MINSEL, detikawanua.com – Miris.. Dan sangat tidak manusiawi , pasalnya para Honor Petugas Kebersihan kabupaten Minsel yang awalnya mengharapkan ada ketambahan gaji Petugas Kebersihan dari Rp 1,800,000 justru sebaliknya hanya Rp. 1.550.000 membuat para pekerja terbebani bahkan dari informasi yang diterima media ini potongan yang awalnya seragam Rp . 250.000 ternyata ada yang lebih dari itu dengan kata lain tidak sampai Rp 1 juta disebabkan karena tidak masuk kerja atau malas sesuai penilaian Atasan di bidang persampahan

Kebijakan potongan gaji Petugas Sampah yang sering di istilahkan ” Pasukan Kuning ” ini memukul telak keluarga-keluarga para pekerja sampah apalagi anak-anak yang masih sekolah dan mengharapkan hasil sebagai Pekerja sampah

Informasi dari beberapa Petugas sampah di kabupaten Minsel menuturkan Kebijakan Pemotongan Gaji Pasukan Kuning terkesan dipaksakan karena menurut mereka potongan itu tidak perna di sosialisasikan oleh Dinas PU dan Persampahan Kabupaten Minsel dan tidak beralasan karena kok ada ketambahan Petugas sampah antara bulan April – Mei

” torang pe gaji da potong Rp. 250.000 ditambah lagi potongan lain kalau tidak masuk kerja tapi inikan tanpa sosialisasi atau pemberitahuan sebelumnya justru kami mengharapkan ada kenaikan gaji yang ada potongan karena anggaran tidak cukup , jelas Para Pekerja sampah

Tokoh masyarakat Minsel, Karel Hendrik Lakoy ( KHL ) dengan tegas menyatakan Petugas Sampah memang pekerjaan yang hina tapi sangat mulia karena berkaitan dengan kesehatan dan kenyamanan lingkungan , kalau memang ada pemotongan apa dasarnya , Kadis PU dan Kabid Persampahan harus bertanggung jawab kalau memang ada potongan tanpa kajian matang dan diduga kadis PU dan kabid Persampahan sengaja Kebiri Gaji Honorer Petugas Sampah

” Kadis PU dan Kabid Persampahan harus punya alasan tepat karena mendengar penjelasan para Honor petugas sampah ternyata ada penambahan petugas sampai 20 orang yang sebelumnya hanya 65 orang sekarang 85 orang maka alasan potongan gaji itu tidak berdasar dan tanpa sosialisasi sebelumnya dan petugas sampah dipaksa harus tanda tangani gaji yang diberikan padahal sudah dipotong Rp 250.000 maka Kadis PU dan Kabid Persampahan harus bertanggung jawab. Jangan -jangan sengaja dikebiri untuk pribadi. Ketus Lakoy

Saat bertandang ke Dinas PU dan Persampahan , Kabid Persampahan tidak berada ditempat tapi menurut staf Kabid yang juga Sekretaris Dinas PU Minsel sedang Tugas luar.

Sebelumnya informasi yang di terima media ini para Honorer Petugas Sampah di kabupaten Minsel mengeluh dengan Nasibnya akibat gaji yang di dapat selama 3 bulan di potong masing-masing Rp.250 ribu per Bulan dan ada juga potongan lainnya.
( Vandytrisno )

Manado, detiKawanua.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tak henti-hentinya membangun sinegritas dengan berbagai lapisan masyarakat dalam menciptakan Sulut sebagai daerah yang maju, berdikari serta aman.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Provinsi Sulut, Edwin Silangen dalam Rapat Koordinasi Daerah Provinsi Sulut bersama BKSAUA (Badan Kerjasama Antar Umat Beragama) yang dilaksanakan di Hotel Swissbell Manado, Kamis (22/11).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sulut, Kartika Devi Kandouw-Tanos, dan Ketua Presidium BKSAUA KH.Abdul Wahab Abdul Gafur, lapisan toko agama serta utusan dari setiap SKPD yang terkait dan jajaran kepolisian.

Sekprov dalam arahannya memberikan apresiasi atas terselengarahnya kegiatan ini. Pembangunan yang terjadi di Sulut serta tumbuhnya perekonomian tak lepas dari kehidupan masyarakat yang tetap rukun dan damai. Lanjutnya pula, stabilitas keamanan serta kehidupan yang rukun dan damai harus tetap dijaga dan dipertahankan serta ditingkatkan.

Sejalan dengan itu, Sekprov berharap terus adanya dukungan dari setiap komponen masyarakat secara khusus kontribusi aktif dari badan kerjasama antar umat beragama yang merupakan garda terdepan, pioner dan pelopor bagi terwujudnya kehidupan yang rukun dan damai.

Kepala Biro Kesra dr. Kartika Devi Kandouw Tanos mengatakan lewat kegiatan ini peran BKSAUA semakin dioptimalkan, terus menjalin komunikasi antar umat beragama serta meningkatkan sinegritas dengan pemerintah.

Nampak kegiatan rakor tersebut dilanjutkan dengan diskusi serta pemaparan materi oleh utusan dari setiap agama yang ada, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budah dan aparat kepolisian.

(IsJo/*)

Manado, detiKawanua.com – Dibukanya kegiatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Expo 2018 yang di prakarsai Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut di Kompleks Manado Town Squar (Mantos) pada Kamis (22/11) pagi tadi yang berlangsung hingga tanggal 24 nanti (selama 3 hari). Oleh Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw menghimbau agar kegiatan tersebut efektifnya juga jika ada kompetisi melibatkan masyarakat umum serta ada sesi acara tanya jawab langsung, tidak terkesan hanya display satu arah.

“SMK Expo harus dibuatkan cluster.Seperi contoh, SMK dari Minahasa Tenggara digabung dengan Minahasa Selatan, dari Tomohon dengan Minahasa dan lihat mana yang terbaik,” terang Wagub, saat sambutan sekaligus telah membuka kegiatan tingkat Provinsi Sulut itu.

“SMK expo ini menurut hemat saya jadi parameter. Jadi kalau sekarang baru 14 SMK yang ikut, nanti berikutnya harus lebih banyak lagi,” ujarnya.

Disamping itu Kandouw mewakili Gubernur Sulut (Olly Dondokambey) mengingatkan bahwa sekolah-sekolah yang ada di Sulut sekarang ini harus berbenah karena, dunia pendidikan Sulut notabenenya mulai mengalami penurunan kualitas.

“Tahun 70-80an dunia pendidkan kita tak pernah keluar lima besar. Sulut jadi roll model, bahkan dari luar pun datang sekolah di sini. Tapi tahun-tahun terakhir ini fakta mengatakan daerah lain sudah menyamai kita bahkan melewati kita. Kian hari kian berkurang anak sekolah lain datang ke sini,” bebernya.

Oleh karenanya, pada kesempatan tersebut Wagub pun menghimbau agar dunia pendidikan ini menjadi pekerjaan rumah yang besar.

“Dengan kata lain ini harus jadi pengingat kita. Paling tidak inwork looking apakah kaidah-kaidah, norma-norma, substansi pendidikan sudah betul kita hayati dengan baik terutama para guru dan kepala sekolah,” tutupnya.

Sementara itu oleh Kepala Dikda Sulut, Grace Punuh saat diwawancarai wartawan mengatakan bahwa pada tahun 2019 nanti pihaknya akan mengemas kegiatan SMK Expo serupa dengan sesuatu hal yang berbeda dan berinovasi.

“Kita pasti berbenah. Kegiatan ini diharapkan kedepan tersentuh di cabang dinas. Jangan hanya sekolah di Manado dan sekitarnya saja yang ikut,” katanya sembari menambahkan, sebenanya yang ditawarkan seluruh SMK tapi yang bersedia hanya 14.

“Yang tidak ikut itu bisa saja karena persoalan transportasi. Makanya berikut akan dibuat di cabang dinas masing-maing,” kata Punuh.

Adapun dalam kegiatan SMK EXPO 2018 itu oleh SMK menampilkan masing-masing keunggulan inovasi melalui stand yang tersedia.

(IsJo/*)

Manado, detiKawanua.com – Mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru, pihak Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah melaksanakan Rakor Hight Level Meeting TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) di kantor cabang BI Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (21/11).

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Edwin Silangen membuka langsung kegiatan yang dihadiri oleh kepala-kepala dinas yang terkait.

Dalam sambutannya, Gubernur Olly melihat bahwa hal-hal seperti ini sangat perlu, diantaranya koordinasi antara satu dengan yang lain sangat penting dalam menjaga inflasi.

“Ini sangat perlu dilakukan untuk mengambil satu keputusan untuk menjaga inflasi di Sulawesi Utara,” ujar Gubernur.

Disamping itu juga dalam upaya menjaga pengendalian inflasi agar dapat terkendali, gubernur menawarkan 4K sebagai solusi agar laju inflasi di Bumi Nyiur Melambai tetap stabil.

“Yang perlu diperhatikan keterjangkauan harga, ketersedian pasokan, kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif,”terang orang nomor satu di Sulut itu.

Lanjut pula berkaitan dengan keterjangkauan harga, Olly menerangkan faktor belanja masyarakat mendorong perkembangan ekonomi yang ada. Sedangkan ketersediaan pasokan yakni harus ada cadangan. Gunanya apabila terjadi kelangkahan ada ketersediaan.

Sementara itu untuk kelancaran distribusi, Gubernur juga mengingatkan jalur trans Sulawesi harus bebas dari pungutan liar terlebih dalam pendistribusian pasokan. Tambahnya pula harus ada komunikasi agar hambatan-hambatan dapat teratasi. Misalnya menurut Gubernur, ketersediaan panen raya di suatu tempat dapat dikomunikasikan sehingga tidak terjadi gagal panen.

Lebih dalam lagi, Gubernur menyampaikan kepada peserta apabila inflasi yang ada di Sulut tertinggal tidak guna pertumbuhan ekonomi Sulut, dan ini yang harus dijaga sehingga masyarakat mendapatkan pendapat yang baik.

Sebelumnya ditempat yang sama, Direktur BI Sulut Bpk Soekowardojo menerangkan bahwa Sulawesi Utara mencatatkan inflasi terendah se-pulau Sulawesi. Disamping itu juga, kegiatan ini akan mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia, transoprtasi udara dan bahan pangan menjelang natal dan tahun baru. Lanjutnya pula, dalam rakor ini akan merancang TPID 2019 2021

(IsJo/**)