Jalan TMMD Diharapkan Tingkatkan Perekonomian Warga
Sementara itu terpisah, Dan SSK TMMD, Lettu Inf. Yudha menyatakan, pihaknya terus memacu para anggota Satgas TMMD dan warga untuk terus bersemangat bekerja.
Sementara itu terpisah, Dan SSK TMMD, Lettu Inf. Yudha menyatakan, pihaknya terus memacu para anggota Satgas TMMD dan warga untuk terus bersemangat bekerja.
“Terima kasih Pak tentara, kami telah diajarinya dengan sabar dan telaten,” tutur Bagus.
Sekedar membuat anyaman dengan daun pisang yang diajarkan Praka Hambali, sudah menjadi daya tarik para anak-anak.
”Senang bisa dekat dengan Pak Tentara karenaselain ramah juga sering mengajari kerajinan tangan,” ungkap Roni (10), yang setiap harinya meluangkan waktu untuk mendekat ke para TNI yang sedang membangun desanya.
Zona Integritas, jajaran Polres Minsel gelorakan Wilayah Bebas Korupsi
Humas Polres Minsel
MINSEL, detiKawanua.com – Segenap jajaran Polres Minahasa Selatan terus menggelorakan semangat pelayanan melalui kampanye Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Ditemui di ruang kerjanya pada Kamis petang (25/07/2019), Kapolres Minahasa Selatan AKBP FX. Winardi Prabowo, SIK, mengemukakan bahwa pencanangan Zona Integritas (ZI) yang telah dilakukan jajarannya ini merupakan bagian dari komitmen moral melayani masyarakat secara professional, cepat dan optimal menuju WBK dan WBBM.
“Sebagaimana diketahui, untuk jajaran Polres Minsel pada beberapa bulan yang lalu telah mencanangkan Zona Integritas atau ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Hal ini telah menjadi komitmen moral kami dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Berbagai langkah inovasi yang diadakan jajaran Polres Minsel dibidang pelayanan kini telah dapat dinikmati oleh masyarakat luas.
“Untuk konsep pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Polres Minsel, telah kami kondisikan dalam satu gedung yakni Graha Pelayanan Terpadu. Pelayanan ditekankan pada kecepatan, ketepatan, profesionalisme dan modernisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu contohnya dengan adanya website online, portal berita dan informasi, serta aplikasi pelayanan berbasis android yaitu SMART MINSTRA,” tambah Kapolres.
Dengan adanya inovasi ini, masyarakat diberikan akses yang luas untuk mendapatkan informasi serta menikmati pelayanan kepolisian.
“Dalam kaitan permasalahan pungli atau pungutan liar, kami sudah konsisten untuk pemberantasannya. Masyarakat diberikan hak menyampaikan, melaporkan apabila menemukan ada anggota kami, baik di Polres maupun di Polsek, yang melakukan pungli. Untuk pungli ini sanksinya tegas dan tidak main-main,” tutup Kapolres.
( Vandytrisno)
(1s70/tim)
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia (BI) adalah kunci dalam pengendalian inflasi,” terang Said.
Dirinya juga menjelaskan, ada tiga strategi kebijakan untuk mendukung pengendalian inflasi ke depan, yang menjadi fokus pembahasan dalam Rakornas. Pertama, terus melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian dan pendukungnya, melalui sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama di luar Jawa.
“Kedua, meningkatkan inovasi program pengendalian inflasi, antara lain melalui pengembangan model kerjasama perdagangan antar daerah, yang mengoptimalkan kelembagaan ekonomi dari tingkat desa di daerah. Ketiga, memperluas penggunaan teknologi informasi secara terintegrasi guna mendorong peningkatan produksi pertanian, dan perluasan akses pasar bagi petani,” bebernya.
“Upaya-upaya pengendalian inflasi ini harus terus dilakukan. Khususnya koordinasi antara pemerintah pusat, dengan daerah yang harus terus ditingkatkan, karena ada dua hal yang menjadi kunci utama dalam mengelola perekonomian negara dan daerah, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi,” papar Said.
(hms/1s70)
Ketika itu, lanjut Elly, saya menggugat kenapa Mendagri tidak memberhentikan saya, padahal saya tengah menjalani hukuman, menjadi terpidana, menjadi narapidana. Tetapi pihak kemendagri masih menganggap saya sebagai bupati selama lima tahun.
“Kemendagri masih mengganggap saya bupati selama lima tahun, padahal status hukum saya sudah inkrah. Untuk memperjelas, saya gugat itu,” bebernya.
Ketika di PTUN pun sama, gugatan saya dianggap kadaluwarsa. Saya kasasi ke MA, keluarlah keputusan ini. Hasil keputusan ini menolak gugatan saya. Saya konsultasilah ke kemendagri. Jika kemendagri masih yakin (meski sementara dipenjara) saya sebagai bupati, maka saya menuntut kembalikan hak-hak saya, kerugian materiil dan immateriil. Atas dasar argumen itu, pihak kemendagri merubah keputusan mereka.
“Karena saya masih dianggap sebagai bupati, maka saya menuntut hak saya. Lalu keluarlah keputusan Kemendagri di tahun 2017. Putusan Mendagri Gamawan Fauzi dianulir oleh Mendagri Tjahjo Kumolo lewat surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Bernomor 131.71-3241 Tahun 2017 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-3200 tentang pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara,” terang Lasut.
Surat putusan itu merubah diktum kedua putusan Mendagri Nomor 131.71-3200 yang semula berbunyi Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal sejak ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak 10 Agustus 2011.
Untuk diketahui, pasangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Talaud akhirnya menetapkan hasil rekapitulasi suara pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Talaud periode 2018-2023
Berdasarkan hasil rekapitulasi dari PPK di 19 Kecamatan, Ketua KPUD Talaud Velma Sumee mengetuk palu dan mengesahkan Paslon nomor urut 1, Elly Lasut – Mochtar Arude Paparaga (E2L Mantap) menggunguli 3 paslon lainnya dalam Pilkada Talaud Tahun 2018.
Adapun hasil rapat pleno di Aula KPU Talaud itu, Paslon nomor urut 1 Elly Lasut – Moktar Arude Parapaga (E2L – Mantap) memperoleh suara sebanyak 22.656 suara, Paslon 2 Welly Titah – Herber Pasiak (WT – HP) 16.341 suara, Sri Wahyumi Maria Manalip – Gunawan Talenggoran (SWM – Menawan) 14.525 suara, dan Handri Piter Poae – Clartje Silvia Awulle (HPP – CSA) yang menempati posisi terbawah dengan 4.470 suara.
Dari informasi yang diterima media ini, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Talaud terpilih ‘semestinya’ dilakukan pada 22 Juli 2019. Pelantikan tertunda sampai waktu yang belum ditentukan, karena Pemprov Sulut menerima radiogram dari Mendagri tanggal 19 Juli 2019 yang menunjuk Plh Bupati kepada Sekda Talaud Adolf Binilang, untuk mengisi kekosogan jabatan bupati yang telah berakhir masa jabatannya.
Humas DPRD Minsel
MINSEL, DETIKAWANUA.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Jenny Johana Tumbuan SE, bersama dengan beberapa Anggota Dewan Minsel lainnya pada Kamis (25/7/2019) menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
Kunjungan kerja (Kunker) DPRD Kabupaten Sigi kali ini melibatkan Pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) dibawah pimpinan Ketua DPRD Moh. Rizal Intjenae, S.Sos, M.Si.
Banggar DPRD Kabupaten Sigi melaksanakan sharing informasi tentang Penganggaran dan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu serta Pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada Kantor DPRD Kabupaten Minsel.
Sementara Ibu Jenny Johana Tumbuan, SE dalam sambutannya mengatakan: “Saya selaku Ketua DPRD, atas nama segenap Pimpinan dan Anggota, mengucapkan selamat datang dan memberikan Apresiasi kepada DPRD Kabupaten Sigi dan Banggar, serta Sekretariat yang telah melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Minahasa Selatan,” ujar Tumbuan.
Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Moh Rizal Intjenae S.Sos, Kamis, 25 Juli, pukul 11.00 wita.
Diketahui, Kunker DPRD Kabupaten Sigi ini berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 123/170/DPRD, dan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua DPRD bersama 10 Anggota DPRD. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 4 hari di Minsel.
( Vandytrisno)
Padang, detiKawanua.com – Agenda rutin tahunan yakni Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Nasional ke-47 yang kali ini Rabu (24/07) dipusatkan di Kota Padang-Sumatera Barat, diikuti pula oleh tim TP PKK Sulut yang dipimpin Ketua TP PKK, Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan.
Adapun kegiatan yang berlangsung 24 sampai 27 Juli 2019 itu dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan pameran produk UP2K PKK, lomba simulasi 10 program PKK, dan gala dinner yang diisi dengan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba. Dimana, Provinsi Sulut pada kesempatan itu berhasil memboyong dua penghargaan diantaranya Prakarti Utama III Lomba IVA Test Tingkat Nasional diwakili Kota Manado dan Penghargaan Prakarti Madya II Lomba Tertib Administrasi Tingkat Nasional diwakili Kota Bitung.
Prestasi besar tersebut tercapai atas adanya kerjasama yang baik antara TP PKK Sulut dengan TP PKK Kabupaten/Kota, TP PKK Kecamatan, TP PKK Kelurahan/Desa dan kader Dasawisma, hingga seluruh kader yang ada di Sulut.
Pada kegiatan itu juga turut Wakil Ketua TP PKK Sulut Kartika Devi Kandouw-Tanos, Ketua TP PKK Manado Paula Lumentut-Runtuwene dan Ketua TP PKK Bitung Khouni Lomban-Rawung.
(hms/1s70)