Sulut – Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Vionita Kuera meminta kepada pemerintah provinsi untuk lebih memperhatikan dunia pendidikan.

Pasalnya, Legislator Dapil Nusa Utara ini saat melaksanakan reses pertama pada Desember 2024, ia mendapat aspirasi dari guru dan siswa SMA maupun SMK terkait fasilitas ruangan kelas yang perlu diperbaiki demi kelancaran aktifitas belajar mengajar.

“Kemarin saya melakukan reses pertama di Kabupaten Sitaro. Banyak sekolah meminta bantuan rehab ruangan kelas, baik itu di kecamatan Siau timur dan Kecamatan Siau barat,” ungkap Vionita, Rabu (08/01) saat ditemui di ruang Fraksi Golkar DPRD Sulut.

Ia menyampaikan, laporan reses tersebut telah masuk, dan sudah disampaikan pada saat rapat paripurna kemarin agar dapat ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulut.

Menurut politisi cantik ini, apa yang menjadi program Komisi IV DPRD Sulut untuk pendidikan harus dituntaskan. “Tugas kami mengawal dan mengawasi semua anggaran itu harus betul betul terealisasi dan tepat sasaran,” tegas politisi cantik ini.

Enda

Asahan, detikawanua.com – Bupati Asahan H Surya BSc mengikuti Tasyakuran Bersama Hari Amal Bakti ke-79 Kemenag RI Kabupaten Asahan di Halaman Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Asahan Jalan Latsitarda Kisaran, Rabu (08/01/2025).

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut yakni Ketua PA Kisaran, mewakili Dandim 0208/Asahan, mewakili Danyon 126/KC, mewakili Danlanal TBA, mewakili Kajari Asahan, mewakili Kapolres Asahan, Kakan Kemenag Kabupaten Asahan, OPD, Ketua MUI Kabupaten Asahan, Ketua FKUB Kabupaten Asahan, KUA Kecamatan se-Kabupaten Asahan, Kepala MIN se-Kabupaten Asahan dan tamu undangan lainnya.

Kakankemenag Kabupaten Asahan H Abdul Manan MA pada sambutannya berharap kegiatan ini dapat menjadi evaluasi Kemenag Kabupaten Asahan untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya. Lebih lanjut Abdul Manan mengatakan, usia 79 tahun ini merupakan usia yang tidak mudah lagi bagi Kemenag, diharapkan pada usia ini, Kemenag Kabupaten Asahan sudah dapat mengerjakan tugas pokok sesuai dengan fungsinya.

Bupati Asahan pada pidatonya mengatakan, tujuan utama penyelenggaraan tasyakuran ini adalah untuk lebih mengingat dan meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan syariat dan syiar Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari Amal Bhakti merupakan momentum penting melakukan evaluasi dan introspeksi (muhasabah) untuk terus meningkatkan kinerja sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara sekaligus pelayanan bagi masyarakat.

“Peringatan Hari Amal Bhakti tahun ini diharapkan dapat menegakkan komitmen seluruh aparatur kementerian agama pada integritas, profesionalitas, inovasi, tanggug jawab dan keteladanan dalam mewujudkan visi dan mengemban misi Kementerian Agama. Tasyakuran yang kita laksanakan ini merupakan salah satu aplikasi dari visi dan misi Kabupaten Asahan yaitu Mewujudkan Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter”, ujarnya

“Terakhir Bupati mengatakan, melalui kegiatan ini kita diingatkan sekaligus diajak kembali untuk muhasabah (intropeksi diri) sejauh mana kualitas amal ibadah selama ini dan sebesar apa upaya kita dalam memperbaiki dan meningkatkannya. Mari sama-sama kita mengajak diri dan keluarga kita untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik lagi,” tandasnya.(Sofyan)

Sulut – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Komisi III DPRD Sulut menggelar rapat dengar pendapat (RDP, Selasa (07/01/2024) bertempat di ruang Komisi III DPRD Sulut.

Kepala BPJN Sulut Handiyana mengatakan, kehadiran BPJN di Gedung Cengkeh guna memenuhi undangan dari DPRD Sulut untuk menyampaikan program yang akan dilaksanakan di tahun 2025 serta progress pembangunan Manado Outer Ring Road (Morr III).

“Tadi yang saya sampaikan supaya ada permohonan informasi terkait program,” ucap Handiyana kepada awak media usai RDP.

Sementara itu, mengenai perkembangan proyek pembangunan jalan Manado Outer Ring Road III, Handiyana menjelaskan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan Detail Engineering Design (DED).

“Untuk MORR III sementara ini lagi disiapkan DED nya, ini lagi digodok DED nya, mungkin dalam waktu dekat akan dalam rencana pengadaan,” tuturnya.

Terkait kendala yang menjadi hambatan pelaksanaan proyek tersebut, Handiyana menambahkan, saat ini masih ada satu bidang lahan yang sedang dalam tahap penyelesaian sengketa.

“Informasi terakhir yang saya dengar satu bidang lahan, tapi sudah masuk ke pengadilan,” kuncinya. (*)

Sulut – Muliadi Paputungan resmi dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Sulut periode 2024-2029, bertempat di ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Selasa (7/01/2025).

Politisi muda asal Bolaang Mongondow Raya (BMR) ini menggantikan rekannya Yusra Alhabsyi yang terpilih sebagai Bupati Bolaang Mongondow pada Pilkada 2024 kemarin.

Pria kelahiran 24 September 1983 itu, setelah dilantik terlihat antusias untuk melakukan kerja-kerja politiknya. Hal itu ia utarakan Muliadi, ketika diwawancarai sekumpulan awak media.

“Setelah dilantik saya akan menjalankan 3 tugas dari DPRD, yakni pengawasan, pengganggaran, dan pembentukan peraturan daerah,” jelasnya.

Secara terang-terangan, Muliadi mengatakan, hal yang akan dia perjuangkan adalah masalah pertanian, mengingat itu mata pencaharian yang kebanyakan masyarakat BMR tekuni.

“Kedua, terkait dengan visi dan misi kepala daerah terpilih yang di mana harus ada Universitas yang dibangun di darah Bolaang Mongondow,” ujar Wakil Ketua PW Ansor Sulut itu.

Menurutnya, Presiden Prabowo melalui Gubernur terpilih Yulius Selvanus Komaling pernah mengatakan ada anggaran kurang lebih 22, 4 triliun.

“Melihat penyampaian itu, kami akan terus berjuang agar ada pembangunan Universitas di Bolaang Mongondow terhitung dari anggaran tersebut,” jelasnya.

Bendahara DPW PKB Sulut itu ketika ditanya akan bergabung fraksi dan di komisi berapa? secara blak-blakan, ia menyebut semua fraksi  siap ditempatkan, karena semuanya baik.

“Namun, komisi yang saya harapkan adalah Komisi I bidang Pemerintahan dan hukum. Supaya ketika ada kewenangan dan kebijakan dari pemerintah provinsi Sulut bisa ikut dikawal. Jika ditanya, soal Fraksi akan bergabung kemana. Saya masih menunggu komunikasi politik dari BPW PKB, mengingat yang berkoalisi pada Pilkada kemarin ada 3 fraksi besar, yakni Golkar, Nasdem dan Gerindra. Untuk saat ini masih menunggu akan bergabung kemana nantinya,” tuturnya.

Dikesempatan yang sama, tak lupa pula Muliadi yang berjargon MP ini, mengucapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat BMR atas support dan doa.

“Mudah-mudahan kami didukung dengan program dari DPRD Provinsi Sulut, sehingga pada reses nanti ada beberapa aspirasi yang telah disampaikan masyarakat akan kami perjuangkan,” Pungkasnya. (*)

BOLTIM, detiKawanua.com – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang beroperasi di Desa Buyat, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), bisa dipastikan tergolong sakti mandraguna.

Hal ini terbukti sudah lebih dari satu tahun beroperasi di wilayah perkebunan Mogogoyung dan menggunakan ekskavator sebagai alat pengerukan material, namun tak pernah tersentuh oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini pihak Kepolisian Resor (Polres) Boltim.

Berdasarkan fakta yang ditemui Selasa (07/01/2025), nampak beberapa ekskavator milik Rahmat alias RP dan Marten alias MW, secara bebas mengeksploitasi lahan tanpa memperdulikan dampak dari kerusakan lingkungan di wilayah Mogogoyunggung, desa Buyat.

Selain dari itu, akibat ulah tak bertanggung-jawab dari kedua pengusaha tersebut, untuk penggunaan zat kimia berlebihan juga dapat mengancam kesehatan masyarakat setempat. Dimana limbah dari hasil pengolahan hanya dibuang disepanjang bantaran sungai Buyat yang notabenenya akan mengalir ke permukiman masyarakat desa Buyat.

“Yang pasti limbah dari pengolahan ini hanya dibiarkan begitu saja, sedangkan wilayah PETI ini sangat dekat dengan bantaran sungai Buyat,” kata Alwin Tubagus, yang juga sebagai pemerhati lingkungan di Kabupaten Boltim.

Alwin pun menilai, atas apa yang telah dilakukan oleh pengusaha tambang ilegal ini agar supaya segera dilakukan penindakan secara serius oleh Polres Boltim. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi pengerusakan kawasan perkebunan dan juga pencemaran lingkungan.

“Harusnya pihak Polres Boltim segera ambil sikap untuk melakukan pemberhentian. Jangan hanya tinggal diam, sebab akibatnya sangat fatal untuk kesehatan masyarakat desa Buyat,” kata Alwin.

Alwin pun mendesak agar Kapolres Boltim AKBP. Sugeng Setyo Budhi. SIK. MTr, Opsla untuk segera mengeluarkan perintah penutupan lokasi PETI terutama yang menggunakan ekskavator di Desa Buyat secara keseluruhan.

“Pokoknya jangan pandang bulu, siapa pengusaha yang tidak berizin apalagi menggunakan alat berat di Boltim terutama di Desa Buyat harus segera diberhentikan. Kapolres Boltim harus tegas tutup segera wilayah PETI yang sudah merugikan masyarakat dan juga pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Boltim,” pinta Alwin.

Sementara itu, untuk kedua kalinya upaya konfirmasi yang dilakukan awak media melalui pesan Whatsapp kepada Kapolres Boltim belum bisa memberikan ulasan lebih terkait sikap Polres Boltim untuk segera melakukan penutupan PETI di Desa Buyat.

Kapolres Boltim sebagai pengendali wilayah hukum tidak memberikan tanggapan apapun terkait permintaan untuk segera melakukan penutupan di areal pertambangan ilegal tersebut. (Billy Mokodompit)

Sulut – Hillary Julia Tuwo resmi dilantik sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulut periode 2024-2029, Selasa (07/01/25) di ruang Paripurna.

Hillary dilantik melalui proses PAW menggantikan Melky Pangemanan yang sebelumnya mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Minahasa Utara.

Usai dilantik Hillary mengucapkan terima kasih kepada pendukungnya yang telah mempercayakan dirinya sebagai Anggota DPRD Sulut.

“Saya ucapkan terima kasih kepada pendukung dan semua masyarakat Minahasa Utara, dan saya mohon dukungannya dari semua pihak, yang sudah mempercayakan saya, untuk itu langkah awal saya kembali ke konstituen untuk menyerap aspirasi masyarakat,” ucapnya.

Dirinya berjanji akan bekerja dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat khususnya uang ada di dapil Minut-Bitung.

“Kita ketahui bersama bahwa di dapil Minut-Bitung, semua aspirasi pasti akan saya perjuangkan demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Diketahui Melky Pangemanan adalah salah satu Anggota DPRD Sulut yang vokal dan berani menyuarakan aspirasi masyarakat, begitupun masyarakat memiliki harapan yang terhadap Hillary Tuwo menjadi corong masyarakat tanpa mengenal takut untuk kepentingan masyarakat khususnya dapil Minut-Bitung. (*)

BOLTIM, detiKawanua.com – Pengumuman kelulusan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), dikabarkan mengalami ketetertundaan dari pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia.

Sebagaimana disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Boltim melalui Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Informasi, Kasmat Pakaya SSTP, bahwa untuk pengumuman hasil kelulusan yang mengalami pendundaan disebabkan karena adanya perbaikan data P3K yang ada di BKN RI.

“Untuk kelulusan P3K di Boltim memang masih tertunda karena ada perbaikan data di BKN. Menurut informasi terdapat beberapa nama ganda P3K pada salah satu formasi yang telah dinyatakan lulus dan layak diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) kategori P3K,” terang Kasmat, pada Selasa (07/01/2025).

Dengan demikian Kasmat meminta agar para peserta ujian P3K Boltim, kiranya dapat bersabar untuk menunggu hasil pengumuman yang nantinya akan disampaikan langsung oleh BKN dalam waktu dekat ini.

“Pastinya pengumuman kelulusan bagi P3K akan disampaikan 1 sampai 2 hari kedepan. Sekarang sedang dalam proses perbaikan data dan kami BKPSDM tentunya menunggu hasil perbaikan tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam daftar pengumuman kelulusan P3K nantinya,” kata Kasmat.

Kasmat pun menambahkan untuk daftar kelulusan bagi peserta P3K Boltim nantinya akan menempati 157 formasi yang telah tersedia. Sementara untuk jumlah P3K yang telah mengikuti tes sebanyak 361 dari 365 peserta.

“Dari jumlah keseluruhan P3K di Boltim, ada 4 peserta yang gagal mengikuti tes karena terlambat. Mereka datang saat waktu pelaksaan tes telah berlangsung dan sesuai ketentuan sudah tidak bisa di ikutsertakan,” tutup Kasmat. (Billy Mokodompit)

Foto : Billy Lombok (kiri),  Royke Anter (Kanan).

Sulut – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mencopot jabatan Billy Lombok dari kursi pimpinan DPRD Sulut.

Pemecatan Billy Lombok dari Kursi Wakil Ketua DPRD Sulut tersebut melalui surat masuk DPP Partai Demokrat yang dibacakan Plt Sekertaris DPRD Sulut Niklas Silangen disela-sela Rapat Paripurna Tutup-Buka Masa Persidangan Kedua Tahun 2025, Selasa (07/01/2025) bertempat di ruang paripurna.

SK pergantian Billy Lombok ini dikeluarkan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 156/SK/DPP.PD/XII/2024 Tetang Pergantian Unsur Pimpinan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut Fraksi Demokrat. Menetapkan Pergantian Unsur Pimpinan Wakil Ketua DPRD Sulut dari Fraksi Partai Demokrat yang ditetapkan di Jakarta 23 Desember 2024, dan ditandatangani Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekertaris Jendral, Teuku Riefky Harsya.

Dalam isi surat tersebut juga mencabut SK DPP Demokrat Nomor: 100/SK/DPP.PD/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024 Tentang Penetapan Unsur Pimpinan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut dari Fraksi Demokrat yang menetapkan Billy Lombok sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut, dan dinyatakan SK tersebut sudah tidak berlaku lagi. Dan Mengusulkan Saudara Royke Reynald Anter sebagai pengganti unsur pimpinan Wakil ketua DPRD Sulut dari Fraksi Partai Demokrat menggantikan Saudara Billy Lombok.

Menurut salah satu simpatisan Partai Demokrat, putusan tegas dari DPP Demokrat terkait posisi Billy Lombok ini, diduga hasil rentetan perjalanan politik Billy Lombok di internal partai Demokrat Sulut.

Ia mengatakan, Legislator Dapil Minsel-Mitra tersebut, saat kemarin menjabat sebagai Sekertaris DPD Demokrat Sulut seharusnya berperan aktif menjadi motor penggerak mesin partai untuk memenangkan Elly Engelbert Lasut dan Hanny Jost Pajow (E2L-HJP) di wilayah kabupaten/kota.

“Menurut saya di Pilkada kemarin, Bapak Elly Lasut terkesan bertarung sendiri. Tidak disupport oleh elit partai. Pada saat ketua Partai sebagai calon Gubernur, seharusnya sekertaris dan pengurus partai lainnya All Out berjuang mememenangkan E2L-HJP,” jelas Sumber yang tidak ingin namanya di publish.

Ia menganalisis, pencopotan jabatan Sekertaris DPD Demokrat dari tangan Billy Lombok, merupakan akumulasi dari kegagalan legislator Sulut 3 periode ini dalam menjalankan roda organisasi. Bukan hanya gagal membantu dalam pemenangan E2L-HJP di Pilkada 2024, juga diperparah dengan kegagalan Fraksi Demokrat melakukan lobi-lobi politik untuk posisi strategis di Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Sulut.

“Dengan Potensi Bilo (Billy Lombok-red) sebagai Wakil Ketua DPRD, sangat disayangkan kalau Fraksi Demokrat tidak dapat jatah pimpinan AKD. Apalagi Bilo termasuk senior Anggota DPRD Sulut, dan 2 kali menjabat Wakil Ketua DPRD Sulut di periode berbeda,” tukasnya.

Melihat kondisi partai Demokrat saat ini, ia juga menghimbau kepada Ketua DPD Demokrat Sulut dibawah kepemimpinan E2L, untuk segera mengambil langkah tegas melakukan pembenahan dalam hal memilih dan memilah kader-kader yang masih setia bersungguh-sungguh berjuang demi menjaga marwah partai Demokrat.

“Saya sebagai simpatisan Demokrat sangat mengapresiasi langkah tegas yang diambil oleh ketua DPD. Sudah saatnya Bapak Elly Lasut melakukan bersih-bersih di internal partai untuk menyelamatkan Demokrat Sulut,” tandasnya.

(Enda)

Sulut – DPRD Sulut menggelar rapat Paripurna awal tahun 2025 tentang laporan penyampaian hasil kinerja AKD, Laporan Penyampaian Pelaksanaan Reses, dan Tutup-Buka Masa Persidangan Kedua tahun 2025, Selasa (07/01/25).

Hal menarik terjadi yang disampaikan saat paripurna berlangsung adanya surat masuk dari DPD Partai Demokrat Sulut mengenai pembatalan dan mencabut usulan PAW Anggota DPRD Sulut Dapil Nusa Utara Ronald Sampel yang dibacakan langsung oleh Plt Sekretaris Dewan Niklas Silangen.

“Surat masuk dari DPD partai Demokrat Provinsi Sulawesi Utara Nomor 91/DPD.PD/Sulut/XII/2024 tentang pencabutan dan pembatalan surat keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 141/SK/DPP.PD/11 Januari/2024. tanggal 27 November 2024 tentang PAW anggota DPRD Sulut Ronald Sampel kepada saudari Sherly Tjanggulung maka kami DPD Demokrat Sulawesi Utara menyampaikan pembatalan PAW atas nama yang bersangkutan,” saat Sekwan Niclas Silangen membacakan surat masuk di Sekretariat.

Lanjut Sekwan membacakan isi surat dimana mengembalikan seluruh hak dan kewajiban dari Ronald Sampel sebagai Anggota DPRD Sulut periode 2024-2029.

“Mengembalikan hak dan kewajiban saudara Ronald Sampel sebagai Anggota DPRD Sulut sebagaimana hasil penetapan KPU kepada yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan terpilih periode 2024-2029,” ujar Silangen.

Dengan demikian Ronald Sampel tetap menjadi Anggota DPRD Sulut dan menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi Masyarakat terlebih di wilayah dapil Nusa utara, “Kordinasi yang baik tentu menghasilkan yang baik pula,” singkat Sampel.

Sulut – Srikandi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Melisa Gerungan kembali menduduki menduduki kursi DPRD Sulut setelah resmi dilantik sebagai Anggota DPRD melalui mekanisme PAW, Selasa (07/01/2025).

Politisi dapil Minahasa-Tomohon ini menggantikan posisi Robby Dondokambey yang terpilih sebagai Bupati Minahasa pada Pilkada 2024.

Kepada sejumlah awak media, Melisa menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur atas kepercayaan sehingga kembali menjadi Anggota DPRD Sulut

“Saya bersyukur dan berterima kasih terutama kepada masyarakat, simpatisan, dan seluruh pendukung. Kepercayaan ini akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya, untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Melisa juga mengatakan, diperiode ini akan berupaya bekerja keras menjalankan amanah semaksimal mungkin demi kepentingan masyarakat Sulut dan terkhusus didapilnya sendiri.