Debat ke Dua Calon Wali Kota dan Wakil, Kembali Digelar KPU Kotamobagu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu kembali menggelar debat terbuka kedua antar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2024, Sabtu 2 November 2024, sore ini.

Kegiatan berlangsung di Hotel Sutanraja Kota Kotamobagu, dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Kotamobagu, Mishart A Manoppo SE, dengan tema “Peningkatan Pelayanan Masyarakat dan Penyelesaian Persoalan Daerah”.

Dalam sambutannya, Mishart berharap debat terbuka kedua ini bisa mendapat respon publik sebagai evaluasi terkait perlaksanaan debat kali ini. Menurut Mishart, KPU bersama panelis telah meramu dan mendiskusikan formula apa yang bisa diberikan kepada masyarakat Kotamobagu di debat terbuka kedua ini.

“Tujuannya adalah bagaimana meramu sebuah diskusi sebuah debat, sebuah argumentasi visi misi dari masing-masing paslon, agar nantinya bisa tersampaikan kepada masyarakat Kotamobagu, dan juga nantinya bisa menjadi referensi mereka untuk dapat menentukan pilihan di tanggal 27 November nanti,” ujar Mishart.

Tentu kata Mishart, baik visi misi, konsep, dan rencana kerja yang disampaikan tiga pasangan calon ini, sangat dibutuhkan masyarakat Kotamobagu, dimana argumentasi yang disampaikan adalah fakta yang menjadi keinginan masyarakat Kotamobagu. Lanjut Mishart, hal ini bertujuan agar isu-isu negatif yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tidak mempengaruhi pilihan masyarakat pada tanggal 27 November nanti, dan masyarakat benar-benar memilih sesuai dengan apa yang mereka inginkan, yang punya kemampuan menyampaikan visi misi serta program yang bisa menjadi harapan masyarakat Kota Kotamobagu. “Inilah keinginan kami di debat ini,” kata Ketua KPU Kota Kotamobagu, Mishart A Manoppo, SE.

Sekadar diketahui, debat terbuka kedua yang diikuti tiga pasangan calon yaitu Meiddy Makalalag-Syarifuddin J Mokodongan (Nomor urut 1), Weny Gaib-Rendy V Mangkat (Nomor urut 2), dan Nayodo Koerniawan-Sri Tanti Angkara (Nomor urut 3) ini, disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube KPU Kotamobagu dan TVRI Manado. (*)




Susunan Kabinet Merah-Putih Dinilai Gemuk, Ini Tanggapan Louise Schramm

SULUT – Banyak tanggapan muncul perihal susunan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

Susunan kabinet yang dinilai “Gemuk” jadi pembicaraan publik.

Mengenai itu, Anggota DPRD Sulut, Louis Carl Schramm angkat bicara.

Ia mengatakan bahwa hal itu untuk kepentingan negara, jadi kabinet yang sekarang ini sangat lengkap.

“Lebih lengkap, lebih baik dan fokus. Hal-hal detail yang waktu lalu belum ada, sekarang sudah ada,” Ucap Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulut, Kamis (31/10/2024) saat diwawancarai media ini.

Louis mencontohkan, di segi infrastruktur yang ditangani Menko AHY. Juga Koperasi dan UMKM sudah masing-masing. Nah, ini kan lebih fokus penanganannya.

“Contoh seperti kementerian koperasi yang mempunyai tiga program utama yakni New Branding, Digitalisasi dan SDM. Ini lebih tertata rapi. Di UMKM juga lebih fokus dan tidak lagi mengurusi koperasi,” Jelasnya.

Jadi lanjutnya, berkaitan dengan itu, kabinet Gemuk yang dipersoalkan itu tidak ada soal.

“Jadi ini bukan bagi-bagi kue, tapi tujuannya membangun. Inilah yang diinginkan Presiden Prabowo. Apalagi kabinet merah putih di isi orang-orang profesional,” Tutupnya. (*)




Louise Schramm Janji Kawal Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo

SULUT – Program unggulan Presiden RI, Prabowo Subianto yakni makan  bergizi gratis untuk para anak sekolah SD dan SMP, SMK, Santri dan ibu hamil di Indonesia didukung penuh oleh Anggota DPRD Sulut, Louis Carl Schramm.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulut itu menyampaikan bahwa program ini akan menumbuhkan sumber daya manusia yang lebih sehat dan berkelas.

“Efek positif dari makan bergizi ini juga untuk memberantas persoalan stunting,” Ucap Schramm, Kamis (31/10/2024) saat diwawancarai awak media.

Efek positif lainnya dari program ini juga berdampak pada UMKM seperti Catering, pemasok telur, susu, daging, beras dan lainnya.

“Nah, tentunya ini baik untuk ketahanan pangan karena akan lebih maju. Perekonomian dan pertanian seperti di BMR sebagai lumbung beras, di minahasa juga akan lebih tergerak,” Jelasnya.

Diketahui, Pemerintah Pusat bakal menggelontorkan dana untuk program makan  bergizi gratis ini sebesar 71 Triliun untuk seluruh Indonesia.

Sebagai Anggota DPRD Sulut, Louis mengaku akan mengawal program ini.

“Mengawal itu pasti. Karena program ini jadi jaminan baik untuk para siswa se-Indonesia, terlebih di Provinsi Sulut,” Ujarnya. (*)




Pemuda Lintas Agama di Sulut Gelar FGD Perkuat Demokrasi Damai dan Bermartabat

Manado, detikawanua.com – Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Sulut-Go dan Pemuda Sinode GMIM menginisiasi Focus Group Discussion (FGD) kepemudaan lintas agama.

Kegiatan ini menggandeng perwakilan Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Cipayung Plus Sulawesi Utara dengan tema “Eksistensi Pemuda Daerah dalam Penguatan Proses Demokrasi yang Damai dan Bermartabat.”

Pemuda sebagai garda depan perubahan bangsa dan daerah menjadi sentral dalam pembangunan masyarakat, khususnya dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung menuju Pilkada pada 27 November mendatang.

Harapannya, proses demokrasi ke depan dapat berjalan damai dan bermartabat sehingga menghasilkan pemimpin yang konstitusional.

Radinal Muhdar, Sekretaris Umum HMI Badko Sulut-Go, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan partisipasi dan kontribusi pemuda dalam pendidikan demokrasi yang LUBER-JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil).

“Kegiatan ini adalah bentuk kerja sama HMI Badko Sulut-Go dengan Pemuda Sinode GMIM Sulut untuk membangun demokrasi yang menjunjung prinsip LUBER-JURDIL,” ungkap Radinal yang tampil dengan kemeja cokelat dan peci hijau hitam dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Wakil Ketua Pemuda Sinode GMIM Sulut, Pnt. Vici Tenda, juga menekankan pentingnya forum-forum diskusi bagi pemuda.

“Kegiatan ini penting untuk menjaga eksistensi pemuda di tengah dinamika demokrasi dan politik daerah. Ini adalah aksi nyata pemuda untuk daerah, bukan hanya memasang pamflet ucapan Sumpah Pemuda,” ujar Vici yang mengenakan bletsjer ungu khas pemuda GMIM.

Kegiatan dimulai dengan doa pembuka oleh perwakilan dari Persadah Sulut, diikuti dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan Sumpah Pemuda.

Dalam pelaksanaan FGD, peserta dibagi menjadi dua kelompok untuk mendiskusikan keterlibatan pemuda dalam demokrasi, profesionalitas dan netralitas stakeholder penyelenggara pemilu, serta peran institusi kampus dalam menciptakan intelektual yang kritis.

Hasil diskusi menemukan berbagai masalah substantif dan solusi konkret yang akan direkomendasikan kepada pihak terkait seperti pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, aparat keamanan, dan institusi kampus.

Perwakilan yang hadir termasuk HMI Badko Sulut-Go, Pemuda Sinode GMIM, GMKI Sulut, GMKI Cabang Manado, HMI Cabang Manado, PMKRI Cabang Manado, Persadah Cabang Manado, PMII Metro, serta Pemuda Kong Hu Cu Indonesia.

Setelah FGD, para peserta membacakan Deklarasi Pemuda Sulawesi Utara Peduli Proses Demokrasi yang Damai dan Bermartabat yang berisi tujuh poin deklarasi, diikuti dengan penandatanganan petisi deklarasi, doa penutup, dan foto bersama. b.A




Infrastruktur dan Fasilitas Umum di Kotobangon Ditinjau PJ Wali Kota.

Kotamobagu- Pj. Wali Kota Kotamobagu, Abdullah Mokoginta., S.H., M.Si Tinjau Infrastruktur dan Fasilitas Umum di Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur. Jumat 1 November 2024, Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur.

PJ Wali Kota Abdullah Mokoginta menanggapi. “Ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan beberapa malam lalu dengan seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, generasi muda, dan anggota Dewan dari Kelurahan Kotobangon, baik yang di Kota Kotamobagu, maupun Sulawesi Utara,” terangnya.

“Banyak aspirasi yang mereka sampaikan dan perlu untuk kami tindak lanjuti, sehingga perlu dilakukan peninjauan lapangan untuk kami proses untuk masukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tentu ada mekanismenya, kita masukkan dulu dalam Musrenbang, dan nanti akan ada penentuan skala prioritas, karena mengingat anggaran yang terbatas. kalau anggarannya cukup kenapa tidak, tetapi hal ini tetap mengacu pada proses Perencanaan Pembangunan yaitu melalui Musrenbang,” ungkap Abdullah.

“Rata – rata yang dari kami lihat semua harus dilaksanakan, tapi tentu perlu ada yang diprioritaskan, karena anggaran daerah yang terbatas. karena skala prioritas, tentu harus ada sinergitas antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan para Wakil Rakyat yang mengawal aspirasi. Kami akan upayakan semua ini bisa ditangani,” pungkasnya.

Turut hadir, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Hj.Haslinda Rotinsulu., S.E., Anggota DPRD Kota Kotamobagu, Suryadi Baso, S.P. M.E. Anggota DPRD Kota Kotamobagu,., Deddy. S. Pontoan., sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, Ketua LPM Kelurahan Kotobangon, Kurniawan Mokodompit., Pemerintah Kelurahan Kotobangon, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur. (*)




Louis Schramm : Fraksi Gerindra Fokus Penguatan Ketahanan Pangan Sulut

SULUT – Fraksi Gerindra DPRD Sulut fokus meningkatkan produksi di sektor pertanian guna memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan di Sulawesi Utara.

Ini juga bagian dalam mendukung sikap pemerintah pusat dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulut, Louis Carl Schramm saat diwawancarai awak media mengatakan bahwa akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat.

“Kan sekarang sudah ada badan pangan, Kementan, badan percepatan pengentasan kemiskinan, Kementerian Desa dan Koperasi. Nah, ini semua berkaitan dengan ketahanan pangan,” Ucapnya, Kamis (31/10/2024).

Anggota DPRD Sulut itu juga mengatakan subsidi pupuk sampai dengan subsidi bibit, itu harus ada. Ketika sudah ada hasil, ini otomatis menjalankan rantai ekonomi untuk masyarakat.

“Ini jadi penting karena berkaitan dengan ketahanan pangan,” Ujar Schramm. (*)




Tender Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Kalasey Melalui Proses LPSE Kementerian PUPR

(Foto: istimewa)

Sulut, detiKawanua.com – Tender Proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Kalasey di Sulawesi Utara Rp 19,6 miliar dipersoalkan.

Nama Gubernur Sulut pun ikut dipaksakan ada campur tangan oleh salah satu media online dengan judul: “Gubernur Sulut bakal dipanggil Kapolda Sulut, terkait adanya dugaan penimbunan Pantai Kalasey Satu”
Kendati didalam isi redaksi media online tersebut tidak ada konfirmasi dari pihak aparat hukum.

Proyek tersebut untuk diketahui melalui proses tender Kementerian PUPR dengan kategori Civil Work.
Dengan Project Description adalah Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Kalase. Project Owner : Kementrian Pekerjaan Umum
Qualification : BESAR, Classification : Pekerjaan Konstruksi, Estimation Value: Rp. 19.611.000.000,00.

Kepala SNVT PJSA Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I Alfian Palisungan melalui Koordinator Teknik SNVT PJSA Yobianto Tamarengki sebelumnya menegaskan, pembangunan Manado Outer Ring Road III (MORR III) di wilayah itu, BWS Sulawesi I melalui analisa hingga perlu mengantisipasi terjadinya perubahan morfologi sungai yang akan memicu banjir. Sehingga, Paket Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Kalasey ini masuk di rencana strategis BWS Sulawesi I.

Lanjutnya, dalam pembangunan ini, dilaksanakan beberapa item pekerjaan, antara lain pekerjaan pemancangan Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP) menggunakan sistem fabrikasi yang dikirim dari luar daerah, juga ada item pekerjaan pengecoran, pasangan batu, dan lain sebagainya.

“Kedua pekerjaan, pemasangan batu hampir rampung di Sungai Kalasey Ring Road 111 tepatnya di belakang sekolah SD Inpres Kalasey dan ke tiga pekerjaan pemasangan batu tepatnya di samping pekuburan kurang lebih seratus meter dari sekolah SD Inpres Kalasey. Tiga pekerjaan yang dikerjakan tapi 1 paket pekerjaan hanya lokasi yang berbeda,” ungkapnya.

Sesuai rencana, dalam paket pekerjaan pembangunan TA 2024 ini, akan dibangun sepanjang 200 meter dengan proteksi mengantisipasi air pasang.

“Komunikasi antara kita dengan Penyedia Jasa pekerjaan pembangunan itu bisa selesai di Bulan Desember, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Untuk lebih jelas paket pekerjaan tersebut bisa dilihat: https://lpse.pu.go.id

Nama Paket
PEMBANGUNAN BANGUNAN PENGENDALI BANJIR SUNGAI KALASEY
Kode Lelang 88558064
UnitLPSE Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Satuan Kerja498278
PaguRp. 19,611,000,000.00
HPSRp. 19,611,000,000.00
Anggaran APBN 2024 Kategori
Pekerjaan Konstruksi
Tahap Saat Ini
Tender Sudah Selesai
Tanggal16 February 2024 s/d 29 March 2024
Lokasi Pekerjaan
KAB. MINAHASA – Minahasa (Kab.)

Pembangunan proyek tersebut pun mendapat dukungan Guru senior Inpres Kalasey Yulin Mamalangi. Dia menyebutkan terimakasih kepada Balai Wilayah Sungai 1 Sulut, dimana pembangunan tersebut sangat baik karena lokasi dimana pembangunan itu kerap terjadi banjir.

“Dulunya lokasi sekolah kami sempat mengalami musibah banjir bahkan sampai dua kali, ketika adanya pembangunan di sungai ini banjir tidak lagi terjadi,” terangnya. ***




Abdullah Mokoginta Buka Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Kotamobagu- Pj. Wali Kota Kotamobagu, Abdullah Mokoginta, S.H., M.Si., membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang digelar di Aula Rumah Dinas Wali Kota Kotamobagu, Kamis (31/10/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta memberikan edukasi terkait berbagai bentuk kekerasan yang masih terjadi di lingkungan masyarakat.

Dalam sambutannya, Abdullah Mokoginta menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan isu serius yang tidak boleh diabaikan.

“Kekerasan terhadap perempuan adalah masalah serius yang tidak bisa kita abaikan. Perempuan berhak hidup dengan aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Untuk itu, kegiatan sosialisasi ini diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman kita semua tentang berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, faktor-faktor penyebabnya, serta bagaimana pencegahannya,” ujarnya.

Abdullah Mokoginta juga berharap agar kegiatan ini dapat membangun kesadaran dan kepedulian seluruh peserta untuk turut serta dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

“Melalui sosialisasi ini, diharapkan kita semua bisa mendapatkan pemahaman dan muncul kesadaran bahwa pentingnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan ini. Saya yakin, dengan pengetahuan yang kita peroleh hari ini, kita semua dapat merumuskan langkah-langkah yang tepat dan berkelanjutan demi mewujudkan perempuan yang berdaya dan terlindungi di Kota Kotamobagu,” tambahnya.

Acara sosialisasi ini juga dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kotamobagu, Ny. Suzanna Mokoginta Mooduto, S.H., Asisten 1 Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu, Nasli Paputungan, S.E., Asisten 3 Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu, Moch. Agung Adati, S.T., M.Si., serta para ketua dan pengurus organisasi wanita, narasumber, sangadi dan lurah, serta ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. (*)




Tim Visitasi Kemenkes Kunjungi RSUD Kotamobagu, Abdullah Mokoginta Harapkan Layanan Cuci Darah Segera Beroperasi.

Kotamobagu- Pj. Wali Kota Kotamobagu, Abdullah Mokoginta, S.H M.Si., menerima kunjungan Tim Visitasi Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis atau cuci darah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di RSUD Kotamobagu, Kamis (31/10/2024).

Kunjungan ini bertujuan untuk menilai kesiapan layanan dialisis di RSUD Kotamobagu yang sangat dinantikan oleh masyarakat, khususnya warga di wilayah Bolaang Mongondow Raya yang selama ini harus melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan tersebut.

Dalam sambutannya, Abdullah Mokoginta menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Tim Visitasi dari Kementerian Kesehatan.

“Saya atas nama pribadi dan jajaran Pemerintah Kota Kotamobagu ingin menyampaikan ucapan selamat datang di Kota Kotamobagu kepada Ketua dan seluruh anggota Tim Visitasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam bahasa adat daerah kami, ‘Dega Niondon Komintan.’ Kami sangat berterima kasih atas kunjungan ini untuk meninjau kesiapan fasilitas dan layanan kesehatan di daerah kami, khususnya dalam bidang pelayanan dialisis,” ungkapnya.

Menurut Abdullah Mokoginta, pelayanan dialisis merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat.

“Fasilitas layanan dialisis adalah salah satu layanan kesehatan yang sangat penting dalam mendukung kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran Tim Visitasi sangat kami nantikan untuk memberikan masukan, saran, dan rekomendasi guna memastikan bahwa layanan yang kami berikan telah memenuhi standar nasional,” lanjutnya.

Abdullah juga menambahkan bahwa permintaan akan layanan dialisis ini sangat tinggi, baik dari masyarakat maupun anggota DPRD, mengingat banyak warga Bolaang Mongondow Raya yang harus ke Manado beberapa kali seminggu untuk memperoleh layanan serupa.

“Cukup banyak warga dari Bolaang Mongondow Raya yang harus ke Manado untuk mendapatkan layanan ini, bahkan ada yang harus berobat hingga dua atau tiga kali dalam seminggu. Kami berharap agar layanan ini dapat direkomendasikan untuk beroperasi, tentunya dengan tetap mengikuti prosedur dan ketentuan yang ada,” jelasnya.

Pemerintah Kota Kotamobagu berharap, melalui kunjungan ini, RSUD Kotamobagu dapat segera memperoleh izin untuk menyelenggarakan pelayanan dialisis.

Hal ini menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Kota Kotamobagu dan wilayah sekitarnya, sehingga masyarakat tidak perlu lagi melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan.

Selain Abdullah Mokoginta, turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, S.H., M.E., Ketua dan anggota Tim Visitasi dari Kemenkes RI, perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, PERNEFRI Sulawesi Utara, Direktur RSUD Kotamobagu Fernando Mongkau, S.Kep., Ns., M.Kes., serta sejumlah pimpinan perangkat daerah dan jajaran RSUD Kotamobagu. (*)




KPU Boltim Sukses Gelar Debat Kandidat Paslon Bupati dan Wakil Bupati 

BOLTIM, detiKawanua.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), pada Kamis (31/10/2024), sukses menggelar Debat kandidat Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Boltim, bertempat di Mercure Manado Tateli Beach Resort, Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Ketua KPU Boltim Rusmin Mamonto, saat membuka pelaksanaan debat kandidat menyampaikan harapannya agar kedua paslon, yakni nomor urut 1 Oskar Manoppo dan Argo V. Sumaiku, serta nomor urut 2 Sam Sachrul Mamonto dan Rusmin Mokoagow, agar dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan visi dan misi masing-masing kepada masyarakat Boltim.

 

“Pelaksanaan debat ini merupakan bagian penting dalam metode kampanye yang telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024. Untuk itu kepada kedua paslon supaya menyampaikan visi dan misi untuk masyarakat Boltim,” ujarnya.

Rusmin pun mengajak untuk para paslon dapat mengoptimalkan momentum ini untuk memberikan gambaran nyata mengenai program kerja yang akan dilaksanakan ketika mereka terpilih nanti.

“Momentum ini dimaksimalkan Paslon Paslon untuk menyampaikan ide, gagasan, dan menyapa masyarakat Bolaang Mongondow Timur dengan program nyata,” jelasnya.

Tak lupa Rusmin mengingatkan pentingnya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Boltim sebagai prioritas.

“Kemajuan bagi daerah kita merupakan prioritas utama yang harus dilaksanakan. Oleh karenanya sudah merupakan tanggung jawab bersama kedua paslon untuk mewujudkannya,” tegasnya.

Diakhir sambutan, Ketua KPU pun sangat mengpresiasi kepada seluruh pihak yang berperan aktif dalam mensukseskan Pilkada 2024.

“Terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah bersama-sama mendukung KPU Boltim untuk menyukseskan Pilkada tahun ini. Semoga proses ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat Boltum,” pungkasnya. (Advetorial)