Sulut – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Senin (20/1/2025) menggelar Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Usul Pemberhentian dan Pengumuman Usul Pengangkatan Pimpinan DPRD dari Fraksi Partai Demokrat dan Penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2025.

Rapat Paripurna Internal tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, dan Wakil Ketua Stela Marlina Runtuwene, Senin (20/01/2025) dan dihadiri anggota DPRD Sulut.

Ketua DPRD Andi Silangen menyampaikan, berdasarkan amanat Pasal 22 ayat 3 peraturan DPRD nomor 1 tahun 2021 tentang tata tertib DPRD Provinsi Sulut, bahwa pimpinan DPRD diberhentikan antara lain karena partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pimpinan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lanjut Silangen, berdasarkan pasal nomor 3 peraturan DPRD nomor 1 tahun 2021 tentang tata tertib DPRD, juga mengamanatkan bahwa pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Dan usul pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Ia menjelaskan, usul pemberhentian pimpinan DPRD dari fraksi partai Demokrat atas nama Billy Lombok dari jabatannya sebagai wakil ketua dprd, akan dituangkan dalam keputusan DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui gubernur agar memperoleh peresmian pemberhentiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Untuk itu kami tanyakan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, apakah usulan ini sudah dapat disetujui untuk menjadi keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD?, ” tanya Silangen, dan disetujui seluruh peserta rapat paripurna.

Silangen juga mengatakan, rapat paripurna hari ini juga menindaklanjuti surat dari pimpinan partai Demokrat terkait pergantian pimpinan Wakil Ketua DPRD Sulut dari partai Demokrat tertanggal 23 Desember lalu.

“Untuk itu, usulan calon pengganti Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara dari fraksi partai Demokrat atas nama saudara Royke Renald Anter secara resmi di umumkan hari ini dan akan dituangkan dalam surat keputusan DPRD untuk selanjutnya di proses sesuai ketentuan dan perundang-undangan,” kata Silangen, yang juga mendapat persetujuan seluruh pimpinan dan anggota DPRD.

Enda

Sulut, Anggota DPRD Sulut, Feramitha Mokodompit angkat suara memperjuangkan hak para Non-ASN, pada saat Pembahasan Rapat Pimpinan DPRD bersama Anggota komisi I-IV Dalam Rangka Membahas Penataan Pegawai Non-ASN Dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut Bersama Sekretariat Daerah dan Perangkat Derah Terkait.

Dalam pertemuan tersebut, Feramitha Mokodompit menyampaikan masalah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah di rumahkan. Dirinya mengatakan, kita berkaca kembali dari BKN. Bahwa sebenarnya PPPK yang tersisa diprioritaskan di tahap kedua.

“Dengan catatan syarat-syarat yang harus dimasukkan ke dalam BKN sudah ada dalam pangkalan database,” kata Anggota Komisi I DPRD Sulut ini saat diwawancarai, Senin (20/1/2025).

Legislator Dapil Bolmongraya ini menambahkan, teman-teman Non ASN yang belum terangkat PPPK, dan mereka sudah bekerja pasti akan diprioritaskan.

“tadi saya sampaikan itu lebih menekankan bagaimana teman-teman Non-ASN yang melekat dengan Anggota Dewan. Sampai saat ini pun, mereka tidak pernah terangkat di PPPK, dan memang mereka adalah tenaga harian lepas.” jelasnya.

Ia pun mempertanyakan nasib mereka, apakah harus pakai pihak ketiga Outsourcing atau tidak. “Sehingga saya harus angkat bicara untuk memperjuangkan,” sambungnya mempertegas.

Lebih jauh Feramitha mengatakan, contoh kecil di daerah yang kami lakukan kunker di daerah Jakarta dan Jogyakarta di berlakukan hal tersebut, mereka memakai pihak ketiga.

“Ada namanya PJLOP (Pengadaan Jasa Lainnya Orang Perorang). Jadi mereka do bayar dengan upah minimum yang di bayarkan oleh LPSE,” tandas Politisi Muda PDIP ini.

Di tempat yang sama, menanggapi apa yang menjadi penyampaian Anggota DPRD Sulut Dapil BMR tersebut, Ketua DPRD Sulut  Fransiscus Andi Silangen mengatakan, kedepan akan dibahas mekanismenya.

“Bisa saja pakai pihak ketiga dan bagaimana mekanismenya akan dibahas,” kata Silangen (*)

Sulut – Bergabungnya 2 anggota DPRD Sulut dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadikan Gerindra sebagai fraksi terbesar kedua di DPRD Sulut setelah Fraksi PDI-Perjuangan.

Fraksi Gerindra yang awalnya memiliki 5 personil yang terdiri dari 4 anggota dari Partai Gerindra dan 1 dari Partai Perindo, kini memiliki 7 Personil ditambah 2 anggota dari PKB dan PSI.

Terbaru, DPW PKB Sulut telah memasukkan surat permohonan untuk Anggota DPRD Sulut Muliadi Paputungan agar dapat diterima bergabung di Fraksi Gerindra. Dan surat tersebut diserahkan Anggota DPRD Sulut Muliadi Paputungan, dan diterima langsung Ketua Fraksi Gerindra Louis Carl Schramm.

Louis mengatakan, PKB dan PSI sudah mengirimkan surat untuk bergabung dengan Fraksi Gerindra. Ia pun menyambut baik kedua Anggota DPRD Sulut yakni, Mulyadi Paputungan dan Hillary Julia Tuwo dapat berjuang bersama di DPRD Sulut lewat Fraksi Gerindra.

“Baik dari PKB maupun PSI telah memasukkan surat, dan bersedia bergabung menjadi anggota Fraksi Gerindra. Kami dengan senang hati menerima 2 anggota baru ini,” kata Louis, Senin (20/01) saat diwawancarai.

Louis menambahkan, surat tersebut nanti akan disampaikan di Sekertariat DPRD Sulut untuk dibacakan dan ditetapkan pada agenda rapat paripurna.

Dengan bergungnya PSI dan PKB di Fraksi Gerindra, berikut jumlah personil Fraksi di DPRD Sulut:
1. Fraksi PDIP 20 anggota
2. Fraksi Gerindra 7 anggota
3. Fraksi Golkar 6 anggota
4. Fraksi Demokrat 6 anggota
5. Fraksi NasDem 6 anggota

Enda

Sulut – Anggota DPRD Sulut, Muliadi Paputungan dipastikan bergabung dengan Fraksi Gerindra DPRD Sulut.

Hal itu dibuktikan dengan surat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor: 467/DPW-35/01/1/2025, perihal permohonan bergabung di Fraksi Gerinda, yang ditandatangani Ketua DPW PKB Sulut Yusra Alhabsyi dan Sekertaris Sarhan Antili.

Muliadi Paputungan mengatakan, surat permohonan dari DPW PKB untuk merapat di Fraksi Gerindra segera akan dimasukkan.

“Surat pengusulan bergabung dengan Fraksi Gerindra sudah ada dari DPW, dan hari ini saya sendiri yang langsung mengantar di ruang ketua fraksi,” ungkap Muliadi, Senin (20/01) di ruang kerjanya.

Sementara itu,  Ketua Fraksi Gerindra, Louis Carl Schramm menyambut baik bergabungnya Legislator  Dapil Bolmongraya ini di fraksi Gerindra DPRD Sulut.

Lanjut Louis, dari PKB sudah memasukan surat untuk berjuang bersama lewat Fraksi Gerindra. Begitupun dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)  sudah mengirimkan surat.

“Kami dengan senang hati menerima 2 anggota baru ini. Dengan demikian Fraksi Gerindra menjadi Fraksi terbesar kedua di DPRD Sulut,” kata Ketua DPC Gerindra Kota Manado ini.

Enda

Manado – Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Sukses menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) membahas program kerja tahun 2024-2029, bertempat di Luwansa Hotel Manado.

Dalam Muskerwil tersebut, 20 pengurus Departemen KKSS telah merumuskan program kerja yang telah disepakati dan disahkan oleh seluruh peserta yang hadir dalam Muskerwil KKSS Sulut.

Sekertaris BPW KKSS Sulut, Muhammad Taher Tanggung menyampaikan, Muskerwil ini dilaksanakan untuk merumuskan program-program kerja yang telah dihasilkan lewat musyawarah wilayah, dan menetapkan seluruh program-program kerja yang sudah dirumuskan kemarin.

Lanjut Taher, seluruh 20 departemen yang diundang oleh BPW dalam kegiatan ini semuanya hadir kemudian menyampaikan laporan. Dan itu sudah disahkan oleh Steering Committee (SC) atau Panitia Pengarah sehingga menjadi acuan untuk melaksanakan kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang.

“Jadi selama 5 tahun program ini akan kita jalankan, dan mekanisme menjalankan program ini tentu semua harus berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang ada di KKSS,” jelas Taher, Sabtu (18/01) saat Press Conference didampingi Ketua KKSS Sulut Ruslan Abdul Gani, Bendahara Salahuddin Ganggong, dan Ketua Dewan Pembina Rafiuddin Djamir.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga menghadirkan Pengurus BPW KKSS Sulut, organisasi Pilar KKSS, 20 perwakilan Departemen, dan perwakilan Badan Pengurus Daerah (BPD) dari kabupaten/kota.

“Kami menghadirkan ada 9 Organisasi pilar di Provinsi Sulawesi Utara, 20 wakil ketua, 20 wakil yang membidangi departemen masing-masing. Kemudian dari departemen itu mengutus tiga orang anggota, kemudian kita menghadirkan 9 badan perwakilan daerah dari kabupaten/kota yang hadir pada hari ini,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dosen Kampus IAIN Manado ini mengatakan, KKSS Sulut akan mendukung program-program pemerintah yang akan datang, dan akan bersinergi, berkolaborasi untuk memajukan Sulut yang sejahtera sesuai dengan tema yang diangkat pada Muskerwil yakni, “Membangun Sulawesi Utara Yang Maju, Sejahtera dan berkelanjutan”.

“Itu impian kami di provinsi Sulawesi Utara. Apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah yang lalu itu tetap berkelanjutan. Jadi sudah bagus kami bersinergi dengan pemerintah yang lalu, dan insya Allah kita akan bertemu dengan pemerintah yang baru. Setelah ada pelantikan gubernur baru, kami akan mencoba untuk melakukan koordinasi untuk mendukung program-program yang sudah dicanangkan pemerintah,” kata Taher.

Enda

Manado – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) yang dirangkaikan dengan Seminar Nasional Pendidikan Islam, dengan tema “Pendidikan Islam Menjawab Tantangan Abad 21” bertempat di Sahid Kawanua Hotel, Sabtu (18/01/2025).

Dalam sambutannya, Ketua DPW Hidayatullah Sulut, Samsul Arifin menyampaikan, kegiatan Rakerwil ini bertujuan untuk memberitahukan program dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) lewat peraturan yang ditetapkan, dan juga untuk menghasilkan program-program kerja ditingkat wilayah khususnya dalam bidang pendidikan dan dakwah.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyadari keterbatasan sumber daya dan sumber dana dari Hidayatullah sangat diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan semua elemen keumatan agar program-program organisasi dapat terlaksana dengan baik.

“Alhamdulillah selama ini sinergi dan kolaborasi Hidayatullah telah terjalin dan terlaksana dengan semua elemen keumatan. Baik dengan MUI dibuktikan dengan beberapa pengurus DPD Hidayatullah telah masuk jajaran pengurus MUI di daerah, dan ormas-ormas lain serta komunitas-komunitas yang peduli dengan keumatan di Sulut,” ujarnya.

Lanjut Samsul, Hidayatullah juga telah menjalin sinergitas dan kolaborasi dengan kementrian Agama dan Pemerintah daerah yang sejak bertahun-tahun telah membantu perkembangan Hidayatullah. “Alhamdullillah 9 pesantren, 5 Madrasah Ibtidaiyah, 4 Madrasah Tsanawiyah, 3 Madrasah Aliyah, dan 1 Ma’had Haji yang ada di sulawesi utara merupakan salah satu kolaborasi Hidayatullah dengan pemerintah daerah,” ungkapnya.

“Ini merupakan peran partisipasi Hidayatullah untuk mensukseskan program-program pemerintah sekaligus menjalankan amanah konstitusi yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,” imbuhnya.

Menurutnya, kerjasama dan kolaborasi dengan ormas lain dan pemerintah harus terus dilanjutkan melihat program-program yang ada pada Hidayatullah. “Kami juga bergerak di bidang ekonomi, bidang sosial dan lain sebaginya. semoga kedepan bisa dapat bergerak dibidang lainnya,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Hidayatullah Bidang Departeman Pendidikan Dasar dan Menengah, Nanang Noerpatria
dalam sambutannya menitipkan pesan salam hormat dari Ketua Umum DPP Hidayatullah, Nashirul Haq kepada peserta Rakerwil DPW Hidayatullah Sulut.

Ia mengucap syukur kegiatan Rakerwil ini dapat terlaksana dengan mendapat atensi yang luar biasa dari pejabat publik Pemerintahan Provinsi Sulut dan juga dari Kementerian Agama Provinsi Sulut. Menurutnya, hal ini menunjukan suatu kepercayaan luar biasa yang pastinya akan memantik, memicu, dan memacu daya juang semua kader Hidayatullah di provinsi Sulut.

“Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Ini perwakilan lengkap, dari perwakilan Gubernur dan Kakan Kemenag hadir ditempat ini. Ini akan kami sampaikan ke Ketum DPP,” ujarnya.

Turut Hadir pada kegiatan tersebut, Kadis DLH Provinsi Sulut Arfan Basuki,
Kakanwil Kemenag Sulut Ulyas Taha, Pengurus DPW Hidayatullah dan DPD kab/kota, dan tamu undangan lainnya.

Enda

Sulut – Kepala Dinas (Kadis) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Arfan Basuki
mewakili Gubernur Olly Dondokambey membuka kegiatan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Hidayatullah Sulut yang dirangkaikan Seminar Nasional Pendidikan Islam, Sabtu (18/01/2025) bertempat di Sahid Kawanua Hotel Kota Manado.

Dalam sambutannya, Arfan Basuki mengapresiasi Rakerwil Hidayatullah tahun 2025 ini karena memiliki arti penting dalam menyusun langkah strategis untuk memperkuat kontribusi Hidayatullah bagi masyarakat, khususnya di Bumi Nyiur Melambai.

“Saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus Hidayatullah Sulawesi Utara atas dedikasi dan peran yang dilakukan dalam pembangunan moral, sosial, dan spiritual di tengah masyarakat. Kehadiran Hidayatullah di wilayah ini telah memberikan warna positif yang nyata dalam mengembangkan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam untuk pembinaan generasi muda, serta berbagai program sosial yang mendukung kesejahteraan umat,” kata Basuki, saat membacakan sambutan Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Dalam kesempatan tersebut, Ia menitipkan beberapa pesan dan harapan Gubernur untuk selalu bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulut. Menurutnya, Hidayatullah sebagai organisasi keagamaan memiliki peran strategis dalam membangun negeri agar dapat bersinegri dengan pemerintah daerah dan berbagai kalangan masyarakat.

“Saya berharap melalui rapat kerja wilayah ini akan mengambil program-program inovasi yang jelas dengan visi pembangunan di daerah Sulawesi Utara,” ucapnya.

Lanjutnya, Rakerwio DPW Hidayatullah yang dirangkaikan dengan Seminar Nasional Pendidikan Islam dengan tema “Pendidikan Islam Menjawab Tantangan Abas 21” diharapkan dapat mengembangkan pendidikan berbasis akhlak mulia.

“Pendidikan adalah pondasi utama untuk mencetak generasi yang berakhlak mulia dan memiliki kompetensi peradaban dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai keislaman demi menghasilkan insan yang tidak hanya terbatas, tetapi juga berkarakter,” jelasnya.

Ia berharap, Hidayatullah terus menjadi pelopor dalam menghadirkan solusi bagi berbagai tantangan sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesejahteraan sebagai bentuk kepedulian sosial. “Diharapkan program-program pemberdayaan masyarakat mampu memberikan dampak yang luas dan berkesinambungan,” imbuhnya.

Basuki mengajak seluruh pengurus Hidayatullah untuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana dakwah dan pendidikan untuk mengembangkan inovasi di era digital. “Hal ini penting untuk menjangkau masyarakat khususnya generasi muda agar semakin dekat dengan nilai-nilai Islam yang Rahmatan Lil’ Alamin,” ujarnya

Ia pun optimis melalui Rakerwil ini dapat memberikan kontribusi yang nyata, dan pemerintah provinsi mendukung setiap langkah positif yang diambil demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Provinsi Sulut. “Selamat melaksanakan Rakerda, semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara,” pungkasnya.

Terpantau, hadir pada kegiatan tersebut,
Kakanwil Kemenag Sulut Ulyas Taha, Pengurus DPP Hidayatullah Nanang Noerpatria, Ketua DPW Hidayatullah Sulut Samsul Arifin, Pengurus Wilayah dan Kab/Kota Hidayatullah, dan tamu undangan lainnya.

Enda

Asahan, detikawanua.com – Pemerintah Kabupaten Asahan menyalurkan bantuan kepada masyarakat Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat yang telah terkena dampak banjir. Bantuan yang disalurkan Pemerintah Kabupaten Asahan ini berupa sembako dan pendirian tenda kepada masyarakat yang terkena dampak banjir tersebut.

“Kami Pemerintah Kabupaten Asahan telah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir berupa sembako seperti beras, mie instan dan minyak goreng pada tanggal 29 Oktober dan tanggal 6 Desember 2024 yang diterima langsung oleh pihak Pemerintah Desa Sei Dua Hulu didampingi pihak Kecamatan Simpangan Empat. Selain itu Pemerintah Kabupaten Asahan juga telah mendirikan 5 unit tenda keluarga untuk masyarakat yang terkena dampak banjir tersebut pada tanggal 03 Desember 2024,” ungkap Bupati Asahan melalui Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan Jutawan Sinaga SSTP MAP diruang kerjanya, Jumat (17/01/2025).

Pemerintah Kabupaten Asahan menyalurkan bantuan kepada masyarakat
Jutawan menambahkan pada tanggal 11 Desember 2024 Pemerintah Kabupateh Kabupaten Asahan telah melakukan penarikan/pembongkaran tenda keluarga, karena banjir di Desa Sei Dua Hulu telah surut. Penarikan tenda keluarga ini setelah hasil koordinasi dengan Kepala Desa Sei Dua Hulu.

Terkait bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Asahan, Jutawan mengatakan, bantuan yang diberikan ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Asahan ditengah-tengah masyarakatnya yang terkena musibah banjir. Ia juga berpesan kepada masyarakat yang terkena musibah agar segera melaporkan kepada petugas supaya kita dapat memberikan tindakan lebih lanjut.

Lebih Lanjut Jutawan mengatakan, hari ini 17 Januari 2025, Pemerintah Kabupaten Asahan juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat Desa Sei Dua Hulu yang terkena dampak banjir melalui Lumbung Dinas Sosial Kabupaten Asahan. “Kami berharap tidak ada korban nyawa maupun harta yang bisa merugikan masyarakat. Dan Semoga bantuan ini bisa bermanfat bagi masyarakat kita”, tutupnya.(Sofyan)

Makassar, detiKawanua.com – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengadakan opening ceremony Bulan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Tahun 2025 di Kantor Regional Sulawesi. Jumat (17/1/2025).

Bulan K3 merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk membangun budaya kerja aman dan sehat di lingkungan kerja Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.

Kegiatan ini bertujuan penguatan sistem manajemen K3 dalam upaya menekan angka kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, pencemaran lingkungan, serta potensi gangguan keamanan yang dapat merugikan aset, sumber daya manusia, lingkungan, dan citra perusahaan.

Tema nasional Bulan K3 tahun ini, berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 316 Tahun 2024, adalah “Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia dalam Mendukung Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) untuk Meningkatkan Produktivitas.” Mengacu pada tema tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengusung tema regional “HSSE EWAKO 2025 Wujudkan Perwira Pertamina yang Unggul dan Berketerampilan HSSE untuk Mendukung Bisnis Perusahaan yang Berkelanjutan.”

Rangkaian kegiatan bukan K3 Tahun 2025 dilaksanakan mulai 15 Januari hingga 20 Februari 2025, mencakup berbagai program strategis yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan seluruh elemen perusahaan dalam aspek K3.

Dalam sambutannya, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fanda Chrismianto, mengapresiasi berbagai penghargaan yang berhasil diraih pada tahun 2024 sebagai wujud keberhasilan dalam penerapan HSSE secara berkelanjutan. Penghargaan tersebut antara lain Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas 2024, Penghargaan Tingkat Nasional Kecelakaan Nihil dari Kementerian Ketenagakerjaan, Penganugerahan Tingkat Nasional 2 Proper Emas dan 4 Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup, Penghargaan Kecelakaan Nihil dari Gubernur Sulawesi Selatan, Penghargaan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja dari Gubernur Sulawesi Selatan, Penghargaan Pelayanan Kesehatan di Tempat Kerja dari Gubernur Sulawesi Selatan, Penghargaan Pencapaian Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan dari Gubernur Sulawesi Selatan, Penghargaan Pencapaian Kinerja Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dari Gubernur Sulawesi Selatan.

“Penghargaan-penghargaan ini merupakan bukti nyata dari komitmen kami dalam menerapkan prinsip HSSE secara menyeluruh di setiap aspek operasional perusahaan. Keberhasilan ini hanya bisa tercapai berkat kolaborasi erat antara manajemen, pekerja, mitra kerja, serta dukungan dari regulator dan masyarakat. Kami akan terus meningkatkan standar keselamatan dan kesehatan kerja guna menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan,” ujar Fanda.

Fanda menambahkan bahwa pemahaman dari masing-masing perwira Pertamina semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan ini menunjukkan perkembangan yang positif. “Namun, saya ingin menekankan bahwa penerapan K3 bukan hanya menjadi tanggung jawab perwira atau pekerja yang berada di lingkungan Pertamina saja. Vendor, Tenaga Alih Daya (TAD), dan mitra kerja lainnya juga memiliki peran penting dalam mendukung budaya keselamatan ini. Selain itu, edukasi kepada masyarakat ring satu Integrated Terminal/Fuel Terminal dan Aviation Fuel Terminal serta termasuk konsumen kami di SPBU, juga perlu terus dilakukan agar mereka memahami pentingnya perilaku aman di lingkungan sekitar mereka,” imbuhnya.

“Saya berharap pelaksanaan Bulan K3 ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu membangun budaya K3 yang kuat, mengurangi risiko kecelakaan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Mari kita bersama-sama memastikan bahwa kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi perusahaan, mitra kerja, dan masyarakat luas. Semoga pelaksanaan Bulan K3 tahun ini berjalan sukses sesuai dengan yang diharapkan,” ungkap Fanda.

Bulan K3 tahun ini mencakup berbagai kegiatan strategis yang bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, antara lain Pelatihan Safetyman SPBU Sulselbar dan Gorontalo, Pelatihan wakatek SPBE Sulawesi, Pelatihan Keadaan Darurat untuk Tenaga Alih Daya (TAD), Bimbingan Teknis HSSE, Simulasi OKD SPBE Area Sulut, Webinar HSSE mingguan, Sharing Session Environmental Awareness, Site Visit SMKTD (Terminal LPG IT Makassar,HSSE Ewako Challange dan Awarding pada saat Closing Ceremony.

Pada kesempatan yang sama, Sr. Manager Operation & Maintenance Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Basuki Santoso, pencapaian jam kerja tanpa kecelakaan fatal & Lost Time Injury (LTI) mencapai 26.396.461 jam kerja pada tahun 2024.

“Pencapaian ini menunjukkan bahwa penerapan budaya K3 yang baik telah menjadi prioritas utama bagi seluruh tim. Hal ini bukan hanya angka, tetapi representasi dari keselamatan pekerja, efisiensi kerja, dan keberlanjutan operasional yang mendukung produktivitas perusahaan,” ucap Basuki.

Basuki juga menambahkan, “Kami terus mendorong peningkatan pelatihan dan inovasi dalam HSSE, termasuk penerapan teknologi untuk pengawasan keselamatan kerja, guna mencapai target zero accident dan memperkuat komitmen kami terhadap K3 di masa depan,” imbuhnya. **

Palu, detiKawanua.com – PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi yang bergerak dibidang distribusi energi, hari ini Jumat (17/1) resmi menandatangani perjanjian penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas untuk Tahun Anggaran (T.A.) 2025 dengan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah. Penandatanganan perjanjian ini dilakukan di Hotel Santika Palu, disaksikan oleh pejabat terkait dari kedua belah pihak. Jumat (17/1/2025)

Dalam perjanjian ini PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi akan menyediaan pasokan BBM dan pelumas untuk mendukung operasional dan kebutuhan logistik Polda Sulawesi Tengah. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan kelancaran tugas-tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sulawesi Tengah.

Region Manager Corporate Sales PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Ferry Pasalini, dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya terhadap Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah atas kerjasama yang sudah terjalin selama ini, “Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya melalui kerjasama Pelayanan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas antara Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan PT Pertamina Patra Niaga yang terjalin sangat baik hingga saat ini dimana Perjanjian tersebut merupakan turunan dari Nota Kesepahaman antara Mabes POLRI dengan PT Pertamina Patra Niaga sebagai kontrak payung dengan masa berlaku 5 (lima) tahun”, ujar Ferry.

Lebih lanjut Ferry berharap dengan adanya penandatanganan perjanjian ini proses pengadaan BBM Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dapat terpenuhi, dan segala kendala yang ada di lapangan dapat dimitigasi, serta dicarikan solusi agar tidak berpengaruh pada kegiatan operasional.

Diketahui, untuk Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah pada tahun 2025 ini, terdapat total 17 Satuan Kerja (satker) termasuk Polres yang telah terikat kontrak dan akan berkontrak kembalidengan PT Pertamina Patra Niaga dengan total DIPA senilai Rp 33,9 Miliar (terdiri dari RM dan PNBP).

Sementara itu, Karo Logistik Polda Sulawesi Tengah, KOMBESPOL Drs. Slamet Riyadi, M.M., juga turut mengungkapkan apresiasi terhadap PT. Pertamina Patra Niaga yang telah mendukung kebutuhan logistik Polda Sulawesi Tengah. “Dengan adanya kerja sama ini, kami semakin yakin bahwa tugas-tugas kepolisian akan berjalan lebih lancar dan responsif. Terutama dalam pengelolaan armada operasional yang membutuhkan pasokan BBM dan pelumas berkualitas untuk menunjang kinerja anggota kami,” ungkap Kombespol Slamet.

Pada prinsipnya PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi berkomitmen tetap menjaga ketersediaan stok energi nasional dan menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai mitra strategis untuk mendukung beberapa kegiatan kepolisian terutama dalam beberapa momen krusial seperti Pengamanan Natal, Tahun Baru dan bantuan kemanusian karena kondisi alam. Dimana pada momen-momen tersebut diperlukan pengamanan dan pendampingan yang lebih besar kepada masyarakat.

Ditemui ditempat berbeda, Area Manager Communication, Relations, & CSR Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampow, menyampaikan harapan atas kerjasama yang terjalin ini. “Kami berharap PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terus saling bersinergi, dan bersama-sama menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Karena bagaimanapun, Pertamina dan POLRI adalah satu kesatuan, sama-sama instansi negara dan sama-sama merah putih”, ujar Fahrougi. **