Menciptakan Pemimpin dan Caleg Yang Berkualitas, Masyarakat Diminta Jauhi Money Politik
Category: SULAWESI UTARA
Ilustrasi.
Tahuna, detikawanua.com – Politik uang memiliki defenisi yang cukup luas dan dapat didefinisikan sebagai sebuah upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi/uang atau dalam konteks pemilu dapat diartikan sebagai transaksi (jual-beli) suara. Pemberian materi dengan tujuan mempengaruhi pemilih adalah ilegal dan merupakan sebuah kejahatan. Pemberian uang kepada pemilih mungkin terlihat sebagai sebuah upaya untuk mengantisipasi apatisme para pemilih (voters) yang sudah lelah dan bosan menantikan janji-janji yang disuarakan saat kampanye.
Akhirnya, masyarakat lebih memilih golput. Noda yang sudah lama menempel bahkan cenderung nyaman dengan noda tersebut cukup sulit untuk dibersihkan. Sejumlah lembaga survey pun memaparkan bahwa ketidakpercayaan masayarakat terhadapat semua kontestan pemilu adalah sebagai dalang utamanya. Terbukti ada sejumlah partai politik sebagai instrumen utama belum mampu menyelaraskan platform politiknya terhadap perubahan di masyarakat yang akhirnya memunculkan dimanika di perpolitikan nasional. Dengan adanya money politic, maka muncul juga masalah baru yang sangat mengkhwatirkan seluruh pihak. Kerinduan masyarakat akan pemimpin yang berintegritas dan kompeten tidak akan mungkin terwujud dengan kurangnya pendanaan.
“Jika kebiasaan ini terus dibudayakan, maka sampai kapanpun bangsa ini akan terus tersandera oleh para miliarder yang haus akan kekuasaan tetapi tidak tahu apa itu politik. Sehingga jika Money Politic tetap merajalela niscaya parpol yang potensial melakukan praktik tersebut hanya partai yang memiliki dana besar,”ujar Anju Siboro pemerhati pembangunan Sangihe.
Sebab dalam praktek politik uang, lanjut dia, sadar atau tidak, ada 3 hal yanh dikorbankan dan tidak menutup kemungkinan demokrasi di negara dan daerah ini mendapat rapor merah dari negara lain. 3 hal tersebut yakni “Membiarkan korupsi merajalela” karena kandidat yang memberikan uang (menyogok) saat masa pemilih, tidak mungkin membiarkan uangnya hilang begitu saja ketika sudah terpilih. Secara perlahan tapi pasti, moral masyarakat bangsa dipertaruhkan. Karena dengan suap yang ada masyarakat sudah menyetujui adanya korupsi di masa kepemimpinan orang yang terpilih (penyogok). Kedua “Mengabaikan konstitusi” karena ciri khas demokrasi adalah adanya kebebasan, kedaulatan bagi rakyatnya yang sesuai dengan norma hukum yang ada. Hal ini sepaham dengan undang-undang negara kita Pasal 22 E ayat 1.
“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Maka, dengan adanya politik uang juga menodai konstitusi,”tuturnya.
Dan yang terakhir dengan terus dilakukannya money politic maka dapat membangun perpecahan bangsa secara perlahan,bukan secara moral saja yang salah dalam dimensi agama juga tidak dibenarkan. Sebab memiliki dampak yang sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa. Jika dalam ajang pemilihan pimpinan daerah dan Anggota Dewan baik pusat,provinsi dan daerah menghasilkan kekecewaan rakyat, maka sesungguhnya yang akan mengadili adalah rakyat itu sendiri.” imbulnya.
Kekecewaan akan berdampak pada lunturnya solidaritas bangsa yang tanpa solidaritas merupakan cerminan perpecahan. Akan semakin parah ketika karakter rakyat yang kian apatis dilihat oleh para politikus sebagai sebuah sasaran empuk untuk memenangkan kompetisi dengan cara menyebar uang.
“Bagi seluruh masyarakat saat ini mampu memilih para politikus sejati dan benar-benar memahami bahwa pengertian politik adalah seni menata negara dan tujuannya adalah menciptakan kebaikan bersama agar rakyat lebih sejahtera. Politik memerlukan orang-orang baik, memiliki keunggulan komparatif dalam artian memiliki kompetensi, dan sekaligus juga memiliki keunggulan kompetitif. Politik uang adalah lawan kita bersama. Pemberian uang dari para kandidat (terkhusus Caleg) adalah sebuah bukti bahwa dirinya tidak kompeten dalam berpolitik dan tidak punya hati dalam membangun melainkan hanya untuk menimbun harta. Karena pada dasarnya yang menjadi misinya adalah uang. Masyarakat juga perlu memahami bahwa harga suara tidak dapat dinilai dengan uang pemberian dari para calon. Karena suara rakyat adalah penentu nasib bangsa. Bangsa indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang bermoral. Jangan kita nodai dengan keegoisan akan kenikmatan sesaat. Ingat Vox populi vox Dei (suara rakyat adalah suara Tuhan),” pungkas Tokoh pemuda dan sekarang mengabdi sebagai guru SLH di Sangihe ini. (js)
