Frako Sulut Laporkan Dugaan Penyalahgunaan ADD Ketahanan Pangan Untuk Kepentingan Oknum Cabup Talaud

Ilustrasi. (dok : ist)

Manado, detiKawanua.com – Forum Rakyat Anti Korupsi (Frako) Sulawesi Utara (Sulut) mendatangi Kepolisian Daerah (Polda) Sulut, Kamis (7/11/2024) kemarin.

Kedatangan Frako Sulut ini guna melapor ke Kapolda Sulut tentang dugaan tindak pidana korupsi terkait Penyalahgunaan ADD yang digunakan untuk Ketahanan Pangan Desa Berbasis Keluarga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.

“Kami datang ke Polda dilatarbelakangi demo beberapa hari lalu di Talaud. Dan setelah kami telusuri maka hari ini kami mengajukan laporan pengaduan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan Penyalahgunaan Anggaran ADD yang digunakan untuk program Ketahanan Pangan Desa Berbasis Keluarga di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud,” kata Ketua Frako Sulut Andreas Sabawa didampingi Juru Bicara Garda Tipikor Indonesia Sulut Ronald Ginting, sesudah menyampaikan surat ke Polda Sulut, hari ini.

Adapun yang menjadi dasar Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah pertama bahwa Program Ketahanan Pangan Desa Berbasis Keluarga ini diduga adalah sebuah kebijakan yang muncul setelah Anggaran Pen-dapatan dan Belanja Desa (APBDes) ditetapkan.

Kedua, berdasarkan informasi yang didapatkan, bahwa bantuan Ketahanan Pangan Desa Berbasis Keluarga ini bersumber dari ADD, yang disalurkan melalui Pemerintah Desa kepada Penerima sesuai dengan data penerima yang ada.

“Ketiga, yang mendapatkan bantuan Ketahanan Pangan Desa Berbasis Keluarga ini sebanyak 70 untuk masing-masing desa, sehingga total keluarga penerima berjumlah 9.940 penerima. Keempat, jumlah anggaran sebesar Rp9,940 miliar yang mana dilakukan atau dibayar secara bertahap sebanyak dua kali,” beber Andreas kepada wartawan.

Dikatakan Andreas bahwa diduga telah terjadi penyalahgunaan kewenangan, di mana terdapat kebijakan untuk menggunakan ADD untuk program bantuan yang belum tertata di APBDes.

Daftar nama penerima bantuan tersebut, kata Andreas, bukan dibuat oleh Pemerintah Desa, akan tetapi diduga dilakukan oleh tim sukses pasangan calon tertentu dan juga beberapa Dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, sehingga diduga keras terhadap penerima bantuan tersebut hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu;

“Diduga telah terjadi pemindahbukuan dari kas umum daerah ke rekening desa yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan, diduga juga terjadi penyalahgunaan ADD yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menyebabkan tidak terbayarnya Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang terjadi di Desa-Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud. Penyalahgunaan ADD tersebut menyebabkan keterlambatan pembayaran Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD kurang lebih selama 7 bulan gaji belum terbayarkan,” jelasnya lagi.

Menurutnya, adanya potensi gangguan keamanan karena adanya ajakan demo dari kepala desa dan perangkat desa. Karena itu berdasarkan uraian tersebut, sangat jelas dan nyata terdapat unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Oleh karenanya kami memohon kepada Bapak Kapolda Sulut agar dapat menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi yang telah merugikan bangsa dan negara,” tutup dia. ***




TOT untuk Tingkatkan Kompetensi Fasilitator KPPS, Digelar KPU Kota Kotamobagu.

Kotamobagu- Demi memastikan pelaksanaan pemungutan suara yang aman, lancar, dan sesuai aturan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu mengadakan Training of Trainer (TOT) untuk para fasilitator bimbingan teknis bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Kegiatan ini melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 4 kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 33 desa serta kelurahan di Kotamobagu.

Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kotamobagu, Hairun Laode, menjelaskan bahwa TOT ini bertujuan untuk membekali para fasilitator dengan pemahaman mendalam terkait isu-isu strategis dan teknis yang krusial untuk Pilkada. “Ada lima isu strategis utama yang kami sampaikan, dan kami pastikan seluruh penyelenggara dapat memahami secara utuh sehingga pesan ini dapat diteruskan dengan baik,” ujar Hairun pada Kamis (7/11/2024).

“Dengan pelaksanaan TOT ini, PPK dan PPS diharapkan dapat menjadi fasilitator yang kompeten dalam membimbing KPPS di wilayahnya masing-masing, sehingga pelaksanaan Pilkada 27 November 2024 mendatang dapat berjalan aman dan tertib,” tambah Hairun.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kadiv Teknis Penyelenggaraan, Ivan Bernard Tandayu, Kadiv Perencanaan, Data, dan Informasi Heriyana Amir, serta Kadiv Hukum Ilmi Khaidir Paputungan. (*)

Berikut 5 isu strategis tersebut:
1. Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan SDM, Memberikan landasan yang kuat bagi penguatan kapasitas penyelenggara pemilu.
2. Mitigasi Potensi Masalah, Identifikasi dini terhadap potensi kendala di tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
3. Pengenalan dan Pengelolaan Logistik, Memastikan pemahaman yang tepat tentang logistik pemilu agar proses berlangsung tertib.
4.Teknik Pemungutan dan Penghitungan Suara,Memberikan pedoman yang jelas untuk menjalankan pemungutan suara secara adil.
5. Penggunaan Aplikasi Sirekap, Memastikan KPPS terampil menggunakan aplikasi Sirekap untuk mendukung transparansi dan akurasi perhitungan suara.




Pemkot Kotamobagu Tegaskan Pentingnya Keamanan dan Kualitas Pangan dalam Program Nasional.

Kotamobagu- Pemkot Kotamobagu menunjukkan komitmennya terhadap keamanan pangan dengan menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi program prioritas nasional yang digelar oleh BPOM Manado. Asisten II Pemkot Kotamobagu hadir mewakili Wali Kota dalam acara yang diadakan di Hotel Sutan Raja, Kamis (7/11/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau penerapan program keamanan pangan di Kotamobagu, mengingat pentingnya ketersediaan pangan yang aman dan berkualitas bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Asisten II, Adnan, menekankan bahwa keamanan pangan tidak hanya tentang jumlah (kuantitas), tetapi juga kualitas produk pangan yang dikonsumsi masyarakat.

“Pangan yang masuk ke tubuh kita adalah sumber penggerak utama tubuh. Jika ada masalah pada pangan, maka kesehatan kita pun terancam,” tegas Adnan.

Adnan menjelaskan bahwa tantangan dalam ketersediaan pangan mencakup masalah pasokan, distribusi, hingga perubahan pola tanam. Misalnya, sebagian petani yang sebelumnya menanam tanaman pangan kini beralih ke tanaman seperti nilam. “Perubahan ini perlu kita pantau dan evaluasi agar tidak mengganggu pasokan pangan di masa depan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Adnan mengungkapkan bahwa salah satu dampak dari kurangnya kualitas pangan adalah stunting, yang masih ditemukan di Kotamobagu dengan angka 178 kasus. Kondisi ini, katanya, sangat terkait dengan asupan nutrisi yang tidak memadai. Ia pun menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam pemantauan keamanan pangan dan mengimbau UMKM untuk menjaga kualitas produk mereka.

“Bapak ibu jangan ragu memonitor dan melaporkan jika ada pangan yang mencurigakan atau tidak layak konsumsi. UMKM juga diimbau untuk tidak mencari keuntungan dengan cara-cara yang membahayakan kesehatan konsumen,” pesannya.

Acara ini juga dihadiri Plh Kepala Balai Besar POM Manado, Agung Kurniawan, bersama para pimpinan OPD, camat, lurah, dan komunitas kader, yang semuanya siap mendukung terwujudnya keamanan pangan di Kotamobagu. (*)




Pilkada 2024, Bawaslu Kotamobagu Tekankan Pentingnya Netralitas ASN.

Kotamobagu- Dalam upaya menjaga integritas dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Kotamobagu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kotamobagu menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif untuk memastikan ASN tetap netral dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu tahun 2024.

Kegiatan ini berlangsung di ruang Kinalang, Hotel Sutan Raja, pada Kamis (7/11/2024), dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan serta mendorong partisipasi seluruh pihak dalam menjaga netralitas ASN selama proses pemilihan, sehingga tercipta pemilihan yang jujur dan adil. Kepala BKPP Kotamobagu, Deevy Rumondor, yang turut menjadi pemateri, menegaskan bahwa ASN dilarang terlibat dalam politik praktis, dengan sanksi tegas bagi pelanggar.

“Pelanggaran kode etik ASN akan dikenai sanksi, baik secara terbuka maupun tertutup, dengan hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat sesuai aturan yang ada,” jelas Deevy.

Deevy menambahkan bahwa laporan pelanggaran ASN dilakukan secara tertutup melalui link khusus, sesuai dengan keputusan bersama Menpan, Kemendagri, BKN, dan Bawaslu. “Identitas pelapor bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pihak yang memproses laporan,” tambahnya, menekankan bahwa ASN harus menjaga netralitas untuk menghindari konsekuensi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Kotamobagu, Asisten I Pemkot Kotamobagu, Nasli Paputungan, Kepala BKPP, serta para pimpinan OPD, camat, dan lurah di lingkungan Pemkot Kotamobagu. (*)




Sekertariat DPRD Sulut Gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan

SULUT – Dalam rangka peringatan hari pahlawan, Jajaran Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Provinsi Sulut menggelar upacara bendera.

Pergelaran itu berlangsung pada Minggu (10/11/2024) di halaman kantor DPRD Sulut.

Upacara itu dipimpin oleh Kasub Okta Lapian dan Pembina Upacara oleh Kabag Persidangan, Yahya Rondonuwu.

Dalam Kesempatan ini, Kabag Yahya Rondonuwu mewakili PLT Sekwan, Weliam Niklas Silangen, membacakan amanat dari Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

“Meski tugas para pahlawan terdahulu telah selesai dan berhasil mewujudkan NKRI, maka berikutnya kita berharap muncul sosok pahlawan yang memberikan pencerahan, memberikan harapan dan melakukan tindakan terhormat membawa bangsa Indonesia mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Itu semua dapat dilakukan oleh siapa pun,” ungkap Yahya saat membacakan isi amanat tersebut.

Oleh karenanya, lanjut Yahya, berharap peringatan Hari Pahlawan dari tahun ke tahun tidak sekedar ulang tahun mengulang-ulang apa yang rutin dilakukan. “Kita berharap pada setiap momen Peringatan Hari Pahlawan muncul semangat baru, muncul sosok warga negara Indonesia yang berhasil mengeluarkan inovasi baru untuk mengimplementasikan nilai kepahlawanan sesuai dengan tantangannya saat ini.”

“Pada akhirnya jangan pernah lelah untuk berbuat yang terbaik, meneladani dan mewarisi nilai-nilai kepahlawanan. Mari kita implementasikan sifat-sifat kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial di tengah masyarakat mulai dari diri kita, mulai dari hal yang paling kecil yang dapat dilakukan di sekitar kita untuk kemaslahatan masyarakat,” ajak Gus Ipul yang dibacakan oleh Yahya.

Adapun Tema Peringatan hari Pahlawan Tahun 2024 adalah; “Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu”. Tema ini mengandung makna yang dalam. “Teladani Pahlawanmu”, berarti bahwa semua olah pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan.

“Adapun “Cintai Negerimu” mengandung makna bahwa apa pun bentuk pengabdian kita harus memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia. Terlebih dalam situasi global yang sukar diprediksi ini maka mencintai negeri adalah juga dengan memperkuat jalinan kesetiakawanan sosial, memperkuat persatuan dan solidaritas sosial, menghidupkan kembali nilai sosial persaudaraan sesama anak bangsa,” tuturnya. (*)




Gubernur Olly ‘Istimewa’ dimata Mendagri, Simak Alasannya

Bogor, detiKawanua.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjukkan keakraban yang mendalam dengan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Prof (HC) Dr (HC) Olly Dondokambey, SE (OD) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forkopimda yang diselenggarakan di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Kamis (7/11).

Setelah menyampaikan sambutannya di hadapan seluruh pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia, Tito Karnavian tampak langsung berjalan menuju arah Gubernur OD yang duduk di deretan paling depan.

Dalam momen yang mencuri perhatian, Mendagri Tito memberikan hormat kepada Gubernur OD, yang kemudian disambut hangat dengan balasan hormat oleh sang Gubernur. Kedua tokoh ini lalu berjabat tangan erat dan berbagi salam hangat khas Indonesia berupa cipika-cipiki.

Yang menarik, di antara puluhan kepala daerah yang duduk di barisan terdepan, hanya Gubernur OD yang mendapat penghormatan dan sapaan langsung dari Mendagri Tito Karnavian. Ini mengisyaratkan adanya keistimewaan hubungan di antara kedua tokoh tersebut, yang tak sekadar kolegial, tetapi juga menunjukkan hubungan personal yang solid.

Menanggapi momen istimewa tersebut, Pakar Politik Sulut Dr Jhony Lengkong, memandang bahwa kedekatan antara Gubernur OD dan Mendagri Tito Karnavian masih terjaga dengan sangat baik hingga saat ini. Dr Lengkong menilai bahwa penghormatan Mendagri kepada Gubernur OD bukan hanya sekadar gestur personal, tetapi juga mencerminkan kedudukan penting Gubernur OD sebagai sosok berpengaruh di kancah politik nasional.

“Kita melihat bagaimana Mendagri Tito Karnavian menyambangi dan memberikan penghormatan kepada Gubernur OD di hadapan banyak kepala daerah lainnya. Ini merupakan isyarat bahwa OD masih menjadi figur yang diperhitungkan, bahkan di level nasional. Bukan hal yang biasa seorang Mendagri menunjukkan perhatian khusus seperti itu,” ujar Dr Jhony Lengkong.

Menurut Dr Lengkong, keakraban yang terbina antara Mendagri dan Gubernur OD bisa membawa dampak positif bagi Sulawesi Utara. “Hubungan yang solid antara dua tokoh ini menunjukkan bahwa ada kepercayaan dan keinginan bersama untuk memajukan daerah, terutama Sulawesi Utara. Dengan adanya kedekatan ini, bukan tidak mungkin Sulut akan terus mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan.”

Dr Lengkong juga menilai bahwa hubungan ini berpotensi membuka lebih banyak pintu bagi dukungan dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan provinsi Sulawesi Utara. “Kedekatan ini bukan sekadar simbol, tetapi bisa menjadi kekuatan dalam memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Sulawesi Utara di tingkat pusat,” tutup Dr Lengkong.

Rakornas Forkopimda yang berlangsung di SICC Bogor ini merupakan ajang penting yang mempertemukan seluruh pemimpin Forkopimda se-Indonesia untuk membahas berbagai agenda nasional. Momen antara Tito Karnavian dan Gubernur OD menjadi perhatian dan meninggalkan kesan tersendiri di antara para peserta yang hadir, menandakan keistimewaan hubungan dua figur nasional ini dalam perjalanan pembangunan di Sulawesi Utara dan Indonesia pada umumnya. ***




Tuan Rumah Kegiatan RKP National Cyber Exercise Ke-10, Kominfo Sulut Ajak Kolaborasi Antar Instasi

Sulut, detiKawanua.com – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di bawah kepemimpinan Evans Steven Liow menjadi tuan rumah Kegiatan Rencana Kerja Prioritas (RKP) National Cyber Exercise Ke-10 yang digelar di Arya Duta Manado, Selasa (5/11/2024).

Mengawali sambutan Kepala Dinas Kominfo yang diwakili oleh Kepala Bidang Persandian Jeffry Freddy Kaligis, diberikan apresiasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), khususnya Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, yang telah mempercayakan Kota Manado untuk menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan kegiatan National Cyber Exercise pada tahun ini.

“Kita semua tentu menyadari bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini sangat pesat, dan hampir seluruh aspek kehidupan kita telah terhubung secara digital. Di satu sisi, hal ini memberikan banyak kemudahan serta peluang besar bagi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk berkembang lebih cepat dan efektif. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga meningkatkan risiko dan ancaman siber yang kian kompleks,” ungkapnya.

“Ancaman ini bisa menargetkan berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur penting, data pribadi, hingga sistem pelayanan publik. Oleh karenanya, menjadi penting bagi kita untuk meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan dalam menghadapi segala kemungkinan ancaman siber ini,” sambungnya.

Pelaksanaan National Cyber Exercise ke-10 ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam menyiapkan kemampuan yang lebih baik untuk menghadapi potensi insiden siber.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar instansi dan pemangku kepentingan yang ada di Sulawesi Utara dan sekitarnya. Sebab, ketahanan siber yang kuat tidak akan dapat tercapai tanpa adanya sinergi yang erat antarsemua pihak terkait.

“Saya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan kegiatan National Cyber Exercise ini sebagai awal dari upaya yang lebih kuat dan terstruktur dalam meningkatkan keamanan siber di wilayah kita. Mari kita tunjukkan bahwa Sulawesi Utara siap berkontribusi dalam menjaga keamanan siber nasional demi keberlanjutan dan keamanan bersama,” kuncinya.

Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi Satryo Suryantoro membuka kegiatan secara resmi. Dilanjutkan dengan memberikan cinderemata kepada Kepala Bidang Persandian.

Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 3 hari hingga tanggal 7 November 2024 ini diikuti oleh 377 orang Peserta, terdiri dari 150 orang mengikuti secara luring dan 277 orang secara daring dari 114 Instansi se-Indonesia Timur, dengan Narasumber Satrya Mahardika dari BSSN dan Alwin Melkie Sambul dari Fakultas Teknik Unsrat.

Turut hadir dalam kegiatan, Ahli Utama pada Direktorat Operasi Keamanan Siber Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi Sandirman dan stakeholder terkait lainnya. ***




HMI Serap Edukasi Penyuluhan Produk Hukum dan Sosialisasi Pilkada 2024 Dari KPU Kota Kotamobagu

POLITIK- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu, bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bolaang Mongondow Raya (BMR), mengadakan kegiatan penyuluhan produk hukum dan sosialisasi tahapan Pilkada serentak 2024, Jum,at (08/11).

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, terkait aturan-aturan serta tahapan yang akan dilalui pada pelaksanaan Pilkada serentak mendatang.

Acara ini resmi dibuka oleh Anggota Komisioner KPU Kotamobagu, Ilmi Paputungan, yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peran serta mahasiswa dan pemuda dalam menyukseskan Pilkada. Ilmi juga menekankan bahwa pemahaman yang baik terhadap produk hukum yang berlaku dalam pemilu dapat membantu mengurangi potensi pelanggaran.

Selain itu, acara ini dihadiri oleh dua narasumber yang kompeten, yaitu Sophian Abjul dan Robianto Suid. Keduanya memberikan pemaparan yang mendalam mengenai regulasi pemilu, tahapan Pilkada, serta pentingnya partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis dan berkualitas.

Dalam paparannya, Ilmi Paputungan menyatakan, “Kami berharap agar mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dan memberikan edukasi kepada masyarakat luas terkait Pilkada. Partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa, sangat penting untuk menjaga integritas pemilu.”

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta, terutama mahasiswa yang tergabung dalam HMI BMR, dapat menjadi pelopor dalam menciptakan suasana Pilkada yang kondusif serta turut berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemahaman terhadap produk hukum pemilu. (*)




Kecamatan Kotamobagu Selatan Gelar Pertemuan Kesiapan Linmas Pengamanan Pilkada.

Kotamobagu- Pemerintah Kecamatan Kotamobagu Selatan menggelar pertemuan untuk Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di pimpin oleh camat Rinra Lamaka SE serta diikuti KBO binmas polres Kotamobagu, kabid linmas POLPP kotamobagu, babinsa, sekcam, dan seluruh LINMAS se kotamobagu selatan, bertempat di Aula pertemuan kantor camat, Kamis (7/11/2034).

Hal ini di x CV ccc  c CC CC.  C  Camat Kotamobagu Selatan. Ia menjelaskan, hari ini kami melaksanakan pertemuan dengan seluruh Linmas yang berada di 9 desa/kelurahan.

“Kegiatan ini, terkait pengecekan kesiapan Linmas dalam rangka pengamanan Pilkada serentak tahun 2024,”ujarnya.

Lamaka mengatakan, tentunya keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing ini sangat penting, karena linmas sebagai garda terdepan dalm pelaksanan pilkada serentak 2024.

“Kemudian tugas linmas, termasuk bagian dari penyelengara pilkada yakni, mengamankan kotak suara di TPS hingga perhitungan suara nanti tentunya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat. Untuk itu, sebagai garda terdepan tentunya harus dengan kesiapan fisik serta kesehatan yang matang,” ungkapnya. (*)




Berikut Penjelasan Asisten II Pemkot Kotamobagu Terkait Monitoring Program Keamanan Pangan Nasional.

Kotamobagu- Pemerintah Kota Kotamobagu Kamis (7/11/2024), mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi program prioritas nasional keamanan pangan di Kota Kotamobagu, yang diprakarsai oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Manado.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Pembangunan dan Enonomi Pemkot Kotamobagu, Adnan Masinae, yang juga dihadiri Plh Kepala Balai Besar POM Manado, Agung Kurniawan, para pimpinan OPD, Camat, Lurah dan Komunitas Kader, bertempat di ruang Paloko Hotel Sutan Raja Kotamobagu.

Mengawali sambutanya Adnan Masiane menuturkan kegiatan yang dilaksanakan sangat strategis dan vital bagi keberlangsungan hidup manusia.

“Bicara pangan adalah kebutuhan primer dan sangat kursial. Jadi pangan bicara kuantitas dan kualitas, kuantitas bagaimana ketersediaan pangan secara fisik, sementara kualitas merupakan ketersediaan pangan secara kualifikasi yang memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang ada pada diri kita. Karena makanan ini akan masuk ke dalam tubuh kita, sehingga kalau ada masalah pangan yang masuk ke perut kita, maka itu akan menjadi masalah,” jelas Adnan.

Ia pun menjelaskan dari sisi kuantitas untuk menjaga pasokan apakah tersedia atau tidak, makanya banyak masalah yang kita hadapi di sisi pasokan mulai dari distribusi, keadaan cuaca atau pun berubahnya pola tanam.

“Berubahnya pola tanam, misalnya dari yang biasanya menanam tanaman pangan dan sekarang menanam nilam, hal ini perlu di evaluasi, di monitoring, dianalisa sampai dimana efeknya dan tingkat gejolak yang akan terjadi nanti,” terangnya.

Maka dari itu, menurutnya kegiatan strategis yang dilaksanakan ini sangat menentukan di 2 dan 3 tahun yang akan datang, jikalau terjadi salah dalam menganalisa, salah monitor dan salah evaluasi, maka hal itu akan berujung fatal pada kehidupan kita.

“Perlu diketahui, perang sekarang adalah perebutan pangan di dunia ini. Olehnya penting untuk diperhatikan hal kuantitas dan kualitas. Kualitas sangat penting karena di Kotamobagu sampai saat ini masih memiliki anak dengan kualifikasi stunting 178 orang.Sumber utama keadaan ini adalah pangan, kesalahan nutrisi,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya monitoring dan keterlibatan peserta yang hadir turut bertanggungjawab jika terjadi masalah pangan terutama di bidang kesehatannya.

“Bapak ibu jangan segan – segan memonitor dan melaporkan jika ada hal yang mencurigakan, misalnya adanya makanan kadaluarsa yang dijual, disekitar kita banyak sekali, makanan berpengawet juga banyak. Saya menghimbau kepada UMKM, tolong jaga betul – betul makanannya, jangan mencari keuntungan dengan memasukkan barang – barang yang berbahaya dan tidak memenuhi standar kualifikasi kesehatan,” tegasnya. (*)