MINSEL, detikawanua.com – Pertemuan Insan Pers Biro Minsel dan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) kabupaten Minsel hadir dalam pertemuan ini mewakili Komisioner Bawaslu Minsel , ketua Panitia Pengawas Kecamatan ( PPK ) Amurang Timur Max Tambajong SPd di dampingi Panwascam Doubles Raimon, Jumat ( 07/12/2018  )

Dalam kesempatan tersebut Panwascam yang telah di delegasikan oleh Bawaslu Minsel dan sesuai amanat Komisioner Bawaslu Minsel Franny Sengkey SE sebagai Kordiv Hukum dan Penindakan Bawaslu Sulut mengatakan Wewenang Bawaslu itu sangat luas dan ini butuh kerjasama dengan semua Steckholders termasuk Insan Pers di kabupaten Minsel

Dirinya optimis sinergitas antara Pers dan Pengawas Pemilu menjadi kekuatan untuk menciptakan pemilu yang berkwalitas

” Awasi dan laporkan caleg dan tim pemenang yang membagi bagikan sembako atau natura lainnya menjelang hari Natal dan Tahun baru. Atau pembagian sembako atau pembagian mateti lainnya betkedok santa clous.” ucap Sengkey

Menurut Sengkey bahwa pembagian materi atau natura dan sembako adalah bagian dari praktek politik uang yg dilarang dlm uu pemilu nomor 7 tahun 2017.

Pada pasal 280 ayat 1 huruf j jelas mengatur soal larangan hal ini. Dan hal ini mrngandung unsur pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana.

“Awasi dan lapotkan bila menemui aksi seperti ini,” ujar Sengkey yg mengaku tak segan segan memproses masalah ini

Salah satu wartawan biro Minsel ” Manado Makatana ” Aloysius Petrus menuturkan Kegiatan seperti ini memang sangat penting mengingat Potensi pelanggaran pemilu sangat besar dan terbuka tak cukup jika mengharapkan personil Panwas Minsel maka sinergitas dengan insan Pers itu akan lebih tercover laporan Pelanggaran Pemilu menujuh Pemilu 2019 yang berkwalitas “, ucap Aloy

Hadir dalam pertemuan yang bertajuk Sinergitas Pengawasan Partisipatif Insan Pers berjumlah 30 media di Biro Minsel dan ini merupakan kali yang kedua karena sebelumnya kloter pertama dengan jumlah yang sama 30 media wartawan biro Minsel.
( Vandytrisno )

Walikota Manado saat menerima penghargaan  Kota Paling Toleran di Indonesia Tahun 2018


Manado, detiKawanua.com – Dalam rangka memperingati Hari Toleransi Internasional pada 16 November 2018 lalu, dari hasil studi indexing yang dilakukan SETARA Institute, Kota Manado meraih peringkat toleransi tertinggi dari 9 kota di Indonesia.

“Manado sebagai salah satu dari 10 kota dengan peringkat toleransi tertinggi di Indonesia pada tahun 2018 ini,” jelas Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi, Jumat (7/12/2108).

Menurut Hendardi, rangking Manado sebagai Kota Paling Toleran di Indonesia tahun 2018 ini tak tersingkirkan oleh daerah lain di NKRI.

“Ibukota Provinsi Sulut ini kembali meraih penghargaan kedua kalinya dari SETARA Institute setelah sebelumnya tahun 2017 lalu, mengalahkan Kota Salatiga di posisi paling tinggi IKT,” jelasnya.

Penghargaan Kota Paling Toleran 2018 sendiri diserahkan langsung Mendagri Tjahjo Kumolo kepada Walikota Manado GS Vicky Lumentut (GSVL) pada Jumat (7/12/2018), di Hotel Ashley, Jl. KH Wahid Hasyim, No.73-75 Jakarta Pusat.

Program IKT bertujuan menilai praktik-praktik toleransi dalam tata pemerintahan kota dan memberikan insentif sosial bagi kota-kota yang telah bekerja keras memajukan praktik-praktik toleransi dalam tata kelola keragaman masyarakat di masing-masing kota.

“Ini salah satu inisiatif untuk mempromosikan toleransi yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota. Kami melakukan promosi, kajian dan pendidikan publik terkait dengan pluralisme, kemanusiaan, demokrasi, hak azasi manusia dan perdamaian,” pungkas Hendardi.

Untuk diketahui, SETARA Institute merupakan organisasi perkumpulan yang bertujuan mewujudkan masyarakat setara, plural dan bermartabat. Penilaian kota paling toleran dilakukan SETARA Institute dengan melakukan IKT. ***

(Indra)

Manado, detiKawanua.com – Posisi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan IV sudah berada di Bank Sulut Gorontalo (BSGo) setelah dicairkan dari kementerian sejak tanggal 29 November, dan tertanggal 5 Desember (beberapa hari lalu) itu sudah disalurkan/cairkan kepada sekolah-sekolah. Dalam artian pencairan kali ini adalah yang tercepat. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut, dr Grace Punuh diruang kerjanya, Jumat (07/12).

“Dari data yang ada tinggal 5 sekolah yang belum menerima BOS karena belum menyelesaikan pertanggungjawaban triwulan III. Ini saya warning ke 5 sekolah ini,” ujarnya tanpa menyebutkan nama ke 5 sekolah itu.

Dikatakannya juga dalam pencairan BOS tidak ada hambatan jika berkas administrasi sudah lengkap sehingga tinggal “berurusan” langsung ke Bank Sulut.

“Usahakan sampai pekan ini sudah dicairkan semua,” himbau Punuh.

Selain itu juga terkait dengan sertifikasi guru kata Punuh sudah turun juga dari kementerian sejak dua pekan lalu (anggarannya ada) namun harus dilakukan verifikasi validasi nama by name by addres.

“Jangan sampai salah satu huruf saja pasti ditolak oleh bank. Ada 4.164 guru dan kemarin telah dilakukan pencairannya. Ini semua yang menjadi perhatian agar tidak ada informasi simpang siur,” tandas Punuh.

(IsJo)

Jakarta, detiKawanua.com – Tindak lanjut memperjuangkan persoalan anjloknya harga kopra di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) semakin terang-bederang dan diseriusi Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur, Steven Kandouw (OD-SK), sebagaimana kini pada Kamis (06/12) di Gedung Menara Revindo Kebon Sirih-Jakarta, oleh Wagub Kandouw telah bertemu langsung dengan “petinggi” pihak pabrikan pembeli kopra terbesar di Bumi Nyiur Melambai (Sulut) yaitu, PT Cargil yang diwakili, Arif salah seorang Direktur dan Imelda selaku Plant Manager, Pimpinan PT Multi Nabati Bitung dan PT Agro Makmur yang diwakili, Rapolo Hutabarat.

Wagub pada kesempatan itu menyampaikan bahwa Pemprov Sulut memahami situasi dan kondisi fluktuasi harga kopra menurun hingga saat ini sebagai akibat dari konsumsi dan permintaan pasar dunia yang menurun namun, disatu sisi meminta agar perusahaan-perusahaan yang merupakan pembeli utama komoditi kopra tersebut bisa tergerak hatinya untuk melihat kondisi rakyat Sulawesi Utara yang sebagian besar adalah petani kopra.

“Dengan mengurangi sedikit keuntungannya (pihak perusahaan) dan menaikkan harga pembelian kopra dari masyarakat bisa membantu, terlebih saat ini sebagian besar para petani sedang dihadapkan dengan momentum hari besar perayaan Natal,” terang Wagub dalam pertemuan yang terbilang cukup alot dalam mengambil kesepakatan bersama itu.

Selanjutnya terinformasi bahwa ketiga perusahaan tersebut akhirnya merespons positif keinginan dari Pemerintah Provinsi Sulut dengan memintakan agar pihak pemprov juga mengeluarkan surat himbauan ke pihak perusahaan sebagai pijakan dasar bagi perusahaan dalam mengambil keputusan (menaikan harga).

Disisi yang lain dari pihak PT Cargil pun menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya tengah bermitra dengan sekitar 88 orang petani kopra yang tersertifikasi dan membeli kopra dengan harga yang jauh lebih tinggi/premium. Sehingga mengharapkan kepada Pemprov Sulut bisa memfasilitasi para petani yang bersertifikat lebih banyak lagi agar produk kopra terstandarisasi sehingga hasil kopra mereka bisa dibeli dengan harga tinggi.

Adapun dalam kesempatan itu ketiga perusahaan-perusahaan telah berkomitmen untuk turut serta mendukung menanggulangi penduduk miskin di Sulawesi Utara melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang nantinya diarahkan untuk penyediaan sarana perumahan atau rumah layak huni.

Turut hadir dalam rapat tersebut yaitu Asisten II Setdaprov Sulut, Rudi Mokoginta, Karo Pemerintahan dan Humas, Jemmy Kumendong, Karo Ekonomi, Frangky Manumpil dan Kabid Perdagangan Dinas Perindag Sulut, Hanny Wayong.

Diketahui sebelumnya, selain perjuangkan kenaikan harga kopra di Manado dan Jakarta, oleh OD-SK (diwakili Wagub Kandouw) telah berjuang hingga ke Negara Belanda sebagai salah satu negara pengelola minyak kelapa.

(IsJo/*)