syukur atas evaluasi ini.

“Alhamdulillah, hari ini pelaksanaan Smart City di Kota Kotamobagu kembali dievaluasi oleh pemerintah pusat. Ini merupakan tahap kedua setelah sebelumnya, pada Juni 2024, kami mengikuti evaluasi tahap pertama. Evaluasi ini berjalan baik, dengan tim evaluator mengklarifikasi beberapa indikator tingkat kematangan pelaksanaan Smart City, terutama berdasarkan penjelasan dan bukti dukung yang disampaikan Pemkot Kotamobagu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sofyan menambahkan bahwa evaluasi tersebut menghasilkan sejumlah catatan penting yang perlu diperhatikan oleh seluruh OPD di lingkup Pemkot Kotamobagu.

“Kami berharap catatan-catatan dari Tim Evaluator akan menjadi masukan berharga untuk mendukung percepatan pengembangan Smart City di Kotamobagu. Kami berkomitmen untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan implementasi Smart City di daerah ini,” tegasnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu, M. Fahri Damopolii, S.Kom., M.E., juga turut memberikan pernyataan terkait evaluasi ini. Menurutnya, pelaksanaan evaluasi tahap kedua ini berjalan dengan baik.

“Banyak hal yang dikonfirmasi oleh Tim Evaluator Pemerintah Pusat terkait indikator tingkat kematangan pelaksanaan Smart City, terutama dalam enam dimensi: Smart Governance, Smart Living, Smart Economy, Smart Branding, Smart Society, dan Smart Environment,” ungkapnya.

Fahri menambahkan bahwa cakupan implementasi Smart City cukup luas, mencakup sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kewilayahan. “Selain itu, aspek kebijakan, kelembagaan, dan infrastruktur juga harus mendukung implementasi Smart City,” ujarnya.

Dalam evaluasi ini, Pemkot Kotamobagu diberikan waktu hingga esok hari untuk melengkapi data dukung di setiap indikator. “Kami akan segera memenuhi data dukung tersebut, dan berharap dapat meyakinkan Tim Evaluator dari pemerintah pusat,” pungkas Fahri.

Turut hadir dalam evaluasi ini, penanggung jawab program Gerakan Menuju Smart City dari Kemenkominfo, Dwi Elfrida, beserta lima evaluator dari Kementerian Kominfo RI, serta para kepala OPD dan unsur Tim Pelaksana Smart City Kota Kotamobagu. (*)

Kotamobagu- Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kotamobagu menerima kunjungan silaturahmi Wakapolres Kotamobagu Kompol. Romel Pontoh, SIP., MAP., beserta jajaran, Selasa, 29 Oktober 2024, di Kantor Dinas Kominfo, Jalan Ahmad Yani, Kotamobagu.

Kepala Dinas Kominfo Mohamad Fahri Damopolii, yang menyambut langsung kunjungan Wakapolres, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kunjungan ini.

“Kami tentu bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas kunjungan Pak Wakapolres ke kantor kami. Ini kunjungan silaturahmi Pak Wakapolres, setelah beberapa waktu lalu dilantik sebagai Wakapolres Kotamobagu yang baru menggantikan Kompol Arie Prakoso yang kini menjabat Wakapolres Minahasa Utara,” ujar Fahri.

Menurut Fahri, ada beberapa hal yang dibahas dalam kunjungan silaturahmi ini. “Mulai dari penjajakan kerjasama antara Pemkot Kotamobagu dan Polres Kotamobagu dalam pemanfaatan layanan panggilan darurat, hingga terkait momen Pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November nanti,” ucapnya.

Lanjutnya, dalam hal layanan panggilan darurat, Polres Kotamobagu memiliki layanan 110, dan Pemkot Kotamobagu saat ini telah menyediakan layanan panggilan darurat 112.

“Layanan ini yang coba kami bahas bersama, untuk ke depan bisa diintegrasikan demi lebih memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk Pilkada serentak, ikut dibahas terkait aktivitas media sosial jelang pelaksanaan pemilihan pada 27 November nanti,” tambahnya.

Turut hadir Kasi Humas Polres Kotamobagu AKP. I Dewa Gede Dwiadyana beserta jajaran Humas Polres Kotamobagu, Sekretaris Dinas Kominfo Hasna Pasambuna, S.Pd., M.Pd., Kepala Bidang TIK Indra Sutriadi Pipii, dan Prakom Wahyudi Anggai. (*)

Sulut, detiKawanua.com – DR Cecilia Evie Tuejeh Dewantara SH MBA, yang merupakan istri dari Calon Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Letjen TNI (Purn) Alfred Denny Tuejeh (ADT), menunjukkan kepedulian yang tulus kepada masyarakat.

Bersama tim Sebarkan Kebaikan Dengan Tulus, ia mengunjungi para lansia dan orang sakit di beberapa wilayah di Kota Bitung.

Kegiatan yang berlangsung, pada Selasa (29/10/2024) ini, menjadi bagian dari komitmen DR.Cecilia dan timnya untuk menyebarkan kebaikan dan memberikan dukungan moral, serta semangat bagi mereka yang membutuhkan perhatian khusus.

Dengan ramah dan penuh kasih sayang, DR Cecilia memberikan waktu dan perhatiannya kepada setiap orang yang dikunjungi, serta menyampaikan pesan-pesan positif agar para lansia dan pasien merasa dihargai dan diperhatikan.

Menurut DR Cecilia, kegiatan ini bukan sekadar aksi sosial, melainkan upaya untuk mewujudkan solidaritas dan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di Sulawesi Utara.

“Kami ingin berbagi kebaikan dan memberikan semangat kepada saudara-saudara kita, terutama para lansia dan mereka yang sedang sakit. Semoga ini bisa memberi mereka sedikit kebahagiaan dan kekuatan,” ujarnya.

Kunjungan ini disambut hangat oleh masyarakat setempat yang merasa bersyukur atas perhatian yang diberikan oleh DR Cecilia dan timnya. **

Sulut, detiKawanua.com – Calon Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Drs Steven Kandouw, merayakan peringatan Sumpah Pemuda dengan diskusi inspiratif bersama pemuda dan para content creator di Hotel Triple R, Senin (28/10).

Diskusi bertema pemuda, digitalisasi, dan pekerja industri kreatif ini dihadiri sejumlah influencer serta tokoh muda Sulut yang berkomitmen mendorong Sulut sebagai daerah berdaya saing di era digital.

Dalam diskusi, Steven Kandouw menegaskan pentingnya peran pemuda dan content creator dalam mempromosikan dan membangun Sulut. Kandouw menggarisbawahi bahwa eksistensi Sulut sebagai wilayah yang strategis di Indonesia Timur memerlukan sinergi kuat dengan para pekerja industri kreatif yang berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan program-program pembangunan daerah.

“Kami percaya, melalui peran content creator dan influencer, seluruh potensi yang ada di Sulut dapat dipublikasikan secara maksimal, mulai dari pariwisata, pertanian, hingga perikanan. Pemuda kita dapat memberikan kontribusi nyata dengan kreativitas mereka, ikut mendorong perkembangan daerah,” ujar Steven Kandouw dalam pertemuan tersebut.

Steven menambahkan, dalam pembangunan Sulut ke depan, dirinya bersama calon Wakil Gubernur Alfred Denny Tuejeh, akan merangkul para content creator untuk memajukan provinsi. Menurutnya, selain perusahaan swasta, pemerintah juga memiliki peran besar untuk menggandeng content creator dalam mempublikasikan program kerja pemerintah kepada masyarakat luas. Melalui kolaborasi ini, diharapkan informasi pembangunan serta capaian keberhasilan Pemprov Sulut bisa tersampaikan dengan lebih efektif.

Para influencer dalam diskusi tersebut sepakat bahwa digitalisasi membuka banyak peluang bagi para pemuda dan pekerja kreatif. Mereka berharap dapat terlibat aktif dalam program-program Pemprov Sulut dengan memanfaatkan media sosial untuk memperkuat branding Sulut di tingkat nasional maupun internasional.

“Banyak perusahaan membutuhkan pekerjaan terkait kreativitas untuk menunjang media dan publikasi mereka. Namun, kami melihat bahwa pemerintah juga bisa menjadi mitra yang strategis bagi kami para content creator,” ungkap seorang influencer yang hadir.

Steven Kandouw pun menyambut baik gagasan ini. Dia menekankan bahwa Pemprov Sulut akan menyediakan wadah untuk kolaborasi bersama influencer lokal, sebagai salah satu langkah konkret dalam membuka ruang bagi pemuda yang ingin berkontribusi dalam memajukan Sulut.

“Kami akan memberikan ruang seluas-luasnya bagi content creator Sulut untuk bekerja bersama dengan pemerintah. Nanti akan ada suatu wadah bersama yang dapat mewadahi pemuda-pemuda kreatif dalam memaksimalkan potensi mereka untuk pembangunan daerah,” tambahnya.

Diskusi ini menjadi momen penting dalam membangun semangat pemuda Sulut untuk terus berinovasi dan berkreativitas dalam mengembangkan konten yang dapat mempromosikan wilayahnya. Steven Kandouw berharap agar peran content creator tidak hanya terbatas pada sektor privat, namun juga dapat membantu pemerintah memperkuat citra positif Sulut melalui promosi digital.

Melalui kolaborasi dengan para pemuda, Steven optimistis Sulut akan semakin dikenal dengan keunggulan alam dan budaya yang beragam. “Kami ingin pemuda Sulut menjadi sumber kreativitas, bersama-sama membangun daerah dan mengoptimalkan segala potensi yang ada. Saya dan Denny Tuejeh berkomitmen untuk menjadikan Sulut lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera,” tutup Steven.

Dengan semangat Sumpah Pemuda yang masih kuat, Steven Kandouw dan para content creator Sulut berharap pertemuan ini menjadi awal baru bagi kolaborasi antara pemerintah dan pekerja kreatif dalam mempercepat pembangunan Sulut di era digital. ***

Manado, detiKawanua.com – Terkait pemeriksaan dana hibah ke GMIM dengan banderol Rp16 Miliar, akhir mendapat pernyataan dari Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Langie, akhirnya Dirinya membenarkan adanya klarifikasi terhadap pejabat.

“Saya ini cinta GMIM. Keluarga besar saya yang diprakarsai oleh kakak saya, itu sudah menunjukan bagaimana kecintaan kepada GMIM, kita sudah membangun gereja, itu kakak saya keluarga besar. Bukan cuma memberikan tanah, bangun semua fasilitas,” ungkap Roycke Langie saat diwawancarai Manado Post di Mapolda, Selasa (29/10/2024).

“Saya ingin menjaga GMIM. Saya akan membersihkan oknum-oknum yang sekarang ini ada laporan terkait ada penyalahgunaan keuangan. Ini kan diduga karena ada yang melapor. Sehingga saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, mari kita bersihkan dari oknum-oknum itu, supaya marwah GMIM ini menjadi lebih baik dan terjaga. Saya ini cinta GMIM,” tegas Irjen Roycke Langie.

Lanjut diungkapkan Kapolda Sulut. “Keluarga saya juga banyak pendeta. Dan keluarga saya ini, ibu saya termasuk itu adalah pelsus. Sampai beliau meninggal itu masih pelsus,” kenangnya.

Menurutnya ini bukan masalah organisasi. “Tapi oknum-oknum yang harus kita bersihkan. Jadi saya imbau kepada jemaat GMIM. Polri dalam hal ini Polda Sulut bekerja berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan hal lain. Apabila ada laporan dari masyarakat ya kita harus proses dan ini sedang berproses. Saya minta jika ada informasi soal penanganan kasus dugaan korupsi ini, tolong infokan kepada kami. Saya akan lakukan ini sesuai dengan program bapak presiden yang dalam program Astacita,” bebernya.

“Jadi sekali lagi saya cinta GMIM. Saya dan keluarga besar saya sudah menunjukan bagaimana cintanya kepada GMIM. Mari kita save untuk gmim. Intinya Jika tidak ada kesalahan, tidak perlu takut,” pungkas Kapolda Sulut. ***

Manado, detiKawanua.com – Sebagai warga negara yang baik, Penjabat Bupati Talaud DR Fransiscus Manumpil dipanggil di Polda Sulut, Selasa (29/10/2024).

Saat tiba pukul 10.00 wita, menuju ruangan pemeriksaan di Polda Sulut diruangan 8 saat dikonfirmasi wartawan Penjabat Bupati Manumpil menyatakan dipanggil terkait verifikasi Talaud.

Untuk diketahui, sejumlah Pejabat di Kabupaten Kepulauan Talaud telah diperiksa Tipikor Polres Talaud beberapa waktu terakhir ini. ***