Asahan, detikawanua.com – Wakil Bupati (Wabup) Asahan Rianto, SH., MAP melaksanakan Inspeksi Mendadak (Sidak) di sejumlah Sekolah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam Sidak ini Wakil Bupati Asahan mendatangi UPTD SMP Negeri 2 Kisaran, Dinas Sosial, Kesehatan dan Dinas Kominfo Kabupaten Asahan. Jumat, (14/03/2025).

Pada kesempatan tersebut juga Wakil Bupati Asahan menjelaskan tujuannya melakukan sidak ini adalah sebagai bentuk komitmennya untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. “Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah fondasi utama keberhasilan dalam membantu kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Asahan mensukseskan visi dan misi “Kabupaten Asahan Sejahtera, Religius, Maju dan Berkelanjutan”, ujarnya.

Kepada Kepala Dinas, Wakil Bupati berpesan, agar memberikan teguran kepada ASN dan honorer yang tidak disiplin dalam bekerja. “Berikan teguran kepada ASN dan honorer yang tidak disiplin dalam bekerja. Kepada yang disiplin saya mengucapkan terima kasih dan berharap kedisiplian tersebut dapat terus dipertahankan”, kata Wakil Bupati Asahan.

Selain itu, Wakil Bupati Asahan juga mengingatkan agar para pegawai menjaga kebersihan dan suasana kerja yang nyaman selama Ramadhan. Ia berharap bulan suci ini menjadi momentum bagi para ASN dan Honorer untuk meningkatkan etos kerja, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

“Mari jadikan Ramadhan sebagai bulan yang penuh berkah, bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap puasa Ramadhan makin meningkatkan semangat dalam bekerja dan berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” tutup Wakil Bupati.(Sofyan)

BOLTIM, detiKawanua.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Lucia K Mokoginta A.Md, Kep, menggelar Reses di Desa Bongkudai Timur, Kecamatan Moaat, Kabupaten Boltim, pada Kamis (13/03/2025).

Hal menarik, dalam kegiatan serap aspirasi masyarakat tersebut, berbagai keluhan telah disampaikan oleh sejumlah tokoh masyarakat kepada istri Wakil Bupati Boltim tersebut.

Menurutnya, persoalan yang diminta oleh masyarakat antara lain mengharapkan agar pihak DPRD segera melakukan inventarisasi keberadaan bantuan Alat mesin pertanian (Alsintan) yang sudah tidak jelas keberadaannya.

“Warga meminta agar saya agar bisa membantu untuk melakukan inventarisasi soal Alsintan yang sudah hilang. Dari keterangan warga atau tokoh masyarakat setempat, banyak Alsintan berupa traktor yang diberikan pihak Pemerintah Daerah sebelumnya sudah tidak jelas lagi keberadaannya,” tutur Istri Wakil Bupati Boltim tersebut.

Lanjutnya, selain itu masyarakat pun meminta agar persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) agar secepatnya dapat disediakan oleh pihak Pemda terutama di Kecamatan Mooat.

Masyarakat sangat mengharapkan adanya TPA agar tidak ada lagi sampah yang dibuang tidak pada tempatnya.

“Selain persoalan Alsintan, warga juga mengharapkan adanya ketersediaan TPA. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh masyarakat dapat terealisasikan,” kata Lucia.

Disamping itu, masyarakat pun sangat mengharapkan adanya topangan anggaran untuk pembayaran iuran BPJS yang sebelumnya telah dihapuskan oleh pihak Pemda Boltim.

“Untuk BPJS gratis kepada masyarakat nantinya akan di aktifkan lagi sebagaimana yang telah disampaikan oleh pak Bupati dan Wakil Bupati Boltim. Persoalan BPJS merupakan salah satu program dari Bupati dan Wakil Bupati sekarang, yang nantinya akan disiapkan lagi untuk masyarakat Boltim mulai tahun 2025,” Ponta Lucia, yang saat itu juga didampingi Wakil Bupati Argo Sumaiku.

Lucia pun menambahkan terdapat pula permintaan dari tokoh masyarakat terkait penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan Desa Kokapoi, Kecamatan vMoaat, Kabupaten Boltim.

Dari keterangan warga yang ada, bahwa banyak oknum tak bertanggung jawab melakukan penebangan yang tidak memikirkan dampak akan kerusakan kawasan hutan di Desa tersebut.

“Jadi untuk persoalan penebangan kayu atau ilegal logging nantinya kita akan kolaborasi dengan pihak pemerintah Kabupapaten, pihak pemerintah kecamatan, dan pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulut untuk menindaklanjuti persoalan penebangan kayu atau pembalakan liar. Oknum yang terlibat akan diseriusi bila perlu akan ditindak secara hukum agar tidak ada lagi pembalakan liar,” tambah Lucia.

Diketahui, pada kegiatan reses dapil 3 yang dipusatkan di Kecamatan Mooat, juga turut dihadiri oleh Wakil Bupati Boltim Argo Suamiku. Selain itu, terdapat pula pihak Kecamatan, maupun pihak Pemerintah Desa dan juga sejumlah tokoh masyarakat. (Billy Mokodompit) 

Manado, detiKawanua.com – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Se- Kota Manado digelar di SMAN 8 Manado pada Kamis (13/03/2025) pagi tadi.

Rapat koordinasi tersebut membahas berbagai agenda penting terkait dunia pendidikan yang juga dihadiri Kepala Bidang Pembinaan SMA, Dr Sri Ratna Pasiak mewakili Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulut, Dr Femm Suluh.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh para kepala SMA baik Negeri maupun Swasta yang ada di Kota Manado dan dipimpin langsung oleh Ketua MKKS Kota Manado, Jemmy Jeremias.

Kepala Bidang Pembinaan SMA, Dr Sri Ratna Pasiak menyampaikan, mulai saat ini kita berbenah diri dengan kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut yang baru.

“Kedisiplinan menjadi hal yang penting bagi kita semua sebagai ASN dan saya minta di jam kerja jangan ada yang keluar tanpa izin baik ke rumah kopi atau jalan ke mall dan lannya,”ujar dia.

Lanjut Pasiak, bagi yang kedapatan tidak disiplin maka akan ditindak.

“Untuk sistem penerimaan murid baru (SPMB) lebih pada domisili dibandingkan dengan PPDB yang melalui jalur zonasi dan sampai sekarang belum ada juknis dari Pemerintah tetapi akan diadakan rapat untuk memgatasi itu,”jelas Pasiak.

Sementara itu melalui Ketua MKKS SMA Kota Manado, Jemmy Jermias menyampaikan, ada 4 poin yang menjadi pembahasan dalam rapat kali ini.

Lanjutnya, adapun poin pembahasan yaitu ujian sekolah dijadwalkan berlangsung pada 9-11 Ujian Praktik, 14-23 Ujian teori di Bulan April 2025.

Dalam pelaksanaannya, soal ujian akan dibuat berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS), yang menekankan pada kemampuan siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, mengkritisi dan mengkreasikan.

Kedua membahas persiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) terutama terkait dengan sistem domisili dan kuota yang telah ditetapkan.

Selanjutnya penyesuaian pembelajaran di Bulan Ramadhan mengacu pada edaran dari tiga kementerian terkait, pembelajaran selama bulan Ramadhan akan disesuaikan dari jam 08.00 sampai jam 12.00 dan dilanjutkan dengan pembinaan mental ideologi.

Rapat juga membahas berbagai perlombaan akademik dan non-akademik seperti Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N). Tahun ini, sebagai bentuk efisiensi anggaran, seluruh lomba tersebut akan dilaksanakan secara daring mulai dari tingkat kabupaten kota hingga nasional.

Selanjutnya, dirinya menegaskan tentang arahan Gubernur Sulut agar Kepala Sekolah dan ASN di bidang pendidikan bisa memberikan pelayanan yang baik kepada siswa karena siswa juga merupakan masyarakat. ***

SULUT – Badan Tadzkir (BT) Sekertariat DPRD Sulut menggelar buka puasa bersama dengan puluhan anak panti asuhan Al-Ikwan di Kantor DPRD Sulut, Kamis (13/03/2025).

Kegiatan ini dihadiri Anggota DPRD Sulut serta pejabat, ASN dan THL di jajaran Setwan. Anggota DPRD Sulut H. Amir Liputo mengatakan, buka puasa ini adalah kegiatan pertama kalinya yang dilakukan oleh BT DPRD Sulut yang terlaksana atas kerjasama yang baik dari pengurus BT Sekertariat DPRD Sulut.

“Semoga ini yang pertama tapi bukan yang terakhir. Masih ada juga Halal Bi Halal serta kegiatan lainnya,” kata Amir Liputo.

Lanjut Amir, toleransi di DPRD Sulut terjalin dengan baik. “Setiap Senin anggota yang Kristen akan beribadah di tempat ini (ruang paripurna), sedangkan kami muslim di Musolah. Kami semua disini sangat menjunjung tinggi toleransi, ” ujarnya.

Legislator PKS dari Dapil Kota Manado menambahkan, pihaknya berterima kasih karena dukungan dari Sekretariat DPRD Sulut yang sudah memfasilitasi tempat bahkan konsumsi untuk buka puasa bersama ini. Ia membeberkan, Insya Allah berikut pihaknya akan berbuka puasa bersama anak yatim tunanetra di Tikala Baru.

Sementara itu, Anggota DPRD Sulut H. Ruslan Abdul Gani menyatakan, kegiatan Anggota DPRD Sulut di bulan Ramadhan ini sesuai dengan program kerja yang sudah diatur. Namun, ibadah buka puasa bahkan kegiatan sosial lainnya tetap dilaksanakan.

Senada dengan Abdul Gani, Anggota DPRD Sulut Muliadi Paputungan mengatakan, buka puasa ini akan menjadi agenda tahunan, serta hari- hari raya keagamaan lainnya akan juga dilakukan seperti ini.

Terakhir, Angota DPRD Feramitha Mokodompit mengemukakan, kegiatan buka puasa ini menjadi awal dari kegiatan hari-hari besar Islam lainnya.

“Insya Allah bukan hanya bulan suci Ramadhan, namun hari raya lainnya akan dilaksanakan bersama seperti ini,” kata Feramitha.

Selain buka bersama, BT Sekertariat DPRD Sulut juga membagikan santunan kepada puluhan anak panti asuhan Al-Ikhwan. Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua MUI Sulut Yaser Bin Salim Bachmid, teman-teman Anggota DPRD Sulut dari agama Kristen yakni, Eugenie Mantiri, Julitje M Maringka, Pricylia Rondo, Hillary Tuwo, Rhesa Waworuntu, dan Jeane Walujan. Bahkan Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen juga ambil bagian dalam kegiatan ini. (*)

BOLTIM, detiKawanua.com – Pemerintah Kabupaten (Boltim) akan segera merampungkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), terutama terkait Tapal Batas antatlra Kabupaten Boltim – Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dan Kabupaten Boltim – Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

Seperti disampaikan Bupati Boltim Oskar Manoppo SE, M.Si bahwa penyelesaian tapal batas wilayah antara Boltim – Mitra, dan Boltim – Minsel, telah mencapai titik terang dan segera menemui kesepakatan bersama.

“Kami sedang menyiapkan data terkait batas-batas antara Mitra dan Minsel. Saya sudah bertemu dengan Bupati Minsel dan Bupati Mitra untuk menyelesaikan persoalan tapal batas ini,” ujar Oskar Manoppo, usai menggelar rapat bersama jajaran pemerintah daerah pada Kamis (13/3/25).

Untuk itu, Pemkab Boltim saat ini tengah mempersiapkan data penting terkait batas wilayah dengan Mitra dan Minsel sebagai langkah penting dalam proses revisi RTRW.

“Jika perbatasan antara Boltim – Mitra dan Boltim – Minsel telah disepakati, maka RTRW Boltim dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Untuk itu, semua data harus dipersiapkan dengan matang,” kata Bupati.

Bupati pun mengemukakan selama 15 tahun terakhir belum ada kesepakatan resmi terkait penetapan tapal batas ini, sehingga proses revisi RTRW terus mengalami hambatan hingga memasuki tahun ke-16 sejak Kabupaten Boltim resmi menjadi daerah otonom baru di Sulawesi Utara (Sulut).

“Nah, saya sudah berkomunikasi dengan Bupati Mitra Ronald Kandoli dan Bupati Minsel Franky Donny Wongkar. Insyaallah pekan depan akan ada persiapan pertemuan yang diikuti dengan kesepakatan bersama soal tapal batas, ” terang Bupati lagi.

Kata dia, jika sudah ada kesepakatan bersama dua kepala daerah ini, maka kesepakatan resmi akan dilaksanakan di tingkat Provinsi bersama Gubernur Sulut Yulius Selvanus SE.

“Jika tapal batas belum terselesaikan, maka proses revisi RTRW akan terus mengalami ketertundaan. Karena itu, penyelesaian ini menjadi prioritas dan harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Diketahui, untuk rapat pembahasa revisi RTRW terkait batas wilayah turut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah Boltim Iksan Pangalima, S.Pi, MAP, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Boltim Haris Pratama Sumanta, ST, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hendra Tangel, SH, serta sejumlah pejabat SKPD terkaitblainnya. (Billy Mokodompit)

Manado – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), mengajak masyarakat untuk tetap jaga toleransi dan menghindari isu provokatif saat bulan suci ramadhan 1446 H/2025 M.

Dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat dan para aktivis untuk tetap menjaga nilai-nilai toleransi dan persatuan pasca di daerah Nyiur Melabai yang kita cintai.

Fikli Olola sebagai Ketua IMM Sulut juga mengajak para pengurus dan mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Utara untuk bersama-sama berkolaborasi dengan pihak keamanan yakni Polda Sulut untuk menjaga keamanan dan ketertiban saat Ibadah Puasa di Bulan Suci Ramadhan 1446 H / 2025

“Saya sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulut mengajak para mahasiswa untuk membantu aparat keamanan dalam hal ini Polda Sulut untuk menjaga situasi keamanan di Sulawesi Utara.”

Terkhusus pada bulan Suci Ramadhan 1446 H / 2025 M bagi umat muslim harus bisa menjaga Kekhusyuan Beribadah.

“Mari Mahasiswa di Sulawesi Utara dan umat Muslim Sulut bekerja sama dan bahu membahu bersama aparat kepolisian, untuk sepakat menjaga keamanan daerah masih masih terlebih jelang pelantikan dan Bulan Suci Ramadhan” Tandas Ketua IMM Sulut. (*)

Asahan, detikawanua.com – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar SSos MSi mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se-Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Kamis (13/03/2025). Rakor Kepala Daerah ini di pimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan diikuti seluruh Kepala Daerah se-Sumatera Utara.

Pada pidatonya Gubernur Sumatera Utara mengatakan, mengatakan, tahun ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Provsu) akan menyelesaikan kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) periode 2023-2024. Total kewajiban DBH yang harus ditransfer Pemprov Sumut kepada 33 kabupaten/kota selama periode 2023-2024 sekitar Rp2,2 triliun. Sedangkan untuk periode 2025, Pemerintah Provsu juga berkomitmen menyelesaikan di tahun ini tergantung pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ini sudah kita anggarkan di tahun 2025 untuk periode 2023-2024, kita akan bayarkan, untuk tahun berjalan 2025 kita (kabupaten/kota) harus bekerja sama, berkolaborasi untuk meningkatkan perolehan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor. Total DBH yang akan disalurkan Pemprov Sumut ke kabupaten/kota di tahun 2025 (periode 2023-2024-2025) sekitar Rp3,55 triliun. Namun, Bobby Nasution meminta kepala daerah mengalokasikan anggaran agar bisa mencapai Universal Health Coverage (UHC) 98%”, ungkap Bobby.

“Pembagian anggaran UHC itu kami sepakati 20% provinsi, 80% daerah. Nah yang 80% itu bisa bapak-bapak ambil dari DBH, rata-rata hanya sekitar 25% dari DBH. Kalau yang sudah UHC kami tetap transfer DBH dan 20% anggaran untuk UHC, UHC ini sangat penting untuk masyarakat kita,” kata Bobby Nasution.

Usai mengikuti Rakor Kepala Daerah ini Bupati Asahan mengatakan, langkah yang diambil Gubernur Sumut merupakan terobosan yang luar biasa. Dia berharap realisasi penyaluran DBH bisa dilakukan segera sehingga dana tersebut bisa dimanfaatkan secepatnya. “Kami bangga kebijakan yang diambil, ini terobosan yang luar biasa dan mudah-mudahan secepatnya bisa kita realisasikan,” ujarnya.

Bupati Asahan juga mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan akan terus membantu Pemerintah Provsu dalam setiap programnya. “Kami siap membantu Pemerintah Provsu mensukseskan visi dan misinya”, tandasnya. (Sofyan)

Asahan, detikawanua.com – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara Ny Kahiyang Ayu M Bobby Afif Nasution melantik Ny Yusnila Indriati Taufik menjadi Ketua TP PKK, Ketua Tim Posyandu dan Ketua Dekranasda Kabupaten Asahan. Istri Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar SSos MSi ini dilantik bersama dengan 32 Ketua TP PKK Kabupaten/Kota lainnya di Aula Raja Inal Siregar Lt 2 Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (13/03/2025).

Usai pelantikan, Ny Yusnila Indriati Taufik menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, menata, memberdayakan serta mendayagunakan Posyandu dan Dekranasda di Kabupaten Asahan. “Selaku Ketua TP PKK, Posyandu dan Dekranasda Kabupaten Asahan, saya akan semaksimal mungkin menjalankan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan siap membantu Pemerintah Kabupaten Asahan mensukseskan visi dan misinya, karena TP PKK, Posyandu dan Dekranasda merupakan mitra dari Pemerintah Kabupaten Asahan”, ungkapnya.

Lebih lanjut Yusnila berharap kepada Pemerintah Kabupaten Asahan dapat memberikan dukungan kepada TP PKK, Posyandu dan Dekranasda Kabupaten Asahan dalam menjalankan program kerjanya, agar apa yang menjadi harapan kita dapat segera tercapai. Sedangkan kepada pengurus TP PKK, Podyandu dan Dekranasda, Yusnila berharap dapat bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab dan ikhlas.

Sebelumnya Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara berharap TP PKK Kabupaten/Kota bisa berkolarborasi, mengajak para pengrajin, dan wastra untuk ikut pameran bukan hanya skala nasional, namun hingga mancanegara. “Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik untuk melaksanakan semua kegiatan dalam mendukung pembangunan Sumut dan kesejahteraan masyarakat. PKK siap meningkatkan kesejahteraan keluarga, menata, memberdayakan dan mendayagunakan Posyandu,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengatakan TP PKK merupakan organisasi terbesar yang ada di Indonesia, karena bisa menyentuh hingga ke unit rumah tangga. “Program PKK berjalan karena dukungan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah tentunya mensupport dari stakeholder terkait di daerah, swasta BUMN, BUMD, dan mitra kerja yang bisa saling berdampingan sebagai pendamping kepala daerah,” katanya.

Terlihat Bupati dan Wakil Bupati Asahan beserta Istri hadir pada pelantikan tersebut.(Sofyan)

BOLTIM, detiKawanua.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dipastikan telah menyiapkan lahan seluas 3 hektare untuk dibagikan kepada masyarakat desa Tombolikat bersatu.

Hal ini sebagaimana disampaikan Bupati Boltim Oskar Manoppo SE, MM, usai melakukan peninjauan langsung lahan yang berkedudukan di Desa Tombolikat Selatan, Kecamatan Tutuyan, Kamis (13/03/25).

“InsyaAllah dalam waktu dekat saya bersama dengan pak Wakil bupati dan juga pemilik lahan Hal Guna Usaha (HGU) PT. Ranomout, dalam hal ini pak Hendri Tirrayoh akan memberikan lahan kepada masyarakat yang ada di Tombolikat bersatu,” ucap Bupati Oskar Manoppo.

Untuk itu, kata Bupati pihaknya bersama dengan pemilik HGU Hendrik Tirayoh meninjau langsung lokasi lahan yang sedianya akan dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu terutama yang belum memiliki lahan pekarangan untuk dibangun rumah hunian.

“Yang pasti untuk calon penerima adalah masyarakat yang belum punya lahan atau kintal. Mereka yang sesuai pendataan dari desa adalah warga kurang mampu dan rumah tangga baru,” jelas Bupati.

Adapun luas lahan yang akan dibagikan nanti, setiap kepala keluarga akan diberikan lahan hunian dengan luas 9×15 meter persegi. Sebelum akan dibagikan pihak pemerintah daerah dan pemerintah desa akan melakukan pengukuran agar lahan yang disiapkan akan tercukupi untuk kebutuhan masyarakat.

“Semoga ketersediaan lahan ini akan membantu para masyarakat yang belum memiliki lahan untuk membangun rumah hunian. Kami pihak Pemkab tentunya akan berupaya untuk menyiapkan sebagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat,” terang Bupati.

Diakhir penyampaian, Bupati berpesan agar masyarakat tetap bersabar seraya memasukan data base kepada pemerintah desa agar mendapatkan lahan yang telah disediakan oleh Pemkab Boltim.

“Kepada masyarakat yang merasa belum masuk pendataan maka segera melapor kepada pemerintah desa masing-masing. Sekarang lahan sudah ditinjau dan akan segera dibersihkan. Setelah itu, akan diukur kemudian akan dibagikan kepada masyarakat,” tutupnya. (Billy Mokodompit)