Rehab Puluhan Bangunan Sekolah, Yusri: Sarana Pendidikan Sangat Urgen

Kadis Dikbud Boltim Yusri Damopolii tengah diwawancarai awak media.

Boltim, detiKawanua.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) saat ini tengah melakukan pembangunan rehab berat maupun rehab ringan untuk puluhan bangunan sekolah, baik Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) guna menunjang sarana kegiatan belajar-mengajar.
Dari sekian jumlah sekolah tersebut, Kepala Dikbud Boltim Yusri Damopolii saat dikonfirmasi membenarkan, bahwa ada puluhan bangunan sekolah SD SMP sedang dilakukan rehab. Hal ini dilakukan demi menunjang kegiatan belajar mengajar di Ruang Kelas Belajar (RKB). Namun begitu, kita lihat bangunan sekolah mana yang dinilai sudah tidak layak.

“Olehnya, sebelumnya kita lakukan peninjauan, kita pastikan mana sekolah yang RKB direhab kembali,” kata Yusri.

Yusri juga mengatakan, terdapat 42 sekolah terdiri dari 27 SD, dan SMP 15. Nah, jumlah tersebut yakni bangunan sekolah yang dunilai sangat urgen untuk dilakukan perehaban atau perbaikan RKB.

“Ya, 42 sekolah yang urgen diperbaiki bangunannya, ditambah dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) ikut direhab. Total anggaran keseluruhan Rp 17,6 miliar DAK dari kementerian. Selain rehab, ada juga sekolah yang kita bangun baru yakni, SDN desa Bulawan kecamatan Kotabunan, untuk 3 RKB. Anggarannya senilai Rp 580 juta DAK,” paparnya kepada media ini, Rabu (10/07).

Untuk rehab, lanjutnya, di antaranya SMP Desa Bukaka Kecamatan Kotabunan disertai pembangunan ruangan laboratorium, pengadaan alat olahraga, dan alat kesenian, serta rahab SDN 1 Desa Kayumoyondi, SDN 1 Desa Tombolikat Selatan. Semua kita lakukan untuk penunjang kegiatan belajar-mengajar.

“Saya imbau kepada sekolah-sekolah pelaksanan kegiatan pembangunan rehab RKB, supaya disesuaikan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) dan mengacu pada RAB serta gambar bangunan. Juga saya harapkan, agar dengan adanya fasllitas dan sarana disediakan oleh pemerintah maka mutu kualitas pendidikan khususnya di Kabupaten Boltim dapat meningkat,” ucap Yusri, di ruang kerjanya sembari mengimbau
Sementara, Kepala sekolah (Kepsek) SDN 1 Tombolikat Selatan kecamatan Tutuyan, Lustina Damopolii S.Pd menuturkan, soal rehab RKB dimaksud, dalam program swakelola saat ini pihaknya sedang action sejak pekan kemarin mulai melakukan pembangunan rehab 4 RKB.

“Anggaran senilai Rp 580 juta DAK, untuk 4 RKB. Waktu pekerjaan selama 120 hari. Kita melakukan pekerjaan sesuai dengan Juknis, RAB serta design gambar bangunan. Kita pacu pembangunanya sebelum deadline waktu kerja ditentukan. Saya bersyukur SDN 1 Tomsel dapat rahab RKB di antara sejumlah sekolah di Boltim. Ini sarana, demi peningkatan mutu pendidikan bagi siswa-siswi dalam kegiatan belajar-mengajar. Sekolah ini berdiri sejak  tahun 1981 silam oleh swadaya masyarakat waktu lampau,” jelas Lustina.

(Fidh)



Pembangunan Sulut Digenjot, Wagub Kandouw: Pak Presiden dan Gubernur Perintahkan Sinergitas Koordinasi Kab Kota, Provinsi dan Pusat


Manado, detiKawanua.comTindak lanjut realisasi sejumlah pembangunan infrastruktur di beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Utara harus dipercepat pasca kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo (pada pekan lalu). Hal itu selain dibuktikan dengan dorongan Gubernur Olly Dondokambey terhadap jajaran SKPD terkaitnya juga dengan pihak BUMN yang telah melakukan koordinasi juga pemerintah kabupaten kota terkait.
Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw pun saat diwawancarai wartawan di lobi Kantor Gubernur, Rabu (10/7) siang tadi mengungkapkan, seperti halnya pihak PT Pelindo yang telah langsung bergerak melakukan kordinasi dengan Pemprov Sulut terkait dengan perencanaan pembangunan Pelabuhan Manado.
“Mereka (Pelindo) responsif dan langsung menetapkan program lama ada mereka yang belum sempat jalan yaitu, Manado Marina Base. Yang selain Manado juga ada Minahasa Utara terkait dengan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus),” terang Wagub.
Dikatakannya pula bahwa seirama dengan KEK di Minahasa Utara, oleh pihak pemerintah kabupaten merespon dengan baik.
“Soal kendala pembebasan lahan, oleh Presiden mendrive agar Pemkab Minahasa Utara juga responsif begitu juga di Bitung. Dengan kata lain, koordinasi baik verikal dan horisontal mutlak dijalankan,” ungkapnya sembari menambahkan bahwa perintah gubernur, singkronisasi dan koordinasi kabupaten kota, provinsi dan pemerintah pusat mau tidak mau harus jalan.
“Tidak usah melihat perbedaan-perbedaan yang tidak substansial seperti asal partai dan lain sebagainya, karena ini menyangkut hidup orang banyak serta masa depan Sulawesi Utara. Jadi sinergitas itu sangat penting,” pungkas Kandouw.
(Ijo)



Sampaikan Amanat Presiden, Gubernur Olly Irup Hari Bhayangkara di Mapolda Sulut


Manado, detiKawanua.com – Jadi Irup (Inspektur Upacara) pada peringatan Hari Bhayangkara ke-73 tingkat Provinsi Sulut yang digelar di halaman Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulut, Rabu (10/07) pagi tadi, Gubernur Olly Dondokambey dalam menyampaikan amanat Presiden RI Joko Widodo mengucapkan, terima kasih dan penghargaan atas kerja keras, pengabdian, pengorbanan serta perjuangan tanpa pernah mengenal lelah yang ditunjukkan personil Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 
“Kerja keras dan pengabdian Polri, telah dirasakan hasilnya oleh seluruh masyarakat Indonesia.  Situasi keamanan dalam negeri sepanjang tahun 2018 dan 2019 terpelihara dengan baik. Polri dan TNI telah mengamankan seluruh perhelatan internasional yang diselenggarakan Pemerintah, yaitu Asian Games, Asian Para Games, serta IMF-World Bank Annual Meeting 2018. Polri dan TNI juga telah mengamankan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019, sehingga terselenggara dengan aman, damai, dan demokratis,” terang gubernur.
Lanjutnya, seluruh agenda kemasyarakatan dapat terselenggara dengan tertib dan aman. Mulai dari perayaan Natal 2018, Tahun Baru 2019, sampai dengan Ramadhan dan Idul Fitri 2019, masyarakat langsung merasakan situasi kamtibmas yang kondusif, arus mudik/arus balik berjalan dengan baik dan lancar, hingga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan terjamin di seluruh wilayah Indonesia. 
“Bersama dengan seluruh pemangku kepentingan, Polri turut terlibat aktif dalam penanggulangan bencana yang terjadi di berbagai wilayah di tanah air. Polri juga telah mengungkap berbagai kejahatan, mulai dari kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat, kemudian kejahatan lintas negara seperti terorisme, perdagangan narkotika, perdagangan orang, dan kejahatan siber, lalu kejahatan berimplikasi kontinjensi seperti konflik sosial, kerusuhan massa, dan unjuk rasa anarkis, sampai dengan kejahatan terhadap kekayaan negara seperti illegal logging, illegal fishing, dan tindak pidana korupsi. Termasuk dalam menindak kejahatan tindak pidana korupsi, sepanjang tahun 2018, Polri telah berhasil mengungkap kerugian negara senilai Rp 2,9 triliun dan menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun,” ucapnya sembari menambahkan, begitu juga dalam hal pengelolaan organisasi, Polri telah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
“Laporan keuangan Polri meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 6 tahun berturut-turut,” katanya.
Gubernur juga menyampaikan harapan Presiden atas berbagai capaian tersebut kiranya tidak membuat institusi Polri cepat berpuas diri. Namun sebaliknya, menjadi motivasi dan inspirasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Hadir dalam upacara ini Kapolda Sulut Irjen Pol Sigid Tri Hardjanto, Pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang, segenap Forkopimda Sulut bersama isteri, Pejabat Pemerintahan dan Swasta, Pensiunan Polri, tamu undangan serta peserta upacara yang terdiri dari pasukan Polri, TNI serta PNS Dijajaran Polda Sulut.
(Ijo/tim)



Berikut Hasil Diskusi KPK Bersama Pemerintah Provinsi dan Kab Kota Yang Dihadiri Wagub Kandouw



Manado, detiKawanua.com – Banyaknya permasalahan penataan aset di lingkup pemerintahan akibat kurangnya legalitas hukum mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk memberikan edukasi dan wawasan kepada jajaran pejabat kabupaten/kota yang ada di Sulut. Selasa 9 Juli 2019, KPK RI menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Optimalisasi Penerimaan Daerah dan Manajemen Aset Daerah’, di ruang CJ Rantung kantor gubernur.

Koordinator dan Supervisi Wilayah IX KPK RI Budi Waluyo menyebutkan, catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang banyak aset yang belum bersertifikat.”Perkiraan kami ada sekitar 25 persen aset Pemda baru bersertifikat. Sementara 75 persen belum. Nah inilah yang perlu diperhatikan,” ungkap Budi.

Dikatakannya, di BPN ada program pendaftaran tanah sistematis langsung (PTSL). Dan menurutnya, ini adalah kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat sertifikat tanah.

Selanjutnya terkait pengamanan secara fisik, sambungnya, masih banyak aset-aset yang akibat kurangnya legalitas dasar hukum, sehingga banyak yang digugat dan akibatnya banyak aset Pemda yang beralih ke pihak lain.”Kondisi ini menjadi keprihatinan kita, karena dari sisi pemanfaatan aset masih banyak aset-aset Pemda yang belum dimaksimalkan. Sebenarnya, dengan memanfaatkan program ini (PTSL), bisa diberikan sebagai kontribusi yang mendatangkan pendapatan daerah,” ujarnya.

Diharapkannya, baik KPK dan Pemprov Sulut bahkan kabupaten/kota dapat menyatukan persepsi. ”Melalui permasalahan yang ada ini, dapat diketahui bagaimana kita mencari jalan keluar serta pemecahan atas permasalahan tersebut,” tandas Budi dalam FGD yang dihadiri  Sekprov Edwin Silangen, Kakanwil DJP Suluttenggomalut Agustin Vita Avantin dan para pejabat Pemprov Sulut.

Wagub Sulut Steven Kandouw mengatakan, FGD ini memiliki esensi terhadap penguatan kapasitas serta bernilai konstruktif.
”Hal ini menjadi komponen poin penting dalam pembangunan bangsa yang bebas dari perilaku koruptif serta menyatukan komitmen dalam membangun daerah tanpa tindakan-tindakan korupsi, khususnya dalam optimalisasi pendapatan dan kepatuhan wajib pajak, pengamanan aset tanah dan pencapaian pemenuhan kewajiban pertanahan,” tandas Wagub dikutip dari keterangan resmi Humas Pemprov Sulut.

FGD tersebut, lanjut Kandouw, bertujuan untuk menyelaraskan dan menyamakan arah sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan daerah, baik dari pajak maupun retribusi pemberdayaan Bank Pembangunan Daerah, juga mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan sumber daya manusia, maupun pengelolaan barang milik negara.”Untuk itu dengan semangat kerja bersama, akan semakin mengoptimalkan setiap strategi program dan kebijakan dalam pemberantasan korupsi,” harap Wagub.

(Ijo/tim)




Dinilai inprosedur , Sebagian Masyarakat Desa Popareng ingin Pembenahan.

Foto : Petisi sebagian masyarakat desa Popareng

MINSEL,  DETIKAWANUA. COM -Perseteruhan yang sudah berlangsung di desa Popareng dianggap menghambat roda pemerintahan di desa tersebut,  hal ini yang diungkap beberapa tokoh masyarakat di Popareng dengan nada sinis para pemerhati pembangunan di desa tersebut menganggap kebijakan dan penerapan aturan yang simpang siur dari pejabat hukumtua harus dihentikan

Dari informasi yang ditrima media ini beberapa masyarakat yang siap bicara ke awak media mengakui proses dan pola penerapan pemerintahan yang kurang sehat menjadikan pembangunan tak sesuai dengan kerinduan masyarakat secara umum.

Johan Sapetu salah satu dari perangkat desa yang di pecat tanpa alasan mendasar mengaku pemerintahan di desa bukan sekedar bicara soal Anggaran dan sistim pemerintahan tapi bagaimana menjalankan tupoksi sebagai Pemerintah berdasarkan aturan dan kebijakan yang tidak semena-mena

” kami dipecat tanpa dasar kesalahan bahkan alasan untuk membenarkan pemecahtan kami tidak di rapatkan dan diumumkan ke masyarakat agar masyarakat tau seperti apa sebenarnya yang terjadi.  Ucap Johan

Hal yang sama di sampaikan Marthen Olesa dengan nada tinggi Marthen memaparkan sepak terjang hukumtua secara aturan dan kebijakan tapi semua kebratan sebagian masyarakat sudah disampaikan ke Dinas dan ada tembusan ke Bupati Minsel lewat Petisi yang ditandatangani oleh masyarakat maka diharapkan agar dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Minsel.

” kami menanti tindaklanjut dinas PMD karena sudah ada janji dan kemauan dari Atasan diatas hukumtua baik Camat Tatapaan dan Kadis PMD dan juga Sekretaris yang siap untuk tindaklanjuti persoalan ini sampai tuntas. Imbuh Marthen

Plt Hukumtua desa Popareng Betriks Rattu ditemui oleh aqak media mengaku semua yang dilakukan berdasarkan aturan dan pelaksanaan kegiatan dana desa semua sudah dilakukan dengan sebaiknya kalau pun ada kekurangan atau kendala anggaran pasti semua akan diperbaiki sesuai dengan anggaran yang ada

” saya kira selaku hukumtua yang dipercayakan ibu Bupati DR Christiany Eugenia Paruntu SE , saya tidak takut karena saya lakukan sesuai aturan dan seluruh pekerjaan semua dilakukan sejak dua tahun lalu saya menjabat kumtua jadi kalau ada saran,  kritikan untuk membangun saya pasti trima untuk menjadi evaluasi bersama di desa dan mari kepada masyarakat Desa popareng kita bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk pembangunan di desa tercinta”. Tutup hukumtua
( Vandytrisno)




Bimtek Penggunaan Aplikasi Siskeudes diikuti Hukumtua se-Minsel

MINSEL,  DETIKAWANUA. COM – Untuk memaksimalkan Potensi dan pengelolaan keuangan di desa yang akuntabel dan transparan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, (Minsel) melaksanakan, bimbingan teknis (Bimtek) tentang pengelolaan keuangan Desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes.

Kegiatan ini dilaksanaan di Hotel Sutanraja Amurang, Selasa (9/7/2019) Kemarin dengan kehadiran para hukumtua se-Minsel

Dalam sambutan Bupati Minahasa Selatan Dr Christiany Eugenia Paruntu SE, yang dibacakan Asisten tiģa Drs Evert Poluakan menyamapaikan bahwa, selaku pemerintah daerah saya sangat menyambut baik atas terlaksananya kegiatan ini, dalam pemantapan pengatministrasian yang ada di desa.

” Penggunakan aplikasi ini Pemerintah Desa dapat membantu dalam penatausahaan semoga dapat berjalan dengan optimal. Saya berharap kegiatan ini dapat di implementasikan di setiap Desanya masing – masing, disini kita benar – benar diarahkan tentang bagaimana cara mengelolah keuangan Desa dengan memakai sistim aplikasi Siskeudes ini.”ucap Asisten tiga.

Untuk diketahui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ini akan berlangsung selama tiga hari terhitung dengan hari ini.

Tampak hadir dalam kegiatan ini Asisten Tiga Pemkab Minsel Drs.Evert Pokuakan, Sekdis PMD Altin Sualang SSTP MAP, Kabid PMD Grace Sangian SE para Hukumtua di 167 Desa di 17 Kecamatan di Minsel.
( Vandytrisno/st )




Bangga Akreditasi Perdana RSUD Minsel, Kadis Kesehatan : ” Semua untuk Pelayanan lebih Maksimal “

MINSEL – Status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) akhirnya semakin kuat terkait dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pasalnya RSUD dinyatakan lulus akreditasi kategori perdana dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Hal itu disampaikan Direktur RSUD Amurang Dr Erwin Schouten, SMART,  Senin (8/7/2019).
Schouten yang juga Kadis Kesehatan Minsel mengatakan, KARS telah menetapkan kriteria tingkatan kelulusan akreditasi perdana bagi RSUD Minsel dengan lulus akreditasi tingkat perdana dan tentu ini patut di syukuri dan menjadi dasar untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan di RSUD Amurang Minsel.

” tentu ini patut di syukuri dan ini menjadi lebih tamba lagi usaha dan upaya untuk terus maksimalkan pelayanan dan jadi motivasi untuk masuk dan mendapatkan level yang lebih tinggi lagi dalam Akreditasi selanjutnya. ” jelas Dokter Erwin

Adapun Akreditasi Fasilitas Kesehatan seperti RS itu menjadi bagian dari persyaratan  kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sesuai aturan, BPJS Kesehatan hanya akan bermitra dengan RS yang lulus akreditasi.

“ memang bagian syarat untuk kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) adalah Akreditasi Fasilitas dan Pelayanan kesehatannya Jika tidak terakreditasi, sanksinya tidak bisa melayani pasien program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dan apabila ini terjadi akan berdampak pada puluhan ribu masyarakat di Minsel, maka diharuskan terakreditasi, jelas Erwin.
( Vandytrisno)




Keluarga Besar KKSS Sulut Ucap Selamat Atas Dilantiknya Andi Iqbal Sebagai Kajati Sulut

Ketua KKSS Sulut Muh Sofyan bersama Andi Muh Iqbal (Pembina BPW KKSS Sulut/kajati Sulut). /ist

Manado, detiKawanua.com – Ketua BPW KKSS Sulut Muhammad Sofyan mewakili pengurus dan Keluarga Besar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Sulawesi Utara (Sulut) mengucapkan selamat atas dilantiknya Andi M Iqbal Arief SH MH, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut.
“Kami keluarga besar KKSS Sulut ikut bersuka cita, atas pelantikan Bapak Andi M Iqbal Arief,” ujarnya via pesan whatsapp, Selasa (09/07).
“Karena sesuai status beliau (Andi M.Iqbal), saat ini juga merupakan Pembina BPW KKSS Sulut, maka merupakan sebuah kebanggaan bagi kami semua warga Sulut asal Sulsel,” jelasnya kepada media ini.
Andi M Iqbal, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara juga adalah Pembina BPW KKSS Sulut.
Untuk diketahui, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-161/A/JA/06/2019 tanggal 21 Juni 2019, dan Surat Perintah Jaksa Agung RI Nomor: PRIN-057/A/JA/06/2019 tanggal 28 Juni 2019 Andi M Iqbal telah ditunjuk menggantikan M Roeskanedi SH, yang dipromosikan menjadi Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
Pelantikan sekaligus serah terima jabatan dilaksanakan di Sasana Baharuddin Lopa Kejagung RI di Jakarta, Kamis (4/7/2019) lalu.
(*/Indra)



Lalot, Telkomsel ‘Disidang’ DPRD Sangihe

Tahuna, detikawanua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama PT Telkom dan PT Telkomsel, (9/7/19), di gedung DPRD
Rizaldi Paparang selaku pimpinan rapat menjelaskan, rapat dengar pendapat kali ini tak lain, tentang jaringan Telkomsel, yang selalu mengalami jaringan yang kurang memadai alias Lalot, khususnya di Kabupaten Sangihe.
Lanjutnya, selaku pimpinan rapat, meminta kepada pihak Telkomsel agar dapat melayani warga masyarakat sebaik mungkin, karena selama ini warga masyarakat sangat dirugikan dengan jaringan yang kurang baik dan menguntungkan pihak Telkomsel melalui pulsa data kadang tidak terpakai terkendala dengan jaringan.
Superveser Telkomsel Manado Libralia Sambada, ditemui sejumlah media menjelaskan terkait adanya ketidak nyamanan warga masyarakat Kabupaten Sangihe yang mengunakan layanan Telkomsel, dikarenakan kapasitas transmisi sudah melebihi sehingga jaringan sering mengalami gangguan, “kami akan terus berusaha agar jaringan kembali menjadi normal,” jelasnya.
Terkait dengan adanya rapat degar pendapat DPRD Sangihe dengan Telkom/Telkomsel toko mudah Sangihe Martin Pii angkat bicara, dikatakannya saat ini hampir semua pekerjaan bertumpuk pada jaringan Telkomsel, jaringan ini tak selamanya terus baik namun kadang kala jadi lalot. “Untuk itu saya sekedar mengusulkan kepada pemerinta Kabupaten Kepulauan Sangihe agar menghadirkan jaringan Indosat,” kuncinya. (js)



Dispar Akan Gelar Lomba Festival dan Promosi Destinasi Wisata Boltim

Flyer Pemilihan Uyo dan Anu Boltim 2019.

Boltim, detiKawanua.com – Usai sukses menggelar event Festival Danau Mooat (FDM) di tahun 2018 kemarin, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melalui Dinas Pariwisata (Dispar), akan menggelar kembali FDM yang ke-2. Berbeda dengan tahun kemarin (2018), kali ini Dispar mempersembahkan berbagai lomba yang dinilai spektakuler.
Rancana kegiatan yang dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Boltim ke-11 tepat pada tanggal 21 Juli 2019 ini, memberikan peluang dan kesempatan untuk semua kalangan masyarakat guna unjuk kebolehan dan skill, saatnya kretivitas anda ditunjukan dalam kompetisi yang dipersembahkan Dispar Boltim.
Pendaftaran sudah dibuka sejak Sabtu (06/07). Segera daftarkan diri  dan tim anda untuk turut memeriahkan HUT Kabupaten sekaligus mempromosikan keindahan wisata alam Boltim.
Terkait hal itu, Kepala Seksi Kelembagaan Dispar Boltim Ivan Assa, yang juga sebagai koordinator pelaksana kegiatan photography dan videography mengatakan, pendaftaran bisa langsung menyambangi kantor Dispar Boltim.

“Untuk mempermudah calon peserta, bisa langsung datang ke Dispar, agar bisa langsung menandatangani surat pernyataan dan formulir. Usai registrasi nanti, langsung meninggalkan nomor telepon supaya bisa dihubungi panitia penyelenggara,” ungkap Ivan, Senin (08/07).

Sementara itu, Kepala Dispar Boltim Rizky Lamaluta juga mengatakan, kegiatan yang akan digelar nanti, bertujuan untuk lebih mengenalkan destinasi wisata Boltim ke dunia luar.

“Semoga setelah dilangsungkannya, event FDM Boltim yang ke-2 nanti akan lebih banyak menarik minat wisatawan asing maupun lokal untuk datang berkunjung ke Boltim,” ujar Rizky kepada sejumlah awak media kemarin.

(Fidh)


Berikut daftar lomba-lomba dari Dispar Boltim:
1. Pemilihan Uyo dan Anu Boltim
2. Adventure Trail
3. Choir Competition
4. Photography dan Videography
5. Hias Perahu dan
6. Kuliner