Pemprov Sulut Tak Halangi Investor Masuk, Selama Berdampak Baik Bagi Ekonomi Sulut

Category: SULAWESI UTARA
Desember 6, 2018

Manado, detiKawanua.com – Kedatangan rombongan Anhui Dongin Renewable Resource Tecnologi co.ltd, Mr. Wendong Shi atau investor asal Negara China ke Kantor Gubernur Sulut pada Rabu (05/12) siang, diterima langsung Wakil Gubernur, Steven Kandouw di ruang kerjanya.

“Pengelolaan sampah daur ulang menjadi prioritas investor China itu. Silahkan siapa saja yang ingin berinvestasi di daerah ini tapi sesuai aturan yang ada. Pak Gubernur Olly tidak melarang siapapun yang ingin berinvestasi di Sulut,” terang Wagub.

Lanjutnya bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selalu menyambut baik dan membantu bagi semua investor yang masuk ke Sulut selama sesuai dengan aturan karena hal itu (investasi) akan berdapak baik bagi pertumbuhan ekonomi di Sulut.

“Silahkan Mr Shi follow up urusan regulasi aturan dan silahkan berkoordinasi dengan DPM-PTSP. Pokoknya pemprov siap bantu sepenuhnya hingga mencari lahan. Karena berkat campur tangan pak Gubernur semua menjadi mudah bahkan ekspor impor pun lebih gampang,” ujar Kandouw.

Diketahui pertemuan tersebut lebih ke soal perusahaan pengelolaan sampah daur ulang. Dimana pada kesempatan turut dihadiri Kadis PM-PTSP Sulut Henry Kaitjily, Perwakilan DLH Sulut serta pihak swasta mitra kerja lainnya.

(IsJo/*)



Bawaslu Manado: Jangan Kampanye Saat Ibadah Natal!

Category: SULAWESI UTARA
Desember 6, 2018
Badan Pengawas Pemilu.

Manado, detiKawanua.com – Pada bulan Desember ini, hampir setiap lorong, rumah ibadah bahkan rumah warga di Kota Manado diadakan kegiatan ibadah pra Natal. 
Kendati demikian, Bawaslu Kota Manado mengajak kepada semua kalangan, agar tidak memanfaatkan kegiatan-kegiatan ibadah  untuk berkampanye. 
“Tentunya kita harus ikut memberi doa untuk menyemarakkan Natal bagi warga Manado yang merayakannya. Tetapi dengan sangat jelas dalam peraturan yang berlaku, baik itu UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU 33 (perubahan dari PKPU 23 Tahun 2018) tentang Kampanye dan Perbawaslu 28 tentang Pengawasan Kampanye, melarang kampanye di tempat ibadah, terang Taufik Bilfaqih, Komisioner Bawaslu Manado Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan antar Lembaga.
Atas dasar itu, Bawaslu Manado bersama jajarannya akan melakukan pengawasan intens terkait kegiatan kampanye dalam ibadah.
“Hingga saat ini, kami telah menemukan dan menerima laporan awal adanya kegiatan ibadah natal yang disuguhi dengan atribut kampanye,” terangnya via rilis yang diterima media ini, Kamis (6/12/2018) pagi. 
Tentunya, ini tidak hanya berlaku bagi kegiatan ibadah Pra Natal, melainkan kegiatan-kegiatan ibadah dari semua golongan. Mohon bantu kami untuk benar-benar optimal dalam mengawasi. 
“Saran Kami, jika toh ingin memanfaatkan kegiatan di momen Natal (bukan ibadah) untuk berkampanye, maka Pastikan ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari Kepolisian,” pungkasnya. ***
(Indra) 


Berdasarkan Rangking, CPNS Ikut Tes SKB Bertambah 342

Category: SULAWESI UTARA
Desember 6, 2018
Tahuna, detikawanua.com – Pasca pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khususnya di wilayah Kabupaten Sangihe berdasarkan hasil passing grade belum lama ini, hanya 26 orang dinyatakan lulus passing grade dari total kouta 270 orang. Hal ini membuat Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Bupati Jabes Esar Gaghana bersama Bupati lainnya melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk sedianya menerima permohonan agar terpenuhi jumlah kuota mmasing- masing daerah supaya dilakukan perengkingan.
Alhasil permohonan tersebut di terima dan Pemda Sangihe mcengambil 342 nama sesuai rangking, sehingga jumlah menjadi 368 ditambah dengan 26 orang sebelumnya. Ini dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Sangihe, Steven Lawendatu ketika dikonformasi harian ini, Selasa (04/12) kemarin. Dikatakan Lawendatu, lobi yang dilakukan Pemda sudah di terima dan dikeluarkan Permenpan terkait Passing grade.
“Jadi lobi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe dengan Pemda lainnya di terima dengan dikeluarkannya Permenpan terkait passing grade. Dimana yang tadinya hasil passing grade 298 sekarang menjadi 255,” kata  Lawendatu. 
Lebih lanjut ia menyebutkan, kemudian di Permenpan 61, setiap formasi yang tidak tercapai Passing gradenya, berdasarkan peringkingannya di ambil tiga nama.”Artinya setiap formasi yang tidak tercapai passing gradenya waktu pertama tes, di rangking tiga terbaik dan itu sudah kami umumkan nama- nama yang masuk sesuai hasil perengkingan,” ujarnya. Dijelaskannya, dari hasil perengkingan ini yang tadinya watu Permenpan 37 hanya mendapatkan 26 orang yang lulus, setelah Permenpan 61 terus di rangking di peroleh 342 nama.
“Jadi totalnya yang akan ikut Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berjumlah 368 orang sekaligus seleksi terakhir,” ujarnya.
Disentil waktu pelaksanaan SKB yang merupakan tes terakhir terhadap 368 CPNS Sangihe ini, Lawendatu menyatakan belum ada jadwal soal kepastian tanggalnya.
“Jadwalnya masih menunggu dari BKN Pusat, Cuma kami sudah mendapatkan informasi untuk wilayah Kandreg XI Manado pelaksanaan tes akan dilakukan antara tanggal 8-10 Desember yang akan dilaksanakan di Manado karena masih menggunakan  metode Compouter Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN),” pungkasnya.(js)


Kejaksaan Sangihe Rilis Kegiatan Tipikor 2018

Category: SULAWESI UTARA
Desember 6, 2018
Tahuna, detikawanua.com – Sosialisasi yang bertajuk coffe morning dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia di Tahun 2018 yang di prakarsai oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan sangihe digelar di kafe Selo Pesasombangeng rabu (5/12) kemarin dihadiri Kajari Muhammad Irwan Datuinding,Bupati Jabes Ezar Gaghana,Kapolres AKBP Sudung Ferdinad Napitu,Danlanal Kolonel Laut Donny M Wibowo, S.Sos, Perwakilan PN Bustarudin, SH perwakilan Kantor Imigrasi Aditya Wibawa, SH, Kepala Badan Kesbangpol Danny Mandak dan sejumlah ASN juga rekan pers. Dalam acara tersebut Kajari menyampaikan rilis terhadap kinerja penanganan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) selama satu tahun berjalan ini. Kejari Sangihe selalu berupaya untuk terus melakukan langkah pencegahan terhadap potensi tindak pidana korupsi terhadap sejumlah kegiatan pembangunan di Sangihe dengan sarana TP4D serta akan terus berkoordinasi dengan APIP.
“Dalam setiap penyelidikan,kami selalu berkordinasi dengan APIP dan penegak hukum lainnya. Karena dengan kebersamaan setiap pekerjaan akan lebih ringan diselesaikan,” Kata Datuinding 
Tambanya, mengenai langkah penindakan merupakan upaya terakhir yang akan dilakukan ketika setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan unsur pidana dan tidak terdapatnya pengembalian kerugian keuangan negara. Terhadap penanganan laporan penyalahgunaan dana desa akan terus dilakukan oleh kejaksaan negeri sedang dilakukan langkah permintaan keterangan atau klarifikasi terlebih dahulu serta apabila ditemukan unsur administratif maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada APIP, apabila ada unsur pidana dan timbul kerugian negara maka akan dilakukan penindakan oleh Kejaksaan Negeri Sangihe.
“Selama ini sebelum diberi sangsi pidana terhadap pelaku korupsi,pihak kejari juga memberikan pemahaman kepada oknum agar dapat mempertanggung jawabkan kesalahannya dengan mengembalikan kerugian negara melalui proses yang ada. Begitu juga ketika tak ada niat baik dengan sendirinya akan dilakukan penindakan sesuai pasal yang berlaku tanpa ada pilih kasih,sebab dimata hukum semua pelaku korupsi itu sama,”tegas Datuinding.
Ditempat yang sama Bupati Jabes Ezar Gaghana mengapresiasi kegiatan ini karena sangat bermanfaat,selain menghilangkan kejenuhan dalam melaksanakan tugas juga dapat mengetahui setiap persoalan sampai penindakan yang dilakukan penegak hukum secara transparan dan profesional. Apalagi dalam Tahun 2018 ini pemkab sangihe masih mempunyai pekerjaan yang belum terselesaikan dan perlu pendampingan dari TP4D.
“Untuk tahun ini beban pekerjaan agak ringan karena belanja tidak langsung sudah berjalan dengan baik,hanya belanja langsung yang sedang dipacu pelaksanaannya. Komunikasi kerjasama ini dapat terus dilakukan secara berkesinambungan agar komitmen mengawal pembangunan daerah memang tepat sasaran dan punya kualitas,” ujarnya Gahgana.
Gaghana berharap kebersamaan unsur forkopimda dalam membangun sangihe dapat terus ditingkatkan,supaya apa yang menjadi harapan masyarakat dapat terwujud dengan maksimal.
“Kebersamaan kita ini juga sudah saya sampaikan ke presiden jokowi dan diharapkan terus dipertahankan,tidak semua daerah bisa melakukan hal serupa dan kinerja ini hanya demi sangihe,” pungkas orang nomor satu dibumi tampungang lawo. (js)


Sekda Robby Ngongoloy Buka Monev Pelaksanaan Pangan Desa Di Mitra

Category: SULAWESI UTARA
Desember 6, 2018

Mitra,detiKawanua.com– Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara ( Mitra), Robby Ngongoloy,Msi. Rabu (5/12/2018)  membuka monitoring dan evaluasi (Monev) Pelaksanaan Gerakan keamanan Pangan Desa (GKPD) di kabupaten Mitra.
Sesuai informasi ,kegiatan kali ini yang diikuti oleh pihak Pemda Mitra, Komisi A DPRD Mitra, Lintas OPD, Camat, Lurah/hukum tua serta TP-PKK merupakan kerjasama Pemkab Mitra dengan Balai Besar POM Manado.
Robby Ngongoloy Selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mitra saat membuka kegiatan mengatakan pentingnya kegiatan kali ini dan memberikan apresiasi terhadap keseriusan seluruh pihak dalam mensukseskan GKPD di Kabupaten Mitra.
“ apresiasi setinggi tingginya dengan komitmen yang ada, ini dibuktikan dengan salah satu desa asal Mitra mampu menjadi juara lomba desa Pangan tingkat propinsi tahun 2018,” terang Ngongoloy.
Sementara itu kepala BPOM Manado Sandra L menyatakan, untuk memastikan program keamanan pangan di desa dan kelurahan harus dilaksanakan secara berkelanjutan serta memerlukan tindak lanjut dari desa dan kelurahan yang mendapat intervensi.
“ belum lama ini, dari hasil kegiatan lomba desa PAMAN (Pangan Aman) yang diikuti 22 desa/kelurahan di 7 kabupaten/kota yang sudah diintervensi oleh balai besar POM Manado, desa Belang asala Mitra mampu keluar sebagai pemenang, dan itu harus tetap aktif dalam program atau ketahanan Pangan,” pungkasnya. (Indri).



Wabup Boltim Pimpin Rakor Penanggulangan Kemiskinan

Category: SULAWESI UTARA
Desember 6, 2018

Wabup Gumalangit saat pelaksanaan Rakor Penanggulangan Kemiskinan Boltim, Rabu (5/12/2018).


Boltim, detiKawanua.com – Untuk menyamakan persepsi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timir (Boltim), Rabu (5/12), bertempat di Kantor Bupati dilaksanakan rapat koordinasi program penanggulangan kemiskinan daerah. 
Rapat yang dipimpin Wakil Bupati Boltim Drs Rusdi Gumalangit dihadiri pimpinan perangkat daerah dan para Kepala desa (Sangadi-red) se-Boltim. “Rapat ini untuk mengetahui dan mengevaluasi sudah sejauh mana pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Boltim,” ujar Wabup.

Dirinya menuturkan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan terus dilakukan mulai dari tingkat nasional, tingkat provinsi hingga di daerah melalui program Gerdu Seru (Gerakan Terpadu Sejahterakan Ekonomi Rakyat Untuk Menuntaskan Kemiskinan).

“Tahun 2018 merupakan tahun ketiga pelaksanaan program Gerda Seru melalui program RTLH, KIS, KIP, dan program pemberdayaan lainnya,” katanya.

Dengan program-program yang telah dilaksanakan itu, angka kemiskinan di Boltim mengalami penurunan. Di mana tahun 2016 pada posisi 6,77 persen turun menjadi 6,2 persen di tahun 2017. “Kita harapkan target akhir RPJMD dan target SDGs dapat dicapai,” tutur Wabup Gumalangit. 

Sebaliknya, lanjut Wabup, tingkat pengangguran dan para rumah tangga baru masih memerlukan perhatian khusus.

“Ini yang perlu menjadi perhatian khusus dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan untuk dapat mengintervensi program pemberdayaan dan perlu pelatihan kewirausahaan agar tercipta tenaga kerja yang sudah terlatih,” tutupnya, siang tadi.

(Fidh)


Pembangunan RTLH Capai 90 Persen, Rudi: 2019 Bakal Bangun Seribu Unit

Category: SULAWESI UTARA
Desember 6, 2018

Kadisdinsos Boltim, Rudi S Malah.


Boltim, detiKawanua.com – Pembanguan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Bolaang Mongondow Timur saat ini masih terus dilakukan, meski waktu batas ketentuan atau deadline-nya tinggal beberapa pekan ke depan.
Dituturkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Rudi S Malah, bahwa pihaknya saat ini masih melakukan pembangunan RTLH.

“Walaupun sudah hampir waktu deadline, kita tetap pecu pembangunannya. Sekarang sudah capai sekitar 90% dari jumlah 750 unit dibangun tahun ini,” jelasnya.

Sudah hampir 600 unit selesai dibangun. Di kecamatan Kotabunan hampir semua selesai. Kecamatan Tutuyan pun hampir semuanya rampung. Rata-rata setiap kecamatan sudah 75%.

“Untuk pembangunan RTLH di lahan yang telah dihibahkan PT Ranomout seluas 11 Hektare (Ha) dengan kapasitas  600 unit RTLH, dengan tahap pertama yakni 210 unit, saat ini sudah 18 unit selesai dibangun dengan pekerjaan masih berjalan. Kita upayakan 30 unit hingga batas waktu pekerjaan. Per unit anggarannya senilai Rp18.223.000. Total anggaran 210 unit tersebut, Rp 3.826.830.000 dengan ukuran rumah 6×5 meter. Lokasi pembangunan tepat di desa Tutuyan II kecamatan Tutuyan,” paparnya, Rabu (5/12/2018).

Dirinya menambahkan, pihaknya akan turun lapangan guna memverifikasi bagi penerima RTLH dan bantuan lainnya tahun depan.

“2019 40 Kelompok usaha bersama (Kube) setiap kelompok 10 orang, anggarannya APBN. Barang bantuannya sesuai dengan kebutuhan kelompok. Kemudain kita merekrut tenaga pendamping Kube, yang nantinya dites di Dinsos Boltim. tahap pertama kita perlukan 3 orang untuk kecamatan Nuangan, Tutuyan, dan Modayag. Juga di tahun depan, APBD  ada 800 unit RTLH dibangun, 150 unit APBN. Dana dekon dari provinsi, 200 unit untuk rumah pesisir, itu dibangun desa Jiko Blanga, desa Jiko, desa Matabulu, desa Jiko Utara, desa Loyow, serta desa Iyok,” terang Rudi, siang tadi.

(Fidh)


Diminta Kepada Sangadi Segera Masukan Data Valid Desa, Rusmin: Ini Instruksi Bupati

Category: SULAWESI UTARA
Desember 6, 2018

Kadisdukcapil Boltim, Rusmin Mokoagow.


Boltim, detiKawanua.com – Data validisasi terkait dengan kependudukan yang diminta kepada setiap Kepala Desa (Sangadi-red) se-Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melalui intruksi Bupati Boltim Sehan Salim Landhar SH, hingga kini baru 14 desa yang sudah memasukan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Boltim.
Hal tersebut seperti dituturkan Kepala Disdukcapail Boltim Rusmin Mokoagow, bahwa sampai hari ini pihaknya baru menerima data valid kependudukan dari 14 desa.

“Saat ini yang sudah memasukan data valid hanya 14 desa dari 80. Seharusnya, data tersebut sudah harus masuk sejak tanggal 31 Oktober 2018 dari semua desa mengenai data penduduk dan wajib KTP,” ungkapnya.

Permintaan data dimaksud, sejak awal tahun saya sudah beberapa kali menyurat ke Sangadi sepertinya tak diindahkan. Jika diindahkan, maka jelas data validisasi penduduk per desa sudah barang tentu sudah valid.

“Dan data yang diminta per desa tersebut, ada intruksi langsung oleh Pak Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendataaan Penduduk dan Wajib KTP, agar segera dilaporkan ke Bupati melalui Disdukcapil. Sesuai instruksi, batas pemasukan data  31 Oktober. Sehingga, kita masih mempunyai rentan waktu menyelesaikan perekaman hingga 31 Desember nanti. Dan ternyata desa dinilai tidak memperhatikan intruksi Bupati,” beber Rusmin kepada media ini.

Bulan November kemarin, kita melakukan perekaman selama 8 hari tepat di Modayag Barat. untuk rekam baru hampir 200 orang dan itu langsung dicetak. “5 hari di Modayag di kantor kecamatan, itu sekitar 100 lebih dilakukan perekaman,” katanya, Rabu (5/12/2018).
Keempat belas desa yang sudah memasukan data valid sesuai intruksi Bupati di antarannya Desa Sumberedjo, Moyongkota Baru, Pinonobatuan, Nuangan Barat, Bai, Jiko, Jiko Utara, Atoga, Motongkad Tengah, Motongkad Selatan, Buyat Barat, Bulawan, Lanut dan desa Paret Timur.

“Jumlah jiwa se-Boltim untuk semester pertama yakni 86 Ribu lebih jiwa. Yang wajib KTP kita tunggu data valid dari seluruh desa-desa. Saya imbau kepada pihak desa yang belum memasukan data valid, supaya dipercepat. Sebab ini adalah intruksi pak Bupati,” ucap Rusmin siang tadi.

(Fidh)


Gaghana Ajak Warga Tidak Mengunakan Air Kemasan

Category: SULAWESI UTARA
Desember 6, 2018
Tahuna, detikawanua.com – Permasalahan sampah plastik yang menjadi permasalahan di semua daerah yang dampaknya sangat merusak lingkungan mendapat perhatian serius Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 
Bupati Jabes E. Gaghana di setiap kesempatan selalu mengajak semua komponen  masyarakat agar tidak lagi memakai botol air mineral kemasan. 
“Marilah kita semua masyarakat Sangihe agar tidak lagi memakai minuman mineral kemasan di setiap acara atau kegiatan di kantor tempat ibadah ataupun dirumah kita masing masing,” ajak Gaghana. 
Bupati juga mengajak khusus buat para pegawai baik ASN ataupun swasta agar membeli botol minuman yang dapat di isi ulang. 
“Marilah kita memakai botol minuman yang dapat di isi ulang yang tidak kita buang sewaktu waktu,  dan disetiap kantor pemerintah agar menyediakan Despenser dan cangkir untuk minum dengan begini kita sudah membantu mengurangi sampah plastik yang susah terurai,” kunci Gaghana. (js)


Serap Aspirasi Tenaga Pendidikan, Gubernur Bakal Turun Langsung Ke Sekolah

Category: SULAWESI UTARA
Desember 6, 2018

Manado, detiKawanua.com – Guru kelas berbeda dengan tukang jual obat, karena guru dibekali dengan metode belajar yang baik, hingga benar-benar menjadi guru profesional bukan guru amatiran.

“Oleh karenanya guru harus mentransfer otaknya ke murid, dan begitupun dengan kepala sekolah wajib memeriksa perangkat belajar siswa dan guru,” demikian diungkapkan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Edison Humiang saat mewakili Gubernur Olly Dondokambey membuka Peringatan Hari Guru Nasional, ke-73 Provinsi Sulut, Rabu (5/12) di Aula Mapalus kantor Gubernur.

Lanjutnya, guru profesional adalah guru yang dapat memimpin dengan menyertai berbagai perangkat pelajaran yang dibutuhkan sekolah.

“Untuk itu guru harus melakukan perubahan signifikan. Menyangkut kesejahteraan guru dan pengawas itu harus dituangkan dalam rencana anggaran, karena pak Gubernur sangat memperhatikan aspek pendidikan.Bahkan menurut Ibu Kadis Pendidikan Daerah Sulut, dalam waktu dekat ini sertifikasi tahap tiga dan empat akan segera dicairkan,” terang Humiang, sembari menambahkan Pemprov Sulut juga telah memprogramkan kunjungan kerja (Kunker) ke sekolah.

“Tujuannya, Pak Gubernur ingin mendapatkan informasi dan aspirasi secara cepat dan tepat dari tenaga kependidikan, bahkan sudah beberapa sekolah yang dikunjungi,” pungkasnya.

Turut Hadir Kadis Dikda Provinsi Sulut Grace Punuh, para Kepala Sekolah beserta guru dan siswa.

(IsJo/*)Serap Aspirasi Tenaga Pendidikan, Gubernur Bakal Turun Langsung Ke Sekolah

Manado, detiKawanua.com – Guru kelas berbeda dengan tukang jual obat, karena guru dibekali dengan metode belajar yang baik, hingga benar-benar menjadi guru profesional bukan guru amatiran.

“Oleh karenanya guru harus mentransfer otaknya ke murid, dan begitupun dengan kepala sekolah wajib memeriksa perangkat belajar siswa dan guru,” demikian diungkapkan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Edison Humiang saat mewakili Gubernur Olly Dondokambey membuka Peringatan Hari Guru Nasional, ke-73 Provinsi Sulut, Rabu (5/12) di Aula Mapalus kantor Gubernur.

Lanjutnya, guru profesional adalah guru yang dapat memimpin dengan menyertai berbagai perangkat pelajaran yang dibutuhkan sekolah.

“Untuk itu guru harus melakukan perubahan signifikan. Menyangkut kesejahteraan guru dan pengawas itu harus dituangkan dalam rencana anggaran, karena pak Gubernur sangat memperhatikan aspek pendidikan.Bahkan menurut Ibu Kadis Pendidikan Daerah Sulut, dalam waktu dekat ini sertifikasi tahap tiga dan empat akan segera dicairkan,” terang Humiang, sembari menambahkan Pemprov Sulut juga telah memprogramkan kunjungan kerja (Kunker) ke sekolah.

“Tujuannya, Pak Gubernur ingin mendapatkan informasi dan aspirasi secara cepat dan tepat dari tenaga kependidikan, bahkan sudah beberapa sekolah yang dikunjungi,” pungkasnya.

Turut Hadir Kadis Dikda Provinsi Sulut Grace Punuh, para Kepala Sekolah beserta guru dan siswa.

(IsJo/*)