Sulut, detiKawanua.com – Gubernur Sulut Prof DR (HC) Olly Dondokambey melalui Sekprov Steve Kepel membuka kegiatan fasilitasi sumber data manusia pariwisata sektor selam didampingi Plh Kadisparda Doli Korengkeng, Rabu (06/10/24).

Dikatakan Kepel, pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi
Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata
Sektor Selam patut diapresiasi jajaran Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sudah menginisiasi dan memfasilitasi pertemuan yang bernilai penting ini.

Lanjut Kepel, Sulawesi Utara dianugerahi kekayaan alam bawah laut yang luar biasa, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Keindahan terumbu karang, keanekaragaman hayati laut, serta kejernihan air yang luar biasa membuat daerah kita dikenal sebagai salah satu destinasi selam terbaik di dunia. Potensi ini
harus terus kita kelola dan kembangkan agar mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya bergantung pada keindahan alam semata. Sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang profesional dan berkualitas sangat berperan dalam menciptakan pengalaman yang aman, berkesan, dan bernilai bagi setiap wisatawan,” tandas Kepel seraya menambahkan SDM pariwisata ini mencakup berbagai sektor, termasuk salah satu sektor yang sangat penting di Sulawesi Utara, yakni sektor selam.

Menurutnya, dalam industri.pariwisata selam, kita memerlukan pemandu dan
instruktur yang memiliki kompetensi tinggi dan dapat diandalkan, agar wisatawan dapat merasakan pengalaman bawah laut yang aman dan berkualitas.

“Karena itu, kebutuhan akan SDM pariwisata
sektor selam di Sulawesi Utara menjadi semakin mendesak. Kita membutuhkan penyelam-penyelam yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi
juga wawasan yang luas dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem bawah laut yang ada di daerah kita. Dengan begitu, mereka dapat berperan sebagai pemandu yang profesional dan dapat memberikan
informasi yang edukatif kepada wisatawan, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan laut kita,” tuturnya.

Sekprov berharapa melalui kegiatan sertifikasi kompetensi ini, kita
bersama memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, untuk mengembangkan dan meningkatkan.wawasan serta pengetahuan para penyelam, khususnya bagi mereka yang masih pemula. Hal ini.penting agar mereka dapat memahami standar.keamanan dan teknik penyelaman yang benar sebelum terjun langsung sebagai pemandu wisata.

Kedua,  dapat mewujudkan para penyelam profesional yang dapat menjadi pemandu wisata bawah laut yang handal dan berkualitas. Dengan adanya pemandu yang
kompeten, wisatawan akan merasa lebih aman dan nyaman, sehingga pengalaman mereka di Sulawesi Utara akan semakin berkesan. Profesionalisme para penyelam juga menjadi cerminan dari kualitas pariwisata kita.

“Point ketiga, saya mengajak seluruh peserta
kegiatan ini untuk mengikuti uji kompetensi selam yang dilakukan berdasarkan tingkat kemampuan.masing-masing. Uji kompetensi ini penting sebagai tolak ukur kemampuan dan kualifikasi para penyelam, sehingga kita dapat memastikan bahwa mereka benar-benar siap untuk menjadi duta pariwisata.bawah laut yang profesional. Saya berharap, dengan.adanya sertifikasi ini, para penyelam kita memiliki.standar kompetensi yang jelas, diakui, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tukasnya.

Hadir jajaran Disparda.Sulut Kabid Roy Saroinsong, Kabid Ody Mewengkang, Kasie Joice Wagiu. ***

Sulut, detiKawanua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) menorehkan prestasi dari aspek kepegawaian. Bertempat di Novotel Convention Center Manado, penyerahan penghargaan diterima oleh Kepala BKD Prov. Sulut Dr. Jemmy S. Kumendong, M.Si.

Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Pemprov Sulut dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis data, serta meningkatkan layanan publik secara efektif dan efisien.

Dalam sambutannya Direktur Teknologi Informasi Kedeputian Informasi Kepegawaian BKN, Ibu Heni Sri Wahyuni, S. Kom, M.T.I menyampaikan bahwa dalam menghadapi tantangan besar disparitas data, BKD/BKPSDM yang berada di wilayah kerja BKN Regional XI Manado mampu merangkul seluruh perangkat daerah dan memastikan bahwa setiap proses verifikasi dan validasi data dilakukan dengan teliti. Dengan pencapaian ini, Pemprov Sulut berhasil mengurangi ketidaksesuaian data yang selama ini sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan publik yang tepat sasaran.

Dalam pernyataannya, Kumendong menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang turut mendukung proses ini.

“Keberhasilan ini merupakan bukti nyata dari komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dalammelakukan transformasi digital guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Akurasi data sangat penting untuk memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” ujarnya.

Pemberian penghargaan ini merupakan wujud apresiasi BKN kepada Pemprov Sulut atas atensi
dan upaya utk menyelesaikan permasalahan disparitas data ASN. Adapun jumlah disparitas data yg dituntaskan adalah sejumlah 10.180 data.

Penghargaan diserahkan oleh Direktur Infrastruktur Teknologi Informasi Heni Sri Wahyuni, S. Kom, M.T.I dan didampingi oleh Kepala Kantor Regional XI Manado Dr. Ahmad Syauki SH MH.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa dengan kerja sama yang baik, perencanaan yang matang, serta komitmen kuat, disparitas data yang selama ini menjadi kendala bisa diatasi.

Pemprov Sulut terus berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam mewujudkan pelayanan publik yang berlandaskan data dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. ***

Dok : Istimewa.

Minahasa, detiKawanua.com – Ketua Relawan E2L Kecamatan Tomohon Utara, Audi Polandos, secara resmi mengalihkan dukungannya kepada pasangan Steven Kandouw dan Alfred Denny Tuejeh (SKDT).

Dukungan itu dibuktikan dalam pertemuan bersama sejumlah relawan E2L Kecamatan Tomohon Utara lainnya dengan Calon Wakil Gubernur Letjen TNI (Purn) Alfred Denny Tuejeh (ADT), yang berlangsung di D’88 Resort Tataaran, pada Rabu (6/11/2024).

Polandos menyatakan alasan di balik keputusan tersebut adalah karena figur ADT yang dikenal sebagai sosok pemersatu dengan karakter positif dan kerendahan hati yang menonjol.

“Kami mengalihkan dukungan kepada SKDT, untuk alasan bahwa Figur ADT merupakan figur pemersatu dan memiliki karakter positif, serta rendah hati sehingga layak untuk memimpin Sulut,” bebernya.

Lanjut dia, ADT memiliki karakter pemimpin yang mampu merangkul semua pihak, menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, serta membawa visi yang diharapkan mampu memajukan Sulawesi Utara.

“Kami rasa pentingnya dukungan terhadap pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen untuk bekerja bagi masyarakat secara inklusif,” tukasnya.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah relawan dan pendukung yang memberikan sambutan hangat terhadap keputusan ini, menandakan momentum baru dalam dinamika politik di Sulawesi Utara. ***

Kotamobagu- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kotamobagu kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan sebagai peringkat 1 dalam kategori “Baik” dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Utara (Sulut).

Kotamobagu- Menindaki peraturan perundang-undangan terkait Pemilu, Pemerintah Kota Kotamobagu, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), mendampingi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pelaksanaan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), yang berlangsung Selasa, dan Rabu, November 2024 di sejumlah titik yang berada di wilayah Kotamobagu.

Manado, detiKawanua.com – Universitas Nusantara Manado dan Universitas Muhammadiyah Manado sukses menggelar kuliah umum yang menghadirkan pembicara utama Letnan Jenderal TNI (Purn) Alfred Denny Tuejeh, pada Selasa (5/11/2024).

Kuliah ini berfokus pada pemanfaatan bonus demografi dan tantangan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia, dengan perhatian khusus terhadap Sulawesi Utara.

Di Universitas Nusantara Manado, acara dihadiri oleh para peserta dari berbagai kampus swasta di Kota Manado. Dalam materinya, Jenderal Tuejeh membahas peluang bonus demografi yang dimiliki Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Utara.

Ia menekankan bahwa periode bonus demografi dapat menjadi momentum strategis untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui pengembangan SDM yang unggul dan berkualitas.

Sementara itu, pada sesi kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Manado yang diikuti oleh mahasiswa dari dua fakultas dan tujuh program studi, Jenderal Tuejeh menyampaikan materi mengenai tantangan yang dihadapi pemuda dalam menyongsong masa depan bangsa, khususnya dalam pengembangan SDM dan wawasan kebangsaan.

Dirinya mengajak para mahasiswa untuk terus berinovasi, mengembangkan diri dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang kuat guna menghadapi perubahan global yang semakin dinamis.

Acara kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Manado juga dihadiri oleh pimpinan perguruan tinggi, para dosen, dan mahasiswa. Kedua kuliah umum ini bertujuan untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan pemahaman mahasiswa mengenai peran serta kontribusi yang dapat mereka berikan dalam pembangunan bangsa.

Kegiatan kuliah umum ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada mahasiswa serta meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya peran SDM dalam menghadapi tantangan era modern, sekaligus menyambut peluang dari bonus demografi bagi kemajuan Sulawesi Utara dan Indonesia. ***

ilustrasi.

Manado, detiKawanua.com – Polda Sulawesi Utara (Sulut) melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), memeriksa dua anggota polisi dari Polres Minahasa terkait viralnya foto yang menunjukkan mereka berpose dengan tim sukses (timses) salah satu pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur.

Foto tersebut menuai perhatian publik dan menimbulkan kekhawatiran terkait netralitas Polri dalam Pilkada Serentak 2024.

Kepala Bidang Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Thamsil, membenarkan pemeriksaan tersebut dan menegaskan pentingnya menjaga netralitas Polri selama proses pemilu.

“Kedua anggota Polri yang bersangkutan telah dipanggil dan sedang menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulut,” ujar Kombes Pol Thamsil pada Rabu (6/11/2024).

Ia menegaskan bahwa setiap anggota Polri wajib menjaga sikap netral dalam perhelatan politik, sesuai peraturan yang berlaku.

Kombes Thamsil menyebutkan sejumlah regulasi yang mengatur ketentuan tersebut, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 5 huruf B tentang disiplin anggota Polri, serta Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 4 huruf H yang mengharuskan anggota Polri untuk bersikap netral dalam kehidupan politik.

“Aturan ini menegaskan bahwa anggota Polri dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis demi menjaga kehidupan bernegara yang tertib dan bermasyarakat. Netralitas adalah kewajiban mutlak bagi setiap anggota Polri,” jelas Kombes Pol Thamsil.

Polda Sulut juga memastikan bahwa setiap pelanggaran netralitas oleh anggota Polri dalam Pilkada akan ditindak tegas sesuai prosedur hukum.

“Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa pelanggaran kode etik, disiplin, atau bahkan sanksi pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang terbukti dalam pemeriksaan,” tutup Kombes Pol Michael Irwan Thamsil. ***

SULUT – Sekwan Niklas Silangen bersama jajaran Kabag dan Kasubag menerima kunjungan kerja dari Anggota DPRD Kabupaten Sitaro, Selasa (05/11/2024) di kantor Dewan Sulut.

Maksud kunjungan dari DPRD Sitaro tersebut adalah melakukan konsultasi perihal Ranperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang sementara direncanakan.

Para Anggota DPRD Sitaro yang tergabung dalam Komisi I dan II pun pada kesempatan itu meminta petunjuk dan penjelasan terkait Ranperda tersebut.

Sekwan Niklas Silangen dalm pemaparannya mengatakan bahwa di DPRD Sulut untuk Ranperda Bantuan Hukum ini telah di sahkan menjadi perda pada 2021 lalu.

“Perda ini atas Inisiatif DPRD Sulut. Tapi untuk teknisnya nanti akan dijelaskan secara langsung oleh Kasubag Perundang-undangan, Fabiola Sumampouw,” Ucap Niklas.

Kasubag Fabiola pun menjelaskan berbagai tahapan-tahapan sesuai dengan aturan kemendagri tentang produk hukum daerah.

Di tengah-tengah pertemuan itu, Anggota DPRD Sulut Tony Supit dan Vionita Kuera turut hadir. (*)

Kotamobagu- Dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender yang nyata di semua bidang pemerintahan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kotamobagu mengadakan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk tahun 2024.

Foto Istimewa.

Talaud, detiKawanua.com – Tindaklanjuti unjukrasa para Kades pada Senin (4/11/2024) kemarin di Kantor Bupati Talaud, maka Kaban Keuangan Talaud Diperiksa Tipikor Polres, selain itu terkait dana ketahanan pangan (Hanpangan) pada rekening desa tahun anggaran 2024  diera Bupati E2L kembali meminta para pejabat dan unsur lain dimintai keterangan.

Dari informasi Penyidik Unit Tipikor Satreskrim telah mengudang dua orang pejabat di BPKAD Talaud berinisial RG dan PD untuk memberikan klarifikasi.

RG diperiksa selama kurang lebih 2 jam oleh penyidik, Selasa (5/11/2024) siang. Dihari yang sama, pada sore harinya, Usai RG, pemeriksaan selanjutnya dilakukan terhadap pejabat lainnya  berinisial PD. Saat datang ke Polres Talaud, keduanya mengenakan pakaian dinas harian (PDH) kheki.

Kapolres Kepulauan Talaud AKBP Arie Sulistyo Nugroho, S.I.K, M.H membenarkan  adanya pemeriksaan yang dilakukan terhadap beberapa pejabat di lingkup pemda Talaud.

“Kita menindaklanjuti dari unjuk rasa para kepala desa kemarin. Kita coba untuk mendapatkan klarifikasi dulu kemana itu gaji kepala desa yang tidak disalurkan. Ini ada beberapa dari Kepala OPD yang sudah coba kami panggil sehingga jelas arah dan tujuannya. Apabila memang nanti terlibat tindak pidana korupsi maka kita tindaklanjuti sampai pengadilan,” tuturnya.

Dikatakan, saat ini masih tahap permintaan klarifikasi, dan pihak Kepolisian masih mempelajari pasal mana dalam UU Tipikor  yang akan dikenakan.

“Nanti kita tinggal lebih pertajam pertanyaan maupun penyelidikan yang dilakukan,” katanya seraya menambahkan ke depannya pengeloaan  uang negara harus tepat sasaran dan sesuai aturan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Diketahui, saat menerima massa aksi unras kemarin, Pj Bupati Kepulauan Talaud Fransiscus E. Manumpil menyampaikan terkait dana yang tidak ditata di APBD yang menggunakan penghasilan tetap (Siltap) pemerintah desa dan operasional perangkat desa akan berurusan dengan aparat penegak hukum (APH).

“Saat ini untuk Siltap, ada beberapa desa yang penggunaannya tidak sesuai dengan anggaran belanja dana desa. Namanya belanja ketahanan pangan. Ini tidak tidak ditata dalam APBD 2024,” tandas Manumpil. ***