Sanksi Terberat Bagi Oknum Caleg Nasdem Ini Kemungkinan Didiskualifikasi atau Dibatalkan Jika Terpilih?
Category: SULAWESI UTARA
Manado, detiKawanua.com – Atas dugaan pelanggaran Pemilu kampanye terselubung yang dilakukan Oknum Caleg dari Partai Nasdem untuk DPR-RI yakni, Ferry E Runtuwene (FER) yang terinformasi terjadi di lingkungan pendidikan tinggi Universitas Manado di Tondano belum lama ini, selain menuai kecaman dari warga dan pihak mahasiswa juga mendapat sorotan dari para pengamat politik seperti halnya, Ferry Liando, yang olehnya mengatakan jika terbukti melanggar maka jelas ada aturan sanksi pidana dan administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
“Sanksinya yang terberat didiskualifikasi atau pembatalan pencalegkan,” kata Liando.
Lebih jauh dijelaskannya, dalam pasal 521 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi, setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu, akan dikenakan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta. Dan pada Pasal 285 secara tegas menyatakan bahwa apabila seorang caleg yang mejadi pelaksana kampanye pemilu legislatif terbukti dan dihukum oleh pengadilan karena melanggar aturan Pasal 280 dan Pasal 284 UU Pemilu.
“Maka putusan pengadilan tersebut digunakan sebagai dasar bagi KPU dari segala tingkatan untuk membatalkan pencalegan atau membatalkan kemenangan jika caleg terpilih,” terang Liando.
Namun disamping itu juga Liando mengingatkan kepada pihak Bawaslu Minahasa agar bersikap hati-hati dalam menangani perkara yang dialami oknum Caleg FER, terutama dalam memastikan apakah perbuatan oknum caleg tersebut terdapat unsur pelanggaran atau tidak.
“Menurut UU Pemilu Pasal 1 angka 35 menyebutkan, kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu. Jadi jika caleg berdalih bahwa saat itu yang bersangkutan tidak melakukan tindakan itu maka, akan kesulitan bagi Bawaslu untuk membuktikannya.
“Jika yang dipersoalkan bahwa saat pertemuan itu terjadi pembagian bahan kampanye, maka pembagian itu akan disebut pelanggaran begitupun apabila pertemuan itu masuk dalam kategori kampanye,” katanya seraya menjelaskan bahwa bahan kampanye hanyalah salah satu dari bagian metode kampanye.
Dimana dirinya berharap hal tersebut bisa menjadi pembelajaran juga bagi para caleg lain dalam bersikap.
“Namun demikian, setiap caleg agar perlu berhati-hati dalam bersikap. Jangan memanfatakan kondisi tertentu yang dianggap di luar dari kewajaran. Meski kehadirannya dalam kapasitas profesional, namun harus menyadari bahwa yang bersangkutan adalah caleg yang sedang berkompetisi. Kampus harus bebas dari kepentingan politik. Kalaupun akan menyasar pemilih rasional dari kalangan kampus, harusnya dilakukan tidak dalam lingkungan kampus. Sebab kampus juga butuh referensi sebelum menentukan pilihannya. Salah satunya dengan cara mendengarkan visi misi dari masing-masing caleg. Komunikasi politik caleg dengan kalangan kampus adalah hak yang wajar. Namun UU pemilu melarang kampanye dalam lingkungan kampus,” pungkasnya.
(IsJo/*)
