JL Ditahan Melebihi Batas Waktu
Tembus 600 Persen 3 Event Berkelas Internasional, Sulut Digelari ‘THE RISING STAR’ Sektor Pariwisata
Semarak HUT Ke- 9 Desa Liwutung Satu Siapkan Konsep Tempo Doeloe
detiKawanua.com – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 9, Desa Liwutung Satu
mempersiapkan konsep menarik bahkan tak tanggung tanggung mengangkat budaya
Tempo Doeloe.
Satu, Marlin Owu,SP kepada media ini mengatakan, Puncak Hut nantinya jatuh
tanggal 28 April 2019 dan sengaja
mengangkat budaya tempo doeloe untuk kembali mengangkat budaya lokal di
kecamtan Pasan seperti prosesi makan
didaun pisang saling berhadapan dan didahului dengan menyanyikan mars makan sambil
kaum muda melayani para orang tua dan sebelum makan ada yang nantinya
membunyikan gemerincing gelas dan leper untuk mengajak hadirin diam sejenak
untuk berdoa makan.
mengangat Tema “ Liewutung Satu Tempo Doloe” nantinya pada acara puncak ada
makan bersama atur di daun pisang dan duduk berjejer di meja panjang, seperti
apa yang dilakukan orang tua dulu dulu dalam setiap hajatan, disitu juga
akan berperan bagaimana para anak muda
melayani orang tua yang kita kenal istilah salawir dan disetiap tahap ditandai
gemerincing bunyi gelas yang dipukul sendok untuk menandakan adanya arahan dan meneduhkan
suasana tanpa harus menegeluarkan perintah ” terang Owu (26/4/2019).
dikatakan Owu, dalam rangka memperingati Hut desa kali ini, Panitia juga sudah
menggelar beberapa kegiatan sejak pembukaan yang ditandai dengan jalan sehat
ala Klub tempo dulu serta telah melakukan Ziarah ke makan para hukum tua dan
tokoh desa.
sebentar malam akan ada lomba manuak mandong yakni seni menyanyi saat bekerja
dikebun dalam kelompok kerja untuk membakar semangat dalam bekerja, yang
pastinya kami tekankan untuk bagaimana kita generasi penerus untuk terus
mencintai budaya dan menghargai para pendahulu yang telah menjadi para pahlawan
desa,” pungkas Owu. (Indri Rambi)
BPBD Boltim Lakukan Kegiatan Menanam Ratusan Pohon
“Membangun kebiasaan menanam menjadi kebutuhan secara berkelanjutan, kepada warga masyarakat dalam mensukseskan kegiatan ini agar mulai menanam dari pekarangan. Semoga kegiatan ini mampu memberikan motivasi dan pemahaman terhadap masyarakat guna kelestarian hutan dan lingkungannya,” ucap Sekda.
Asisten II Pemkab Boltim Sonny Waroka saat menamam pohon.
Lanjutnya setiap siswa-siswi yang lulus harus menanam 10 pohon. ini instruksi Bupati. Dan hutan kota, akan dijadikan hutan wisata namun harus menjadi lingkungan yang asri. Nanti, kita anggarkan. Aktivitas menghijaukan adalah kewajiban kita semua, bukan hanya pemerintah. Peran kita sebagai motivator untuk edukasi, namun kegiatan penghijauan adalah tanggung jawab bersama. Sebab banyak hutan kita sudah terlantar dan rusak dirambah. Mari kita mencintai hutan. Mari kita menanam,” kata Sekda menutup sambutannya.
“Kita lakukan sosialisasi peningkatan pemahaman tentang kebencanaan. Kedua, dilakukannya penanaman pohon,” kata Elvis.
“Jumlah pohon ada sekitar 500 bibit. Kita harapkan, kepada warga masyarakat untuk bagaimana kita cinta lingkungan yang asri. Kita tanam pohon kemiri dan kenari, sebab nilai ekonominya akan berdampak juga kepada kita manusia,” jelas Yanto.
Seriusi Masalah Pendidikan di Sulut, Wagub: Harus Ada Sinergitas Horisontal Vertikal
Saat meberikan arahan, Wagub Kandouw menegaskan bahwa dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sulut perlu adanya sinkronisasi antara pemerintah Kabupaten Kota dalam memajukan bersama sektor pendidikan. Jika ada masalah dicarikan solusi bersama, tidak saling menyalahkan.
Pemilu di Sulut Berlangsung Aman dan Lancar, Presiden Jokowi Serta Pemerintahan OD-SK Ucap Terima Kasih
Pemkab Mitra di Apresiasi Terkait Transparansi Pengelolaan Keuangan
keuangan kabupaten Mitra terus menuju ke arah yang makin transparan. Mulai
tahun ini pelaporan progres pembangunan dan pengelolaan keuangan seluruh
Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Sekolah, hingga Desa wajib dipaparkan
setiap pekannya. Tujuan diterapkannya agar memungkinkan masyarakat untuk
mengawasi langsung setiap program dari masing-masing instansi. Sehingga
masyarat bisa mengetahui setiap progres realisasi dari tiap program pemerintah
(lihat foto).
laporan harian baik pembangunan ataupun keuangan harus dipaparkan ditiap papan
SKPD, Setda, Setwan, Sekolah dan desa. Jadi dengan begitu jika ada laporan
masyarakat bisa langsung sampaikan ke inspektorat. Selanjutnya inspektorat
wajib menindaklanjuti dalam waktu 24 jam,” jelas Bupati Mitra James
Sumendap yang turut menambahkan untuk dandes dan dana Bos wajib dilaporkan
setiap pekan di rumah Ibadah, baik gereja ataupun mesjid.
dipantau langsung ke link KPK kejaksaan, dan kepolisian. “Ini dalam rangka
good govenance dan clean governance. Serta semuanya wajib sesuai aturan,”
tambah Bupati yang berhasil membawa Mitra meraih opini WTP dalam tiga tahun
terakhir.
dengan diterapkannya Gerakan non tunai Kabupaten Mitra. Dimana semua kegiatan,
hingga pengadaan barang dan jasa pencairannya langsung dilakukan dari khas
daerah menuju rekening penerima (lihat grafis). “Implementasi non tunai
ini artinya semua transaksi tidak menggunakan uang tunai. Itu berarti tidak ada
penghasilan yang dapat disembunyikan,” pungkas Sumendap.
dan keuangan di Kabupaten Mitra mendapat
tanggapan positif dari pakar Ekonomi Sulut Dr Herman Karamoy, Ak, MSi. Dimana
akademisi yang juga menjabat Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Unsrat ini
kagum dengan transparansi anggaran di Kabupaten Mitra. “Saya sendiri kaget
melihat betapa transparannya laporan keuangan di Kabupaten Mitra. Dimana setiap
SKPD memajang papan rencana kegiatan beserta anggaran dan realisasinya di
masing-masing halaman kantor,” kata Karamoy saat ditemui lokasi
perkantoran Blok B, Selasa, (12/2) lalu.
Menurut Karamoy, penerapan tranparansi di Kabupaten Mitra
menandakan akuntabilitas keuangan sangat baik. “Karena tranparansi
berhubungan dengan akuntabilitas,” kata Karamoy yang sebagai Unsur
Pelaksana pengkajian daya saing daerah kab/kota pada sosialisasi Badan
penelitian dan pengembangan (balitbang) Sulut, kemarin.
lain. Apalagi penerapan transparansi ini baru pertama kali dilihatnya di dalam
suatu pemerintahan daerah. “Mitra menjadi contoh sebagai daerah laporan
keuangannya sangat transparan. Sehingga ini wajib ditiruh daerah lain. Bukan
hanya di Sulut saja. Namun untuk di Indonesia wajib dilaksanakan hal seperti
ini,” jelasnya..
Tranparansi keuangan Pemkab Mitra pun mendapat apresiasi oleh Budi
Waluya kepala koordinator unit supervisi KPK RI wilayah IX meliputi Sulut
Sulteng Malut dan Maluku.
papan setiap minggu sebagai bagian tranparansi, hal ini kami sangat apresiasi,”
ungkapnya.
inovasi tranparansi dan akuntabel seperti yang diberlakukan di Kabupaten Mitra.
akuntabel ini juga merupakan bentuk pencegahan korupsi,” tandasnya. (Advetorial)
Pimpin Upacara Peringatan Hari Kartini ke-140, Ini Pesan Bupati Boltim
“Pada tanggal 21 April kemarin, merupakan kelahiran Pahlawan Nasional ‘Ibu Kartini’ yaitu pejuang emansipasi, yang kita peringati sebagai Hari Kartini. Dan bagi pejabat atau para ASN, Saya apresiasi karena telah disiplin mengikuti setiap pelaksanaan kegiatan upacara bendera dan apel pagi-sore di masing-masing satuan kerja,” terang Bupati.
Lanjut dikatakan Bupati, janganlah hanya pada saat-saat peringatan ini saja kita menampilkan hasil karya dan cipta kaum wanita.
“Pria dan perempuan mempunyai peranan yang berbeda. Sebagai seorang perempuan tentu tidak bisa meninggalkan kodratnya, sebagai seorang perempuan. Perempuan yang sudah menikah dan memilih berkarir tetaplah sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya. Dialah garda pertama atas pendidikan anak-anaknya,” ujar Bupati.
Bupati berpesan, sebagai komponen bangsa semestinya bangga, karena di negeri ini telah banyak sosok perempuan berprestasi seperti menjadi presiden, menteri, bupati, camat, kepala desa, pimpinan perusahaan, kepala dinas, dan sebagainya.
Pemkab Mitra di Apresiasi Terkait Transparansi Pengelolaan Keuangan
![]() |
| Bupati dan wakil bupati Minahasa Tenggara |
mitra,detiKawanua.com – Dibawah Kepemimpinan Bupati James Sumendap, pengolaan
keuangan kabupaten Mitra terus menuju ke arah yang makin transparan. Mulai
tahun ini pelaporan progres pembangunan dan pengelolaan keuangan seluruh Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Sekolah, hingga Desa wajib dipaparkan
setiap pekannya.
Tujuan diterapkannya agar memungkinkan masyarakat untuk
mengawasi langsung setiap program dari masing-masing instansi. Sehingga
masyarat bisa mengetahui setiap progres realisasi dari tiap program pemerintah .
laporan harian baik pembangunan ataupun keuangan harus dipaparkan ditiap papan
SKPD, Setda, Setwan, Sekolah dan desa. Jadi dengan begitu jika ada laporan
masyarakat bisa langsung sampaikan ke inspektorat. Selanjutnya inspektorat
wajib menindaklanjuti dalam waktu 24 jam,” jelas Bupati Mitra James
Sumendap yang turut menambahkan untuk dandes dan dana Bos wajib dilaporkan
setiap pekan di rumah Ibadah, baik gereja ataupun mesjid.
dipantau langsung ke link KPK kejaksaan, dan kepolisian.
good govenance dan clean governance. Serta semuanya wajib sesuai aturan,”
tambah Bupati yang berhasil membawa Mitra meraih opini WTP dalam tiga tahun
terakhir.
![]() |
| Sumedanp saat memberikan masukan ke KPK |
dan keuangan di Kabupaten Mitra mendapat
tanggapan positif dari pakar Ekonomi Sulut Dr Herman Karamoy, Ak, MSi. Dimana
akademisi yang juga menjabat Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Unsrat ini
kagum dengan transparansi anggaran di Kabupaten Mitra. “Saya sendiri kaget
melihat betapa transparannya laporan keuangan di Kabupaten Mitra. Dimana setiap
SKPD memajang papan rencana kegiatan beserta anggaran dan realisasinya di
masing-masing halaman kantor,” kata Karamoy saat ditemui lokasi
perkantoran Blok B, Selasa, (12/2) lalu.
menandakan akuntabilitas keuangan sangat baik. “Karena tranparansi
berhubungan dengan akuntabilitas,” kata Karamoy yang sebagai Unsur
Pelaksana pengkajian daya saing daerah kab/kota pada sosialisasi Badan
penelitian dan pengembangan (balitbang) Sulut, kemarin.
lain. Apalagi penerapan transparansi ini baru pertama kali dilihatnya di dalam
suatu pemerintahan daerah. “Mitra menjadi contoh sebagai daerah laporan
keuangannya sangat transparan. Sehingga ini wajib ditiruh daerah lain. Bukan
hanya di Sulut saja. Namun untuk di Indonesia wajib dilaksanakan hal seperti
ini,” jelasnya.
Waluya kepala koordinator unit supervisi KPK RI wilayah IX meliputi Sulut
Sulteng Malut dan Maluku.
papan setiap minggu sebagai bagian tranparansi, hal ini kami sangat apresiasi,”
ungkapnya.
inovasi tranparansi dan akuntabel seperti yang diberlakukan di Kabupaten Mitra.
akuntabel ini juga merupakan bentuk pencegahan korupsi,” tandasnya.


































