Rapat dengar pendapat antara dekan Fak. Hukum Unsrat dan DPRD Sulut. 

Manado, detiKawanua.com – Dekan Fakultas Hukum, Dr. Flora P. Kalalo yang mengatakan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado direspon positif Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Wenny Lumentut. 

“Bawa bukti bukti, kita akan teruskan ke penegak hukum. Jangan cuma bicara, nanti DPRD yang disalahkan,” ujar Wenny Lumentut saat rapat dengar pendapat, Kamis (02/08) antara Universitas Sam Ratulangi Manado dengan DPRD Sulut terkait peristiwa “Ospek Mesum” yang terjadi di Fakultas Hukum Unsrat.

Dengan tegas Ketua DPD partai Gerindra Sulut ini mengatakan, DPRD Sulut sangat mendukung program Pemerintah RI tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Perlu diingat, DPRD bukan Lembaga penegak hukum. Kami ini Wakil rakyat yang dipilih rakyat untuk menyuarakan semua permasalahan yang dihadapi rakyat. Kalau hanya bicara tanpa disertai bukti-bukti, bisa berujung fitnah,” jelas Lumentut.

Lumentut mengatakan, jika penyampaian Dekan Fakultas Hukum disertai dengan bukti hukum, Ia bersedia membawa langsung bukti-bukti ke penegak hukum.

 “Kami disini dari berbagai latar belakang, dari berbagai partai politik dan dari berbagai macam kepentingan politik. Jika yang disampaikan Dekan FH disertai bukti, berikan ke kami dan Saya bersedia membawa langsung ke penegak hukum. Itu saja,” kunci Lumentut. (*/Enda) 

Boltim, detiKawanua.com –  Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar SH menerima mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Manado (Unima) periode II tahun 2018, Kamis (02/08/2018), sebanyak 92 orang mahasiswa yang akan mulai melaksanakan KKN selama 21 hari ke depan nanti. 

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan, peran Unima dalam meningkatkam kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Boltim, kurun waktu 10 tahun terakhir sangat besar. Bupati juga meminta, mahasiswa KKN dapat melakukan akselerasi agar selama 21 hari pelaksanaan KKN membawa manfaat dan dampak yang positif.

“Sebagai mahasiswa, kalian harus melalukan yang terbaik. Belajarlah melihat keadaan di desa dan lakukan dialog dengan masyarakat,” ucap Bupati.

Ada sembilan desa, kata Bupati, yang akan ditunjuk sebagai tempat mahasiswa melaksanakan KKN. Untuk itu, Saya meminta para Kepala Desa (Sangadi-red) dapat memfasilitasi program kerja yang akan dilaksanakan mahasiswa.

“Boltim berbeda dengan daerah lain. Saya tidak setuju anak-anak disuruh cari uang untuk melaksanakan progran kerja yang mereka rencanakan,” tegas Bupati.

Untuk program kerja mahasiswa KKN, lanjut Bupati, bisa disesuaikan dengan program kerja yang telah direncanakan pemerintah desa.

“Kerjakan saja sesuai program, seandainya tidak terprogram apa yang akan dilakukan mahasiswa dan itu bermanfaat untuk desa bisa dilakukan pergeseran. Saya harapkan mahasiswa datang untuk KKN membangun desa tidak pontang-panting cari dana,” ujar Eyang, sapaan akrab Bupati Boltim.

(Fidh)

Tahuna, detiakawanua.com – Permasalahan pembayaran tunjangan bagi Majelis Tua-tua Kampung (MTK) kampung Kalama Kecamatan Tatoareng akhirnya berujung kerana hukum. Betapa tidak, tunjangan MTK selama satu tahun belum juga direalisasikan.

Ketua MTK Kalama, Soban Sony Meung kepada sejumlah wartawan membenarkan permasalahan tunjangan MTK yang berlanjut ke Polres Sangihe. Dikatakannya, mestinya tunjangan MTK kampung Kalama telah dibayarkan oleh Pjs Kapitalaung karena telah di fasilitasi oleh pihak kepolisian Polres Sangihe.

“Jadi berdasarkan SK kami menuntut apa yang menjadi hak kami para MTK kampung Kalama, karena sudah satu tahun kami tidak menerimanya termasuk didalamnya tunjangan.

Menyikapi hal ini Koordinator Umum LSM FPR Indonesia, Johanis Missah mengatakan, pihaknya sudah melakukan tatap muka dengan pimpinan daerah soal masalah ini.

“Dimana saat itu pimpinan daerah mengatakan dengan tegas tidak ada pergantian terhadap MTK kampung Kalama dan waktu itu  juga hadir dalam ucapan sukur di Kalama dan di sampaikan juga di hadapan masyarakat bahwa tidak ada pergantian. Tapi kenyataannya sampai saat ini dan saat masalah ini dilaporkan ke aparat hukum Polres Sangihe tunjangan MTK juga tidak dibayarkan,” tegas Missah.

Lanjut dikatakannya, kalaupun ada pemecatan terhadap ketua, sekertaris dan anggota MTK kalama harus melalui prosedur yang ada dan bisa menunjukan surat pemberhentian MTK.

“Saya ingin dimana SK pemecatan dan SK pengangkatan dari perangkat kampung. Sebab, mestinya pemecatan ini harus melalui prosedur dan mekanisme yang ada, dan tentunya juga harus ada koordinasi Camat dan rekomendasi Camat. Tapi kalau tidak ada, saya anggap itu cacat hukum. Apalagi saya sudah datang ke sejumlah SKPD terkait dan mereka

mengatakan tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi,” jelasnya.

Disentil soal rekomendasi yang ditandatangi Sekda soal penangguhan pembayaran gaji MTK, Missah menyatakan mungkin itu surat cinta, karena tidak ada dasar hukumnya.

“Karena saya fikir ini penangguhan, saya berfikir penangguhan penahanan tapi ternyata penangguhan hak- hak dari pada masyarakat MMT ini. Dan Saya anggap ini sudah melanggar hak asasi manusia, karena bersifat hanya surat biasa aja, dan ini seakan- akan menghalangi apalagi Pjs Kapatalaung dalam proses hukum dan saya anggap pembohong

karena menggunakan “Tangan”” Sekda untuk membuat rrekomendas menangguhan pembayaran,” tukasnya.

Sementara Pjs Kampung Kalama, Anice Lahope tak menapik soal adanya penangguhan pembayaran gaji MTK.

“Karena ada penagguhan atas perintah Bupati dan SeSekdasehingga saya mempending pembayarannya, yang sebenarnya sudah akan saya bayarkan tapi lantaran petunjuk pimpinan jadi saya batalkan pembayarannya.

Bupati Sangihe, Jabes Esar Gaghana dikonfirmasi menjelaskan, penundaan pembayaran tunjagan MTK kampung kalama masih berproses. Sebab kata Bupati, masalah pembayaran tunjagan MTK merupakan urusan pemerintah sehingga dirinya memerintahkan inspektorat dan Asisten Setda uuntu menindak lanjuti permsalahan yang mengakibatkan penundaan pembayara perpanjangan ini.

 “Jadi ini masih urusan pemerintah sehingga saya tidak setuju kalau ini dibayar di depan aparat hukum, yang kedua saya sudah perintahkan inspektorat apa masalahnya jangan ada persepsi yang keliru. AApalag pengangkatan MTK itu juga tidak sesuai prosedur perundang- undanga, dimana tidak ada pemilihan, serta pelantikan sehingga perlu diluruskan dalam permasalahan ini,” tepis Bupati. (js)

Minahasa, detiKawanua.com – Penyakit Campak dan Rubella mempunyai potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) atau mewabah kepada anak – anak. Untuk itu perlu ada perhatian yang serius dari semua pemangku kepentingan. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Gubernur Sulut Steven O. E Kandouw yang didampingi Wakil Ketua TP PKK dr Kartika Devi Kandouw-Tanos saat membuka kegiatan Pencanangan Imunisasi Campak dan Rubella (MR), di SMP Negeri I Tondano, Minahasa, Rabu (01/08).

Menurutnya, sekarang ini harus diciptakan generasi yang sehat, kuat, cerdas dengan prasyarat antara lain kebal terhadap segala macam penyakit. 

“Target nasional bebas 8 penyakit kita baru bebas 3 penyakit, seiring berjalan waktu pak presiden  jokowi tambah lagi program yaitu imunisasi untuk campak dan rubella secara masif dan terstruktur, dari sabang sampai merauke karena penyakit ini berbahaya mengakibatkan kematian dan paling parah bisa menghasilkan generasi yang cacat,” kata Wagub.

Untuk itu Wagub berharap dengan adanya program imunisasi maka anak – anak sulut sebagai generasi penerus harus sehat dan menjadi tanggungjawab jawab bersama.

“Artinya, permasalahan ini tidak boleh terjadi dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencegahnya,” katanya. Sembari mengingatkan kembali kepada seluruh orang tua bahwa imunisasi tidak ada efek samping.

Kandouw juga mengatakan sebagaimana program bapak gubernur bahwa sulawesi utara harus sehat.

“Seluruh warga sulut harus sehat. Jaminan kesehatan harus dicover seluruh warga sulut. Saat ini BPJS baru mengcover 70 persen, dan daerah yang sudah 100 persen baru empat daerah. Jika Tuhan berkenan 2020 semua sudah tercover,”tutupnya.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jefry Korengkeng, Pejabat Eselon 2 Pemprov Sulut dan Pejabat Eselon II Lingkup Kabupaten Minahasa serta unsur Forkopimda.

(IsJo)

Manado, detiKawanua.com – Gubernur Sulut, Olly Dondokambey menerima langsung tim kerja dari Balai Sungai Wilayah Sulawesi 1 Kementerian PU dan Perumahan Rakyat di Ruang Rapat WOC Kantor Gubernur pada Rabu (01/08) siang tadi guna memaparkan kondisi dan penataan Waruga (makam tua) serta pembangunan bendungan Kuwil yang terletak di Kawangkoan Minahasa Utara (Minut) yang diluar dalam pemaparan tim tersebut terungkap banyak keuntungan dan manfaat bagi masyarakat dan daerah nantinya.

Adapun disela-sela pertemuan rapat tersebut, terjadi tanya jawab antara gubernur dan tim kerja tentang seputar pengerjaan hingga kekuatan beban tampung air dari bendungan tersebut sehingga bisa menjadi satu faktor pengurangan resiko banjir di daerah Minahasa Utara dan Manado nantinya. Begitupun halnya dengan Waruga yang merupakan peninggalan situs sejarah adat budaya Minahasa pun nantinya penataan lokasinya bakal menjadi objek wisatawan dan pusat informasi ilmu sejarah untuk pendidikan baik dari Sulut maupun luar daerah.

“Kedua-duanya sangat penting dan bermanfaat sehingga harus berjalan seiring baik penaataan Waruga dan pembangunan bendungannya. Lokasi Waruga didalam area bendungan Kuwil-Kawangkoan yang terletak dekat dengan fasilitas umum jadi nanti akan dibangun fasilitas lengkap sebagai objek wisata,” terang Gubernur yang saat itu didampingi Wakil Gubernur,  Steven Kandouw. 

Sementara itu melalui Satker Bendungan Balai Sungai Sulawesi 1, Novi Ikat mengatakan, penataannya sudah disiapkan sejak setahun yang lalu dan antara bendungan dan situs Waruga berada disatu lokasi,” terangnya kepada wartawan. 

Seperti dalam tayangan layar lebar video 3 dimensi menampilkan secara detail wujud lokasi bendungan dan Waruga yang pada nantinya sesuai plannya digunakan pada tahun 2020 mendatang. Dan hingga saat ini, untuk tahapan pengerjaannya masih terfokus pada pembuatan terowongan pengalih sungai. 

Hadir pula pada rapat pertemuan tersebut diantaranya Kepala Dinas Budaya Sulut, Fery Sangian, Kepala Dinas PU, Steve Kepel, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, JE Kenap, KasatPol PP, Steven Liow, Staf Ahli Christian Talumepa beserta jajaran Humas Setdaprov Sulut. 

(IsJo)

Tahuna, detiKawanua.com – Wakil Bupati Helmud Hontong melantik 2 Pejabat Kapitalaung dan 3 MTK, Selasa (31/7), bertempat di Ruang Serbaguna Kantor Bupati.

Sulviane Bawekes, sebagai Pejabat Kapitalaung Kampung Binebas Kecamatan Tabukan Selatan, Spence Pulumbara sebagai Pejabat Kapitalaung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah, dan tiga orang lainnya Defton Papukoena, MTK Kampung Binebas, Rita Tatuhas, MTK Kampung Malamenggu, dan Hendrik Letunggamu, MTK Kampung Pananaru Kecamatan Tamako.

“Kapitalaung hendaknya membangun komunikasi yang baik dengan perangkat-perangat kampung agar tercipta kondisi yang harmonis. Selain itu Kapitalaung harus membangun etos kerja yang harmonis dengan perangkat kampung. Demikian juga Majelis Tua-Tua Kampung (MTK). Semua harus berjalan selaras, agar pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud berdasarkan visi-misi Kabupaten Kepulauan Sangihe,” kata Hontong dalam sambutannya.

Hontong  juga mengimbau bahwa pemberian diri untuk membangunan daerah tetaplah diperkuat, “saya berharap, jangan berhenti mendedikasikan segala kemampuan serta potensi untuk mewujudkan kesejateraan masyarakat. Nanti sesudah ini, silahkan segera berkonsultasi dengan Kepala BPM terkait dengan pencairan Dana Desa Tahap II. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan di desa-desa dapat secepatnya terealisasi,” tutup Hontong. (js)

Boltim, detiKawanua.com – Pansus I DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). 8 anggota Pansus DPRD yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bolmut, Abdul Eba Nani diterima Bupati Sehan Salim Landjar SH diruang kerjanya, Rabu (01/08/2018).

Sekretaris DPRD Kabupaten Bolmut Abdul Haris Bangko mengungkapkan, maksud kedatangan rombongan Pansus DPRD Bolmut guna melaksanakan studi komparasi tentang, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala desa (Sangadi-red).

“Kabupaten Bolmut sedang melakukan pembahasan tentang, Ranperda tata cara pemilihan Sangadi dan perangkat desa serta BPD. Jadi, untuk penyempurnaan sebelum Ranperda ditetapkan maka, kami lakukan studi komparasi ke daerah-daerah yang sudah menerapkan Perda itu,” tutur Abdul.

Dia juga menuturkan, Kabupaten Boltim dijadikan tujuan karena dinilai sebagai salah-satu daerah yang berhasil, dan maksimal dalam pelaksanaan Perda pemilihan Sangadi, perangkat desa dan BPD.

“Boltim salah-satu yang menjadi daerah,1 tujuan pembanding penyusunan Ranperda. Sebab di Boltim, Perda itu sudah diberlakukan, sehingga kita berharap Perda yang sebentar dihasilkan memang berkualitas karena sudah dilakukan studi banding,” katanya dengan jelas.

(Fidh)

Bupati Landjar saat membuka pelatihan.

Boltim, detiKawanua.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur Sehan Salim Landjar SH membuka kegiatan pelatihan keterampilan berusaha bagi 750 keluarga miskin pembangunan rumah baru dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), di Sanggar Kegiatan Belajar Tutuyan, Desa Togid, (01/08/2018).

Bupati mengatakan, di tahun 2018 Pemda Boltim telah mengalokasikan anggaran yang begitu besar dalam APBD untuk pembangunan RS RTLH dengan target untuk menuntaskan kebutuhan rakyat terhadap rumah.

“Target pemerintah daerah tahun 2019 seluruh rakyat Boltim sudah tinggal dirumah sendiri, ditanah sendiri, di negeri sendiri,” kata Bupati.

Ada sejumlah kategori penerima pembangunan rumah baru/ RS RTLH, kata Bupati, dimana masyarakat yang tidak memiliki tanah pun akan diberikan tanah gratis untuk dibangunkan rumah.

“Ada tiga kategori penerima pembangunan rumah baru/RS RTLH yaitu, rakyat yang punya tanah dan punya rumah tapi tidak layak maka itu dipugar/rehabilitasi. Ada yang punya tanah tapi belum memiliki rumah maka dibangun rumahnya, ada yg tidak punya tanah dan tidak punya rumah maka diberikan pekarangan 12 x 8 m2 secara gratis dan dibangunkan rumah,” jelasnya.

Bupati juga mengungkapkan, total rumah rakyat yang akan dibangun di Boltim pada tahun 2018 selain 750 RS RTLH, juga terdapat 300 unit rumah dari sharing dengan Kementerian PUPR dan 50 unit rumah nelayan di desa Motongkad bantuan dari Kementerian Kelautan dengan pagu Rp 100 juta/unit.

“Dalam KUA PPAS Tahun 2019 juga telah direncanakan, pembangunan 900 unit rumah. Hanya Boltim yang berani intervensi rumah penduduk sebanyak itu,” papar Bupati.

Sementara, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Boltim, Rudi Malah menambahkan bahwa total anggaran untuk pembangunan RS RTLH tahun 2018 senilai Rp 13.125.000.000.

“Itu untuk pembangunan 750 unit RS RTLH. Harga per unitnya sebesar Rp 17.500.000,” terang Rudi.

(Fidh)