Calon Gubernur Sulut Steven Kandouw saat diskusi bersama Serikat Buruh dan TKBM Pelabuhan Bitung. (Ist)

Sulut, detiKawanua.com – Dalam suasana hangat di Pelabuhan Kota Bitung, Calon Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw bertemu dengan para aktivis Serikat Buruh dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Bitung untuk berdiskusi mengenai aspirasi dan kebutuhan para pekerja di sektor pelabuhan.

Calon Gubernur Sulut yang berpasangan dengan Alfred Denny Tuejeh, pasangan yang dikenal dengan sebutan SKDT ini memaparkan visi dan program yang akan dijalankan jika mendapat amanah dari masyarakat Sulut untuk memimpin provinsi ini 5 tahun mendatang.

Steven Kandouw membuka pembicaraan dengan menyatakan keprihatinannya terhadap masalah-masalah yang kerap dihadapi buruh di Pelabuhan Bitung, terutama terkait dengan sertifikasi yang sering kali menjadi penghalang utama dalam keberlanjutan pekerjaan para buruh.

Steven dengan tegas mengungkapkan bahwa dirinya memahami permasalahan ini dengan mendalam dan tidak akan tinggal diam.

“Saya sudah paham betul, apa yang menjadi keluhan rekan-rekan buruh di Pelabuhan Bitung ini. Di banyak daerah lain, sertifikasi menjadi kendala besar, dan sering kali pemerintah daerahnya hanya bisa pasrah. Tapi kalau saya diberi amanah menjadi Gubernur Sulut, saya akan melawan regulasi yang merugikan ini. Kita punya yang namanya kearifan lokal dan kebijakan gubernur. Banyak aturan yang mestinya bisa diakomodasi dengan kebijakan daerah,” tegasnya.

Steven juga mencontohkan peran Pemprov Sulut dalam memperjuangkan sektor perikanan yang sempat tersendat akibat regulasi pusat.

“Kemarin saja, terkait aturan perikanan yang ditarik ke pusat, kami bersama Pak Gubernur Olly Dondokambey melawan dengan membuat Peraturan Gubernur khusus untuk tetap mengakomodasi kepentingan daerah. Begitu juga dengan sertifikasi ini. Kalau saya jadi gubernur, gampang saja, kita buat Pergub. Isinya tetap sesuai kebijakan nasional, tapi kita akan sertakan ketentuan khusus bagi pekerja lokal. Di pasal dua, misalnya, kita buatkan klasifikasi sertifikasi yang memberi waktu yang tak terbatas bagi para buruh. Sambil proses sertifikasi berjalan, buruh tetap bisa bekerja tanpa hambatan. Ini bukan sekedar janji,” tambahnya.

Dalam pertemuan itu, Steven Kandouw juga memaparkan visi besar pasangan SKDT untuk Kota Bitung sebagai kota jasa yang strategis di Sulawesi Utara. Bitung, menurutnya, akan menjadi kota pusat jasa transportasi, jasa logistik, jasa perdagangan, dan pelabuhan yang terus berkembang. Dengan posisi yang strategis dan dukungan infrastruktur yang semakin memadai, Steven meyakini bahwa Bitung akan menjadi motor penggerak ekonomi provinsi ini.

“Kita bicara bukan omong kosong. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung saat ini sudah berhasil menarik belasan pabrik. Itu fakta. Kami mampu mendesak pemerintah pusat sehingga Tol Manado-Bitung tuntas. Pemerintah pusat juga mendukung perluasan fasilitas peti kemas. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, kita sudah memiliki konektivitas langsung ke pasar internasional lewat Pelabuhan Bitung, yang sudah beroperasi selama dua bulan ini. Ini bukan akhir, pembangunan Sulut yang sudah hampir paripurna akan terus kita pacu dan maksimalkan ke depannya,” ujarnya.

Komitmen Steven dan Alfred dalam meningkatkan kesejahteraan buruh dan memaksimalkan potensi ekonomi Bitung ini disambut antusias oleh para buruh TKBM yang hadir. Mereka berharap pasangan SKDT dapat merealisasikan visi ini dan mengangkat taraf hidup para buruh di Kota Bitung. ***

Jemmy Mokolensang, SH. (Dok : Ist)

Manado, detiKawanua.com – Hingga saat ini viralnya video kampanye politisi PDI-Perjuangan Yasti Soepredjo Mokoagow yang menyebutkan adanya calon yang Islam phobia dan penghina Nabi masih menjadi pertanyaan publik Sulut, khusus umat Muslim.

Pasalnya hingga saat ini Yasti Soepredjo belum mengungkapkan siapa calon yang di maksud pada kampanye yang berlangsung di Kota Kotamobagu tersebut.

“Kami juga belum tahu siapa calon yang dimaksud oleh ibu Yasti saat kampanye itu, pastinya kami masih bertanya-tanya,” ungkap Abi Husain, warga Muslim Kota Manado.

Lantas bagiamana perkembangan laporan yang dilakukan pihak Kuasa Hukum Cagub-Caawagub Elly Engelbert Lasut dan Hanny Jost Pajouw (E2L-HJP) ke Polda Sulut Senin (21/10/2024) lalu, terkait kampanye Yasti Soepredjo ini?

Koordinator Direktorat Hukum dan Advokasi Steven Kandouw – Denny Tuejeh (SKDT), Jemmy Mokolensang SH mengatakan pihaknya menyerahkan.

“Kami serahkan ke pihak Polda Sulut,” ungkap Mokolensang yang juga salah satu tim pengacara Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristianto ini.

Mokolensang sendiri mengatakan bahwa laporan Tim Kuasa Hukum E2L-HJP tak mendasar.

“Saat kampanye itu ibu Yasti saat tidak menyebut nama calon yang dimaksud serta dari mana daerahnya. Jadi apanya yang salah?,” ungkap Mokolensang saat dihubungi Selasa (05/11/2024) malam ini.

Adapun sebelumnya beredar bahkan video viral singkat saat kampanye oleh politisi PDI-Perjuangan Yasti Soepredjo Mokoagow yang mengungkap adanya calon kepala daerah yang Islam Pobiah dan menghina Nabi.
Dari video viral singkat tersebut tampak Yasti berorasi di hadapan warga yang sebagian besar terlihat ibu-ibu yang sebagian besar memakai penutup kepala atau jilbab. Saat itu juga terlihat Cawalikota Kotamobagu Nayodo Koerniawan dan Cawawali Sri Tanti Angkara bersama politisi nasional Benny Rhamdani.
Saat itu Yasti menyebutkan:

“Jangan pilih calon yang islam phobia. Apa itu phobia? Phobia itu bentuk ketakutan, bentuk kebencian terhadap umat Islam. Dan saya harus sampaikan ini, jangan sampai kita salah memilih. Ibu-ibu bapak-bapak saya harus sampaikan ini, bahwa ada salah satu calon yang sangat membenci umat Islam.
Saya punya teman, saya sampaikan namanya Pak Dino Gobel. Beliau ditugaskan ke salah satu pulau di ujung Sulawesi Utara. Jadi beliau itu seorang mualaf. Dan kemudian oleh petingginya di sana menyampaikan, hei Dino coba ngana murtad, ngana nintau itu Muhammad ini pun segala macam caci maki yang dia sampaikan tidak benar.Sebagai pemimpin daerah tidak boleh begitu. Saya juga pernah menjadi bupati di Bolaang Mongondow, saya menempatkan sama semua,” jelasnya.

Terkait video viral ini pun Yasti Soepredjo pun oleh tim hukum Kuasa Hukum E2L-HJP atas dugaan tindakan pencemaran nama baik yang terjadi di Mongkonai Barat, Kota Kotamobagu, 13 Oktober 2024 lalu.

Kuasa Hukum E2L-HJP yaitu Santrawan Paparang mengatakan laporan tersebut sudah dikeluarkan setelah melakukan konseling dengan penyidik.

“Laporan yang kami ajukan ini ancaman hukumannya 4 tahun dan bisa ditahan. Mereka menyebarkan kabar bohong,” jelasnya. ***

Steven Kandouw dan Alfred Denny Tuejeh. (ist)

Sulut, detiKawanua.com – Pasangan calon (Paslon) Steven Kandouw dan Alfred Denny Tuejeh (SKDT) terus mendapatkan dukungan publik yang luas di tengah kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Utara (Sulut) 2024.

Masyarakat menilai bahwa SKDT memiliki kompetensi, pengalaman, dan jaringan politik yang kuat, ditambah program unggulan yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan di Sulut. Dukungan masyarakat ini menguat seiring dengan adanya visi yang jelas dari pasangan SKDT dalam meneruskan program sukses yang telah digagas oleh kepemimpinan saat ini, Olly Dondokambey dan Steven Kandouw (OD-SK).

Dalam wawancara, sejumlah tokoh masyarakat turut menyampaikan pandangan mereka terkait pasangan calon SKDT. Dodi Samuna, Tokoh Pemuda Amurang menilai SKDT adalah Paslon ideal untuk Sulut. Dodi Samuna, mengungkapkan apresiasinya terhadap pasangan SKDT.

Menurutnya, Steven Kandouw dan Alfred Denny Tuejeh merupakan pasangan yang paling ideal untuk melanjutkan kepemimpinan di Sulut. “SKDT ini bukan pasangan sembarangan. Mereka sudah terbukti dan teruji. Dengan pengalaman yang mereka miliki, konflik internal dalam pemerintahan akan bisa diminimalisir,” ungkap Dodi.

Dodi juga menyebutkan bahwa selama masa kepemimpinan OD-SK, tidak ada pegawai negeri sipil (PNS) yang dirugikan atau dilibatkan dalam kepentingan politik, sehingga lingkungan kerja tetap profesional. Ia yakin, di bawah SKDT, hal ini akan terus berlanjut. “Kita perlu pemimpin yang tidak mengorbankan PNS untuk agenda politik, dan SK-ADT sudah terbukti mampu menjaga hal itu,” tambahnya.

Selain itu, Dodi menilai SKDT memiliki visi pembangunan yang merata di seluruh Sulut, yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), peningkatan konektivitas antarwilayah, serta menjaga keamanan dan kedamaian daerah. “Jargon Sulut maju dan sejahtera itu bukan sekadar slogan. Itu adalah kebutuhan nyata yang dirasakan masyarakat, dan SKDT mampu mewujudkannya dengan tata kelola pemerintahan yang berkualitas,” tegas Dodi.

Sementara itu, Frangky Mamesah, seorang warga Kota Manado mengatakan, kepemimpinan OD-SK saat ini telah menunjukkan hasil nyata dalam pembangunan Sulut. Menurutnya, berbagai program unggulan yang dicanangkan OD-SK telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor. “OD-SK telah berhasil membangun Sulut dengan berbagai program yang kini dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Frangky.

Frangky menilai bahwa kesinambungan program-program tersebut hanya bisa dicapai jika dilanjutkan oleh pasangan SK-ADT. Ia khawatir, jika bukan SKDT yang melanjutkan, akan terjadi perubahan arah program yang dapat menghambat laju kemajuan yang telah dicapai. “Kalau bukan SKDT yang meneruskan, ada kemungkinan program-program yang sudah jalan ini akan berubah, dan itu bisa merugikan daerah yang kini sedang berkembang pesat,” jelasnya.

Disisi lain, dari wilayah Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), dukungan juga datang dari Muksin Alamri, tokoh pemuda setempat yang menilai bahwa program SKDT sangat relevan bagi masyarakat Bolaang Mongondow Raya (BMR), terutama di sektor pertanian. Muksin menyebut SKDT memiliki visi untuk menjadikan BMR sebagai kawasan swasembada pangan yang diakui hingga tingkat nasional.

“SKDT punya visi yang sangat jelas dan rasional untuk BMR, khususnya dalam hal ketahanan pangan. Ini sejalan dengan dorongan Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian pangan. Program swasembada pangan yang dicanangkan SKDT bahkan sudah disiapkan jauh sebelum Presiden mengumumkan program kemandirian pangan ini,” ungkap Muksin.

Muksin juga menekankan bahwa adanya sinkronisasi antara program pemerintah provinsi dan pusat ini akan mempercepat tercapainya swasembada pangan di BMR. “Dengan adanya dukungan dari pusat, saya optimis program SKDT akan mendapat perhatian besar, sehingga swasembada pangan dapat terwujud dalam waktu singkat,” tegasnya.

Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, masyarakat juga merasakan dampak positif dari kepemimpinan OD-SK, terutama dalam hal perhatian dan kepedulian terhadap wilayah perbatasan. Mahmud Lakoro, salah satu warga Sangihe, menilai bahwa kepemimpinan OD-SK telah membawa berbagai kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat, mulai dari infrastruktur hingga bantuan untuk masyarakat pesisir.

“OD-SK punya perhatian yang luar biasa terhadap Sangihe, terutama untuk masyarakat di wilayah perbatasan. Kami merasa sangat terbantu, dan saya yakin SK-ADT akan melanjutkan komitmen tersebut,” ujar Mahmud.

Mahmud berharap pasangan SKDT dapat melanjutkan program-program pro-rakyat yang telah dibangun OD-SK, terutama untuk daerah perbatasan seperti Sangihe yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah provinsi. “Sangihe ini wilayah perbatasan yang perlu perhatian ekstra. SKDT punya kemampuan untuk meneruskan kepedulian OD-SK, dan itu sangat penting bagi kami,” pungkas Mahmud.

Dengan berbagai dukungan dari masyarakat, pasangan SKDT semakin memperkuat posisinya sebagai kandidat yang dianggap mampu meneruskan dan mengembangkan capaian kepemimpinan sebelumnya. Di tengah dinamika politik yang semakin kompleks, dukungan masyarakat akan menjadi penentu dalam mewujudkan visi Sulut maju dan sejahtera yang diusung oleh pasangan Steven Kandouw dan Alfred Denny Tuejeh. ***

Ilustrasi. (Dok : Koran Jakarta/Ist)

Oleh : Karyudi Sutajah Putra

Sulut, detiKawanua.com – Sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) seperti Petrus Selestinus, Erick S Paat, Ricky D Moningka dkk kembali meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri untuk memanggil sejumlah pihak yang berkompeten di Provinsi Sulawesi Utara guna didengar keterangannya sebagai saksi atas dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian RI oleh beberapa oknum polisi selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Sulut.

Permintaan pemanggilan sejumlah pihak terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Kepolisian RI di Sulut itu disampaikan oleh TPDI dalam laporan yang disampaikan secara tertulis kepada Divpropam Polri.

“Tujuannya agar Divpropam Polri mendapat gambaran yang jelas guna membuat terang peristiwa yang diduga sebagai ketidaknetralan anggota Polri dan kegiatan politik praktis yang diduga dilakukan anggota Polri dalam Pilkada 2024 di Sulut, sehingga dapat dipastikan siapa saja pelakunya,” kata Koordinator TPDI Petrus Selestinus SH di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Peristiwa yang terjadi itu, kata Petrus, antara lain beberapa oknum Polri meminta kepala desa untuk menurunkan bendera PDI Perjuangan yang merupakan alat peraga kampanye partai politik peserta Pilkada 2024 di Sulut dan mengarahkan agar kepala desa mengarahkan warganya memilih pasangan calon nomor urut 1.

“Juga beberapa kepala desa dan Plt Bupati di Sulut mendadak dipanggil ke Polres dan Polda untuk diperiksa dalam rangka penegakan hukum, yaitu pemberantasan korupsi. Padahal para kepala desa itu selama ini bersikap netral karena menghormati dan menaati aturan,” jelas Petrus.

Ajakan oknum anggota Polri agar kepala desa setempat dan warganya memilih paslon gubernur dan wakil gubernur tertentu, kata Petrus, sudah masuk dalam kegiatan politik praktis dan itu perbuatan melanggar hukum dan etika profesi kepolisian, yang wajib hukumnya ditindak.

Adapun mereka yang diminta TPDI agar dipanggil guna didengar keterangannya adalah, pertama, Irjen Pol Roycke Harry Lange sebagai Kapolda Sulut.
Kedua, AKBP Muhammad Chairil, Kapolres Bolaang Mongondow; ketiga. AKBP Arie Sulistyo Nugroho, Kapolres Talaud; keempat, Pendeta Johan Manampiring di Bolmong; kelima, Firasat Mokodompit, tokoh masyarakat Bolmong; dan keenam, Djelantik Mokodompit, Ketua Tim Sukses Calon Bupati-Wakil Bupati Limi Mokodompit-Welty Komaling di Kabupaten Bolmong.

Ketujuh, Kepala Desa Tapile Siau Timur; kedelapan, Kepala Desa Tadoy 1, Kepala Desa Tadoy Induk, dan Kepala Desa Bantik.

“Mereka diinstruksikan oleh oknum anggota Polri untuk nenurunkan bendera PDIP di wilayahnya,” papar Petrus.

Kesembilan, beberapa pihak terkait lainnya yang akan disampaikan menyusul.

“Mereka yang nama-namanya disebutkan di atas diduga memiliki informasi terkait perilaku ketidaknetralan dan dugaan politik praktis oknum Polri dalam Pilkada 2024 di Sulut,” cetus Petrus.

Padahal, lanjut Petrus, semua tahu bahwa baik di dalam Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, maupun Peraturan Pemerintah (PP) No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Pori, Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dan terbaru Instruksi Kapolri melalui Surat Telegram No ST/1160/V/RES.1.24.2023 yang ditujukan kepada seluruh Kapolda di Indonesia yang menuntut netralitas Polri dalam setiap kegiatan Pemilu dan Pilkada, melarang anggota Polri melakukan kegiatan politik praktis.

“Demi menjaga wibawa pemerintah, negara dan kepemimpinan nasional Presiden Prabowo Subianto yang terus-menerus menyuarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), maka Divpropam Polri tidak perlu ragu dalam bertindak, apalagi peristiwa ini merupakan peristiwa lokal, namun dampaknya sangat serius, karena merusak sistem demokrasi dan prinsip Pilkada jujur dan adil,” tandas Petrus.

Pilkada Sulut 2024 akan diikuti tiga paslon cagub-cawagub, yakni nomor urut 1 Yulius Selvanus Lumbaa-Victor Mailangkay; nomor urut 2 Elly Engelbert Lasut-Hanny Joost Pajouw; dan nomor urut 3 Steven Kandouw-Alfred Denny Djoike Tuejeh.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut kemudian mengumumkan, Yulius adalah mantan terpidana penculikan, dan Elly Lasut adalah mantan terpidana korupsi. ***

Sulut, detiKaeanua.com – Sukacita terpancar dari Keluarga Tuejeh-Dewantara, pasalnya, Keluarga besar Tuejeh, Tuegeh dan Mamuaja berkumpul dan memberi support penuh kepada Letjen TNI (Purn) Alfret Denny Tuejeh (ADT), yang merupakan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) dari Cagub Steven OE Kandouw (SKDT).

Keluarga Besar Tuejeh, Tuegeh dan Mamuaja berkumpul bersama di kediaman ADT di Desa Tataaran Patar, Kecamatan Tondano Selatan, tepatnya di D88Resort, Senin (4/11/24) sore.
Marga Tuejeh merupakan marga dari Ayah terkasih Letjen TNI (Purn) Alfret Denny Tuejeh dan Mamuaja merupakan marga dari Ibunda tercinta.

Acara kumpul keluarga dimulai dengan Ibadah Syukur yang dipimpin Pdt. Imanuel Derajat Mth, yang mengambil Pembacaan Alkitab dari Kejadian 13:8-9.

Dalam kesempatan yang penuh kekeluargaan itu, Letjen TNI (Purn) Alfret Denny Tuejeh yang didampingi isteri terkasih Ibu Cicilia Evie Tuejeh Dewantara menghaturkan syukur karena bisa kumpul bersama keluarga besar.

“Saya berterima kasih karena saudara-saudara bisa menyempatkan waktu dan berkumpul ditempat ini,” tuturnya.

Tentunya, dalam kesempatan ini, izinkan saya meminta dukungan saudara-saudara.
Saya mau minta tolong kepada siapa lagi kalau bukan ke saudara sendiri, orang lain saja dukung SKDT apalagi saudara sendiri.

“Kita percaya saudara-saudara yang hadir malam ini ikut mendoakan saya dan Pak Steven Kandouw agar bisa diberi kesempatan memimpin Sulut,” ucapnya.

Memang kalau melihat secara akumulasi, kalkulasi, SKDT menang, tapi kalau Tuhan tidak menghendaki maka itu tidak akan terjadi, sebaliknya kalau Tuhan menghendaki SKDT menang, tidak akan ada yang bisa menghalangi, kalau Tuhan sudah membukakan pintu, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menutupnya.

“Torang berserah pada Tuhan,” tukas ADT, sembari meminta dukungan dari Keluarga besarnya.

Sementara itu, Calon Wakil Bupati Minahasa dari Partai PDI-Perjuangan Vanda Sarundajang yang sempat hadir dan masih termasuk dalam keluarga Mamuaja, meminta juga dukungan dan doa.

“Saya memohon dukungan dari bapak/ibu juga, kiranya saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi Wabup Minahasa berpasangan dengan Pak Robby Dondokambey,” ucapnya.

“Izinkan saya diberi kesempatan, bersama dengan pak Jendral (ADT) juga, saya mohon dukungan dari bapak/ibu saudara bersaudara semua. Pak Jendral harus menang. Saya tau Pak Jendral punya hati yang tulus, semoga Tuhan berkenan apa yang kita perjuangkan saat ini,” tandas anggota DPR RI 3 periode ini. ***

SULUT – Ada pesan khusus yang disampaikan Anggota DPRD Sulut, Braien R.L Waworuntu, SE dalam perayaan hari ulang tahun ke-596 Kabupaten Minahasa.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulut itu mengakui bahwa Minahasa merupakan Kabupaten tertua dari semua daerah yang ada di Sulut.

“Dengan usia 596, berarti termasuk kabupaten paling tua di seluruh sulut. Banyak perkembangan dan capaian yang sudah tercipta di Minahasa,” ujar BW, Selasa (05/11/2024).

Legislator Dapil Minahasa-Tomohon itu berharap apa yang telah dicapai selama ini untuk dipertahankan.

“Kiranya ini terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Supaya bisa jadi contoh,” ucapnya.

Ketua MPW Pemuda Pancasila Sulut itu juga mengakui kultur dan budaya Minahasa tetap di jaga oleh Pemerintah maupun masyarakat.

“Itu penting. Karena Wajah Minahasa ada di budaya,” Singkat Braien.

Sebagai Wakil Rakyat, Braien berprinsip akan bergandengan tangan dengan pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisata, infrastruktur, Pendidikan, kesehatan dan di sektor pentinv lainnya.

“Saya darah Minahasa, kampung saya di minahasa, lahir dan besar di minahasa, tentunya membangun kabupaten ini menjadu hal yang wajib saya lakukan,” Ucap BW.

Terlepas dari komitmen itu, Waworuntu dengan tulus dan bangga mengucapkan selamat HUT Kabupaten Minahasa ke-596, semoga apa yang kita cita-citakan bisa menjadikan daerah ini lebih maju dan sejahtera. (*)

SULUT – DPRD Kabupaten Sitaro diketahui tengah mencari referensi perihal Ranperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Maka dari itu, mereka mengunjungi DPRD Sulut untuk melakukan konsultasi guna melakukan sinkronisasi terhadap ranperda tersebut.

Anggota DPRD Sulut, Toni Supit menitip pesan kepada DPRD Sitaro bahwa Ranperda ini bisa jalan jika di dukung dengan anggaran yang mencukupi.

Secara teknis, Supit menyampaikan bahwa harus ada kerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan pengacara-pengacara yang bermitra dengan Pemkab Sitaro. Itu penting.

“Kalau tidak ada pengacaranya, siapa yang mau kerja untuk itu,” Ucapnya kepada wartawan saat menerima kunker DPRD Sitaro, Selasa (05/11/2024).

Legislator PDIP Dapil Nusa Utara juga menuturkan, pada prinsipnya tugas legislasi itu harus dijalankan secara baik dan tentunya sesuai dengan dasar aturan yang berlaku. (*)

Kotamobagu- Penjabat Wali Kota Kotamobagu, Abdullah Mokoginta., S.H., M.Si Pantau Ketersediaan Produksi Pangan di Kota Kotamobagu, pada Selasa 5 November 2024.

Kotamobagu- Pj. Wali Kota Kotamobagu, Abdullah Mokoginta., S.H., M.Si Hadiri Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2024. Senin 4 November 2024, D’Sabua Caffe, di Kelurahan Motoboi Kecil, Kotamobagu Selatan.

Dalam Rapat Forkompimda Kota Kotamobagu tersebut, dibahas berbagai persiapan jelang pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan pada Tanggal 27 November Tahun 2024 mendatang.

Statement Kepala Badan Kesbangpol Kota Kotamobagu, Sitti Rafiqah Bora., S.E. “Kegiatan ini adalah Rapat Forkopimda Kota Kotamobagu dalam rangka bagaimana menciptakan Pemilu Damai dan Aman di Kota Kotamobagu, apalagi ini sudah menjelang pelaksanaan Pemilu sudah dekat, termasuk pelaksanaan Debat Kandidat Terbuka tahap ketiga dapat senantiasa tetap dalam keadaan Aman. tadi juga dilaksanakan evaluasi kesiapan dari Bawaslu, KPU, dan Forkopimda, tentang bagaimana kesiapan menjelang Pemilu, dan Alhamdulillah semua siap dan mendukung untuk pelaksanaan Pemilu,” Sitti Rafiqah.

Lanjutnya lagi. “Tadi juga diinformasikan dari Bawaslu Kota Kotamobagu bahwa mulai besok akan dilaksanakan penertiban APK. Tim terpadu akan turun untuk mulai penertiban APK terutama pada jalan-jalan Protokol yang akan ditertibkan,” sambungnya.

Sekadar diketahui, yang hadir yaitu Ketua DPRD Kota Kotamobagu, Adrianus Mokoginta., S.E., Kapolres Kotamobagu, AKBP. Irwanto., S.I.K., M.H.,. Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Elwin Agustian Khahar., S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, Jifly. Z. Adam., S.H., M.H., Kasdim 1303 Bolaang Mongondow., Mayor. Arh. Achmad Janis, anggota Bawaslu Kota Kotamobagu, Arie Mokodompit, Sekertaris Daerah Kota Kotamobagu, Sofyan Mokoginta., S.H., M.E., para Asisten dan pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, serta Camat se Kota Kotamobagu. (*)

Kotamobagu- Hingga November 2024, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kotamobagu telah menerima sebanyak 92 laporan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari total tersebut, 63 kasus melibatkan anak-anak, sementara 29 kasus lainnya menimpa perempuan.

Menurut Kepala UPTD PPA Kotamobagu, Susilawati Gilalom, berbagai jenis kekerasan tercatat dalam laporan tersebut, mulai dari kekerasan seksual, fisik, psikis, hingga kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penelantaran. “Setiap laporan yang kami terima kami tindaklanjuti sesuai prosedur. Beberapa kasus diselesaikan melalui mediasi, sementara kasus lainnya harus dirujuk ke tingkat provinsi, terutama jika pelaku atau korban berasal dari luar wilayah Kotamobagu,” ujarnya.

Susi menekankan pentingnya kerja sama antara UPTD PPA dan unit PPA Polres Kotamobagu untuk penanganan yang lebih efektif. Dengan dukungan Polres Kotamobagu yang kini menyediakan ruang konsultasi hukum khusus bagi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, proses advokasi semakin diperkuat.

“Dulu, Polres hanya menerima aduan. Namun, saat ini sudah tersedia layanan konsultasi hukum, dan kami di UPTD PPA juga membuka ruang konsultasi bagi masyarakat,” tambah Susi. (*)