Herson Mayulu Suara Terbanyak Ketiga ke Senayan

Category: SULAWESI UTARA
Februari 17, 2019

Hi Herson Mayulu (H2M). /ist

Manado, detiKawanua.com – Dari pantauan media ini pada Minggu (17/2/2019) pukul 14.32 Wita, Hi Herson Mayulu (H2M) untuk sementara meraih suara terbanyak ketiga dalam polling pilihan calon anggota DPR RI dari Sulut di Strawpoll.com.
H2M berada di bawah dari Jantje Sajow yang memperoleh 564 suara atau 31,46 persen, dan Hillary Lasut sebanyak 530 suara atau 29,56 persen.
Polling yang mengikutsertakan 23 nama calon legislatif (Caleg) DPR RI dari dapil Sulawesi Utara ini, Herson berada di atas Adriana Dondokambey dengan 128 suara, Felly Runtuwene 38 suara, Amalia Landjar 38 suara dan Benny Rhamdani 33 suara.
(Indra) 


Silakan ikuti polling tersebut dengan mengklik tautan:
https://strawpoll.com/rbw1w869


Jumpah Pers dengan KPUD Minsel , Bahas DPT/DPTb dan APK yang ilegal

Category: SULAWESI UTARA
Februari 17, 2019

MINSEL, DETIKAWANUA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa selatan (Minsel) dan Para insan pers Yang meliput di Biro Minsel khususnya pada Jumat (15/2/2019) yang berlokasi di Sutanraja hotel Amurang,bertatap muka membahas beberapa hal terkait dengan program kerja dari KPU tentang Pilcaleg dan Pilpres.

Kepala divisi hukum dan pengawasan Yurnie sendow mejelaskan terkait dengan daftar pemilih tetap yang ada bisa juga menjadi daftar pemilih tambahan, dikarenakan yang bersangkutan bekerja di tempat yang jauh atau berbeda, karena harus memilih di tempat yang lain.

” Intinya yang bersangkutan sudah terdaftar pada daftar pemilih tetap dan yang bersangkutan memilih di tempat lain akan di tambahkan pada daftar Pemilih tambahan,dan surat suara tambahan akan di tambahkan sesuai berita acara yang ada “. Ucap Sendow.

Disamping membahas tentang Relawan demokrasi dan DPT, terungkaplah sudah bahwa APK yang di pasang saat ini oleh partai politik dan caleg yang ada, masi terbilang ILEGAL, di karenakan sampai saat ini belum ada APK yang di masukan ke KPU, sesuai dengan aturan dan tuntutan yang berlaku.

Menyikapi tentang rencana kedepan pesta demokrasi di Indonesia tentang Pemilu Pileg dan Pilpres, Ibu Maya KPU juga menambahkan bahwa APK yang legal ada 2 fariabel, Yang legal adalah sesuai aturan memiliki Sona atau titik lokasi yang di tempatkan, dan harus sesuai juga dengan design atau gambar yang sudah di tentukan oleh pihak KPU.

Dalam kegiatan seperti ini yang duduk bersama antara wartawan dan KPU, merupakan satu wujud kedekatan dan kebersamaan antara awak media dengan KPU dalam mendukung dan menunjang tugas yang sangat penting di tahun politik ini.

KPU juga memerlukan media untuk mensosialisasikan dan mempublikasikan kepada masyarkat apa saja yang belum di ketahui terkait dengan aturan yang berlaku. Maya mengatakan bahwa media dan KPU adalah sebagai mitra kerja yang saling membutuhkan.
( Vandytrisno/st )



Perkuat Tupoksi , Relasi Terima Pembekalan lewat Bimtek

Category: SULAWESI UTARA
Februari 17, 2019

MINSEL, DETIKAWANUA – Bertempat di Sutanraja Hotel Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melaksanakan pembekalan kepada Tim Relawan Demokrasi (Relasi) jumat  (15/2/2019).

Tim Realawan Demokrasi Kabupaten Minahasa Selatan ini berjumlah 55 relawan ini, Mendapat bimbingan teknis dari komisi pemilihan umum,setelah pada beberapa waktu yang lalu dikukuhkan.

Bimbingan teknis yang dilakukan ini guna memberikan pemahaman tugas dan fungsi masing-masing relawan,dengan menghadirkan narasumber Dr.Ferry Liando M.si, Dr.Fanley Pangemanan, Michael Mamentu M.si.

Dalam arahan yang disampaikan para narasumber, bahwa setiap basis Relasi masing-masing harus memahami fungsi tugasnya dengan baik.

Dan juga ditekankan pula bahwa, setiap Relawan Demokrasi (Relasi) harus bersikap netral, jujur dan tidak berpihak pada salah satu pasangan/calon selama pemilihan umum (pemilu) berlangsung.

“Jadilah Relawan Demokrasi yang bertanggung jawab serta punya integritas”, kunci Kadiv hukum dan pengawasan Yurnie Sendow.
( Vandytrisno/st)



Sabtu Besok, Pasangan Sehan – Rusdi Peringati Tiga Tahun Kepemimpinan

Category: SULAWESI UTARA
Februari 17, 2019

Keakraban dan empati dari Bupati Boltim Sehan Landjar terhadap rakyatnya.


Boltim, detiKawanua.com – Peringatan Tiga Tahun kepemimpinan Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Salim Landjar SH bersama Wakil Bupati Drs. Rusdi Gumalangit, akan berlangsung Sabtu (16/02) besok.

Peringatan kepemimpinan tiga tahun pasangan yang lebih dikenal dengan jargon SERU (Sehan-Rusdi) tersebut, akan dilakukan tepat di rumah jabatan Bupati Desa Togid, Kecamatan Tutuyan.

Dari informasi yang didapat, peringatan 3 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang dilantik pada 16 Februari lalu oleh Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey ini, akan dirangkaikan dengan silahturahmi Laskar Manguni Indonesia.

Sebelumnya, Bupati dalam beberapa kali melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di kecamatan, mengungkapkan keberhasilannya dalam melaksanakan roda pemerintahan bersama Rusdi Gumalangit. Di antaranya berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan. 

“Awal Saya memimpin Boltim, tingkat kemiskinan mencapai 27%. Itu turun drastis pada tahun keenam Saya memimpin tinggal 5,6%,”  jelasnya.
Menurunnya angka kemiskinan itu, kata Bupati, adalah indikator keberhasilan seorang pemimpin. 

“Mengukur kesuksesan pemimpin bukan dari banyaknya bangunan fisik, tapi dilihat pada tingkat kemiskinan,” terang Bupati.

Dirinya menargetkan, angka kemiskinan itu akan terus menurun hingga berakhir masa jabatannya bersama Rusdi Gumalangit.
“Targetnya paling tinggi 4% di akhir kepempinan Saya dan Rusdi Gumalangit,” ucap Bupati optimis.
(Fidh)


Dua Inovator Temukan Pupuk Organik dan Arang Briket

Category: SULAWESI UTARA
Februari 17, 2019

Bupati Boltim, Camat Tutuyan, Sangadi Tombolikat, Yusuf Elton Porwaila, dan Marsidi Paputungan. 


Boltim, detiKawanua.com – Desa Tombolikat, Kecamatan Tutuyan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), belum lama ini mendapat inovasi baru soal pembuatan pupuk organik cair, serta arang briket yang mengandung gas.
Dikatakan Yusuf Elton Porwaila SH, sang inovator, bahwa sumbernya dari rumput laut, tomat sudah busuk, kulit pisang, dan air cucian beras. Sehingga menjadi pupuk organik cair tersebut.

“Kegunaannya untuk memupuk berbagai jenis tanaman, baik tanaman tahunan maupun bulanan berupa cengkeh, pala, coklat, rica, tomat. Ini untuk pertumbuhan pohon, cabang, daun sekaligus buah. Pupuk ini tidak mengandung unsur bahan kimia. Tidak berdampak pada hewan dan manusia,” papar Elton.

Sedangkan pembuatan arang briket, kata Elton, sumbernya hanya diambil dari tempurung atau batok kelapa.

“Nah, tempurung kelapa kita oleh menjadi arang briket yang mengandung gas. Ini upaya guna mengantisipasi kelangkaan gas sehingga, jika gas Elpiji langka maka arang briket penggantinya,” jelasnya, turut diiyakan oleh Marsidi Paputugan salah satu inovator desa kepada media ini.

Sementara, Bupati Boltim Sehan Salim Landjar SH mengatakan, dirinya menginginkan hal seperti ini dari warga desa. Sebab, dengan adanya inovasi-inovasi seperti ini, akan berdampak positif bagi masyarakat. Seperti, adanya peluang untuk mengembangkan usaha perorangan demi menambah pendapatan, atau dimasukan dalam Badan usaha desa (Bumdes).

“Usaha atau inovatsi ini, sudah barang tentu membuka ruang usaha dan peluang lapangan kerja bagi masyarakat, dan menambah pendapatan secara ekonomi. Saya minta dinas terkait untuk dampingi secara teknis. Sekali lagi Instansi terkait, harus dampingi,” kata Bupati, saat melakukan kunker di desa Tombolikat Selatan, Kamis (14/2/2019) kemarin. 

Desa harus berinovasi dalam pengembangan usaha. Saya sangat setuju. “Saya instruksikan kepala desa (Sangadi-red) untuk dana ADD bisa berkembang dalam usaha di desa,” ucap Bupati.
(Fidh)


Herson Mayulu Potensi Besar ke Senayan

Category: SULAWESI UTARA
Februari 17, 2019

Herson Mayulu. /ist


Manado, detiKawanua.com – Satu kursi DPR-RI dari Dapil Sulawesi Utara (Sulut) berpotensi besar diraih Hi Herson Mayulu (H2M).

Menurut pengamat politik dan pemerintahan Sulut Mahyudin Damis, ada empat faktor yang membuat peluang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) tersebut melenggang mulus ke Senayan di Pemilu 2019 ini.

“Pertama adalah PDI Perjuangan ingin mengubah citra di Sulut, terutama anggapan bahwa partai berlambang banteng moncong putih ini tidak hanya didominasi oleh kader-kader nonmuslim, tapi juga ada kader yang merepresentasikan golongan Muslim di Sulut,” ujar Damis pada awak media, Kamis (14/2/2019).
Lanjut Damis, pembangunan kembali masjid pertama di Manado, Awwal Fathul Mubien di Kampung Islam oleh Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, adalah salah bentuk penegasan bahwa partai ini juga peduli terhadap ummat Muslim di daerah Nyiur Melambai.
Selanjutnya, dia meyakini bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Sulut Olly Dondokambey berkeinginan agar kader PDI Perjuangan Sulut yang menduduki kursi DPR RI dari Sulut lebih banyak daripada Pemilu sebelumnya.
“Jika Olly sebelum menjabat Gubernur Sulut, partai ini bisa menggolkan dua orang kadernya ke Senayan, maka ketambahan satu kursi lagi ke Senayan adalah suatu keniscayaan,” terangnya.
“Faktor terakhir adalah bahwa sistem penghitungan suara perolehan kursi dalam pemilu saat ini menguntungkan partai-partai besar, kebalikan sistem penghitungan sebelumnya,” ungkapnya.
Meski demikian, ungkap Damis, H2M tetap harus mewaspadai hal-hal negatif yang bisa muncul kapan saja.

“Komunikasi politiknya dengan umat Islam, khususnya warga Gorontalo, saat ini sepertinya kendor. Ini harus segera diperbaiki,” tandasnya. ***

(Indra)


Gubernur Olly Berkomitmen, Ancaman Sanksi Bagi Pengusaha Ikan Jika Melanggar

Category: SULAWESI UTARA
Februari 17, 2019

Minut, detiKawanua.com – Melangsungkan pertemuan bersama para pengusaha/pabrikan ikan dan aparat Kepolisian di kediamannya Gubernur Sulut Olly Dondokambey di Kolongan Minahasa Utara, Kamis (14/02), oleh gubernur selain meminta masukan tentang kendala yang dihadapi kepada para pemilik pabrik pengolahan dan kapal tangkap ikan agar produksi perikanan di Sulut dapat meningkat serta bisa menyerap tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan. Yang oleh karenanya, para pengusaha dapat menandatangani pakta integritas untuk memperkuat komitmen dalam menjaga produksi ikan di wilayah kerja para pelaku usaha perikanan masing-masing.

“Harus betul-betul ada komitmen antar sesama pengusaha, termasuk tidak saling membajak awak kapalnya. Nantinya apabila ada yang melanggar dari apa yang disepakati bersama, akan mendapat sanksi,” jelas Olly dalam pertemuan tersebut.

Menurutnya, pemerintah dalam hal ini selalu berupaya memberikan solusi atas kendala para pengusaha perikanan termasuk mengambil langkah untuk mempercepat pengurusan ijin Kapal Pajeko berkapasitas 30 sampai 60 GT.

“Kapal berkapasitas 60 GT sedang diupayakan perizinannya. Saya ingin mengambil langkah untuk mempermudah para pelaku usaha perikanan di Sulut. Inilah tujuan utama pertemuan ini,” ujar gubernur.

Lebih jauh gubernur mengatakan, hasil pertemuan bersama pelaku usaha perikanan dimaksud nantinya akan ditindaklanjuti dalam rapat bersama jajaran Forkopimda.

“Agar supaya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan setelah kita mengambil keputusan, tidak ada hambatan ditengah jalan,” terangnya.

Adapun pertemuan itu dihadiri Sekdaprov Edwin Silangen, pihak Bakamla RI, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut dan Kota Bitung.

(*/IsJo)



Wabup Boltim Serahkan 226 Sertifikat Tanah ke Masyarakat

Category: SULAWESI UTARA
Februari 17, 2019
Wabup Gumalangit saat penyerahan secara simbolis Sertifikat Tanah ke warga. 

Boltim, detiKawanua.com – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Drs. Rusdi Gumalangit menyerahkan 226 sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018 kepada masyarakat Kecamatan Tutuyan, Kamis (14/2/2012), bertempat di gedung Sanggar Kegiatan Belajar Tutuyan, Desa Togid.
Pada kesempatan itu, Wabup juga menerima 48 sertifikat tanah aset Pemkab Boltim dari Pejabat Perwakilan Badan Pertanahan Boltim.

“Sertifikat ini dokumen berharga, dan merupakan bukti sah kepemilikan tanah maka hendaknya dijaga dengan baik,” kata Wabup Gumalangit. 

Wabup berharap, sertifikat yang diserahkan itu dapat mendorong, peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Ini adalah wujud hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan khususnya dibidang pertanahan. Apabila mengagunkan sertifikat untuk mengajukan pinjaman ke bank, sebaiknya pinjaman digunakan untuk usaha produktif,” imbaunya.

Sementara, Pejabat Perwakilan Badan Pertanahan Boltim Yandry Rory menuturkan, di tahun 2018 khusus untuk Boltim, dari target pemetaan sebanyak 2.662  bidang, telah diselesaikan sebanyak 2686 bidang atau mencapai 100,9 %. Sedangkan untuk sertifikasi tanah, dari target sebanyak 1.662 bidang tanah telah selesai sebanyak 1.936 bidang atau 116%.

“Untuk tahun 2019 ini, kami mendapatkan target sertifikasi yang akan kami selesaikan sebanyak 5.000 bidang,” ungkap Yandry.

Dia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati Boltim, yang telah memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan, sertifikasi tanah untuk masyarakat.

“Ini satu dokumen penting, yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” ucapnya.

(Fidh)


Belum Ada Sosialisasi Pemilu Dari KPU Sangihe, Jelang Pesta Demokrasi

Category: SULAWESI UTARA
Februari 17, 2019
Tahuna, detikawanua.com – Pemilihan Umum Calon Presiden (Capres), Calon Anggota DPRD, DPR RI, DPD tak lama lagi akan dilaksanakan. Akan tetapi, sejumlah masyarakat menilai masih belum ada Sosialisasi dari Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Sangihe.
“Sampai saat ini masih belum ada sosialisasi terkait Pemilu. Mengingat Pimilu tinggal beberapa bulan lagi, seharusnya pihak berkompeten dalam hal ini KPU Sangihe harus turun kelapangan melakukan sosialisasi, untuk itu selaku warga masyarakat wajar mempertanyakan kinerja dari KPU Sangihe selain itu pihak penyelengara tidak melibatkan media cetak dan elektronik ” Kata purwanto
Komisioner KPU Sangihe Tommy Mamuaja membenarkan hal tersebut Menurut Dia, KPU Sangihe sudah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Hanya yang melakukan sosialisasi ini relawan Demokrasi KPU Sangihe, yang pada beberapa waktu lalu sudah dikukuhkan.
Dimana, mereka melakukanya sesuai 11 basis. Diantaranya basis perempuan, keagamaan, desibilitas,  pemilih pemula dan lain sebagainya,” kata Mamuaja kepada sejumlah wartawan, Kamis (14/2/2019).
Dijelaskan, terkait sosialisasi kepada masyarakat. Relawan demokrasi sudah melakukan tugas mereka, pasca dikukuhkan pada bulan lalu. Dan mereka akan melakukan terus-menerus hingga hari H-nya pelaksanaan Pemilu April mendatang.
“Dan sosialisasi ini telah dilakukan relawan demokrasi sejak satu bulan yang lalu. Mungkin saja yang mengeluh tersebut masih belum menerima secara langsung. Tetapi KPU sudah melakukan tugas sesuai dengan tahapan,” ungkap Mamuaja.
Hal senada juga dikatakan Komisioner KPU Sangihe Devisi Hukum Jeck Seba. Memang terkait sosialisasi secara Formal itu belum sempat dilakuakan. Tetapi saat ini sedang berlangsung sosialisasi oleh relawan Demokrasi.
“Untuk materi sosialisasinya terkait Pemilihan Umum, cara mencoblos yang benar, serta hal-hal yang mudah dipahami oleh masyarakat,” ungkap Seba.
Semantara itu untuk sosialisasi secara formal jelas Dia, bahwa pihaknya baru selesai melakukan rapat koordinasi di Provinsi berkaitan dengan pendistribusian dan kepemiluan.
“Jadi kami akan melakukan seefektif mungkin menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat terkait Pemilu. Nantinya, ada beberapa cara yang akan kami lakukan baik itu masyarakat akan diundang ataupun kami akan turun langsung dan bekerja sama dengan media massa untuk mengumumkanya,” tandas Seba. (js)


Kunjungan Kerja di Kecamatan Tutuyan, Ini Harapan Bupati Boltim

Category: SULAWESI UTARA
Februari 17, 2019
Bupati Landjqr tengah memberikan sambutan saat kunker di Tutuyan.

Boltim, detiKawanua.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), hari ini melakukan kunjungan kerja (Kunker) di kecamatan Tutuyan tepat di desa Tombolikat Selatan (Tomsel), Kamis (14/2/2019).
Dalam Kunker tersebut, dihadiri langsung oleh Bupati Boltim, Sehan Salim Landjar SH bersama Wakil Bupati Drs. Rusdi Gumalangit, anggota DPRD Boltim, dan sejumlah kepala SKPD lingkup Pemda Boltim.
Bupati mengatakan melalui sambutannya, mendorong kepada pemerintah desa untuk, mencoba berinovasi dalam melakukan pembangunan desa.
“Perhatikan kondisi ekonomi rakyat di masing-masing desa. Apalagi soal tempat tinggal mereka, apakah sudah layak atau tidak. Sebab, ini salah satu kebutuhan masyarakat khususnya di kecamatan Tutuyan yang harus dituntaskan oleh pemerintah, berupa pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),” kata Bupati.
Sejak pertama Saya menjabat sebagai Bupati, hingga kini sudah sekitar 2160 RTLH sudah dibangun di Boltim.
“Tahun ini, saya anggarkan Rp 20 juta per unit dengan total RTLH 759 unit bakal dibangun,” terangnya.

Kepala-kepala desa (Sangadi-red), kata Bupati, cepat catat data validasi terkait dengan rakyat yang rumahnya perlu diperbaiki serta dibangun. Sangadi harus selektif dalam mendata, harus adil dan proporsional, lebih transparan dan jangan pilih kasih mengenai data warga kurang mampu.

“Saya sudah siapkan anggaran APBD untuk 750 unit RTLH. Dan ini hasil kesepakatan bersama DPRD Boltim lewat rapat. Juga RAPBdes agar segera disusun,” terangya.
Sangadi harus inovatif, lakukan upaya-upaya guna menumbuhkembangkan pertumbuhan ekonomi desa seperti Bumdes. Ini penting.
“Untuk pekerjaan fisik di desa, usai pekerjaan ada anggaran tersisa, maka dimasukan ke kas desa. Bukan dibahagi dan dianggap keuntungan,” tegas Bupati siang tadi.
Data kemiskinan, lanjut Bupati, yang diminta oleh Dinas Sosial, Sangadi harus berperan aktif. Sangadi harus betul-betul tahu keadaan rakyatnya hingga soal kesehatan warga, data usia lanjut usia, cacat permanen, serta data anak-anak yang masih kuliah tetapi terbebani oleh biaya studi dikarenakan, orang tuanya dinilai tidak mampu, itu juga wajib didata. Sebab, pemerintah akan merealisasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat kurang mampu.
“Saya tegaskan kepada Sangadi, manfaatkan Sekretaris desa, Kepala-kepala dusun melakukan pendataan. Jagan ada yang terlewatkan. Saya juga mengimbau, kepada Sangadi-Sangadi tidak ada yang mengganti aparat desa dengan alasan yang tak sesuai aturan. Diperbolehkan tetapi jika ada kekosongan itu harus diisi,” tegas Bupati.
Dirinya menambahkan, diakhir masa jabatan Saya 2020 mendatang, Saya berupaya agar tidak ada lagi rakyat yang tidak ada tanah pribadi, dan rumah serta sertifikatnya semua akan ditanggung oleh Pemda.
“Di desa Tombolikat bersatu, Saya akan berikan tanah sekitar 1 hektar atau lebih, kepada masyarakat tergolong miskin, untuk  100 lebih kepala keluarga,” tutup Eyang, sapaan akrab Bupati.
(Fidh)