Manado, detiKawanua.com – Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut merilis indeks Nilai Tukar Petani (NTP) yang belum mencapai angka 100, sehingga bisa dikatakan kesejahteraan petani belum maksimal. Oleh karena itu melalui Sekertaris Provinsi Sulut, Edwin Silangen mengungkapkan bahwa akan menggenjot peningkatannya melalui program dan bekerja dari Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak).

“Tingkatkan produktifitas dan produksi, kemudian petani diberikan pengetahuan yang semakin efisien,” terangnya usai membuka Rapat Kerja Distanak Sulut yang dihadiri kabupaten kota dan digelar dialah satu hotel di Kota Manado, Senin (18/02).

Lanjutnya sarana dan prasaran disektor pertanian akan terus dinormalisasikan.

“Misalkan tidak ada kekurangan benih dan pupuk. Serta kita harus menjaga stabilitas harga di pasar, baik lokal, antar pulau dan ekspor, dengan data dikelola oleh dinas. Dan kegiatan seperti Rakerda inilah sangat penting, serta sinergitas agar program-program yang dilaksanakan tepat sasaran,” ungkap Sekprov.

Terpisah itu, Kepala Distanak Sulut, Novly Wowiling mengatakan faktor NTP belum menembus angka 100 karena petani itu sendiri.

“Petani ‘royal’ jadi susah naik ke 100. Hasil dari pertanian belum sebanding dengan pengeluaran rumah tangga sehingga upaya untuk menaikan NTP Sulut adalah pengutan program Dinas Pertanian dan Peternakan, seperti Pacaleg, bantuan benih dan cetak sawah,” terang Kadis sembari mengatakan akan memaksimalkan sarana dan prasarana melalui program Distanak.

“Itu yang sekarang sedang kita laksanakan, dan melalui rakerda ini akan mencari solusi bersama sekaligus menindaklanjuti program kerja sebelumnya,” tandas Wowiling.

Sekedar diketahui, pada Januari 2019 NTP Sulut mengalami peningkatan sebesar 0,02 persen menjadi 95,41. Idealnya, dibilang sejahtera harus di angka 100.

(*/IsJo)

Minahasa, detiKawanua.com – Sentral Gakkumdu Minahasa berencana dalam hitungan hari (sejak Senin hari ini hingga kedepan) segera menggelar pleno Sentra Gakkumdu 2 (SG2) guna menentukan apakah unsur-unsur dalam pasal yang disangkakan kepada Caleg Partai Nasdem, FER alias Felly atas dugaan kampanye di Aula Kampus Universitas Negeri Manado (Unima) pada Januari lalu.

Seperti informasi yang dilansir (MP online) bahwa Sentra Gakkumdu dalam mengumpulkan bukti dan saksi guna menelaah jika kasus dimaksud sudah memenuhi unsur pelanggaran kampanye yang meliputi (penyampaian) visi misi, citra diri, ajakan memilih, atau lainnya. Melalui Ketua Bawaslu Minahasa, Rendy Umboh mengungkapkan bahwa SG2 dimaksud segera digelar.

“Rapat SG2 ini menentukan apakah memenuhi unsur yang disangkakan kepada terlapor atau tidak. Ini dilakukan 7 hari dalam penanganan pelanggaran. Tapi apabila masih diperlukan keterangan tambahan, maka ditambah 7 hari lagi. Kami masih melengkapi bukti dan keterangan tambahan yang selanjutnya masuk SG2,” ujarnya.

Adapun dalam pelaksanaan rapat SG2 itu oleh pihak kepolisian dan kejaksaan pun menurutnya ikut membahas. Dan apabila unsur dalam pasal yang disangkakan terpenuhi, maka dilanjutkan ke kepolisian.

“Jadi apabila terpenuhi unsurnya, diteruskan ke kepolisian. Tapi kepolisian dalam sentra Gakkumdu. Didalamnya ada Kapolres dan Kasat Reskrim,” terang Umboh.

Lebih jauh lagi ketika dikonfirmasikan kapan kepastian jadwal pelaksanaan rapat SG2 tersebut, dirinya mengungkapkan bahwa tidak bisa lewat 14 hari penyelidikan.

“Jadi tidak bisa melewati 14 hari penanganan pelanggaran. Bisa hari Senin, Selasa, atau Rabu. Kalau esok (hari ini, red) kami rasa sudah cukup. Akan dirapatkan,” tukasnya sembari berharap kepada masyarakat atau pihak lainnya untuk bersabar karena sementara dalam proses penyelidikan.

“Jadi kami harap menunggu hasil rapat SG2 nantinya,” himbau Umboh.

Sementara Kapolres Minahasa, AKBP Denny Situmorang SIK yang juga sebagai penasehat Gakkumdu saat dikonfirmasi terkait perkembangan kasus tersebut menyatakan pihaknya masih menunggu hasil rapat pleno SG2.

“Penanganannya masih di Bawaslu. Nanti setelah sidang pleno di Bawaslu sekali lagi (Rapat SG2, red), jika terbukti dan terpenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan, maka bergeser ke Gakkumdu atau penyelidikan polres. Nanti cek saja di Bawaslu kapan sidangnya,” jelas Kapolres.

Adapun FER yang juga anggota DPRD Sulut itu diduga melanggar unsur pelanggaran kampanye sesuai pasal 251 juncto 280 ayat 1 huruf H dan J Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Huruf H berbunyi soal larangan kampanye di sarana pendidikan. Seperti di universitas. Kemudian poin J disebutkan, larangan memberikan atau menjanjikan uang atau dalam bentuk materi apapun. Diketahui pula, kasus FER ini sudah berproses di Bawaslu Minahasa sejak akhir Januari lalu dan hingga memasuki hari ke 18 di bulan Februari ini, belum ada kejelasan keputusan dari pihak Bawaslu Minahasa.

Dimana seperti pada pemberitaan media sebelumnya, dalam kronologinya FER saat itu (Senin, 28/01, lalu) dipercayakan sebagai pembicara di pembekalan ribuan mahasiswa Unima yang akan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Auditorium Unima, dan saat sesi dialog diduga ada pembagian alat tulis berupa pulpen dan jam dinding yang ada gambar partai Nasdem yang tertera nama Felly Estelita Runtuwene lengkap dengan nomor partai 5 dan Calegnya, pada peserta dialog.

(IsJo/**)

Manado, detiKawanua.com – Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban itu sangat penting dalam suatu kegiatan pengelolaan keuangan terlebih bagi instansi pendidikan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw dihadapan 500-an peserta yang hadir pada Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan UN dan Pelaksanaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) 2019 SMA/SMK/SLB/MA disertai penandatanganan MoU bersama BSGo, di Aula salah satu hotel di Manado, Senin (18/02) siang tadi.

“Rp 560 Miliar (Dana BOS) bukanlah angka yang sedikit itu adalah investasi pendidikan untuk jadi ilmu bagi anak-anak kita,” terangnya

Menurutnya juga bahwa Pemprov Sulut dalam fokus dan memperjuangkan anggaran pendidikan kini naik 22,9 persen, yang sebelumnya oleh Undang-Undang hanya sampai 20 persen.

“Ini berkat pak Sekprov (Edwin Silangen) dengan memberikan dan merancang hingga bisa ada perubahan kenaikan pada anggaran pendidikan,” ungkap Wagub sembari menambahkan pada pada tahun-tahun sebelumnya hanya 204 miliar yang ditanggungan pemerintah provinsi tanpa mengurangi yang ada di kabupaten Kota.

Kandouw juga sepakat dalam mendorong mutu pendidikan di Sulut, harus ada punhismen bagi tenaga pendidik/guru yang dinilai tak mampu menjalankan tupoksinya sesuai aturan.

“Nanti juga akan saya sampaikan kepada pak Gubernur harus juga ada reward bagi mereka yang bekerja dengan baik. Capaian pendidikan di Sulut, menurut hemat saya jauh panggang dari api karena kita belum masuk 10 besar malahan tahun lalu ada direngking 28 dari 35 provinsi di indonesia.  Soal kurikulum harus ditingkatkan SDM tenaga pendidik, anak didik kita lemah terlebih dalam hal matematika, IPA, bahasa inggris. ini demi berkompeten,” ujarnya sembari menegaskan kembali sudah seharusnya pada tahun ini haruslah lebih baik dari tahun kemarin.

“Harus ada reward dan punishment. Nama-nama sudah dikantongi tapi pak Gubernur orangnya baik hati, nanti setelah 17 April, ingat anak-anak didik, karena kalian semua (guru/kepsek) adalah roll model,” tandas Kandouw.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Sulut, Grace Punuh pada sebelumnya telah menyampaikan laporan soal Dana BOS dan juga terkait hasil belajar siswa melalui Ujian Nasional (UN) yang dinilai masih masih kurang, untuk SMA dibawah 40 persen dan SMK 60 persen.

Diketahui untuk penerimaan dana BOS tahun 2019 ini untuk siswa SLB sebesar Rp1,6 juta dan SMA Rp 1,4 per siswa. Yang juga pada kesempatan itu dtelah dilakukan penandatanganan MoU antara pihak Pemprov Sulut melalui Sekertaris Provinsi, Edwin Silangen bersama Bank Sulut Go. Hadir pada kesempatan itu, Ketua tim Managmen BOS pusat Kemendiknas RI, Wahyudi, Kepala Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sulut, AG Kawatu,
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Perwakilan Kantor Agama se-Sulut, serta para Kepala Sekolah.

(IsJo)

Manado, detiKawanua.com – Sosok Rita Dondokambey Tamuntuan diketahui dikenal baik sebagai seorang perempuan yang memiliki sifat dermawati dan akrab dengan semua orang, ternyata disisi lain memiliki sikap tegas terutama dalam menyampaikan aspirasi dihadapan publik bak seorang aktivis dengan suara yang lantang menyuarakan kebenaran.

Hal itupun terbukti saat Rita yang juga merupakan isteri dari Gubernur Sulut (Olly Dondokambey) itu berorasi dikegiatan sosialisasi Bahaya HIV/AIDS di Kawasan Mega Man Manado, Jumat lalu yang dihadiri ribuan “emak-emak” dari kabupaten Kota se-Sulut.

“Kegiatan ini untuk mengajak para ibu-ibu untuk hidup sehat. Selain senam juga ada pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, serta hiburan gratis. Dengan kegiatan ini, kita khususnya ibu-ibu harus hidup sehat, terutama menghindari sex bebas karena akibatnya sangat fatal bukan saja dirinya sendiri bahkan sampai keluarga bisa terjangkiti penyakit berbahaya (virus HIV/AIDS),” terang Rita sembari mengatakan kegiatan yang mengangkat tema “1 Tekad 1 Semangat” ini merupakan spontanitas atau murni gerakan dari ibu-ibu rumah tangga dan tidak melibatkan ASN dan THL.

“Kita tidak melibatkan pegawai negeri jadi ini murni ribuan ibu-ibu relawan Jokowi yang ingin hidup sehat,” jelas Ketua TP PKK Sulut dan Bunda PAUD Sulut itu, yang disambut tepuk tangan meriah dari para peserta yang hadir pagi itu.

(IsJo/*)