Jakarta, detiKawanua.com – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2019 yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo yang berlangsung di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/8/2019). Turut dihadiri Gubernur Sulut, Olly Dondokambey beserta gubernur, Pangdam dan Kapolda se-Indonesia, beserta Menko Polhukam Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Presiden pada kesempatan itu meminta para Gubernur, Pangdam, Kapolda berkolaborasi, bekerjasama dibantu dari Pemerintah Pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, dan Badan Restorasi Gambut (BRG) dan mengatasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
“Usahakan jangan sampai kejadian baru kita bergerak, api sekecil apa pun segera padamkan, kerugian gede sekali kalau kita hitung,” kata Presiden Jokowi seraya mengingatkan aturan main untuk Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres tetap sama sebagaimana yang disampaikan tahun 2015 lalu.
“Saya telepon ke Panglima TNI saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi, dan saya telepon lagi mungkin 3 atau 4 hari yang lalu kepada Kapolri dengan perintah yang sama dicopot atau enggak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Hal lain Presiden meminta kepada pihak Pemda, Gubernur, Bupati, Walikota agar dibackup karena hal tersebut berdampak besar kerugian pada ekonomi.
“Jadi Pak Panglima Pak Kapolri, saya ingatkan lagi masih berlaku aturan main kita. Aturannya simpel saja kan, karena saya nggak bisa nyopot Gubernur, nggak bisa nyopot Bupati atau Walikota, jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat. Jangan sampai, ada api sekecil apapun segera diselesaikan sudah,” ingat Presiden.
Disinggungnya juga bahwa masing-masing instansi punya infrastruktur organisasi sampai kejajaran bawah. Di desa ada Kamtibmas ada Babinsa ada semuanya yang seharusnya begitu muncul kecil sudah diketahui terlebih dahulu. Dimana dirinya (Presiden), menyampaikan kembali aturan main tersebut mangingat ada Kapolda, Pangdam, Kapolres dan Danrem baru yang belum tahu aturan mainnya.
“Aturan mainnya tetap, jangan meremehkan adanya hotspot. Jika api muncul langsung padamkan, jangan tunggu sampai membesar. Saya nggak perlu segera bicara banyak-banyak karena semua sudah tahu lah cara menanganinya seperti apa, cara pencegahannya seperti apa, nggak perlu kita ulang-ulang. Yang pertama, prioritaskan pencegahan melalui patroli terpadu deteksi dini sehingga kondisi harian di lapangan selalu termonitor, selalu terpantau. Kedua, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut, kalau musim panas di cek bener dan harus dilakukan secara konsisten, tinggi permukaan air tanah gambut agar tetap basah dijaga terus terutama di musim kering. Kemudian yang ketiga, sesegera mungkin pemadaman api kalau memang ada api. Jangan biarkan api itu membesar, langkah-langkah water bombing yang kalau sudah terlanjur gede itu juga tidak mudah, tapi memang harus dilakukan kalau api sudah besar,” pesan Presiden.
“Terakhir saya minta langkah-langkah penegakan hukum, saya lihat ini sudah berjalan cukup baik, saya pantau, saya monitor di lapangan dilakukan tanpa kompromi,” tegas Jokowi.
(1s70/tim)
