Dinsos Sangihe Bakal Salurkan Bantuan Di Kepulauan

Tahuna, detikawanua.com –  Pulau terluar dan perbatasan antar Negara di Kabupaten Sangihe mulai tersentuh, pasalnya melalui Dinas Sosial (Dinsos) telah  bekerja sama dengan Kementrian (Kemensos) akan menyalurkan bantuan bagi masyarakat miskin di dua Kecamatan, Kecamatan Nusa Tabukan dan Kecamatan Tatoareng.
 Kepala Dinsos Sangihe Tadjudin Sainkadir ditemui sejumlah wartawan, Rabu (12/9/2018), mengatakan Kemensos telah melakukan kegiatan Diskusi Terpadu Pengelolaan usaha ekonomi produktif di pesisir pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan penghasilan bagi keluarga miskin, yang akan memberikan bantuan kubus bagi masyarakat yang ada di dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Nustab dan Kecamatan Tatoareng.
“Sedangkan untuk sasaran dari program ini ada beberapa Desa yang ada di dua Kecamatan tersebut, yang akan diberikan berupa bantuan stimulan usaha yang telah beberapa kali dilakukan verifikasi dan validasi baik oleh Dinsos Kabupaten, Provinsi dan terakhir Kementrian yang sumber dana dari APBD yang di khususkan bagi 400 KK di Kecamatan Nustab dan Tatoareng,” ujarnya.
Menurutnya, usaha yang akan disalurkan ini tergantung dari potensi yang ada ditiap wilayahnya masing-masing, kemungkinan usaha tersebut usaha produktif perikanan.
Untuk usahanya itu sendiri tergantung dari potensi lokal yang ada, yang dominan di daerah pesisir palingan usaha produktif perikanan, dikarenakan salama ini setelah dilakukan verifikasi usaha produktif perikananlah yang sering ditemui.
Di jelaskannya lagi, usaha ini jikalau dilakukan secara sendiri-sendiri akan mengeluarkan biaya tinggi, untuk itu kami sarankan ini akan dilakukan secara berkelompok, nantinya sebanyak 40 kelompok yang terdiri dari 10 orang perkelompok.
“Ini dilakukan untuk membina dan mendidik para masyarakat miskin tersebut, supaya akan meningkatan usaha gotong royong,” jelas sainkadir.
“Tentunya dengan terlaksana program ini, kami berharap akan mengurangi angka kemiskinan bagi masyarakat, bukannya meningkatkan kemiskinan,” ungkapnya sambil menambahkan, bahawa program yang telah dilaksanakan ini ada beberapa dinas yang terkait seperti Bapelitbang yang mana memberikan data-data kemiskinan.(js)



Tertibkan APK, Bawaslu: Jang Kore Manado

Bawaslu Manado saat menertibkan APK, Kamis (13/09/2018).

Manado, detiKawanua.com – Bawaslu Manado dan jajarannya melakukan penertiban APK yang masih terpasang dan  bersebaran di Kota Manado, Kamis (13/09/2018).
“Sedikitnya sejak pagi tadi hingga siang ini, ada 50 titik temuan APK yang dipajang oleh peserta Pemilu, secara keseluruhan telah kami tertibkan,” terang M Taufik Bilfaqih selaku Koordiv Pengawasan, Humas dan Huba Bawaslu Manado.
Dirinya menjelaskan, Bawaslu Manado dan jajarannya telah sejak awal memberikan imbauan untuk melakukan penertiban APK. Namun, tercatat, hingga hari ini masih banyak yang bersebaran. Jadi kami tertibkan.
“Permohonan maaf kami kepada Bakal Calon dan Parpol (Peserta Pemilu 2019). Kami bersyukur, baik pihak peserta pemilu dan masyarakat sekitar, semua kooperatif dan mendukung. Salut!!!” jelas Taufik.

Kami juga menyanpaikan terima kasih kepada Satpol PP Manado, Panwascam dan Panwaslur se Kota Manado, serta kawan-kawan Media.
“Spesial kepada Ketua Bawaslu Manado, Marwan Kawinda yang memimpin rombongan untuk penertiban dan Pimpinan Heard Runtuwene yang mewakili Bawaslu Manado untuk rapat bersama dengan KPU Manado,” tuturnya.
“Marijo, tong adil selama tahapan pemilu 2019 ini. Baku-baku bae, Baku-baku sayang. Tong kase tunjung pa dunia, Jang Kore Manado,” pungkasnya. ***
(Indra)



Umumkan 5 Calon Lulus Berkas, Pansel: 20 Oktober Terpilih Sekda Definitif

Manado, detiKawanua.com – Panitia Seleksi Jabatan Sekretaris Daerah Kota Manado mengumumkan 5 nama calon Sekda Manado yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berkas.
“Kelima nama tersebut, masing-masing Piter KB Assa, Michler Lakat, Xaverius Runtuwene, Philips Sondakh, dan Femmy Pangkerego. Kelimanya akan mengikuti assesment pada esok hari, di Kantor BKN Regional Sulut,” ujar Arnold Kewas selaku anggota Pansel Sekda Manado, Rabu (12/09/2018).
Lanjut dijelaskannya, bahwa dari total 6 calon yang mendaftar, 5 dari Pemerintah Kota Manado dan 1 dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Setelah ditetapkan tanggal tahapan pendaftaran pengumuman seleksi dibuka tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 6 September, kemudian dilakukan seleksi administrasi bakal calon. 
“Sementara 1 calon yang gugur seleksi administrasi ialah Kepala Inspektorat Manado Hans Tinangon. Pak Hans Tinangon tidak lulus administrasi berkas karena yang bersangkutan tidak melengkapi beberapa persyaratan administrasi yang diminta sampai waktu yang ditentukan,” jelasnya kepada awak media di Meeting Room Bapelitbang Kota Manado.
“Kalau tidak ada aral melintang, tanggal 20 Oktober 2018 sudah ada Sekda Manado definitif,” pungkasnya.
Untuk diketahui Pansel Jabatan Sekda Kota Manado terdiri dari 7 orang, yakni Prof Dr  Treesje K Londa MSi selaku Ketua merangkap anggota, Femmy J Suluh MSi selaku sekretaris merangkap anggota, dan anggota: Drs Arnold AA Kewas, Dr Hendry Runtuwene STh MSi, Dr Ferry Daud Liando SIP MSi, Dr Tommy Sumakul SH MH, serta Roy E.G Lengkong STh.
(Indra)



Boltim Tetapkan Tiga Ranperda Inisiatif

Nampak Wabup Boltim pada  penetapan tiga Ranperda Inisiatif.
Boltim, detiKawanua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolang Mongondow Timur (Boltim) pada  Rabu (12/09), menetapkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif tentang ijin pemanfaatan ruang, penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan serta pembudidaya ikan.
Sidang paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Boltim Marsaoleh Mamonto serta dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup)  Boltim Drs Rusdi Gumalangit, para asisten dan seluruh jajaran eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Boltim.
Ketua DPRD mengatakan, Ranperda ini merupakan inisiatif DPRD berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat Boltim saat ini.

Sementara itu, Wabup dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada DPRD atas upaya pembahasan hingga penetapan Ranperda dimaksud.

“Sesuai fungsinya, DPRD mempunyai wewenang untuk membahas, mengkaji serta menulis rancangan peraturan daerah hingga menghasilkan peraturan daerah yang mengandung nilai-nilai strategis,” kata Wabup.

Lanjutnya, Perda tersebut nantinya digunakan sebagai landasan yuridis formal bagi Pemerintah daerah, yang menjalankan roda pemerintahan hingga tercipta lnya Clean and Good Governance.

“Untuk itu Saya atas nama Pemerintah daerah dan masyarakat, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD, atas kinerja dan kerjasama yang baik dalam penetapan Ranperda ini. Selain itu, dihimbau kepada seluruh pimpinan satuan kerja yang memiliki keterkaitan dengan tiga Ranperda ini, agar segera mensosialisasikan Perda tersebut,” ujar,Wabup mengakhiri sambutannya.

(Fidh)



Ruland Sandag : Peruntukan Dandes Jangan Hanya di Pembangunan Fisik

Ruland Sandag : Ketua KNPI Mitra
Mitra,
detiKawanua.com – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Minahasa Tenggara  (Mitra) Ruland Sandag, mengharapkan
peruntukan Dana Desa yang dikelola Pemerintah desa bisa tepat sasaran sebagaimana diamanatan dalam peraturan perundang – undangan..
“ saya harap
pemerintah jeli memanfaatkan dana desa sehingga tepat sasaran, pembangunan infrastrukur desa memang penting, tapi yang terpenting juga harus menjadi prioritas adalah pembangunan sumber daya manusia atau lebih tepatnya peningkatan kesejahteraan rakyat lewat program – program pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ungkap Ketua KNPI Mitra, (12/9/2018).

Lebih lanjut
dikatakan sandag yang juga  ketua
Jurnalis Minahasa Tenggara, selama ini sangat sedikit terdengar adanya
pengelolaan dana desa yang secara langsung menyentuh masalah peningkatan perekonomian lewat program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. salah satu contoh pengembangan Badan usaha Milik Desa yang sesungguhnya sangat jelas asas dan manfaatnya bagi rakyat ..
“ dana desa juga
bisa untuk pengajuan modal usaha bagi UKM yang ada serta adanya pengadaan alat
produksi, itu tentu bisa di lirik pemerintah desa demi kemajuan desa setempat,pertanyaannya jika infrastrukur terus menjadi fokus, bagaimana dengan perekonomian rakyat, ”
ucapnya.

Sandag juga
meminta bagi masyarakat agar mengawal  penggunaan dana desa dengan terlibat langsung
dalam kegiatan kegiatan baik saat penyusunan maupun penyerapan yang ada.
“ kalau mau
mendapat bantuan untuk modal usaha tentunya masyarakat harus mengawal dari
proses Penyusunan RKP sehingga usulan yang diberikan bisa masuk dalam RKP Desa,”
tutup sandag. (Indri Rambi).
                                                                                                                                                                         




Pelantikan Bupati Walikota Terpilih di Sulut Bisa Dua Kali, Ini Jadwalnya Kata Gubernur

Manado, detiKawanua.com – Memastikan tanggal pelantikan Bupati Walikota terpilih di 6 kabupaten kota hasil Pilkada Serentak 2018 lalu di Provinsi Sulawesi Utara, melalui Gubernur, Olly Dondokambey mengungkapkan bahwa pekembangan radiogram (Surat/Naskah/Berkas bersifat rahasia dari Mendagri) terakhir yang diterimanya itu mengikuti diserahkan kepada gubernur pada bulan September ini namun, melihat paling terakhir masa tugas.

“Seperti Kota Kotamobagu kan terakhir (masa tugas Walikota) tanggal 25 September berarti diperkirakan tanggal 27 nya (pelantikan). Tapi kalau ada radiogram baru dalam bulan September berkali-kali dilantik, saya akan melantik,” terang Gubernur, Senin (10/09) tadi malam.

Lanjutnya menjelaskan terkait dengan dibolehkan berkali-kali melantik tersebut menurutnya bagi siapa yang SK-nya sudah selesai maka akan langsung dilantik (Di Provinsi)

“Diserahkan kepada gubernur untuk melantik tapi ada komanya (tanda petik) itu, mengambil yang paling terakhir masa jabatan habis. Berarti yang paling akhir Kota Kotamobagu kan tanggal 25, berarti bisa kita lantik tanggal 27 bersama-sama tapi, kalau ada radiogram baru berkali-kali boleh melantik karena sudah ada SK misalnya Minahasa dan Sitaro sudah selesai kalau diizinkan kita lantik lebih dulu. Jadi ada dua kali pelantikan, kira-kira begitu,” jelas Gubernur.

Diketahui enam daerah Kabupaten Kota di Sulut yang telah melaksanakan Pilkada Serentak 2018 yakni, Kabupaten Minahasa, Minahasa Tenggara, Talaud, Sitaro, Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dan Kota Kotamobagu.

(IsJo)




Gubernur Olly Pastikan Tim Saber Pungli Tindaki Calo Capil, Mokoagow: KTP AKTA Itu Gratis

Manado, detiKawanua.com – Himbauan tegas dari Gubernur Sulut, Olly Dondokambey akan hal tindakan pungutan liar (Pungli) di lingkup SKPD Pemprov Sulut terkait dengan dugaan calo dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) hingga AKTA lahir dan lain-lain yang berurusan dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) yang kini dibawahi Departemen Dalam Negeri (Depdagri), oleh gubernur akan mengandalkan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang nantinya masuk keranah tersebut.

“Kita juga akan dorong Saber Pungli segera masuk melakukan pembersihan akan hal-hal seperti itu. Kami juga di Provinsi (Pemprov) ada Badan Capil yang akan melakukan monitoring langsung ke lapangan dan memberikan himbauan ke Capil Kabupaten Kota,” tegasnya, Senin (10/09) tadi malam di Kantor Gubernur.

Sementara itu, Kepala Badan Dukcapil Provinsi Sulut, Bahagia Mokoagow tidak membenarkan akan adanya hal-hal seperti itu (Pungli) dan tentunya jika kedapatan pasti akan ada sanksi.

“Pengurusan KTP dan AKTA itu gratis, tidak ada pungutan sama sekali dan itu sudah aturan dari pemerintah pusat,” terang Mokoagow.

(IsJo)




Pasar Tradisional Di Kampung Laine Bakal Di Bangun

Tahuna, detikawanua.com – Rapat persiapan pembangunan pasar tradisional di Kampung Laine Kecamatan Manganitu Selatan terus dimantapkan, rapat tersebut dilaksanakan diruang serbaguna Pemkab Sangihe, Senin (10/9).
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sangihe Ir Felix Gaghaube menjelaskan rencana pembagunan pasar ini dengan tujuan menunjang sektor perekonomian dan perdagangan pemerintah daerah serta masyarakat untuk itu direncanakan akan membangun pasar tradisional di Kampung Laine Kecamatan Manganitu Selatan Tahun 2018.
“Kami terus melakukan persiapan pekan lalu telah dilakukan survei  lokasi serta berkoordinasi dengan Pemerinta Kecamatan maupun Pemerinta Kampung Laine guna pembebasan lahan untuk dibangun pasar tradisional,” ujarnya.
Dikatakanya, sedangkan untuk angarannya tergantung luas lahan yang disiapkan pemerintah kampung dan bagunan pasar tersebut sesuai tipe.
“Kalau untuk tipe D angarannya bisa mencapai Rp 6 milyar,  bila di bawah dari tipe D maka anggarannya dialokasikan dengan (DAK). Jika sudah ada kepastikan luas lahannya serta tipe akan diserahkan kepada Kementrian Perdagangan Republik Indonesia,” kunci Gagaube (js)



Politik Uang; Eksplorasi terhadap Konstruksi Pikiran “Ada Doi, Ada Suara”

Penulis: Abdul Muis dg Pawero
Forum Dosen Muda (FDM) IAIN Manado

detiKawanua.com – Hal menarik yang dapat dipelajari dari penyerbuan Hernan Cortes, penakluk asal Spanyol,  yang menyerbu Meksiko pada 1519 M, adalah Minat mereka yang besar terhadap Emas. Bangsa Aztek, demikian suku yang menghuni Meksiko pada waktu itu, merupakan bangsa yang kaya akan emas. Mereka dengan segera menyadari bahwa orang-orang asing itu (bangsa Spanyol), menaruh minat yang luar biasa terhadap logam kuning tertentu.

Namun penduduk Pribumi Aztek tidak asing lagi dengan emas—logam cantik yang mudah digarap sehingga mereka menggunakannya untuk perhiasan dan membuat patung. Dan terkadang, mereka menggunakan debu emas sebagai alat pertukaran. Namun, ketika orang Aztek umumnya ingin membeli sesuatu, mereka membayar dengan biji kakao (di Sulawesi Utara namanya Biji Coklat). Oleh karena itu, obsesi orang-orang Spanyol terhadap emas, sukar mereka pahami; Apa pentingnya logam-kuning  yang tidak bisa dimakan?
Ketika penduduk pribumi bertanya kepada Cortez mengapa orang-orang Spanyol berhasrat terhadap emas, Sang kapten menjawab “Karena aku dan teman-temanku memiliki penyakit hati yang hanya dapat disembuhkan dengan emas”. (Andrew M. Watson, Back to Gold).

Hal tersebut sepertinya terjadi dalam sejarah peperangan di seluruh dunia, termasuk di Nusantara. Pembantaian Massal orang-orang Eropa terhadap orang Indian, hingga Ekspansi Portugis di Nusantara, diantaranya untuk mencuri “Logam Kuning” yang tak bisa dimakan (Emas). Obsesi Manusia terhadap emas tersebut, kemudian berevolusi menjadi “obsesi manusia terhadap uang” setidaknya sejak dimulainya revolusi Industri.

Namun, masyarakat petani Nusantara, misalnya petani Bolaang Mongondow abad ke-15, tidak punya (atau tidak menggunakan) uang. Setiap kelompok masyarakat yang dipimpin Bogani, pergi berburu sapi hutan, ayam hutan, mengolah sagu, bertani dan membuat segala sesuatu yang mereka butuhkan. Mereka membuat rumah panggung komalig, hingga gerobak (roda) yang ditarik oleh dua ekor sapi untuk mengangkut kebutuhan pokok. Selanjutnya, anggota-anggota masyarakat tersebut berspesialisasi melakukan tugas-tugas tertentu, namun mereka berbagi barang dan jasa melalui ekonomi tolong-menolong (Momosad). Dalam kelompok masyarakat itu, ada ahli pengobatan, ahli membangun komalig ahli menjinakkan hewan liar, dan lain-lain. Masyarakat Bolaang-Mongondow dengan tradisi momosad pada waktu itu mampu mendiri secara ekonomi.

Ekonomi tolong-menolong itu kemudian mulai sirna dengan kemunculan “uang” yang diiringi dengan pembangunan kota. Hal ini memang wajar dan masuk akal, karena walaupun uang adalah produk imajinasi manusia, uang memungkinkan orang-orang membandingkan secara cepat dan mudah untuk bertukar satu hal dengan yang lain. Itulah mengapa Anda lebih menyukai transaksi jual-beli menggunakan uang ketimbang Anda melakukan barter. (Anda tentu memilih, lebih baik membawa uang ke pasar ketimbang Anda memikul beberapa tandan buah pisang untuk ditukar dengan ikan).

Sistem komersial Inilah yang kemudian menyebabkan konstruk berfikir manusia perlahan-lahan ber-evolusi. Dulunya manusia menjalani kehidupan berbasis tolong-menolong (misalnya tradisi momosad di Bolmong), sekarang manusia menjalani kehidupan berbasis “mencari uang”.

Uang adalah penakluk terbesar sepanjang sejarah. Penakluk yang memiliki kemampuan beradaptasi ekstrem, sehingga mampu mengubah orang-orang menjadi pengikut setia.

 Kelompok-kelompok anti nasionalisme, anti pahlawan nasional, tentu saja tetap doyan dengan rupiah bergambar pahlawan nasional.

Hari ini, uang-lah yang merupakan medium pertukaran yang memungkinkan orang mengubah segala sesuatu menjadi segala sesuatu yang lain. Tanah subur dapat diubah menjadi tangis manusia ketika para penguasa korup menukar tanah masyarakat dengan uang untuk membayar orang-orang yang mendukung kekuasaannya agar tetap bertahan.

 Kemiskinan di ubah menjadi keadilan ketika seorang konglomerat korup membayar masyarakat miskin dan pengacara agar memilihnya duduk di kursi DPR. Bahkan, korupsi dapat diubah menjadi keselamatan, seperti yang dilakukan para koruptor yang lantas menggunakan uang hasil korupsi untuk menyumbang kegiatan-kegiatan amal.

Dengan kata lain, uang bukanlah kenyataan material—uang adalah produk psikologis. Uang bekerja dengan mengubah pikiran menjadi ketidak-sadaran.

Lebih parah lagi, sebagaimana yang sering kita lihat, uang membuat dal politik jatuh kelas. Dapat kita lihat bukti, bahwa masyarakat Indonesia (sebagian) akan memilih calon legislatif yang mampu membayar suara rakyat dengan harga tertinggi.  Dengan kata lain, uang membuat politik menjadi ruang bagi “siklus” kekuasaan yang dehuman.

Mereka yang kemudian jadi korban uang ini; jual-beli suara, kuropsi, kolusi dan nepotisme, lalu menjadi kehilangan kepekaan kepada nilai-nilai luhur, seperti kebenaran, kebaikan, keindahan(estetik) dan kesucian. Kepekaan kemudian muncul dengan hanya menghargai nilai-nilai dasar, seperti materi (pemilikan kekayaan), hedonisme (kenikmatan jasmani) dan gengsi (prestise).

Saya kira, penjelasan-penjelasan tersebut di atas adalah penjelasan yang paling masuk akal terkait konstruk berfikir “Ada doi, Ada Suara”.

(Manado, 10 September 2018)




Malam Tadi 65 Sekertaris, Kabag, Kabid dan Kasub di Pemprov Sulut Bergeser

Manado, detiKawanua.com – Hal ini (rotasi jabatan) sebagai langkah dalam kemajuan organisasi pemerintahan fan secara penataan proses memaksimalkan kinerja di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Demikian awal sambutan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey saat mengambil sumpah janji jabatan 65 pejabat Admidnistrator dan Pengawas (Eselon III dan IV), yang berlangsung di Aula Mapalus, Senin (10/09) malam tadi.

“Harus diakui bahwa ujung tombak kinerja di pemerintahaan itu ada pada saudara-saudara semua yang pada hari ini telah diambil sumpah gunai menghadapi kemajuan di era milinieal ini,” terang Gubernur.

Menurutnya bahwa soal kendala pasti ada terutama pada kinerja organisasi sekarang ini masih perlu dipertajam lagi juga dengan masalah kekompakan yang harus penuh dalam bekerjasama.

“Apa yang selalu saya sampaikan dan ingatkan bahwa kepercayaan jabatan menjadi tanggung jawab kita kepada masyarakat dan Tuhan. Kalau kita pegang teguh sumpah janji saya yakin tidak ada hambatan dalam bekerja, bagaimana kita mewujudkan harapan masyarakat selama kita dalam tugas kita,” ungkapnya.

Adapun dalam kebijakan politik, kesejahteraan itu kata Olly tidak ada masalah dikarenakan sudah ada permintaan kepada Sekertaris Provinsi Sulut (Edwin Silangen) untuk bisa mengoptimalkannya.

“Karena saya sudah mintakan kepada pak Sekprov apa yang menjadi hal tunjangan hak harus dipenuhi. Tapi kewajiban anda sebagai ASN juga harus dilaksanakan,” ingat Gubernur sembari mengatakan banyak yang menginginkan jabatan, ada yang sudah 12 sampai 20 tahun bekerja belum ada promosi.

“Tapi apa yang telah dilakukan belum ada, kalau saudara ingin mendapatkan promosi tentunya bekerja tunjukkan tanggung jawab dengan baik pasti promosi itu akan ada,” jelasnya.

Diakhir sambutannya Gubernur berpesan bahwa apa yang dilaksanakan dengan baik di bumi dan di mata Tuhan pasti akan ada balasan yang baik pula.

“Saya percaya karena saya mengalami hal tersebut. Selamat bagi yang baru di lantik, bekerjalah dan laksanakan tugas dengan baik,” tandasnya.

(IsJo)