Minahasa, detiKawanua.com – Bertempat di Gedung Walenetouw Kabupaten Minahasa pada Jumat (02/11) pukul 03.00 Wita dini hari, pasangan Wulan Waraney terpilih tahun 2018 pun kini menghiasi suasana kebahagian ribuan masyarakat Minahasa yang menyaksikan malam penganugerahan kepada dua putra putri terbaik di tanah Toar Lumimuut (Minahasa).

Hal lain yang terpantau wartawan, dua orang pejabat penting Minahasa yakni Bupati, Royke O.Roring bersama Wakil Bupati, Robby Dondokambey (ROR-RD) bertahan hingga Jumat dini hari tadi didampingi para isteri tercinta mereka yang juga dihadiri sejumlah pejabat Pemda dan Anggota DPRD Minahasa, menyaksikan terpilihnya Wulan Waraney itu.

Adapun dari 61 orang peserta kontestan terpilih sebagai Wulan yakni, Carra Tewu nomor peserta 31 dan Waraney 2018 adalah, Leon Imanuel dengan nomor peserta 17.

(IsJo)

Manado, detiKawanua.com – Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE sebagai pemimpin atas provinsi dengan 287 pulau mendukung penuh terlaksananya The Archipelagic and Island States Forum (AIS) di Manado. Olly menilai agenda yang diikuti delegasi dari 20 Negara Kepulauan itu mampu meningkatkan kapasitas dan mitigasi bencana akibat perubahan iklim.

Olly menuturkan, sebagai bagian integral dan salah satu daerah kepulauan di Indonesia, Sulut menyambut gembira pelaksanaan kegiatan dalam rangka kerja sama pembangunan Negara Kepulauan dan Negara Pulau ini.

“Forum ini menjadi katalisator bagi pembentukan kerjasama antar Negara Kepulauan dan Negara Pulau dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, menyesuaikan diri dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim,” kata Olly pada pembukaan AIS di Grand Kawanua Convention Center Manado, (1/11/2018) pagi.

Olly juga berharap melalui AIS Forum dapat memberikan informasi penting bagi seluruh masyarakat Sulut tentang mitigasi perubahan iklim.

“Kegiatan ini akan mengingatkan seluruh masyarakat untuk lebih peduli menjaga lingkungan,” ucap Olly.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mewakili Presiden Joko Widodo, menyaksikan penandatanganan kesepakatan Deklarasi Manado, oleh para pemimpin dan perwakilan yang tergabung dalam The Archipelagic and Island States Forum.

“Forum ini bisa menjadi ajang berbagi pengetahuan, mencari solusi cerdas dan kreatif, diperbesar dan diperbanyak untuk digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Saya berharap forum ini bisa mendorong keterlibatan bisnis dan solusi keuangan inovatif untuk mendanai proyek perubahan iklim dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan”, ujar Menko Luhut.

Kesepakatan bersejarah oleh Forum yang beranggotakan negara-negara pulau dan kepulauan yang kebanyakan berada di kawasan Asia-Pasifik ini antara lain berisi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, pemanfaatan laut berkelanjutan yaitu pemanfaatan sumber daya laut dan serta mekanisme pembiayaan inovatif pada tindakan iklim.

Forum AIS diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama dengan dengan United Nations Development Program (UNDP). AIS merupakan platform bagi pemerintahan negara-negara anggota untuk terlibat dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan – sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi, tentang inisiatif perubahan iklim bertema dan perlindungan laut.

Menko Luhut mengatakan negara pulau dan kepulauan memiliki sifat-sifat optimis, adaptif dan inovatif dalam menyelesaikan berbagai masalah dengan pendekatan yang paling hemat biaya. Sejarah dan budaya mengajarkan bagaimana negara-negara pulau dan kepulauan menyelesaikan masalah mereka.

“Kita harus menjadi Moana, seorang anak perempuan yang memiliki semangat inovatif, dan selalu optimis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya,” kata Menko Luhut.

Moana adalah film animasi yang menggambarkan petualangan seorang gadis cilik Polinesia dalam mencari jati dirinya.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mengambil peran untuk memimpin dan membentuk mekanisme pembiayaan baru untuk mendukung inisiatif perubahan iklim dan proyek-proyek pembangunan di negara-negara anggota Forum.

Di bawah Deklarasi Manado, anggota AIS setuju untuk memperkuat komitmen kerjasama dalam mitigasi perubahan iklim, manajemen bencana. Bekerjasama dalam menghadapi tantangan dan peluang ekonomi, sampah plastik di laut, tata kelola maritim. Mendorong pengembangan tata kelola kelautan.

Country Director UNDP untuk Indonesia, Christophe Bahuet mengatakan bahwa Forum AIS memberikan kontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan berkomitmen untuk membantu agar negara-negara pulau dan kepulauan yang rentan tidak luput dari SDG’s.

“Forum AIS inisiatif akan fokus pada solusi pengembangan praktis dan akan membuka peluang baru bagi negara pulau dan kepulauan kecil yang rentan terhadap perubahan iklim untuk menemukan cara inovatif dalam melindungi sumber daya laut sambil meningkatkan pendapatan mereka,” kata Bahuet menambahkan.

“Pembiayaan inovatif adalah dimensi penting dari inisiatif dan UNDP Indonesia yang akan membantu para anggotan mengakses mekanisme baru seperti keuangan campuran, keuangan Syariah, dan obligasi hijau, untuk proyek-proyek di bawah Forum AIS ” kata Mr. Bahuet.

Dengan naiknya permukaan laut akibat pemanasan global, negara-negara pulau dan kepulauan, khususnya yang kecil, merupakan wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Delegasi dari 20 negara termasuk Kuba, Pulau Comoro, Siprus, Fiji, Guinea Bissau, Indonesia, Jamaika, Madagaskar, Selandia Baru, Papua New Guinea, Saint Kitts dan Nevis, Sri Lanka, Seychelles, Singapura, Kepulauan Solomon, Suriname, Timor Leste dan Inggris menghadiri Forum Menteri AIS.

Pembukaan AIS Forum turut dihadiri jajaran Forkopimda, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim RI Purbaya Yudhi Sadewa, para delegasi AIS Forum dan pejabat di Lingkup Pemprov Sulut.

(IsJo/hms)

MINSEL, detiKawanua.com – Pendapat Boleh berbeda soal konsep menyatuhkan para insan PERS di kabupaten Minsel namun satu saja yang sangat penting dalamnya ada kebersamaan visi dan misi setiap wartawan yaitu bagaimana menjaga hubungan baik antar organisasi dan individu para wartawan itu sendiri maka kewajiban dan hak-hak yang sama para Wartawan menjadi penting.

Persepsi inilah yang dibawah oleh para inisiator yang telah ditetapkan sebagai Stering Comite Senin lalu yang pada akhirnya dibentuklah Aliansi Jurnalis Minahasa Selatan (AJMS), yang merupakan penyatuan dari sebagian wartawan FPM, Perjur, JIMS, dan perorangan.

Tindaklanjut dari Pertemuan awal sebagai cikal bakal berdirinya satu organisasi pemersatu dengan Aliansi Jurnalis Minahasa Selatan ini menjadi warna baru bagi keutuhan kembali wartawan biro Minsel maka berlanjut ke Pembahasan AD/ART dan pemilihan  Presidium AJMS yang terdiri dari 7 Personil yang bertempat di RM Hello Amurang, digelar Musyawarah, yang dihadiri oleh sekitar 34 wartawan Biro Minsel, baik media Cetak, Online dan Televisi

Dalam musyawarah tersebut, ditetapkan AD/ART AJMS dan sekaligus juga pemilihan pengurus/presidium AJMS, serta Dewan Pembina AJMS, musyawarah tersebut berlangsung penuh keakraban, dengan menghasilkan AD/ART dan aturan tambahan lainnya, setelah itu dilanjutkan dengan pemilihan Presidium AJMS yang berjumlah 7 Orang dan Dewan Pembina AJMS dengan jumlah 5 Orang.

Salah satu penggagas dan masuk dalam presidium AJMS, Rull Mantik mengatakan sesuai dengan AD/ART dari AJMS, organisasi atau wadah ini dibentuk dengan maksud membentuk jurnalis Minahasa Selatan yang profesional, berkompeten, mandiri, serta memperjuangkan kebebasan pers dalam beraktivitas, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

“Tujuan dari dibentuknya AJMS ini yakni, Memupuk rasa persatuan antar wartawan, membangun profesionalisme seorang wartawan/jurnalis dalam melaksanakan tugas, sebagai kontrol sosial, dan memperjuangkan kesejahteraan wartawan, AJMS beranggotakan wartawan produktif dari media yang aktif dan profesional,” papar Rull
” yang pasti Organisasi ini berdasarkan atau berazaskan Pancasila dan UUD 1945. Lanjutnya.

Berikut Ketujuh Orang Presidium AJMS yang terpilih;

1. Rull Mantik

2. Victor Rantumbanua

3. Adolof Mamoto

4. Hanny Pantow

5. Junsem Saroinsong

6. Vandy Trisno Talumepa

7. Onal Mamoto.

Dan Dewan pembina AJMS, beranggotakan;

1. Andris Pattyranie

2. Aloysius Petrus

3. Simon Manorek

4. Christian Ngau

5. Alon Rumagit.

Nantinya, struktur-struktur lainnya seperti bidang-bidang akan disusun oleh Presidium AJMS, untuk melengkapi daftar struktur AJMS.

“Mari kita bersatu, dalam wadah AJMS, dan menjadi seorang jurnalis Minahasa Selatan yang profesional, berkompeten, dan jadikanlah media sebagai kontrol sosial,” tambah Andries Pattyranie salah satu Dewan Pembina AJMS

( VANDYTRISNO/H**)

Foto : model Green House Lama

MINSEL, detiKawanua.com – Babak Baru simpang siurnya pengerjaan proyek Green House ( GH ) Tahap awal di Kabupaten Minsel kembali mencuak dari Pengerjaan dengan kategori Mubasir sampai dengan Belum di bayarnya upah para pekerja ditambahlagi tidak becusnya cara kerja kontraktor utama yang disebut-sebut memakai jurus lari pun belum selesai juga sampai hari ini.

Hal ini menjadi keluhan para pekerja borongan proyek GH awal di Minsel dengan bandrol  Miliaran Rupiah hanya dengan 20 unit GH yang rencana awal 60 unit GH akhirnya para pekerja yang di rugikan sebut saja Bapak Noldy Kapoh, sesuai pengakuannya Pekerjaan yang dikerjakan sudah selesai dengan spesifikasi pekerjaan yang di minta, dilakukan dan borongan kerja pada pekerjaan tersebut bukan hanya Green House tapi juga Pagar RSUD Minsel, jika di kalkulasi hampir 100 juta yang belum di bayarkan padahal dirinya sudah mengambil kebijakan sesuai petunjuk Pihak Kontraktor untuk tanggulangi upah pekerja lainnya dengan pinjaman

” saya sebagai pekerja borongan pada spesifikasi kerja tertentu baik di Green House maupun Pagar RSUD yang sudah selesai sesuai kontrak kerja dan kami sementara menanti upah yang harusnya dibayarkan bulan April sampai sekarang belum kunjung di cairkan bahkan sudah lapor ke Polres Minsel tapi tidak digubris. ” jelas Noldy

Mantan Kadis Pertanian beberapa waktu lalu saat masih menjabat Kepala Dinas pun sudah mengakui ada sebagian upah pekerja yang belum di bayarkan tapi itu dari Kontraktor bukan dari Dinas tanggung jawabnya , itupun menurut Frans Tilaar itu sudah masuk pendampingan TP4D

Kadis Pertanian Frangky Pasla Mengakui dirinya tidak ingin jawab kalau bukan kewengannya karena itu sudah berlalu dan sekarang sudah dilanjutkan dengan anggaran sisa dengan kontraktor yang baru dan pekerjaan Bor air di 60 unit itu hanya kebijakan saja

Sebelumnya Pengerjaan Green House oleh CV Amurang Makmur Sejaktra ( bapak Gerald )  tidak selesai dan mubasir pada awal januari lalu dan akhirnya beberapa anggota dewan pun mengakui anggaran dan Juknis pengerjaan GH sebenarnya tidak perna di bahas di tingkat komisi dan ini hanya rekayasa anggaran alias inprosedural atau tidak sesuai mekanisme penetapan anggaran.
( Vandytrisno )