Jakarta, detiKawanua.com – Hasil Survei Poltracking Indonesia menunjukkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat Sulawesi Utara terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin Gubernur Olly Dondokambey, SE hingga mencapai 76,9 persen.

“Tingkat kepuasan itu dihasilkan dari menjumlahkan responden yang menjawab puas dan sangat puas,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda di Jakarta, Senin malam lalu

Hanta mengatakan, survei Poltracking Indonesia ini merupakan pemaparan terbaru terkait evaluasi kinerja Pemprov Sulut.

Menurut Hanta, hasil survei juga mengungkap kepuasan publik di beberapa bidang. Tingkat kepuasan paling tinggi ada pada terjangkaunya harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan dan biaya pendidikan dasar-menengah (SD, SMP, SMA) serta kemudahan sarana transportasi, dan mencari lapangan kerja.

Pada harga kebutuhan pokok publik menilai positif dengan nilai 71,8 persen, pelayanan kesehatan terjangkau sebesar 82,9 persen dan pendidikan terjangkau sebesar 96 persen. Kemudian kemudahan sarana transportasi sebesar 95,6 persen dan kemudahan mencari pekerjaan sebesar 82,7 persen.

Survei Poltracking Indonesia dilaksanakan pada 14 – 18 Januari 2019 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Jumlah responden adalah 1.000 orang, dengan margin of error kurang-lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Sulut yang diambil secara proporsional.


(**/Ijo)

Manado, detiKawanua.com – Begitu tegasnya penyampaian dari Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw soal rolling pejabat terutama untuk eselon II Pemprov Sulut yang disebut-sebut sudah akan dilaksanakan dalam jangka waktu dekat, namun oleh sikap kemurahan hati dari Gubernur Sulut Olly Dondokambey masih “mempertahankan”nya.

“Nama-nama ASN sudah dikantongi dan laporan-laporan yang masuk sudah disampaikan ke pak gubernur,” terang Wagub, dalam sambutan pada kegiatan Dikda Sulut, Senin kemarin.

Namun disisi lainnya, Kandouw menyebutkan bahwa penundaan rolling tersebut dikarenakan sisi kemanusiaan dan sosial dari sosok gubernur yang masih mempertimbangkan dengan hati nurani.

“Jadi karena pak gubernur baik hati, rolling tersebut nantinya digelar setelah tanggal 17 April atau setelah Pilpres,” tukasnya.

Adapun diketahui pernyataan Wagub tersebut keluar dikarenakan banyak laporan masuk kepada dirinya tentang perkembangan ASN di lingkup Pemprov Sulut.

(IsJo)

Manado, detiKawanua.com – Dihadapan 500 peserta yang hadir dalam Rakor dan Sosialisasi Kebijakan UN dan Pelaksanaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) 2019 disertai penandatanganan MoU bersama BSGo yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut pada Senin kemarin, oleh Wakil Gubernur, Steven Kandouw menyinggung soal istilah “Unicorn” dan keterkaitannya dengan perusahaan StarUp itu sebenarnya seperti apa.

Disinggungnya hal itu kepada peserta Kadis Pendidikan kabupaten kota beserta para kepala sekolah SMK/SMA/SLB agar bisa lebih sigap dan tidak kalah informasi terkini dalam perkembangan teknologi.

“Saya yakin ada yang mendengar istilah itu (Unicorn) dan juga belum tentu tau akhirnya jadi tau. Jadi Unicorn itu perusahan StarUp yang kapitalisasinya sudah 14 triliun. Kenapa disinggung, supaya stakeholder pendidikan harus mengupdate biografi dan mindset jangan jadi bahan tertawa anak-anak (didik),” jelas Kandouw.

Hadir pada kesempatan itu Ketua Managemen BOS Kemendikda RI, Wahyudi, Sekprov Sulut, Edwin Silangen dan sejumlah pejabat eselon II Pemprov Sulut.

(IsJo)

Manado, detiKawanua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut bakal mengambil alih lahan Hasil Guna Usaha (HGU) yang dikuasai pihak perusahaan dan akan dialihkan kepada masyarakat untuk dikelola pemanfaatannya. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perkebunan Daerah Sulut, Refly Ngantung.

“Perusahaan yang sementara memegang HGU namun tidak memenuhi standar pengelolaan bisa diambil alih oleh pemerintah dan sebaiknya diberikan kepada masyarakat daripada perusahaan yang tidak mengelola HGU. Jika tidak berdampak baik pada Ekonomi, Sosial Budaya dan Ekologi(lingkungan), maka tidak akan diperpanjang lagi. Otomatis diambilalih pemerintah agar berdaya dan berhasil guna lebih baik diserahkan kepada masyarakat,” jelasnya.

Menurut Ngantung, ada tiga standar penting yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh pihak (perusahaan) dalam hal pemanfaatan lahan HGU tersebut seperti, dampak ekonomi, dampak sosial budaya dan dampak lingkungan.

“Jika tidak memenuhi itu, kami tidak akan memberikan rekomendasi untuk melanjutkan izin HGU. Bahkan, jika terindikasi lahan terlantar akan kami cabut izinnya,” tegas Ngantung.

Diketahui kini tidak ada lagi perpanjangan izin kelola lahan HGU di Sulut dengan alasan pada umumnya, lahan yang diberikan ke pemegang hak usaha tak dirawat maksimal. Adapun untuk contoh kasusnya terbanyak diwilayah Bolaang Mongondow (Bolmong) dari total HGU sekitar 12 ribu hektare di Sulut yang rata-rata pengelolaannya kelapa dan kakao, 3 persennya berada di Bolmong.

(IsJo/*)

Manado, detiKawanua.com – Insiden kecelakaan lalulintas (Lakalantas) tunggal mobil bernomor polisi DM 1282 EB jenis Daihatsu Terios warna silver yang terjadi diruas jalan trans Amurang Minahasa Selatan pada Senin (18/02) siang kemarin, menoreh keprihatinan dari jajaran pendidikan terutama Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut karena para korban selamat berjumlah 8 orang tersebut merupakan rombongan Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Sulut-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), a.n Patra Kapiso bersama para kepala sekolah yang tujuannya akan mengikuti agenda Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan UN (Ujian Nasional) serta Pelaksanan dan Penandatanganan BOS (Bantuan Operasional Siswa) 2019 yang digelar Dikda Sulut di Manado pada hari yang sama pula.

Bentuk keprihatinan dan ajakan untuk mendoakan para korban tersebut pun diungkapkan Kepala Dikda Sulut, Grace Punuh saat sambutan dihadapan Wakil Gubernur Sulut (Steven Kandouw), Sekprov Sulut (Edwin Silangen), Ketua Managemen BOS Kemendikda RI, Wahyudi, Direktur BSGo, Kepala Badan Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah Sulut ( Asiano G. Kawatu) dan peserta yang berjumlah sekitar 500 orang.

“Saya dan seluruh jajaran Dikda Sulut turut prihatin atas insiden tersebut, dan marilah kita turut mendoakan kesembuhan bagi para korban tersebut semoga cepat diberikan kesembuhan, karena terinformasi juga salah satu korban adalah Kacabdin Kabupaten Bolmut,” ungkap Punuh.

Diketahui dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa dan para korban ketika kejadian langsung dilarikan ke RS Kalooran Amurang serta reaksi cepat dari unit Lakalantas Polres Minsel langsung tiba di TKP.

(IsJo)

MINSEL, DETIKAWANUA – Penyaluran Program Keluarga Harapan Bagi Keluarga Penerimah Manfaat ( KPM ) di kabupaten Minsel terus dilakukan kali ini dikecamatan Sinonsayang , Senin (18 /02/ 2019 ) bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Tanamon Utara masyarakat penerimah dengan antusias mengikuti acara tersebut

Sambutan disampaikan oleh Koordinator PKH /Dinsos Kabupaten Minsel Bapak Robert Tutu selaku Koordinator PKH / Dinas Sosial Kabupaten Minsel dalam sambutannya menyatakan PKH untuk KPM merupakan program pusat yang harus dijaga manfaatnya jangan sampai disalahgunakan.

Hal yang sama dikatakan oleh Pihak Bank Mandiri Penyalur PKH dengan senyum mengatakan apresiasi atas respon pemerintah dan para pendamping dan juga dinas Sosial Kabupaten Minsel dan sesuai dengan kepercayaan pemerintah bagi masyarakat yang memenuhi syarat KPM ini cukup besar maka diharapkan bagi penerimah untuk mampu mengolah sesuai tujuan yang sebenarnya.

Turut Hadir dalam penyalurahan PKH ini
•Koord PKH Kab.  Minsel Bpk Robert Tutu.
•Kabid Bansos Minsel Bapak Arco Poli, S.E.
•Kapolsek Sinonsayang Iptu Mulyadi Lontaan
•Pendamping Desa
1). Bpk Risty Kiwol
2). Ibu Liny Rasu
3). Ibu Sity Mokodompit
4). Ibu Juliet Rotinsulu
5). Ibu Delma Pasla
• Kanit Binmas Aiptu F. Kalembiro.
• Kanit Provost Aiptu Asis Husa
• Anggota Bhabinkamtibmas Bripka Arif Darise.

Penerima bansos PKH Wilayah Kec. Sinonsayang 13 Desa Jumlah Total 1134 Orang dengan rincian sbb :

Desa Durian : 102 Orang
Desa Poigar Dua : 117 Orang
Desa  Poigar Satu : 105 Orang
Desa Tanamon :  117 Orang
Desa Tanamon Utara :  85 Orang
Desa  Aergale : 75 orang
Desa Ongkaw Tiga  : 21 Orang
Desa Ongkaw Satu : 79 Orang
Desa Ongkaw Dua : 162 Orang
Desa Boyong Pante : 67 Orang
Desa Boyong Pante Dua : 45 Orang
Desa Blongko : 117 Orang
Desa Tiniawangko : 101

Adapun sambutan dari Kapolsek Sinonsayang Iptu Mulyadi Lontaan agar menjaga keamanan dan ketertiban serta gunakan waktu dengan baik agar semua bisa tersalur dengan baik.

Kegiatan ini Berjalan lancar , aman terkendali dengan Pengaman Dari Personil Polsek Sinonsayang Yang Dipimpin Oleh Kapolsek Sinonsayang Iptu Mulyadi Lontaan.
( Vandytrisno )

MINSEL, DETIKAWANUA— Program Nasional ( Prona ) dibidang Agraria menjadi fokus perhatian Presiden Republik Indonesia Ir Jokowidodo yang merupakan program unggulan di Indonesia , hal ini juga sinkron dengan Program Nawacita Pemerintahan JOKOWI – JK yang sudah membuming

Menjadi kebanggan bagi masyarakat indonesia dan khususnya masyarakat kabupaten Minahasa Selatan ( Minsel ) pasalnya , Tahun 2019 ini pemerintah kabupaten Minsel mendapat jatah sekitar 8.250 sertifikat Tanah dari  program nasional agraria (Prona).

Dan Ribuan sertifikat ini akan disalurkan kepada masyarakat diseluruh desa dan kelurahan di daerah ini. Bahkan Prona ini pun sudah dirasakan di seluruh desa dan kelurahan di Minsel dari tahun-tahun sebelumnya

Menurut Bupati Minsel DR Christiany Eugenia Paruntu SE (CEP) Prona ini dapat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan Negara ini dengan baik. Apalagi bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat.

“Masyarakat Jangan sia-siakan program Pak Presiden. Ini adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap rakyat, makanya manfaatkan sebaik-baiknya dengan baik dan tepat guna” pesan Bupati.

CEP berharap untuk peningkatan taraf hidup dan menujuh kesejaktraan masyarakat memanfaatkan progam ini.

“Keuntungannya banyak. Selain sebagai legitimate atas hak kepemilikan. Ini juga membantu memperkecil konflik-konflik agraria,” katanya.

Adapun dari total 8.250 sertifikat bagi warga Minahasa Selatan. Hingga bulan Februari ini sudah ada 3 ribuan dokumen pembuatan sertifikat yang berproses di BPN Minsel. Itu tersebar di Desa kinamang, Kinamang Satu, Bojonegoro, Tompaso Baru Dua, Poopo, Poopo Barat, Poopo Utara, Mopolo, Mopolo Esa, Lompad, Raanan Baru, Raanan Baru Satu dan Raanan Baru Dua.
( Vandytrisno/h )