Dinas Pertanian Bakal Sambangi Tempat Pembuatan Pupuk Organik dan Penyulingan Daun Rempah

Tempat penyulingan daun rempah dan pupuk organik.

Boltim, detiKawanua.com – Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), akan turun lapangan untuk melihat proses pembuatan pupuk organik tanpa bahan kimia, di Desa Tombolikat, Kecamatan Tutuyan.
Dikatakan Kepala Dinas Pertanian Boltim, Setiono, pihaknya akan melihat langsung proses pembuatan pupuk organik cair tersebut, sebagaimana disampaikan Bupati Boltim.
“Kita segera turun lapangan sesuai petunjuk Bupati. Kita akan lihat keberadaannya dan prosesnya pembuatan, hingga bahan bakunya. Juga proses penyulingan daun rempah seperti cengkeh, dan serei merah,” katanya, Kamis (21/2/2019).
Jika itu boleh dikembangkan, kata Setiono, maka kita tingkatkan level produksinya. Selanjutnya, nantinya akan ada uji laboratorium mengenai kandungan pupuk organik tersebut, guna meyakinkan konsumen. Pastinya ada analisis jenis kandungan bahan organiknya. Selanjutnya, kita lakukan sosialisasi ke masyarakat melalui penyuluh. 

“Kita sudah diberitahu oleh Pak Bupati soal inovasi pembuatan pupuk organik itu, oleh dua warga Tombolikat. Bahkan kita berencana bantu melalui proposal kebutuhan atau fasilitas penyulingan rempah jenis serei. Karena terinformasi mereka juga saat ini sedang bangun penyulingan rempah. Iya kita akan berikan getel (tong sulingan) melalui proposal,” terang Setiono, turut diiyakan Kabid Prasarana Sarana Pertanian Lam Paputungan.

Sementara, inovator Yusuf Elton Porwaila saat ditemui menuturkan, saya sangat berterima kasih ke instansi terkait, jika memperhatikan usaha ini, berupa pembuatan pupuk organik dan penyulingan daun rempah serei menjadi minyak.
“Saya berencana ambil bibit serei dari Ambon dalam waktu dekat. Tujuan kita, dalam usaha ini adalah bagaimana desa Tombolikat secara khusus dan kabupaten Boltim, bakal jadi sentra industri penghasil minyak atsiri. Sebagai kebutuhan pengolahan penyulingan daun rempah, kita minta ke Dinas Pertanian Boltim, yakni getel tong besar ukuran berkapasitas 750 kilogram. saat ini kita sudah uji coba  pakai getek ukuran 150 kilogram dengan hasil minyak sekitar 2 liter,” terang Elton bersama Marsidi Paputungan, siang tadi.
(Fidh)



Evaluasi Hasil Kerja 2018, Perkembangan Sulut Terlihat Disejumlah Sektor Ini

Manado, detiKawanua.com – Gubenur Sulut, Olly Dondokambey dalam sambutannya pada kegiatan  Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 Kabupaten Kota di Sulut, yang dilaksanakan, Kamis (21/02) siang tadi di Grand Novotel Manado, mengungkapkan pencapaian prestasi Provinsi Sulawesi Utara terlihat dalam sejumlah sektor bidang seperti, penurunan angka kemiskinan hingga kisaran 6 persen, kemajuan pada dunia pendidikan yang berhasil meraih penghargaan Ki Hajar dari Kementerian Pendidikan, hingga sektor kesehatan, pelayanan publik yang menuai kepuasan dari masyarakat.

“Apresiasi juga bagi para bupati walikota yang hadir sebagai bentuk komitmen untuk membangun Provinsi Sulut adalah tanggung jawab bersama,” ungkap gubernur.

Tidak hanya itu, capaian hasil juga menurut Olly terlihat dalam pemberian apresiasi dari pemerintah pusat dikurun waktu dua tahun terakhir ini kepada Provinsi Sulut sehingga mendapatkan bonus anggran pembangunan, karena infrasruktur nasional yang ada sudah menuju pada tahapan penuntasan.

“Disektor pariwisata memang masih perlu adanya peningkatan pembangunan infrastruktur kepariwisataan,” katanya, sembari mengapresiasikan pada sektor pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulut yang dari data berada diatas pertumbuhan ekonomi Nasional.

“Yang tidak kalah pentingnya pula saya mengimbau kepada seluruh pihak untuk menjaga keamanan di Sulawesi Utara, terutama pada menghadapi pesta demokrasi pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan baik dan sukses,” tutup gubernur.

Hadir mendampingi gubernur saat itu, Wakil Gubernur, Steven Kandouw dan Sekprov Sulut, Edwin Silangen beserta jajaran SKPD Pemprov Sulut. Diketahui pada kesempatan itu hanya dihadir 11 kepala daerah, mines 4 yakni, Walikota Tomohon, Walikota Bitung, Bupati Talaud serta Bupati Bolsel.

(IsJo)




Di Hadapan Gubernur Sulut, Bupati Paparkan Hasil Pembangunan Boltim Tahun 2018

Bupati Landjar saat memaparkan hasil pembangunan Kabupaten Boltim di Tahun 2018.

Boltim, detiKawanua.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Salim Landjar SH, Kamis (21/02) menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota tahun 2018, se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Kegiatan yang digelar di Grand Kawanua Manado ini, dipimpin langsung Oleh Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey SE, didampingi Wakil Gubernur Steven Kandow dan Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen.
Inti dari kegiatan Rakorev ini, adalah pemaparan setiap kepala daerah (Bupati/Walikota) terkait pembangunan di daerahnya masing-masing, tahun anggaran 2018. Sementara itu, Kabupaten Boltim adalah daerah yang pertama kali diberi kesempatan untuk mempersentasekan hasil pembangunan tersebut.
Melalui pemaparannya, Bupati mengatakan, terdapat tujuh prioritas pembangunan daerah di Boltim tahun 2018, antara lain pembangunan Infrastruktur dasar dan penataan iklim investasi, penanggulangan kemiskinan baik dibidang pendidikan, kesehatan dan sosial, reformasi birokrasi dan pelayanan publik, pembangunan kawasan pariwisata sekaligus pelestarian nilai budaya, revitalisasi perikanan, perkebunan, pertanian untuk membangun ketahanan pangan.
“Keenam adalah pengembangan ekonomi lokal, dan yang terakhir yakni pelestarian hutan, lingkungan hidup dan pencegahan bencana alam,” jelas Bupati di hadapan Gubernur dan ratusan tamu yang hadir.
Lanjut Bupati, capaian indikator makro pembangunan selang tahun 2016 hingga 2018, salah satu yang paling menonjol adalah menurunnya angka kemiskinan.
“Yaitu pada tahun 2016, angka kemiskinan Boltim adalah 6,67 persen, tahun 2017 6,20 persen, dan tahun 2018 turun pada angka 6,03 persen,” terang Bupati. 
Selain itu, Bupati juga memaparkan tentang capaian kinerja pembangunan ketahanan pangan tahun 2018, yang hampir keseluruhan melampaui target. Yakni produksi padi ladang, padi sawah, ubi jalar, ubi kayu, budidaya ikan, serta produksi telur.
“Sementara yang melampaui target capaian kinerja pembangunan agribisnis tahun 2018, antara lain produksi kelapa, kedelai jagung dan kentang,” papar Bupati.
Di akhir penyampaiannya kepada Gubernur, Bupati mengatakan, bahwa terkait pembangunan infrastruktur jalan provinsi di Boltim, Pemkab Boltim menganggarkan dana sebesar Rp 7 Milliar untuk pembebasan lahan jalan .
“Untuk itu, apabila pembebasan lahan tersebut sudah tuntas, Saya berharap agar jalan provinsi di Boltim sudah bisa dilaksanakan,” kata Bupati.
Diketahui, sejumlah kepala dan wakil kepala daerah juga hadir pada acara tersebut, antara lain Bupati Minsel, Bupati Sitaro, Walikota Manado, dan lainnya
(Fidh)



Paparan Pagu dan Realisasi APBD 2018 , CEP Hadiri Rakorev untuk RKPD

MINSEL,DETIKAWANUA – Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Dr.Christiany Eugenia Paruntu SE, Kamis (21/2/2019), bertempat di Grand Kawanua Convention Center Manado,menghadiri Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
Hadir dalam kegiatan ini seluruh Bupati dan Walikota yang ada di provinsi sulawesi utara (Sulut). rapat Koordinasi dan evaluasi hasil yang dilaksakan dalam rangka Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) di tahun 2019.
Dalam rapat kerja yang dilaksanakan ini, dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi utara (Sulut) Olly Dondokambey SE, dan turut dihadiri Forkompimda provinsi Sulut, dan juga pimpinan Vertikal.
Pada kesempatan ini Bupati Tetty Paruntu melaporkan  Anggaran pendapatan belanja Negara (APBD) Kabupaten Minahasa selatan dari pagu pendapatan dan realisasinya.
Bupati menyampaikan didepan para bupati,walikota yang hadir, untuk pagu angaran 1.060.154.664.836 dan terealisasi 94.68% sebesar 1.003.795.549.110.
” Sementara pagu Belanja terealisasi 89.58% realisasi 976.513.379.890 dari pagu belanja 1.090.139.542.117.
Untuk indikator makro pembangunan tahun 2017-2018.”Ujar Paruntu.
( Vansytrisno/hpom )




Jalur Tol Laut Ke Bitung, Penghianatan Program Jokowi

Tahuna, detikawanua.com – Pemindahan Tol Laut ke Pelabuhan Bitung setidaknya dianggap sejumlah kalangan sebagai bentuk penghianatan program Presiden Indonesia Joko Widodo. Hal ini diungkapkan Ketua LSM Lapek H Asiz Janis ketika bersua dengan awak media ini.
Menurut Janis, ketika Pelabuhan Tahuna yang awalnya menjadi persinggahan Tol Laut dikawasan paling utara NKRI menjadi bukti program Jokowi untuk membangun dari pinggiran. Namun sangat disayangkan hanya seumur jagung akhirnya Tol Laut pindah ke Pelabuyan Bitung.
“Ada apa dengan semua ini? Apakah hanya sebagai bentuk pemanis janji dari seorang Presiden bagi kawasan perbatasan Indonesia-Philipina atau diubah jalurnya untuk kepentingan segelintir elit politik maupun elit pengusaha”, ujar Janis.
Olehnya Janis meminta keseriusan program Presiden untuk menjamin kesejahteraan perekonomian masyarakat kepulauan perbatasan bukan hanya seumur jagung saja. 
“Jangan kami di perbatasan hanya dijadikan umpan untuk mendapatkan program pemerintah pusat dan akhirnya yang menikmati justru segelintir elit politik maupun elit pengusaha”, tegas Janis kembali sambil meminta Pemkab Sangihe agar tidak tinggal diam.
Menyikapi hal ini Kepala Dinas Perindag Sangihr Ir Feliks Gaghaube dihubungi terpisah menyatakan bahwa upaya merebut kembali Tol Laut untuk tetap berada di Pelabuhan Tahuna akan diperjuangkan.
“Kami sudah menggelar rapat dengan sejumlah instansi, stakeholder dan pihak-pihak berkompeten lainnya. Dan hasil rapat tersebut menyepakati perjuangan bersama ke pemerintah pusat dan mengembalikan jalur Tol Laut seperti jalur awalnya”, singkat Gaghaube sambil berharap dukungan masyarakat Sangihe. (js)



Wabup Hontong : Masyarakat Peran Aktif Untuk Mengawasi Pengunaan Dana Desa

Tahuna, detikawanua.com – Wakil Bipati (Wabup) Helmud Hontong SE, terus melakukan pengawasan pada penggunaan Dana Desa (Dandes). Hal ini dilakukanya agar penggunaan Dandes disetiap Kampung yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe tapat pada sasaran dan bukan untuk memperkaya diri sendiri diharuskan penggunaanya dapat membangun di Kampung serta meningkatkan perekonomian masyarakat.
Wabup mengatakan, guna kelancaran penggunaan Dandes ditiap Kampung. Dirinya akan melakukan pengawasan. Karena menurut Wabup ada Kampung-Kampung SPJnya sulit untuk didapati.
“Jadi kedepanya saya akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dandes, dan pengawasan itu harus lebih diperkerat. Memang hal Ini tidak berlaku bagi semua Kampung, hanya saja bagi Kampung-Kampung tertentu, dikarenakan beberapa Kampung tersebut SPJ sangat sulit untuk didapat. Dan ini mengganggu proses APBD di tahun 2019 ini,” kata Hontong, Rabu (20/2/2019) kepada sejumlah wartawan.
Ditambahkanya, untuk pengawasan Dandes tersebut lebih diperketat lagi oleh Pemerintah Pusat. Itupun, menurut dia harus sering dilaporkan.
“Karena sekarang lebih ketat dan setiap saat harus dilaporkan ke Pemerintah Pusat, kalau ada Kampung yang belum memasukan SPJ, maka pencairan tidak bisa dilakukan dan dapat memperhabat pembangunan di Kampung itu sendiri,” tukasnya
Sehingga Dirinya berharap, peran penting masyarakat sangat diperlukan guna mengawas kelancaraan yang ada di Kampung mereka sendiri. “Saya berharap masyarakatlah yang menjadi pengawas dari pelaksanaan Dandes di Kampungnya masing-masing,” Kunci Hontong (js)



Louncing Bansos Rastra di Mitra, Legi Tegaskan Penerima Harus Tepat Sasaran

Mitra,detiKawanua.com – Wakil Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) Jesaya Joke Legi, secara resmi melouncing program bantuan sosial (Bansos) Beras Sejahtera (Rastra) , rabu (20/2/2019) di gedung ngilumas , Lowu Dua kecamatan Ratahan.
Dalam sambutan, legi menekankan louncing kali ini merupakan dukungan pemerintah daerah kabupaten minahasa Tenggara atas program pemerintah Pusat, terlebih yang langsung menyentuh warga miskin yang ada. “ tentunya pemerintah sangat mendukung program ini, sehingga diharapkan bisa meringankan beban dari penerima yang sudah terdaftar,” terang Legi.

Dirinya juga meminta agar bantuan Rastra kali ini harus tepat sasaran dan berjalan semestinya terlebih saat ini ada pihak kepolisian yang turut serta dalam pengawasan penyaluran Rastra. “ bantuan ini harus diserahkan langsung kepada penerima, jangan ada yang diwakilkan, ini harus diperhatikan para instansi terkait hingga tingkat desa,” tegas Wabup.
Dikesempatan yang sama, Sekertaris Daerah Kabupaten Mitra Robby Ngongoloy yang juga selaku ketua Tim Koordinasi Bansos Rastra dalam pengarahan mengatakan bantuan kali ini yang memang sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Pusat yang turut dinikmati masyarakat Mitra, haruslah tepat sasaran dan dimanfaatkan semestinya, jangan sampai disalah manfaatkan. “ prinsipnya bantuan ini harus mempunyai efek kedepannya, karena tidak selamanya kita harus menerima Bansos dari pemerintah, kita harus maju kedepan, ini hanya sebagi suplement untuk meningkatkan taraf hidup ke arah lebih baik” ungkap Ngongoloy yang juga memberikan warning jika kedapatan ada yang salah pergunakan tentu siap untuk di pertanggungjawabkan.
Sebelumnya kepala Dinas Sosial Kabupaten Mitra, Fenggy Wurangian dalam laporan mengatakan, program bansos Rastra sudah ada sejak tahun 2018 dan untuk penerima sampai tahun 2019 belum ada perubahan yakni 9073 penerima di kabupaten Mitra .
“ Program ini merupakan program nasional yang tentu sangatlah membantu keluarga diseluruh tanah air tak terkecuali di kabupaten Mitra, dan kali ini antara Kemensos dan pihak Polri sudah ada Mou sehingga disetiap penyaluran ada pengawasan langsung pihak kepolisian,terlebih kali ini akan menerima untuk jatah bulan januari dan februari yakni 20 kg” jelas wurangian.
Hadir dalam kegiatan kali ini Selain Wabup Joke Legi dan Sekda Robby Ngongoloy, juga pihak kepolisian yang diwakili kapolsek Urban Ratahan Kompol Rony Tumalun serta camat Ratahan Fero Worang dan seluruh Lurah dan hukum tua di kecamatan Ratahan dan tak terkecuali jajaran Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang dipimpin Kepala Bidang Natalia Tangel serta seluruh Petugas TKSK se Mitra. (Indri Rambi)




THL dan Non Sertifikasi Guru Minsel Bangga Bupati Tetty Serahkan SK

MINSEL, DETIKAWANUA  Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu, Rabu (20/2/2019) menyerahkan SK untuk para Tenaga Harian Lepas (THL), bersamaan dengan penetapan SK Bupati untuk para Guru sertifikasi non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Guru non PNS.

Surat Keputusan ( SK ) yang diserahkan berdasarkan Surat SK Bupati Nomor 50 tahun 2019 tentang pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minsel, bagi 1.481 tenaga harian lepas (THL) dengan Perincian 1.001 tenaga Teknis dan 480 Tenaga guru yang berada di kabupaten Minsel
.

“ mari bersama kita tunjukan kinerja yang baik dan saya juga mengharapkan para THL untuk menunjukkan disiplin dan loyalitas. Saya juga berharap para THL untuk mensyukuri apa yang Tuhan beri dan jangan lupa tetap tunjukan sikap moral yang baik dalam tugas kerja ,” kata Bupati Tetty Paruntu.

Lanjut Tetty Lakukan yang baik dan benar di mata Tuhan,dan Jangan segan-segan minta petunjuk kepada para atasan. Dan tetap melakukan kerjasama yang baik, untuk dapat bekerja Cerdas, Energik dan Profesional.

Pengangkatan para THL di Kabupaten Minsel sebanyak 1.001 orang untuk 1 tahun dan tersebar di 30 OPD.
Tampak hadir dalam acara penyerahan SK ini, sejumlah Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan para pimpinan OPD.
( vandytrisno/ )




Kementerian PUPR Serahakan Hibah BMN ke Bupati ROR Untuk Pemkab Minahasa

Jakarta, detiKawanua.com –  Kabupaten Minahasa menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Aset negara yang diserahkan untuk dikelola Pemkab Minahasa meliputi Rumah Khusus di Keluarahan Wewelen, Kecamatan Tondano Barat yang dibangun tahun 2014 senilai Rp 637.820.059 dan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan Griya Sea Lestari 3 yang dibangun tahun 2017 senilai Rp 332.155.729. Total nilai perolehan BMN yang dihibahkan ke Pemkab Minahasa berjumlah Rp 1.005.975.788.

Proses serah terima ditandai dengan penandatanganan berita acara hibah BMN yang dilakukan Bupati Minahasa Ir. Royke Octavian Roring, M.Si di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (20/02). Bupati hadir didampingi Kepala Dinas Perkim Minahasa IR. Raf Moleong, M.Si dan Kabag Humas dan Protokoler Drs Moudy Pangerapan MAP.

“Tentunya pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Minahasa bersyukur dan sangat berterima kasih kepada pak Presiden Joko Widodo melalui kementerian PUPR atas kepercayaan yang diberikan untuk mengelola barang milik negara yang telah dihibahkan,” ungkap Bupati.

Sementara dalam rangka tertib administrasi pengelolaan penatausahaan BMN, ada dua dokumen yang ditandatangani, yaitu berita acara serah terima BMN nomor 119/BA/Dr/2019 dan dokumen perjanjian hibah BMN nomor 114/PKS/Dr/2019.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mewakili pihak pemberi hibah dan Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring M.Si sebagai pihak penerima.

Salah satu kewajiban pihak penerima hibah BMN sebagaimana tertuang dalam perjanjian tersebut yaitu melakukan pemeliharaan, pengoperasian, perawatan, pengamanan fisik dan pengamanan hukum atas objek yang diterima.

“Intinya apa yang telah menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Minahasa, dalam hal ini terkait tanggung jawab untuk pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan rumah khusus dan PSU akan kita lakukan dengan sebaik-baiknya,” kata Bupati.

(*/Iz)




Akrab dan Sederhana, Menteri Basuki dan Bupati ROR Dikantin KemenPUPR

Jakarta, detiKawanua.com – Ada hal menarik usai pelaksanaan kegiatan serah terima aset Rumah Susun (Rusun), Rumah Khusus (Rusus) dan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kementerian PUPR kepada penerima bantuan Pemerintah daerah (Pemda), kementerian/ lembaga, Universitas yang bertempat di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (20/02).

Dimana Bupati Minahasa IR. ROYKE O. RORING, MSi yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas PU Provinsi Sulut itu diterima langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di kawasan Kantin Kementerian PUPR.

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban dan kesederhanaan itu, Menteri Hadimuljono langsung menginstruksikan Dirjen Sumber Daya Air, Hari Suprayogi, dan Direktur Sungai dan Pantai, Jarot Widyoko, untuk melakukan pertemuan dengan Bupati.

Instruksi Menteri itu merupakan respon atas permohonan yang disampaikan Bupati terkait pembahasan pemberdayaan dan penyelamatan danau Tondano serta terkait penciutan dan pendangkalan Danau Tondano.

“Pak Gubernur Olly Dondokambey itu rekan saya, pak Bupati juga teman lama saya di PU dulu, masa saya tak bisa bantu Minahasa,” tutur menteri yang juga pernah Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum, Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum serta Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum.

(*/Iz)