Sejumlah TS Menghilang Pasca Pemilu

Tahuna, detikawanua.com – Sejumlah tim sukses (TS) menghilang pasca pemilu. Pasalnya, para tim sukses tersebut kecewa karena caleg yang dijagokan kalah dalam perolehan suara. Mereka pun hilang entah kemana.
Akan hal itu pemerhati pembangunan Nusa Utara, Marthin Antarani mengatakan para tim sukses tersebut tak bertanggungjawab.
“Sebaiknya tim sukses bersabar dan jangan malu, harus terima kekalahan jangan menghilang. Mereka itu ibarat semut ketika ada hal yang manis mereka kerubuti, tapi setelah manisnya hilang mereka hilang satu satu, dan ini yang terjadi saat ini. Kasihan para caleg ditinggalkan begitu saja tanpa ada kabar, “tutur Antarani.
Senada yang dikatakan Upi Kahar  mengaku kecewa dengan perilaku para tim sukses. “kami adalah pendukung caleg ibarat lagu cocok bagi tim sukses, pergi tanpa berita tinggal sedih dan duka,  jujur kami kecewa pada mereka,” ungkap Kahar.
Sementara salah satu Tim sukses Harun mengaku kesal karena sebagai saksi dia tak menerima uang saksi. “Yah jelas saya kecewa karena uang saksi yang menjadi hak saya tidak saya terima sampai saat ini makanya jangan heran kalau ada sejumlah tim sukses menghilang karena caleg ingkar janji,” terangnya. (js)



Hari ini, BPBD Boltim Berencana Tanam Bibit Mangrove

Kaban  BPBD Boltim, Elvis Siangian. 


Boltim, detiKawanua.com – Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) akan melakukan penanaman bibit Mangrove di pesisir pantai Tutuyan dan juga di hutan kota, tepat di belakang Kantor Bupati Boltim, Kamis (25/04/2019).
Hal itu seperti dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Boltim, Drs. Elvis H. Siangian Msi bahwa kegiatan penanaman mangrove ini merupakan kegiatan agenda nasional.

“Kegiatan tersebut, di antaranya penanaman bibit pohon kemiri, kenari, (mangrove) di pesisir pantai Tutuyan hingga ke hutan kota. Sebelumnya, jadwal penanaman tanggal 26 April namun kita undur jadwalnya pada pada 25 April,” ucapnya kepada media ini.

Lanjut dituturkannya, untuk kegiatan ini, kita ikut sertakan siswa-siswi SMP, SMA, SMK, di kecamatan Tutuyan, beserta instansi atau dinas di lingkup Pemda Boltim dan KPA Tutuyan.

“Ya semoga agenda yang kita lakukan akan berjalan dengan baik sesuai rencana dan harapan kita,” terangnya.

(Fidh)



53 Anggota Kodam XIII Mdk Dibekali Tentang Penatausahaan Hibah Barang


Manado, detiKawanua.com – Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang yang diwakili oleh Asisten Logistik Kasdam XIII/Merdeka Kolonel Inf Ida Dewa Agung Hadisaputra, S.H membuka Sosialisasi Bimbingan Teknis (Bimtek) penata usahaan Hibah Barang Kodam XIII/Merdeka bertempat di aula Grhadika Jaya Sakti Kodam XIII/Merdeka, Teling Atas, Manado, Kamis (25/04/2019). 
Peserta Bimtek yang dihadiri 53 orang dan berlangsung selama dua hari. Dengan menghadirkan pembicara dari DJPB dan KPPN Manado. Sedangkan dari Tim Staf Logistik Angkatan Darat (Slogad) tiga orang yang diketuai Letkol Inf Budiawan Pabandya-2/Hibah dan Kod Spaban VI/Binsis Slogad.
Dalam sambutan Pangdam yang diwakili Aslog Kasdam XIII/Merdeka bahwa Pangdam XIII/Merdeka memberikan apresiasi kepada para peserta bimtek, “Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta di Makodam XIII/Merdeka, semoga kegiatan ini dapat membantu para pejabat Log beserta operator Satker/Subsatker Kodam XIII/Merdeka memahami mekanisme penatausahaan Hibah di lingkungan TNI AD”, kata Pangdam.
Lebih lanjut Panglima menjelaskan Pejabat Logistik harus memahami bahwa penata-usahaan hibah barang tidak bisa dikerjakan sendiri secara parsial oleh operator SIMAK BMN staf Logistik, tetapi harus selalu berkoordinasi dengan pejabat keuangan Satker, “Kegiatan penata-usahaan hibah menjadi sorotan dari Komando Atas karena banyak permasalahan yang berkaitan dengan penatausahaan hibah yang tidak sesuai dengan aturan. Sesuai aturan, administrasi hibah barang di lingkungan TNI AD harus merujuk pada Perkasad Nomor 639/VIII/2018 tanggal 23 Juli 2018 dan Permenkeu RI Nomor 99/PMK.05/2017. ”, jelas Pangdam.
Selain itu kepada para peserta, Pangdam juga menyampaikan harapannya Seluruh peserta wajib menyimak semua materi dengan sebaik-baiknya. Catat dan cermati hal-hal yang menjadi penekanan, agar administrasi hibah di jajaran Kodam XIII/Merdeka benar-benar sesuai aturan yang berlaku, “Setiap penerimaan dan perkembangan administrasi penata-usahaan hibah barang tetap harus dilaporkan kepada staf logistik Kodam XIII/Merdeka.”, harap Pangdam.
Pada akhir sambutannya Pangdam menyampaikan harapannya kepada narasumber, “Sampaikan materi secara sederhana namun jelas dan lengkap, agar peserta mampu memahami mekanisme  penatausahaan hibah yang benar”, tutup Pangdam.
Hadir pada kegiatan tersebut, antara lain Aslog Kasdam XIII/Merdeka, Ketua Tim Bimtek dari Slogad beserta anggota, narasumber dari Kanwil DJPB dan Kantor KPPN, para pejabat Log Satker/Subsatker Makodam XIII/Merdeka .
Autentikasi :
Kapendam XIII/Mdk Kolonel Kav M Jaelani



Selaku Pembina UKS/M Sulut, Wagub Seriusi Soal Kebersihan dan Kesehatan Sekolah



Manado, detiKawanua.com – Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw mengatakan bahwa budaya sehat harus dipupuk dari pendidikan tingkat dasar, TK, SD, SMP hingga SMA agar betul-betul menjadi budaya yang sehat.

“Saya ingatkan kembali terkait masalah kesehatan harus kita dengung-dengungkan kepada seluruh masyarakat. Fungsi pemerintah untuk mengkoordinir hal ini tidak ada komponen masyarakat lain yang efektif untuk mendidik kesehatan, kebersihan ini selainkan dari sekolah. Dan itu pemerintah harus mengdrive. Maka dari itu UKS harus digembor-gemborkan dan lebih bagus lagi dikompetisikan supaya semua berlomba-lomba menciptakan sekolah yang sehat,” kata Kandouw membuka Rapat Pemantapan Koordinasi Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) serta Evaluasi Persiapan Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Nasional yang dilaksanakan di Manado, Rabu (24/4).
Dirinya juga menghimbau soal kebersihan sekolah masih relatif, dikarenakan belum semua lingkungan sekolah betul-betul bersih.
“Tahun lalu saya sempat mendengungkan tentang Revolusi Toilet ternyata belum mendapat respon dengan baik. Menurut informasi di lapangan banyak sekolah yang menjadi kewenangan perintah provinsi ketersedian toilet dan air masih rendah sekira 40 persen apalagi di kabupaten kota ketersediaan toilet dan air hanya 20 persen,” ujar Ketua Tim Pembina UKS/M Sulut itu. 
Namun, lebih jauh Wagub merasa optimis akan budaya menjaga kesehatan dan kebersihan dapat terjaga setiap tahunnya.
“Untuk itu saya mengingatkan kembali kepada seluruh kabupaten kota agar memperhatikan masalah kesehatan dan kebersihan sekolah apalagi terkait dengan masalah kebersihan toilet,” pesannya.
Sementara itu Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sulut dr Kartika Devi Tanos menerangkan tujuan dilaksanakannya rapat tersebut adalah merumuskan kekuatan, peluang, hambatan dan kelemahan yang ada dalam pelaksanaan program usaha kesehatan sekolah dan madrasah.
“Sehingga dapat dirumuskan pula rencana tindak lanjut dalam pengembangan pelaksanaan program usaha kesehatan sekolah/madrasah tingkat provinsi dan kabupaten/kota se sulut,” kata Devi.
Lanjut Karo Kesra, tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan komitmen dari instansi terkait dan lintas sektor terutama tim pembina UKS provinsi sulut dalam pengembangan program usaha kesehatan sekolah. Disamping itu, untuk mendapatkan komitmen dari kabupaten/kota terutama yang belum memiliki SK Tim Pembina UKS tingkat kabupaten /kota untuk segera membuat SK untuk Tim Pembina tingkat kabupaten/kota dan yang sudah memiliki SK Tim untuk dapat segera menyusu rencana tindak lanjut.
“Serta mempersiapkan keikutsertaan Pemprov Sulut dalam lomba sekolah sehat ( LSS) tingkat nasional tahun 2019,” imbuhnya.
Adapun Rapat Pemantapan Koordinasi yang digelar oleh Biro Kesra Setdaprov Sulut tersebut turut dihadiri langsung oleh Kepala Dikda Sulut Grace Punuh, Kabid Rima Lolong mewakili Kadinkes Sulut dan Perwakilan sejumlah sekolah yang bakal ikut LSS 2019 dari Kab/Kota.
(IsJo/*)



Medaseng Bakal Digelar di Morore, Ketersedian Air Mulai Berkurang

Tahuna, detikawanua.com – Salah satu program Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, diantaranya Medaseng yang terus dilaksanakan di tanah Tampungan Lawo, rencananya akhir minggu ini, Sabtu 27-28  April 2019 dilaksanakan di pulau perbatasan antara Indonesia dan Philipina, yaitu kecamatan Marore.
Terkait dengan adanya kemarau disejumlah Kepulauan, Camat Marore, Imelda Lawendatu, dihubungi oleh media mengatakan bahwa Medaseng di kecamatam Marore yang sudah dua kali ini, memilih pulau/kampung Matutuang sebagai tuan rumah, karena satu alasan kampung tersebut masih memiliki cadangna air, dibandingkan dengan pulau-pulau sekitarnya seperti Kawio, Kawaluso, Marore.
“Kami memilih kampung Matutuang atau pulau Matutuang, karena ada sumber air walaupun sangat terbatas”ujar Lawendatu, sembari mengatakan untuk persiapan kegiatan Medaseng sudah dirampungkan aparat kampung dan masyarakat sekecamatan Marore.
Terkait dengan kebutuhan air berkurang kata Lawendatu, diakibatkan musim kemarau beberapa pekan ini manyebabkan debit air di kampung Matutuang berkurang.
“Sehingga untuk minum masyarakat Matutuang menggunakan air kemasan. Dan sumber air  yang ada digunakan untuk mencuci dan mandi. Untuk melayani para tamu (rombongan  Medaseng) kami sudah menghubungi Dirut PDAM untuk ada suplai air saat Medaseng nanti,” kata Lawendatu.
Dirinya juga berharap, dengan adanya Medaseng yang kedua kalinya untuk kecamatan Marore ini,  pemerintah daerah dapat memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, khusunya masalah kebutuhan air. (js)



Jopie Lintong : ” PSU 3 TPS di kelurahan Ranoyapo ,Jangan Cidrai Demokrasi “.

MINSEL, DETIKAWANUA.COM -Masuk hari 7 Pasca Pemilu serentak 17 April lalu berbagai kendala terhadap rekapitulasi ditingkat kecamatan mulai terdengar dan dirasakan baik penyelenggara pemilu, saksi dan panwan kecamatan atas selisi suara maupun adanya Dugaan kecurangan yang terjadi di banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

Dari berbagai persoalan yang terjadi di TPS melalui rekapitulasi kecamatan terdapat juga 3 TPS di Kelurahan Ranoyapo, Kecamatan Amurang yaitu TPS 8 , 9 dan 13 Akibatnya ke 3 TPS tersebut direkomendasikan oleh Bawaslu Minsel untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada KPU kabupaten Minsel

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minsel, Rommy Sambuaga, PSU di 3 TPS Ranoyapo akan dilaksanakan pada tanggal 27 April mendatang disesuikan dengan petunjuk dari Provinsi Sulut

” yah..memang rencananya besok Rabu 24 April , namun petunjuk dari provinsi rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019, terkait anggarannya pasti ada dan PSU harus diutamakan karena ini aturan dan rekomendasi Bawaslu harus dilaksanakan.” ujar Rommy

Secara terpisah Komisioner Bawaslu Minsel Franny Sengkey saat bersuah dengan media ini menuturkan Rekomendasi diberikan atas dasar adanya ketidaksesuaian langkah atau prosedur Pemungutan suara di TPS

” memang Bawaslu Minsel sudah memberikan rekomendasi kepada KPU Minsel untuk dilakukan PSU di Kelurahan Ranoyapo pada 3 TPS yaitu 8 ,9 dan 13 ini sesuai dengan hasil laporan dan temuan dilapangan oleh PTPS kami dan ternyata memang ada dugaan pelanggaran oleh KPPS terhadap prosedur Pemungutan suara. Ucap Franny

Hal yang berbeda dikatakan Ketua Reclasering Indonesia Wilayah Sulut. Jopie Lintong dengan tegas menyatakan PSU dilakukan apabila terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS namun jangan sampai PSU dilakukan untuk menguntungkan pihak lain yang sudah terindikasi kalah dalam pertarungan Pilcaleg

“saya justru menyarankan kepada pihak Bawaslu dan KPU Minsel untuk Cermat Terukur, yaitu mampu melihat dan berpikir apa dasar hukum dilakukan PSU dan apakah akan ada dampak dari rekomendasi PSU ini yg mungkin akan menguntungkan pihak  lain dengan modus mendatangkan pemilih yang berasal dari luar DPT atas orang-orang yang bukan penduduk setempat, hanya untuk menciptakan indikasi keberpihakan kepada salah satu Caleg yang dalam perhitungan lalu kalah dalam pertarungan ini. Imbuh Lintong.

Lanjutnya hati-hati jangan berdampak pada konflik interest, baik internal maupun eksternal yang mengakibatkan potensi anarkis dan konflik berkepanjangan terjadi, karena ada partai politik yang merasa dirugikan dan/atau caleg yang dirampas potensi suaranya, demikian juga para pendukung yang di obok-obok hak konstitusinya.
( Vandytrisno )




Manado Semakin Merosot dan Kian Tak Ramah

Penulis: Muh. Iqbal Suma

detiKawanua.com – Kesehatan, tempat tinggal dan kesempatan. Itulah hal yang paling kita inginkan ketika hidup di kota modern dan sesak. Kita kini hidup dalam pengaturan kota yang maju, padat dan terpaksa. Ada ratusan ribu bahkan jutaan manusia yang perlu dijejalkan dalam sebuah area yang luas. Kota, bukan sekedar bentang alam yang dihuni masyarakat manusia dan gedung bertingkat. Hari ini, kita berdampingan dengan penyakit, polusi udara, dan kriminalitas.
Selama ribuan tahun sejak kota pertama kali dihuni, hari ini separuh populasi bumi akan hidup di kota. Ada lebih dari 1 lusin kota-kota di dunia termasuk dalam kategori megacity. Ini merupakan sebuah kota metropolitan yang begitu besar dengan populasi lebih dari 10 juta penduduk. Kita bisa mempertimbangkan Tokyo dengan tingkat kepadatan hingga mencapai 4.000 orang per kilometer persegi. Ada juga Jakarta, kota dengan tingkat kepadatan paling mengkhawatirkan mencapai 9.500 orang per kilometer persegi. Delhi bahkan lebih buruk. Ibu kota India ini memiliki tingkat kepadatan penduduk mencapai 12.100 orang per kilometer persegi.
Secara statistik, angka-angka itu terus bergerak naik. Populasi akan terus meningkat. Pada tahun 2025, China akan menjadi negara dengan penduduk terbesar di dunia, disusul India dan Indonesia. Akibat buruknya jauh lebih besar dari yang pernah ilmuwan manapun bayangkan; kota akan membludak sampai pada titik ekstrem. Populasi memicu ancaman paling besar bagi kota-kota di seluruh dunia; pemukiman dan air bersih, polusi, ancaman penyakit, ketidaknyaman hidup dan kriminalitas. Beberapa kota akan menghadapi kemerosotan yang sama. Bahkan jauh lebih parah. Akar masalahnya jelas; populasi manusia. Itu baru awalnya saja. Persoalan ledakan populasi membawa masalah lain yang jauh lebih serius. Saya akan memberikan gambaran dengan melihat kota tempat saya hidup selama 32 tahun.
Manado, memiliki populasi penduduk pada tahun 2018 mencapai 469.000 jiwa. Jika dijejalkan ke dalam area seluas 166,9 km persegi, maka setidaknya 2.900 orang menghuni setiap kilometer persegi. Ini termasuk kota yang cukup padat. Ini belum termasuk jumlah pendatang yang berasal dari kota atau kabupaten di sekitar Manado yang perlu kita perhitungkan. Sebut saja Bolaang Mongondow dan Minahasa, 2 wilayah dengan kontribusi pendatang yang cukup besar di kota ini.
Beberapa data dengan alasan daya tarik ekonomi serta kualitas pendidikan di kota ini. Di sinilah kemerosotan itu bermula. Ribuan manusia menyerbu kota ini. Manado menjadi lebih sesak, tidak ramah dan semakin merosot. Kita tahu bahwa setiap kota di seluruh dunia mengalami problem yang sama; populasi yang terus membludak. Manado kini mengalami kemerosotan yang sama.
Persoalan populasi tidak sesederhana kita menyelesaikan urusan administrasi urban. Baik penduduk setempat maupun warga pendatang memerlukan tempat tinggal, baik yang diperoleh dengan membeli atau pun menyewa. Beberapa hunian telah dikembangkan, tetapi masih belum cukup menyelesaikan persoalan populasi urban. Maka menjamurnya usaha penginapan, kos dan sewa hunian menjadi alternatif bagi penduduk yang belum memiliki tempat tinggal tetap di Manado.
Jika anda berada di Manado, anda akan dengan mudah menemukan setidaknya ratusan rumah kost dari yang paling standar hingga yang menyediakan fasilitas seperti kamar hotel. Usaha ini menjadi bidang penghasilan baru bagi sebagian orang yang memiliki modal atau gedung dan rumah yang cukup luas untuk disewakan.
Meski secara ekonomi menguntungkan, kita perlu menghitung resiko bagi pertumbuhan kota. Menumpuknya penduduk dalam satu gedung, tinggal bersama dengan puluhan hingga ratusan orang lainnya akan meningkatkan resiko penyakit. Kita bisa bayangkan, bagaimana kita berbagi tempat dengan ratusan orang yang memiliki gaya hidup berbeda-beda. Dalam satu gedung yang sama, seorang mahasiswa tinggal dalam kamar yang tetangganya seorang laki-laki yang bekerja sebagai buruh pabrik atau seorang wanita pekerja malam yang menghabiskan sepertiga harinya dengan menenggak minuman keras.
Beberapa hunian dan rumah kos bahkan memungkinkan penghuni berbagai kamar mandi dan dapur yang digunakan bersama. Hal ini juga meningkatkan resiko penyebaran penyakit akibat lingkungan yang kotor, ketersediaan air bersih dan menyebarnya kuman yang berkembang dalam hunian yang padat. Semakin padat sebuah hunian, maka semakin tinggi resiko berkembangnya bakteri dan penyakit. Lalu kita bisa mulai menghitung limbah rumah tangga yang dihasilkan oleh setiap hunian, yang sebagian besar dibangun di tengah-tengah pemukiman penduduk.
Setiap hari ada ratusan kilogram limbah rumah tangga, sampah, kotoran dan jenis limbah lain yang dihasilkan dari setiap kontrakan atau rumah kos di kota Manado. Kemudian jika ini mendapatkan angka lebih tinggi, anda tambahkan limbah yang dihasilkan tersebut dengan limbah rumah tangga per rumah penduduk. Kita akan menemukan bahwa, populasi kota Manado meningkatkan resiko penyebaran penyakit pada pemukiman yang padat.
Lalu populasi yang menghuni Kota Manado hari ini sebagian besar memiliki kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat. Pada tahun 2017 setidaknya ada lebih dari 200 ribu kendaraan lalu Lalang di jalanan kota Manado. Ini tidak saja meningkatkan resiko polusi udara dan polusi suara. Kemacetan parah hampir setiap jam-jam sibuk telah menambah waktu perjalanan dan meningkatkan kerugian ekonomi bagi penduduk kota. Saya pernah menguji tingkat kemacetan di Kota Manado dengan menggunakan aplikasi ponsel pintar. Hasilnya cukup mengkhawatirkan; aplikasi mencatat kemacetan rata-rata 17 km/jam.
Meningkatnya pengguna kendaraan tidak sekedar menghasilkan kemacetan. Pemandangan lainnya jauh lebih mengerikan; ratusan motor diparkir di atas trotoar tempat pejalan kaki. Bahkan beberapa area, seperti Jalan Sarapung, banyak mobil di parkir hampir memakai seluruh trotoar. Kota jadi tidak ramah terhadap pejalan kaki. Saya bahkan hampir setiap saat terpaksa menggunakan jalan kendaraan karena trotoar digunakan sebagai tempat parkir. Ini meningkatkan resiko tertabrak kendaraan yang melaju.
Itu baru resiko awal yang kini sudah kita rasakan ketika hidup di Manado. Masih banyak alasan yang menurut saya bisa digunakan untuk memasukkan Manado sebagai kota yang telah berada di tahap kemerosotan. Sebuah tahap yang berada tepat satu tingkat di bawah “keruntuhan”. Hanya menunggu waktu sebelum Manado berderap menuju keruntuhan. Ketidaknyamanan hidup, keterbatasan akses sebagai masyarakat urban dan kota yang tidak ramah. Ini belum termasuk resiko meningkatnya kriminalitas akibat kesenjangan yang terus berlangsung, perebutan sumber ekonomi yang kian terbatas serta tidak adanya kompromi yang dibuat oleh pemerintah semakin menegaskan bahwa kota ini sedang menuju kemerosotan.
Beberapa ahli tata kota mungkin mengatakan bahwa kota ini baik-baik saja. Tapi saya, sebagai seorang penganut Teori Jaredian, kota ini sudah dekat dengan keruntuhan. Kita mungkin bisa berakhir buruk seperti beberapa masyarakat yang sudah runtuh. Populasi ini akan terus meningkat, ini juga meningkatkan jumlah konsumsi dalam skala yang besar. Pemerintah perlu melakukan kompromi; mengorbankan kebebasan individu dengan ganti standar hidup yang lebih baik. Atau memberikan kebebasan kepada warga untuk melakukan apa saja, dengan akibat menderita kerugian besar dalam jangka waktu yang panjang. ***



Dua TPS di Sangihe Pemilihan Suara Ulang

Ilustrasi.

Tahuna, detikawanua.com – Dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Kepualaun Sangihe, harus melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU). Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Junaedi Bawenti.
Menurutnya telah ditemukan pelanggaran di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di dua kecamatan yang menghendaki untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Adapun pelanggaran yang ditemukan, di Manganitu Selatan, Kampung Laine TPS 2. Menurut Bawenti, yang bersangkutan di hari pemungutan suara, diberikan 3 surat suara, akan tetapi ternyata individu tersebut tidak terdaftar di DPT, DPTB, dan DPK.
“Selain tidak terdaftar, dia menggunakan KTP yang bukan KTP berdasarkan domisili wilayah. Dia memakai KTP Gorontalo. Dan KTPnya bukan E-KTP, Melainkan KTP lama dengan masa berakhir tahun 2016,” Kata Bawenti.
Hal serupa terjadi di Tabukan Utara, Kampung Bahu TPS 2. Individu menggunakan KTP luar daerah dan tidak terdaftar di DPTB.
“Seharusnya dia juga terdaftar di DPTB, pindah memilih. Nah jadi kurang lebih kronologisnya sama, hanya nanti ditemukannya berbeda. Yang satu ditemukan pas hari pelaksanaan, yang satu nanti di rekapitulasi kecamatan,” Ujar Bawenti.
Menurut Bawenti, masing-masing dari peristiwa itu dikenakan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 pasal 372 dan 372.
“Di Manganitu Selatan, dikenakan pasal 372 karena pasal ini pintu masuknya pihak pengawas TPS dan Panwaslu desa. terhadap itu bisa dilakukan PSU. Sedangkan di Tabukan Utara, kita masuk di pasal 373, karena temuan itu nanti ditemukan di tahap rekapitulasi kecamatan. Maka Panwaslu kecamatan berdasarkan peristiwa rekapitulasi kecamatan, melakukan kajian, dan merekomedasikan kepada KPPS agar mengusulkan kepada PPK  dan KPU untuk di PSU. Dan sudah direkomendasikan kapan, nanti menunggu dari KPU,” Jelasnya.
Sementara itu untuk jadwal pemilihan ulang, ketua KPU, Ellyse Sinadia ketika dikonfirmasi mengatakan, untuk Kecamatan Manganitu selatan khususnya satu TPS yang ada di Kampung Laine TPS 2 akan dilaksanakan pada 25 April 2019. Sedangkan untuk Tabukan Utara, masih sementara dikaji.
“PSU di Kampung Laine, akan dilaksanakan pada, Kamis 25 April 2019. Untuk Tabukan Utara untuk sementara ini belum,” Ujar Sinadia. (js)



Ibadah Paskah, Gubernur Olly dan Ibu Rita Menyatu Bersama Jemaat GMIM Eben Haezer Bumber



Manado, detiKawanua.com – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey bersama Ketua TP PKK Sulut Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan menghadiri ibadah syukur Paskah Wanita Kaum Ibu (WKI) dan Lansia Jemaat GMIM Eben Haezer Bumi Beringin di Rumah Dinas Gubernur, Selasa (23/4/2019) siang tadi.

Dalam sambutannya, Gubernur Olly mengatakan, perayaan Paskah mampu mengantarkan WKI dan Lansia Jemaat Eben Haezer Bumi Beringin pada pola hidup  yang senantiasa menggantungkan pengharapan pada Tuhan.
“Marilah, kita dalam kehidupan sehari hari belajar dari cerita Paskah, yang sebelumnya kita telah dipersiapkan dan menghayati minggu-minggu sengsara. Kita sama-sama menyadari kalau kita sudah selamat sebagai orang Kristen,” kata Olly.
Menurut Olly, Paskah harus dimaknai dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan setiap hari.
Sementara itu, Ibadah Paskah dipimpin Ketua BPMJ Eben Haezer Bumi Beringin Pdt Jimmy Suatan. Seluruh WKI dan Lansia penuh antusias mengikuti jalannya ibadah.
Ibadah syukur Paskah WKI dan Lansia Jemaat Eben Haezer Bumi Beringin turut dihadiri Sekdaprov Edwin Silangen.

Adapun Sebelumnya juga pada pagi harinya, oleh gubernur bersama ibu telah menghadiri perayaan Paskah ASN dan THL Pemprov Sulut yang dilaksanakan di Auditorium Mapalus. Yang pada kesempatan itu, Gubernur Olly menceritakan salah satu kisah tragis dalam Alkitab, yaitu kisah pengkhianatan Yudas. Dituliskan dalam Lukas 22:1-6, bahwa Yudas bermufakat dengan para imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Sebagai imbalannya ia mendapatkan 30 keping uang perak.

“Jangan kita berkhianat seperti Yudas yang menjual Tuhan Yesus senilai 30 keping perak,” kata Olly.

Olly menuturkan, kegagalan Yudas menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua orang sepanjang zaman. Pelajaran itu adalah bahwa seseorang yang sudah menjadi pilihan Tuhan belum tentu tidak bisa gagal dalam pengiringannya kepada Tuhan. Seperti Yudas, akhirnya ia berkhianat dengan menjual Yesus. Hal ini terjadi atas pilihan dan keputusan Yudas sendiri.

“Marilah kita bekerja dengan penuh kesetiaan sebagai pelayan masyarakat,” beber Olly.

Lebih jauh, terkait perayaan paskah, Olly mengapresiasinya sebagai kegiatan yang memiliki makna penting bagi seluruh ASN dan THL Pemprov Sulut.

“Perayaan Paskah ini merupakan kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan kinerja kita semuanya,” imbuh Olly.

Sementara itu, ibadah Paskah dipimpin oleh Pdt. A.O. Supit yang menyampaikan khotbah bertema kebangkitan kita yang diambil dari Kitab 1 Korintus 15:17.

“Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu,” ucap Pdt. Supit kepada seluruh jemaat.

Perayaan Paskah ASN dan THL Pemprov Sulut turut dihadiri Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw, Wakil Ketua TP PKK Kartika Devi Kandouw-Tanos, Sekdaprov Edwin Silangen dan para pejabat Pemprov Sulut.

(*/IsJo)



Jauh Dibanding Tahun 2017, Ternyata PAD Sulut di 2018 Tembus 1,26 Triliun


Manado, detiKawanua.com – Optimalisasi pengelolaan pendapatan Sulawesi Utara tahun 2018 dinilai berhasil. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulut mencapai 1,26 triliun rupiah jauh melampui PAD tahun 2017 sebesar 1,14 triliun.
Hal itu terungkap dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2018 yang disampaikan Gubernur Olly Dondokambey di Ruangan Sidang Paripurna Kantor DPRD, Selasa (23/4/2019) siang.
“PAD Sulawesi Utara meningkat dari Rp.1.146.694.267.559,- pada tahun 2017, menjadi Rp.1.264.091.649.971,- pada tahun 2018. Pendapatan terbesar diperoleh melalui pajak daerah, disamping kenaikan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah,” kata Olly.
Disamping itu, Gubernur Olly menjelaskan Sulut memperoleh dana perimbangan sebesar Rp.2.505.226.773.486,- dan pendapatan daerah lainnya sebesar Rp.19.750.000.000,-, sehingga secara keseluruhan total pendapatan daerah sebesar Rp.3.789.068.423.457,-.
Pada kesempatan itu, Olly juga menyampaikan pencapaian positif Sulut di bidang lainnya. Tambah dia, di tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Sulut sebesar 6,01% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,27%. Sementara, angka kemiskinan mampu terus ditekan, dari 8,20% pada tahun 2016, menjadi 7,9% di tahun 2017, dan mencapai 7,59% di tahun 2018.
Demikian juga angka pengangguran dari 7,18% di Tahun 2017 dan mampu ditekan hingga angka 6,86% di tahun 2018.
Sebagai informasi, materi LKPJ tersebut meliputi lima hal pokok, yaitu kebijakan umum pemerintahan daerah, kebijakan umum anggaran, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang diatur dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.
Usai penyampaian laporan dari Gubernur, di tempat yang sama Ketua Deprov Andrei Angouw berjanji akan segera membahasnya melalui Panitia Khusus (Pansus) dalam waktu yang telah ditetapkan dan bakal disampaikan dalam sidang paripurna istimewa.
Rapat paripurna penyampaian LKPJ tahun 2018 turut dihadiri jajaran Forkopimda, Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen dan para pejabat Pemprov Sulut. 
(*/IsJo)