Minahasa, detiKawanua.com – Ternyata sejak dilantiknya pasangan Bupati Minahasa, Royke O.Roring dan Wakil Bupati, Robby Dondokambey atau dengan jargon ROR-RD yang kini sudah masuki 6 bulan masa kepemimpinan di Kabupaten Minahasa, ternyata diam-diam mendapat penilaian tersendiri dari pemerintah pusat yakni melalui Dirjen disalah satu kementerian menilai bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa merupakan salah satu daerah yang mempunyai pasangan pemimpin (bupati dan wabup) dengan karakter yang akur dan sejalan.

“Jadi saat itu saya melakukan konsultasi kekementerian terus melalui salah satu Dirjennya mengatakan demikan, bahwa dari 300an daerah 40 diantaranya Pemkab Minahasa itu mempunyai pasangan yang sejalan harmonis dan akur,” terang Wakil Bupati, Robby Dondokambey kepada wartawan, Rabu (06/02) tadi di Kantor Gubernur.

Dirinya pula mengatakan bahwa sebagai Wabup hanya menjalankan tugas pokok sebagaimana mestinya yang sesuai aturan.

“Yang penting itu kami bekerja untuk melayani rakyat melalui program kerja dan sesuai aturan mekanisme pemerintahan,” ungkap Wabup, sembari mengungkapkan bahwa dirinya juga sempat kaget atas pernyataan dari pihak kementerian itu.

Adapun dari pantauan media selama kedua sosok pimpinan Minahasa ROR-RD itu menjabat sebagai bupati dan wabup, memang terlihat secara kasat mata dalam menjalankan pemerintahan hingga melayani masyarakat selalu bersama dengan mengutamakan komunikasi.

(IsJo)

Manado, detiKawanua.com – Komunikasi, koordinasi dan singkronisasi sangat penting dalam pemerintahan terlebih antara pemerintah kabupaten kota bersama pemerintah provinsi (Pemprov) yang selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah. Hal tersebutpun dibuktikan pemerintah kabupaten (Pemkab) Minahasa melalui Bupati Royke O.Roring dan Wakil Bupati, Robby Dondokambey (ROR-RD) yang dalam hal aturan tertentu selalu mengutamakan langkah koordinasi/konsultasi.

Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Edwin Silangen megungkapkan bahwa hal yang dilakukan oleh kedua petinggi pemerintah Minahasa (Bupati dan Wabup) salah satu contoh perwujudan dari aturan dalam menjalin hubungan dan singkronisasi antar pemerintah kabupaten dan provinsi.

“Ini bisa salah satu contoh bagi kabupaten kota lain, bahwa komunikasi koordinasi itu sangat penting, guna sinergitas program kerja antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Terutama daerah kabupaten kota dan provinsi harus bersama-sama agar program kerja tersingkron dengan baik dari pusat, provinsi ke daerah,” terang Silangen

Sementara itu, Bupati Roring usai melakukan pertemuan bersama Gubernur Olly Dondokambey dan Sekprov Edwin Silangen, pada Rabu (06/02) sore tadi, kepada wartawan mengungkapkan maksud kedatangan dari dirinya bersama Wakil Bupati (Robby Dondokambey) terkait koordinasi tentang pelaksanaan rolling pejabat di Pemkab Minahasa yang pada Rabu pagi tadi untuk pengisian dan pergeserannya telah dilaksanakan untuk eselon III dan IV.

“Syukur semua sudah berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang ada. tentunya pihak kami telah melakukan koordinasi dengan bapak gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah Sulut. Jadi, semua sudah sesuai aturan,” terang Bupati ROR yang kala itu bersama Wabup RD dan Sekprov Silangen di Lobi Kantor Gubernur.

Dirinya (Bupati) juga menjelaskan bahwa melalui gubernur sebelumnya sudah memberikan arahan melalui surat keputusan yang sebelum itu telah dikonsultasikan dengan pihak kementerian untuk dapat menggelar mutasi jabatan tersebut.

“Sebenarnya pelaksanaan mutasi tersebut pada kemarin hari karena suratnya keluar tanggal 4 Februari. Namun, berhubung kemarin hari libur (tanggal merah), jadi akhirnya dilaksnakan hari ini (Rabu). Intinya semua berjalan sesuai dengan mekanisme aturan,” jelasnya sembari menambahkan, tidak kala pentingnya bahwa pada mutasi pengisian jabatan saat ini tidak ada pejabat yang non job semua tercover.

Diketahui rolling yang digelar oleh Pemkab Minahasa berjumlah 82 orang pejabat meliputi eselon III sebanyak 54 orang dan eselon IV sebanyak 28 pejabat.

(IsJo)

Manado, detiKawanua.com – Perdana maskapai penerbangan Sriwijaya Air SJ-4053 pada Rabu (06/02) dini hari tadi pukul 05.00 Wita tiba di Bandara Sam Ratulangi Manado dengan membawa 183 wisatawan Kota Hangzhou-Cina.Adapun pesawat jenis Boing 737-800 berkapasitas 189 penumpang itu bertolak dari Bandara Internasional Xiaoshan Hangzhou itupun disambut Manajemen PT Angkasa Pura I Manado.

Terkait hal itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey angkat bicara membenarkan selama bulan Februari ini Sriwiajaya Air akan melakukan penerbangan carter dari Manado ke Hangzhou sebanyak 3 kali.

“Nantinya tanggal 1 April direncanakan akan terbang regular carter dua kali dalam seminggu dari Nangning Cina ke Manado.  Selamat datang di Manado, nikmatilah aneka obyek wisata di Sulawesi Utara yang istimewa,” jelas gubernur selaku pelopor dibukanya Provinsi Sulut sebagai gerbang pasifik.

Dimana Olly mengajak segenap masyarakat Sulut untuk kiranya memanfaatkan momentum hadirnya pariwisata di Sulut karena dengan banyaknya wisatawan masuk, banyak pula peluang bisnis yang bisa diciptakan untuk kemajuan perekonomian.

Sementara itu Staf Khusus Gubernur Bidang Pariwisata, Dino Gobel mengatakan selama ini selain Sriwijaya Air dengan rute barunya Hangzhou.

“Saat ini Lion Air telah melayani 4 rute penerbangan carter yakni Changsha Huanghua, Tianjin, Guangzhou Baiyun, dan Shanghai Pudong,” kata Gobel.

Diketahui pada tahun 2018, wisatawan Cina masih mendominasi dibandingkan wisatawan asing lainnya yang sesuai data pihak Imigrasi Manado, turis Cina yang masuk melalui Bandara Sam Ratulangi Manado mencapai 107.075  atau meningkat 69% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017. Sedangkan data terkini di tahun 2019, periode tanggal 1 Januari hingga 5 Februari jumlah turis asing yang tiba di Manado sudah hampir mencapai 20 ribuan orang.

(*/IsJo)

Manado, detiKawanua.com – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Sulut, Steven E Liow mengungkapkan bahwa anggotanya pada Rabu (06/02) pagi tadi telah melakukan penertiban akan sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang terdapat di kompleks seputaran Kantor Gubernur terlebih yang terpampang di pagar-pagar di kantor itu.

Tidak hanya itu, Liow juga mengungkapkan penertiban tersebut nantinya akan berlanjut hingga ke titik-titik yang dilarang oleh pihak KPU dan aturan Pemilu.

“Seluruh perkantoran pemerintah dan fasilitas umum itu tidak bisa. Kami akan tindak tegas melakukan pencopotan semua APK tanpa pandang bulu siapapun itu calegnya,” ungkapnya sembari mengatakan telah melakukan himbauan jauh hari sebelumnya kepada para caleg agar taat pada aturan terkait APK.

“Ini sudah disosialisasikan beberapa waktu lalu. Termasuk, pagar Geraja, Masjid serta tempat-tempat ibadah lainnya itu akan ditertibkan, nanti juga termasuk di kompleks lapangan KONI dan Stadion Klabat. Kami nantinya akan berkoordinasi dengan pihak KPU,” tandas Liow.

(IsJo)