SULUT – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (22/1/25) siang, menggelar konferensi pers terkait pelaksanaan Konferwil XII NU Sulawesi Utara yang dirangkaikan dengan Harlah NU ke 102 Tahun.

Konferensi pers yang dilaksanakan di Kantor PWNU sulut ini dihadiri langsung Ketua Tanfidziyah PWNU Sulut Ulyas Taha, didampingi Ketua panitia H. Ahmad Soleh dan Sterring Commite Midun Loho.

Kepada wartawan Ulyas Taha mengungkapkan, Konferwil NU Sulut ke XII ini dilaksanakan karena masa khidmat pengurus yang sedang berjalan sudah berakhir yakni, periode 2019-2024.

“Ada beberapa hal yang kemudian bergeser hingga tahun 2025. Pertama kita melakukan pilpres dan pileg serentak tahun 2024 dan pilkada sehingga pelaksanaan konferwil diundur sampai bulan januari,” kata Kakanwil Kemenag Sulut ini.

Pada kesempatan tersebut, Ulyas juga mengatakan konferwil bakal dilaksanakan pada tanggal 24-26 Januari 2025 bertempat di hotel Aston.

“Akan dilaksanakan pembukaan, sidang-sidang kemudian pemilihan dan penutupan,” kata Dia.

Adapun tema yang diangkat dijelaskan Ulyas adalah “Merawat Toleransi dan Memperkokoh Jam’iyah Nahdlatul Ulama Yang Koheren Di Sulawesi Utara”

“Mengapa tema ini menjadi penting karena pada dasarnya kita di sulut bahkan di indonesia sudah akrab dengan toleransi. Bagaimana kita saling menghargai, hidup dalam kepelbagaian perbedaan suku agama dan RAS, kemudian kita saling menghormati dengan perbedaan itu,” jelas Ulyas.

Lebih lanjut Ulyas memaparkan bahwa toleransi yang selama ini dijaga dan sudah terbangun ditengah-tengah masyarakat perlu dirawat.

“Maka sebagai ormas keagamaan maka kita perlu perawatan agar toleransi ini tetap kokoh bahkan lebih kokoh. Ini yang menjadi irisan dari tema. Kemudian kita juga memperkokoh jamliya antar ulama, jaringan organisasi secara lembaga keagamaan dan kultur secara koheren agar ada keterkaitan antara satu struktur dengan struktur yang lain tidak boleh sebuah organisasi kemudian bekerja sendiri sendiri. Harus ada keterkaitan antara satu struktur dengan struktur yang lain,” paparnya.

Dia juga membeberkan terkait mekanisme dalam penyelenggaran konferwil dimana akan digelar berbagai sidang komisi, sidang pleno, tabulasi penghitungan Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa), penetapan Rois Syuriah, kemudian dilanjutkan pemilihan ketua tanfidziyah.

“Agenda dilanjutkan dengan pleno yang akan dilaksanakan pemilihan, yang dimulai dari Ahwa. Dimulai dari Ahwa akan kita tabulasi. Dari situ nanti siapa yang terpilih di antara mereka sebagai anggota Ahwa, dan dari situlah Ahwa menentukan Rais Syuriah. Setelah itu kita umumkan dalam pleno, dan dilanjutkan pleno pemilihan ketua tanfdziyah,” tandas Ulyas.

Sementara itu, Steering Commitee Midun Loho mengatakan, selain konferwil akan diadakan juga peringatan Hari Lahir NU yang 102 Tahun.

“Harlah NU akan dilaksanakan seusai pelaksanaan konferwil dan akan melakukan longmarch start dari depan hotel sston dan finish di depan asrama gorontalo,” tandas Midun sembari berharap pelaksanaan konferwil dapat berjalan dan sukses. (*)

Jakarta, detiKawanua.com – Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) akan menggelar rangkaian Perayaan Syukur Jubileum 70 Tahun.

Dalam rapat yang berlangsung di Kantor PGI, di Jalan Salemba 10 Jakarta Pusat menetapkan Ketua II Majelis Pekerja Harian (MPH) Olly Dondokambey sebagai ketua panitia.

Olly yang juga Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) menjelaskan, selain penyempernaan panitia pelaksana, rapat tersebut juga menyepakati rangkaian kegiatan Jubileum 70 Tahun PGI.

“Sudah disepakati. Ada lomba Paduan Suara Lagu Tema PGI. Ada juga penerbita Buku Bunga Rampai PGI,” kata Olly Dondokambey.

Selain itu, kata Olly, juga akan dilaksanakan kegiatan baksos dirangkaikan dengan seminar pada beberapa titik di Indonesia.

“Ibadah HUT pada 25 Mei 2025. Selebrasi Puncak Perayaan Yubelium yang akan dilaksanakan di Gedung IC Serpong,” tandasnya. **

Sulut – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Louis Carl Schramm menyoroti persoalan kesehatan yang menjadi kewajiban Dinas Kesehatan dan UPTD, Rumah Sakit maupun laboratorium di Provinsi Sulut.

Hal itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Kesehatan Daerah serta 8 UPTD dan Balai RSUD Provinsi Sulut, dalam rangka mendapatkan data dan informasi mengenai program kegiatan T.A 2025.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPC Gerindra Kota Manado ini secara tegas meminta kepada Plt Kadis Kesehatan dr. Rima Lolong untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan.

”RS itu tujuannya bukan mencari profit. Tapi bagaimana semua lapisan masyarakat didaerah ini mendapat akses kesehatan, sarana prasarana, SDM tenaga medis yang baik. Kalau masyarakat sehat, imbasnya akan sangat baik pembagunan kedepan,” ujar Louis, Selasa (21/01) di ruang Komisi IV DPRD Sulut.

Ia juga menyampaikan, jika Langowan nantinya akan menjadi Kota Adminstratif, yang dimana tentunya harus ditunjang dengan RS dan pelayanan kesehatan yang terbaik.

”Langowan ini akan jadi pusat Bpk.Presiden Prabowo akan sering berkunjung ke Langowan karena itu RS Noongan harus segera berbenah dalam hal sarana listrik, air ruangan fisik gedung, dokter-dokter ahli. Ini tugas dinas bagaimana menghadirkan dokter dokter spesialis. Yang pasti Langowan akan menjadi perhatian kami bahkan juga kalau perlu kami siap lobi Kemenkes dan jajaran,” jelas Louis.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulut juga mengingatkan, agar setiap Rumah Sakit jangan hanya mampu merealisasikan belanja 100 Persen, namun tidak diimbangi dengan capaian capaian target. ” Kedepan kita akan intens berkomunikasi, kami juga akan evaluasi mana kepala SKPD yang bisa dipertahankan bekerja dalam Kabinet Gubernur dan Wagub Yulius Selvanus-Viktor Mailangkay dalam memimpin Sulut ,”tegasnya.

“Yang bisa bekerja dengan baik kita pertahankan, kalau tidak bisa bekerja kita bina atau kalau perlu dibinasakan. Dan saya memilih untuk di,” imbuhnya, disambut riuh canda tawa dari peserta RDP.

Legislator Dapil Kota Manado ini juga mendorong  Direktur RS ODSK dan jajaran,  untuk mampu bernovasi agar bisa mendorong peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat berobat ke RS ODSK.

“RS ODSK Icon Kesehatan di Sulut, tapi banyak kamar yang kosong, coba pikirkan bagaimana caranya agar kamar kamar yang ada bisa terpenuhi, artinya saat masyarakat sakit pilihannya ke RS ODSK,” tandasnya. (*)

Manado, detiKawanua.com – Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Prof DR (Hc) Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw (OD-SK) terus mengikuti ibadah Natal bersama warga.

Seperti pada Selasa (21/01/2025) malam, Gubernur Olly dan Wagub Steven beribadah Natal bersama KKP (Kerukunan Keluarga Pendeta) GMIM se-Jabodetabek dan Bandung yang ada di JABODETABEK dan Bandung yang berlangsung khusyuk di Raja Oci Jakarta.

Tampak juga Ketua TP PKK Sulut Ny Ir Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan juga turut serta pada ibadah yang dipimpin Wakil Sekretaris Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM Pdt Jeffry Saisab MTh.

Usai ibadah, Gubernur Olly berkesempatan memberikan sambutannya.

“Selamat Natal dan Tahun Baru 2025,” ucap Gubernur Olly Dondokambey.

Tampak juga hadir sejumlah pejabat dan tokoh-tokoh familiar di Sulut, diantaranya Walikota Tomohon Caroll Senduk, Anggota DPRD Kota Manado Reza Rumambi dan mantan-mantan pejabat di Bumi Kawanua. **

Asahan, detikawanua.com – Camat Kota Kisaran Timur A. Syaiful P. Pasaribu. S.AP., M.M menutup Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) dan Festival Seni Qasidah (FSQ) Tahun 2025 Tingkat Kelurahan Teladan di Halaman Masjid Nurul Yaqin Kelurahan Teladan. Selasa (21/01/2025)

Camat Kota Kisaran Timur mengatakan, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur’an dan Festival Seni Qasidah ini merupakan perwujudan dari salah satu misi Bapak Bupati Asahan dan Bapak Wakil Bupati Asahan yaitu meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai – nilai keagamaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

“Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Asahan selama tiga tahun ini, Kecamatan Kota Kisaran Timur selalu masuk dalam kategori tiga besar maka saya mohon doa serta dukungan agar pada pelaksanaan MTQN Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Asahan Kecamatan Kota Kisaran Timur bisa mendapatkan juara 1 umum karena kebetulan pada tahun ini kita sebagai tuan rumah untuk pelaksanaannya”, harapnya

Camat Kota Kisaran Timur A. Syaiful P. Pasaribu. S.AP., M.M menutup Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) dan Festival Seni Qasidah (FSQ) Tahun 2025
Selanjutnya, Camat mengatakan untuk para peserta dalam mengikuti kegiatan ini tidak hanya mengejar kemenangan, akan tetapi lebih kepada upaya memupuk motivasi dan keinginan yang kuat untuk menguasai ilmu-ilmu keagamaan yang berkaitan dengan Al-Qur’an, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal.

“Selamat kepada para pemenang tetapi jangan jadikan juara kali ini menjadi sebuah kesombongan yang berhenti disini saja namun jadikanlah batu loncatan untuk meraih sukses ke yang lebih tinggi dan bagi yang belum beruntung hari ini, jadikanlah perlombaan ini sebagai guru dan pengalaman untuk meningkatkan prestasi di event berikutnya”, jelasnya

Bupati Harap dapat Jadi Angin Segar di Tengah Ancaman Gagal Panen
Lebih lanjut, Camat mengingatkan kita kembali sama seperti tahun-tahun lalu bahwa para pemenang belum tentu menjadi perwakilan untuk mengikuti di tingkat selanjutnya karena nantinya akan dilakukan pembinaan, pembekalan ataupun training center terhadap semua peserta yang akan mewakili Kecamatan Kota Kisaran Timur pada tingkat selanjutnya.

“Terimakasih kepada Lurah Teladan Muhammad Ilyas Ritonga, SH beserta jajarannya yang telah bekerja keras untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan ini”, ucapnya

Terakhir ia mengajak kepada kita semua bekerja sama untuk mendukung visi dan misi Bupati Asahan Bapak H. Surya, BSc dan Wakil Bupati Asahan Bapak Taufik Zainal Abidin, S.Sos.,M,Si yaitu Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter.

Ditempat yang sama Camat Kota Kisaran Timur menutup secara resmi Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Festival Seni Qasidah Tingkat Kelurahan Teladan Tahun 2025. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang.

Tampak hadir Forkopimcam Kota Kisaran Timur, Lurah Teladan beserta jajaran, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Para Peserta dan hadirin lainnya. (Sofyan)

Sulut – Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan merupakan salah satu Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. 

Sehingga dana APBN yang diberikan untuk pembangunan dan pengembangan desa mencapai 71 triliun pada 2025.

Sejalan dengan itu, Anggota Komisi 1 DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Feramitha Mokodompit mempertanyakan transparansi anggaran dana desa dan bagaimana realisasinya dalam bentuk pembangunan dan pengembangan desa serta sinkronisasi penerima bantuan BLT di setiap desa apakah sudah sesuai dengan data.

Hal itu disampaikan Legislator Dapil Bolmongraya ini pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Sulut bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulut dalam rangka membahas rencana target, sasaran program kegiatan tahun 2025, serta Lokasi Khusus (Lokus) pengembangan prioritas kawasan wilayah pedesaan di Provinsi Sulut, Selasa (21/01/2025) bertempat di ruang Komisi I DPRD Sulut.

Dalam kesempatan tersebut, Feramitha menanggapi yang disampaikan Kepala Dinas PMD Darwin Muksin yang mengungkapkan Kawasan Pembangunan Desa Nasional ada di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang menjadi fokus target pembangunan desa nasional.

“Lalu bagaimana dengan fokus PMD ke desa-desa yang masih masuk dalam kategori desa tertinggal. Ada 10 jumlahnya di provinsi sulawesi utara,” ujar politisi muda ini.

Lanjut Feramitha, terdapat empat kualifikasi desa, desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, dan desa maju. Ternyata setelah cek di Web resmi dari kementrian desa, ada 15.000 desa yang sudah termasuk desa mandiri dan 5.000 desa masih ketegori tertinggal.

“Di Sulawesi Utara sendiri masih ada beberapa yang masuk dalam kategori desa tertinggal dan banyak juga yang masuk dalam kategori desa berkembang,” tegasnya.

Ia menekan kepada pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan untuk desa-desa yang masih masuk kategori tertinggal terutama di daerah Bolmongraya.

“Desa tertinggal masih ada di Bolaang mongondow, Bolsel, Boltim, dan Bolmut. Ini perlu keseriusan PMD melalui APBD agar di prioritaskan. Begitu pun dengan desa berkembang nantinya ini akan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD),” jelasnya.

“Karena jika dilihat dari Data, ketimpangan kemiskinan di Provinsi Sulut menurun, tetapi di daerah kepulauan dan pesisir pantai Bolmongraya kemiskinannya masih tinggi. Sehingga inilah salah satu penyebab pembangunan desa yang masih tertinggal” tandasnya.

Asahan, detikawanua.com – Bupati Asahan bersama Wakil Bupati Asahan ikuti Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Sumatera Utara bersama Menteri Kordinator Bidang Pangan Indonesia di Aula Tengku Rizal Nurdin, yang bertempat Jalan Sudirman Nomor 41 kota Medan, Selasa (21/1/2025).

Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan DR Zulkifli Hasan bersama beberapa Menteri Bidang Pangan Kabinet Merah Putih, Bank Indonesia, Himbara, Badan Gizi Nasional, dan diikuti oleh Pj Gubernur Sumatera Utara Dr Agus Fathoni, M.Si dan Jajaran Forkopimda Sumatera Utara, dan para Bupati/Walikota, Pj Bupati/Walikota, serta Bupati terpilih se Sumatera Utara.

Bupati dan Wakil Bupati Asahan mengikuti Rapat Koordinasi Pangan Provinsi Sumut bersama Menko Pangan di Aula Tengku Rizal Nurdin.

Dalam rapat tersebut Bupati Asahan H. Surya, B.Sc berkesempatan menyampaikan dukungan untuk program Pemerintah Pusat baik itu tentang sistem penyaluran pupuk, tentang irigasi maupun yang lainnya.

Lebih lanjut, Bupati Asahan mengatakan dihadapan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bahwasanya di Kabupaten Asahan ada irigasi bendungan untuk peningkatan Air Sungai Bunut yang sudah dikerjakan oleh Pemerintah Pusat
namun sudah dihentikan dan juga jalur irigasinya tidak dibuat.

Jika Sesuai Rencana, Hari Ini Jembatan Ditutup
sehingga Air yang diperkirakan yang akan mengaliri Air ke sawah sekitar lebih kurang 6000 H tidak bisa dapat di aliri. “Untuk itu kiranya pembangunan aliran irigasi tersebut mohon dapat di teruskan ” harap Bupati Asahan mengakhiri penyampaiannya.

Pj. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni optmis pertanian Sumut bisa maksimal bila kendala yang ada saat ini teratasi. Kendala-kendala tersebut menurutnya bisa teratasi lewat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah.

Ada beberapa kendala yang dihadapi Sumut saat ini untuk memaksimalkan pertanian antara lain distribusi pupuk, kurangnya jumlah penyuluh pertanian dan yang cukup penting yaitu irigasi. Saat ini, Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) masih perlu perbaikan signifikan.

Terkait distribusi pupuk, beberapa kendala yang dihadapi petani menurut Fatoni yaitu masalah keuangan petani, waktu sampainya ke petani tidak tepat, petani kesulitan saat menggunakan sistem digital dan administrasi. Terkait penyuluh, saat ini menurut Fatoni Sumut masih kekurangan penyuluh sebanyak 3.142 orang (mengacu pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Kendala-kendala ini perlu kolaborasi dan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah hingga ke perangkat desa, misalnya irigasi ada sistem irigasi, ada irigasi kewenangan pusat, provinsi dan daerah, begitu juga terkait distribusi pupuk,” kata Fatoni saat Rakor Bidang Pangan Provinsi Sumut.

Target tanam padi Sumut tahun 2025 seluas 1.465.944 Ha, tanaman reguler seluas 814.638 Ha dan lahan kering juga kegiatan oplah 651.306 Ha. Sumut saat ini menurut Fatoni membutuhkan benih unggul bersertifikat dan penguatan Kelembagaan penangkar dan lantai jemur. Kebutuhan benih sebanyak 20.365,9 ton untuk tanam reguler dan 16.282,6 ton tanam lahan kering dan oplah.

“Kita cukup bersyukur karena hasil pertandian kita untuk bahan pangan baik, padi, jagung, bawang merah, cabai merah, cabai rawit sering surplus, dan saat surplus yang kita butuhkan hasil tani tersebut masih bisa terserap sehingga tidak merugikan petani,” kata Fatoni.(Sofyan)

Asahan, detikawanua.com – Camat Kisaran Timur, Ahmad Syaiful P. Pasaribu, pimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan (RAKORPEM) di Aula Abdi Praja, dihadiri Forkopimcam, Ka. UPTD/Korwil, Kepala KUA, Sekcam, Ketua TP. PKK, Kasi/Kasubbag, Lurah, dan tamu undangan lainnya, Selasa (21/01/2025).

“Kita harus tetap bekerjasama dan menjalin komunikasi yang baik dalam menjalan tugas di wilayah Kecamatan Kota Kisaran Timur agar dapat mengatasi persoalan-persoalan yang ada di lingkungan masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya Camat mengatakan, terkait dengan pelaksanaan kegiatan di bulan Januari ini yang merupakan awal Tahun 2025, saya minta kepada semuanya agar dapat mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya dan mempersiapkan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun ini sehingga pada pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan sukses.

Diakhir ia mengajak kepada kita semua untuk mendukung visi dan misi Bupati Asahan Bapak H. Surya, BSc dan Wakil Bupati Asahan Bapak Taufik Zainal Abidin, S.Sos.,M,Si yaitu Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter.(Sofyan)

Sulut – Anggota DPRD Sulut Muliadi Paputungan mempertanyakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai
bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Hal itu disampaikan Legislator Dapil Bolmongraya ini saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Sulut bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulut, Selasa (21/01/2025).

“Kami ingin meminta data BUMDes dari 1507 desa yang ada di Sulut. Kira-kira ada berapa desa yang BUMDesnya jarang atau tidak aktif” kata Muliadi.

Selain itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mempertanyakan sejauh mana pendampingan dari Dinas PMD terhadap beberapa kepala desa yang tersandung kasus dan sudah diputuskan bersalah.

“Apa upaya PMD sejauh ini?. Karena fungsi anggota DPRD salah satunya adalah fungsi pengawasan. Sehingga kami meminta data berjalannya persoalan-persoalan tersebut,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas (Kadis) PMD Darwin Muksin mengatakan, untuk kepala desa yang tersandung kasus telah diserahkan pada pemerintah kabupaten/kota.

“Kalau kasus perkasus kita hanya melakukan monitoring dan evaluasi. Itu diserahkan di masing-masing kabupaten/kota,” jelas Muksin.

Sedangkan terkait BUMDes, Muksin mengatakan, kenapa BUMDes itu tidak terlaksana dengan baik disebabkan faktor Sumber Daya Manusia (SDM).

Kadis menambahkan, proporsional untuk pemberian anggaran kepada pengelola BUMDes itu tidak tercapai. Makanya kemarin telah dilakukan Bimtek dalam rangka penguatan kapasitas aparatur desa yang salah satunya adalah BUMDes.

“Beberapa kekurangan seperti teknologi, SDM, dan berbagai hal seperti iman dan takwa pengelola BUMDes harus juga diukur. Jadi ini pengalaman yang telah kami lakukan survey dan monitoring,” ungkapnya.

Mendengar jawaban Kadis Darwin Muksin yang menurutnya tidak memuaskan, Muliadi Paputungan meminta data BUMDes yang aktif maupun BumDes yang tidak aktif. “Kira-kira PMD punya data ada beberapa BUMDes yang aktif, sehingga desa-desa yang tidak maksimal bisa belajar pengelolaannya,” ujar Muliadi

Mendengar permintaan Muliadi, Darwin Muksin mengatakan, data tersebut segera akan disiapkan. “Terima kasih atas usulannya, kami bantu mempersiapkannya karena kami akan meminta datanya kepada pendamping desa,” tutup Muksin.

Enda

Sulut – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Vionita Kuera menekankan pentingnya pelayanan rumah sakit. Hal itu disampaikan saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulut dan Balai RSUD Provinsi dalam rangka mendapatkan data dan informasi mengenai program dan kegiatan T.A 2025.

Menurut Vionita, rumah sakit ODSK merupakan ikon rumah sakit di Sulut, seharusnya memiliki program yang menjadikan rumah sakit tersebut sebagai rumah sakit terfavorit atau ada di top mind masyarakat.

Vionita juga menghimbau agar pelayanannya boleh di tingkatkan supaya pasien yang datang tidak kebingungan dan itu harus langsung dilayani jangan dibiarkan mereka duduk bengong sendiri.

“Pelayanan itu penting. Saya rasa kalau untuk teknologi yang canggih harus seimbang dengan pelayanan, bahkan harus lebih diutamakan pelayanan yang baik,” kata Vionita, Selasa (21/01).

“Yang paling penting adalah pelayanan dari tenaga medis, tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit sehingga masyarakat yang datang itu merasa senang, mereka lebih memilih ke rumah sakit di Sulut karena pelayanannya bagus,” imbuhnya. Selasa (21/01).

Lanjut Vionita, ia juga tahu peralatan teknologi kesehatan yang ada di Sulut tidak kalah canggih dari yang ada di rumah sakit penang. “Saya rasa sama tapi pelayanan itu yang paling penting,” ujarnya.

Legislator Partai Golkar ini juga meminta pihak rumah sakit untuk memperhatikan jumlah maksimal pasien yang ditampung itu agar sebanding dengan jumlah dokter dan tenaga medis yang ada. Tak sampai di situ saja, Vionita meminta perhatian Dinas Kesehatan bagi penyandang Disabilitas.

“Ada 250 juta anggaran untuk kursi roda, penyalurannya seperti apa karena banyak konstituen kami penyandang disabilitas itu tanya bagaimana caranya dapat bantuan kursi roda. Karena selama ini tidak dapat bantuan. Apakah harus mengajukan proposal atau seperti apa, mohon mendapat perhatian,” tutup Ketua Bapemperda DPRD Sulut ini (*)