MINSEL, DETIKAWANUA.com – Sesuai dengan Visi Misi Presiden Republik Indonesia Ir Jokowidodo tentang Pembangunan dari Pinggiran dari 9 Poin Nawacita terdapat satu program yang sangat menyentu rakyat , Pemanfaatan Dana Desa yang bergulir sejak tahun 2015 sebagai implementasi UU No. 6 Tahun  2014 tentang Desa dan PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN menyajikan fakta tak terbantahkan.

Menindak lanjuti program nasional yang sudah sangat membantu pemerintah daerah dalam hal pembangunan dan perberdayaan Masyarakat Desa ( PMD ) maka Pada hari kamis, 14 Februari 2019, Bupati Minsel Dr Christiany Eugenia Paruntu SE ( CEP ) datangi Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT ) yang diterima oleh Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi di ruang kerjanya di Kalibata, Jakarta.

Dalam pertemuan ini Bupati CEP melaporkan beberapa hal, mulai dari kegiatan pengelolaan dana desa, pembangunan kawasan transmigrasi hingga terkait perkembangan beberapa kegiatan yang dibiayai dengan APBN khususnya bantuan dari Kementrian Desa PDTT salah satunya adalah Embung desa di desa Talaitad Utara yang pekerjaannya sudah rampung 100%.

” Memang selain melaporkan soal Pengolahan Dandes dan perkembangan soal pembangunan transmigrasi juga program unggulan di kabupaten Minsel yang berkaitan dengan desa yaitu Embung Desa yang sudah rampung. Ungkap Bupati CEP melalui Kabag Humas dan Protokoler Altin Sualang SSTP MSi

Selain itu, Bupati juga berharap ada perhatian dari pemerintah Pusat untuk Kabupaten Minsel mengingat keterbatasan anggaran di daerah.

Hal kunjungan Bupati Minsel sekaligus pertemuan ini ternyata mendapat respon positif dari sekjen kemendes PDTT RI
”  Kami senang ibu bupati kesini, kadang-kadang kami mau bantu tapi tidak ada usulan dari daerah, jadi dengan ini kita bisa ada sinkronisasi.” Jelas Sekjen
( Vandytrisno )

Minahasa, detiKawanua.com – Bupati Minahasa, Ir. Royke Octavian Roring, MSi menegaskan kepada seluruh pejabat tinggi di kabinet pemerintahannya bersama Wakil Bupati, Robby Dondokambey, S.Si agar bertindak dan bergerak cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Harus memiliki jiwa pelayan, bukan dilayani serta tidak arogan dalam memberikan pelayanan, termasuk dalam pelayanan santunan duka, pengurusan pengalihan BPJS yang kini menjadi tanggungan Pemkab Minahasa serta penanganan kesehatan diantaranya antisipasi penyebaran virus/penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD),” tegas bupati, saat menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Makalelon Kecamatan Kakas, belum lama ini.

Selain itu bupati juga mengungkapkan, pada saat ini pemerintah kabupaten (Pemkab) Minahasa telah memiliki program pemberian bantuan kepada semua pimpinan agama di Kabupaten Minahasa, yang sejalan itu sebelumnya oleh Gubernur Sulut (Olly Dondokambey) juga telah memberikan bantuan pembangunan rumah ibadah di kabupaten minahasa yang merupakan sinergitas antara pimpinan pusat dan daerah.

“Saya mintakan untuk penggunaan dana desa itu harus dimanfaatkan dengan baik, benar serta tepat sasaran kepada masyarakat,” ujarnya sembari meminta para perangkat desa agar segera memperbaharui data guna pelayanan BPJS kepada warga terus berjalan dan sebagai informasi pelayanan BPJS kepada masyarakat sudah 100% sejak 1 oktober 2018 seperti pada BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 8.989 orang yang didalamnya termasuk perangkat desa, petugas rumah ibadah dan Tenaga Harian Lepas (THL).

“Pemerintah juga menyiapkan seragam sekolah, sepatu, dan tas untuk anak-anak yang masuk sekolah. Tahun ini ada Beasiswa S1, S2, dan S3, serta penghargaan bagi anak-anak yang berprestasi. Beliau juga menyampaikan Gaji guru honorer dinaikan 300% menjadi 3 juta/bulan,” ungkap ROR.

Disamping itu kata bupati, Pemkab Minahasa juga kini telah memiliki ‘RR-RD Command Center’ yang sesuai fungsinya secara online 1×24 jam menjadi wadah bagi masyarakat Minahasa sebagai layanan pengaduan.

“Saya berharap program ini bisa menjadikan Minahasa yang semakin hebat dan mewujudkan minahasa yang maju dalam bidang ekonomi dan budaya, berdaulat adil dan sejahtera,” pungkas bupati.

Adapun kegiatan itu dihadir, Camat Kakas, Jeffry Maisiouw, SPt, Ketua TP-PKK Kecamatan Kakas, Sweetly Maisiouw-Sepang, SPt, Danramil, Pelda Anthonius Maldedu, Wakapolsek, Ipda Johan A. Rantung, Pdt. Heidy Pandoh-Runturambi, STh, Kepala Bidang Ekonomi Bapelitbangda, Jeacklean Turangan, SP,MSi, UPT Dinas Pertanian, Feibe Wungkar, SP, Hukumtua Desa Makalelon, Alex Max Londah, Hukumtua se-Kecamatan Kakas, dan perangkat desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

(RR-RDcc/IsJo)

Polsek Tenga kawal penyaluran bansos kepada 941 KPM

MINSEL, DETIKAWANUA.com – Sejumlah personel gabungan Polsek Tenga dari unit Intelkam dan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat) melakukan kegiatan pengamanan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dipusatkan di Balai Desa Tenga, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Rabu (13/02/2019).Kemarin

Bantuan sosial diserahkan oleh pihak Bank Mandiri Amurang menggunakan mobil ATM kepada 941 KPM (Keluarga Penerima Manfaat ) di 18 desa wilayah Kecamatan Tenga.

Kapolsek Tenga iptu Ronald Mawuntu saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa bansos ini dibagikan secara bervariasi sesuai komponen bantuan. “Jumlah yang diterima oleh KPM bervariasi sesuai dengan komponen bantuan,”ungkap Kapolsek.

Ditambahkan Kapolsek bahwa pihaknya melakukan pengamanan dan pengawasan untuk memastikan kegiatan penyaluran bantuan dapat berjalan dengan aman serta tertib juga tepat pada sasaran sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan yang ada.

“Kegiatan pengamanan kami lakukan untuk menjamin penyaluran bansos berjalan dengan tertib dan lancar serta memastikan batuan diberikan tepat sasaran,” tutup Kapolsek.
( Vandytrisno )

Wakapolres Minsel tinjau penyaluran Bansos di Bank Mandiri Amurang

Humas Polres Minsel
MINSEL, DETIKAWANUA.com – Wakapolres Minahasa Selatan Kompol Prevly Tampanguma, SH, meninjau kegiatan pengambilan bansos  (bantuan sosial) yang disalurkan melalui Bank Mandiri ( BM ) Amurang kepada ratusan warga keluarga kurang mampu, Rabu siang (13/02/2019).Kemarin

Terpantau dalam kegiatan ini, Wakapolres Minsel didampingi sejumlah personel mengawasi jalannya pengambilan bantuan yang ditarik melalui mesin ATM Bank Mandiri yang berada di kawasan pasar Pusat Kota Amurang.

“Sebelumnya kami telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kaupaten serta pihak Bank Mandiri terkait dengan data keluarga penerima bansos serta mekanisme penyalurannya. Kami ingin memastikan bantuan dari pemerintah ini tepat sasaran sebagaimana konsep peruntukannya,” ungkap Kompol Prevly.

Kegiatan pengambilan uang tunai bantuan sosial ini berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) jam dalam pengawasan pihak pegawai bank dan sejumlah personel Polres Minsel.
( Vandytrisno /hpom )

MINSEL, DETIKAWANUA.com – Perekaman Kartu Tanda Penduduk – Elektronik ( E-KTP  ) di kabupaten Minsel terus dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( Dukcapil ) Minsel dengan Program ” Jemput Bola ” , hal ini sebagai upaya untuk sinkronisasi data wajib Pemilih yang belum memiliki E-KTP yang menurut Kepala Dinas Dukcapil Minsel pada pekan lalu ada sekitar 6000an Wajib KTP yang harus dilakukan Perekaman

Dari kiat-kiat Dinas Dukcapil tersebut bekerja sama dengan pemerintah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan untuk bisa melakukan perekaman bagi yang belum sama sekali , maka hari ini Rabu ( 13/02/2019 ) Desa Sapa induk melakukan Perekaman dari 300 lebih yang ada di Desa Sapa Raya sekitar 120 yang siap dilayani Perekaman dan Dukumen kependudukan lainnya di Desa Sapa .

Hal ini dikatakan Kepala Desa atau Hukum tua Desa Sapa induk Rita Pangkey disela perekaman berlangsung Kumtua dengan senyum menuturkan posisi Desa saat ini memang banyak yang sudah lanjut umur yang harus bolak balik ke Dinas Dukcapil sehingga saya mengambil Inisiatif untuk bermohon ke Dinas agar Desa Sapa ini bisa melakukan perekaman secara khusus dan hal ini juga menjadi kerinduan masyarakat.

” memang sebagai hukumtua saya tau harus bagaimana supaya masyarakat dapat terlayani untuk pembuatan E-KTP dan Perekaman karena dalam hal ini menjadi kerinduan masyarakat mengingat Ada yang sudah Lanjut Usia ( Lansia ) seperti saat ini wartawan lihat ada Lansia ibu Irene Wilar ( 93 Tahun ) melakukan Perekaman yang harus dituntun dikawal oleh anak atau cucu , maka saya bermohon ke Dinas untuk melakukan Perekaman khusus di Desa Sapa “, jelas Rita

Lanjut Rita Perekaman ini selama 2 hari namun apabila semua sudah terdata dan sudah bisa terlayani maka bisa juga hanya hari ini , jadi tergantung kesiapan waktu masyarakat karena sebelumnya sudah diberitahukan, ini juga untuk kepentingan masyarakat kedepan karena KTP itu berlaku seumur hidup.

Adapun Perekaman di desa Sapa induk juga didampingi oleh Anggota Kodim 1302 Minahasa Koramil 15 Tenga Serda Jhony Rorong sekaligus memantau secara langsung pelaksanaan perekaman E-KTP mulai dari awal kegiatan dan 3 staf dari Dinas Dukcapil dan juga perangkat Desa Sapa.
( Vandytrisno )

Manado, detiKawanua.com – Rapat bersama dengan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadiri Korpsugah KPK RI Wilayah Sulut, Ibu Irawati terkait evaluasi program pemberantasan korupsi terintegritasi, pada Rabu (13/02) di Aula Insektorat Daerah Sulut, dipimpin langsung Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut, Edwin Silangen.

Dalam sambutannya Silangen mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi Sulut mendukung penuh program yang diprakarsai KPK tersebut.

“Dimana momentum ini menjadi kesempatan bagi SKPD di Pemprov Sulut untuk lebih memahami pencegahan korupsi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, proses perijinan terpadu satu pintu, pengelolaan pendapatan daerah, dan pelayanan publik. Untuk itu Pemprov terus menjaga komitmen bersama KPK untuk memberantas praktek korupsi,” terang Silangen sembari menambahkan bahwa sudah menjadi komitmen dan upaya dari Pemprov Sulut untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi (Clean Government).

“Atas nama bapak Gubernur Olly Dondokambey dan pak Wagub Steven Kandouw, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Tim KPK yang telah berkoordinir bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulut dalam rangka program pemberantasan korupsi terintegrasi,” ucapnya.

Adapun rapat tersebut turut dihadiri Plt Asisten administrasi umum sekaligus Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulut Praseno Hadi, Kaban BPKAD Sulut Asiano G Kawatu, Kaban Bapenda Sulut Olvie Atteng, Kaban BKD Sulut, Femmy Suluh, Kadis Kominfo Sulut Jetty Pulu, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Roy Mewoh, Karo Pengadaan Barang dan Jasa, Jemmy Ringkuangan.

(*/IsJo)