MINSEL, detikawanua.com – Kinerja Kejaksaan negeri Amurang kembali disorot kali ini datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) dan Organisasi Masyarakat ( Ormas) yaitu Laskar Anti Korupsi Indonesia ( Ormas – LAKI)  kabupaten Minsel dan LSM – Bangkit Indonesia ( BI) keduanya mempertanyakan soal penanganan laporan masyarakat terkait dugaan penyalagunaan Dana Desa ( DD – DanDes) dibeberapa desa dan laporan dugaan korupsi lainnya di Minsel bahkan menurut keduanya laporan masyarakat dan LSM tersebut dianggap angin lalu saja padahal ada sudah lama dan menahun tidak ada kejelasan

Ketua LSM-BI Djony Pojoh dengan tegas menyatakan kuat dugaan Kajari Minsel main mata terkait kasus – DanDes karena tak kunjung tuntas padahal laporan masyarakat sudah banyak di meja penyidik.

” Saya kira patut diduga Kajari minsel main mata karena sudah banyak laporan dandes tidak ada tindakan,padahal ada laporan masyarakat, Ormas, LSM terkait Kegiatan DanDesnya fiktif tapi tidak ada tindakan hukum dan terkesan diam dan ompong ,ujar Djony pojoh ketua LSM-BI

Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua LAKI Minsel Noldy Poluakan dengan nada pesimis Poluakan mempertanyakan kinerja Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Minsel, poluakan menyatakan salah satu tugas dan fungsi TP4D adalah mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya preventif dan persuasif.

” memang pada Prinsipnya Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 yang antara lain dimaksudkan meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan tapi dugaan penyalagunaan wewenang dan indikasi ada kongkalikong yaitu dugaan grativikasi karna diel-diel dengan OPD terkait temuan penyalagunaan kian terendus. Jelas Noldy

Menurut Noldy, yang perlu dievaluasi di Kejari Minsel yang dipimpin I Wayan Eka Miartha SH.MH, adalah sejauh mana TP4D mampu memberikan pengawalan, pencegahan terhadap kasus-kasus di daerah. Selain itu, sejauh mana TP4D itu memberikan kontribusi terhadap pencegahan korupsi , apa bukti nyata dan peran TP4D selama ini,  tolong di publikasikan karena masyarakat ingin tau , padahal diketahui sebelumnya banyak Proyek mubasir di Minsel hanya terdiam seribu bahasa, antara lain proyek Green House, Sanitasi , air bersih, irigasi,  Proyek Jalan , proyek DanDes, Tumpang tindi Anggaran Pembangunan Gedung sekolah yang jelas menyalahi aturan Pemanfaatan dan anggaran terbuang percuma. Imbuh Noldy. ” ini semua masyarakat perlu tau bukan diam seribu bahasa seolah masyarakat di bodohi ” ketus Noldy

Adapun harapan dari kedua LSM ini agar Kejari Minsel harusnya Siap, Sigap dan Sikat ( 3 S) terhadap Laporan – laporan kasus di Minsel agar gesit dalam penindahkan dan pembrantasan korupsi
( Vandytrisno )

MINSEL , detikawanua.com – Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Dr Christiany Eugenia Paruntu SE, menghadiri Acara Rapat Kerja Nasional
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), 21 -23 Agustus 2019, yang dilaksanakan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Bali pada Selasa (21/8/2019).

Kegiatan Rakernas Apkasi 2019 bersamaan dengan Apkasi Smart Regency Expo dan Forum 2019 dengan tema “Menuju Kabupaten Cerdas Melalui Digitalisasi Pelayanan Publik”

Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak Eko Putro Sandjojo, BSEE, MBA.

Sambutan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sekaligus Membuka Acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Beliau menyampaikan bahwa pelayanan menjadi yang paling penting, Indonesia Ekonominya tergantung dari investasi, Export dan Konsamption, investasi Export kita tau bersama dunia lagi tertekan, negara besar contohnya amerika yang tadinya mempromosikan open market sekarang menjadi salah satu negara yang protektif yang diikuti oleh negara-negara besar lainnya, salah satunya indonesia pengexport kelapa sawit terbesar.

Satu satunya yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita adalah meningkatkan infestasi dan konsumsi dalam negeri, tanpa investasi akan sulit ekonomi dari desa untuk berkembang, kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi berhasil mengumpulkan 128 bupati dan perusahaan yg terkait berhasil mendapatkan komite investmen sebesar 47 triliun tapi sayangnya terealisasi 27 triliun terkendala masalah perijinan di Daerah-daerah.
Mayoritas dari Desa-Desa kita sekarang dan tergantung dari komoditas dan harus lebih fokus lagi sesuai skala ekonomi besar dan terintegrasi secara vertikal tanpa itu masyarakat Indonesia akan miskin.

Ada satu program yang dinamakan Prokades Program ini didukung oleh 19 kementrian dengan melibatkan Dunia usaha dan perbankan itu juga Satu satunya yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Mudah-mudahan rapat kerja ini bisa membuahkan pemikiran pemikiran yang membantu percepatan pertumbuhan di Kabupaten-Kabupaten dan juga di Desa-Desa.

Selanjudnya Menteri Desa langsung membuka kegiatan di tandai dengan Pemukulan Gong.

Kegiatan ini di hadiri oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Wakil Gubernur Bali, Dirjen PPMD Kementerian Desa, Ketua Umum Apkasi yang adalah Bupati Bayuwangi H. Abdullah Azwar Anas, M.Si, Ketua Dewan Pembina Apkasi, dan Bupati Seluruh Indonesia Selaku Anggota Apkasi Revolusi industri, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan dari pihak Buka Lapak.

Dalam kesempatan ini juga dilaksanakan penandatanganan MOU antara Apkasi dan Pihak Buka Lapak. Apkasi akan terus mendorong Pemda agar mengganti dengan yang berbasis teknologi informasi. Tujuanya, agar produk-produk unggulan mereka bisa dijual, digunakan, sehingga menjadi cara dari Daerah untuk menghadapi tumbuhnya model-model pemasaran baru.

“Karena tidak bisa lagi sekarang kepala daerah bersama dinas UMKM angkut-angkut pameran-pameran pindah sana pindah sini. Kalau tidak dibarengi dengan yang online selain yang offline ini maka kita akan tertinggal jauh,” ungkap Ketua Umum Apkasi.

Sejumlah agenda akan dibahas di antaranya soal program kerja Apkasi yang bakal diselaraskan dengan visi besar pemerintah pusat terkait pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan menyusun rekomendasi terkait dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas), salah satu yang utama adalah bagaimana agar daerah semakin berkembang, termasuk SDM-nya sesuai arah besar kebijakan Presiden Jokowi dalam lima tahun ke depan. Intinya agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) semua daerah naik, kualitas SDM yang merata, tidak hanya unggul di kota-kota besar saja,” Ungkap Plt Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas.

sebagai perkembangan peradaban modern telah kita rasakan dampaknya pada berbagai sendi kehidupan yang menjadikan perubahan semakin cepat. Perkembangan tersebut membawa konsekuensi meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi kepada pemerintah daerah serta responsif yang tinggi dan cepat terhadap perubahan.
Di sisi lain, Pemerintah Daerah masih menghadapi permasalahan keterbatasan sumber daya manusia, anggaran dan permasalahan lainnya.

Kegiatan Rakernas Apkasi 2019 bersamaan dengan Apkasi Smart Regency Expo dan Forum 2019 dengan tema “Menuju Kabupaten Cerdas Melalui Digitalisasi Pelayanan Publik” yang dibuka oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak Eko Putro Sandjojo, BSEE, MBA.

Sementara itu, Bupati Minahasa Selatan DR.Christianay Eugenia Paruntu,SE mengatakan, Kabupaten Minahasa Selatan siap menyelaraskan program pembangunan SDM terintegrasi, yang dimulai mulai dari pendidikan, kesehatan serta peningkatan kualitas. Dimana kita memberikan kemudahan akses pendidikan dan berkarakter Pancasila untuk mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju.

Bupati juga mengatakan “Semua hal itu harus dilakukan secara terpadu. Dimana pemerintah Provinsi sebagai pemegang kewenangannya.
Demikian pula kesehatan ibu dan anak, misalnya untuk penurunan stunting, harus menjadi program bersama dengan berpijak pada kearifan pangan lokal. Dalam hal ini Terkait peningkatan kualitas pendidik, dimana Apkasi sudah mendukung sesuai dengan ide Kemendikbud agar menyediakan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk gaji Guru Honorer asalkan diperhitungkan cermat sehingga tidak mengganggu program lain di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sebagian juga dibiayai DAU, sesuai dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan” Ungkap Bendahara Umum Apkasi

( Vandytrisno/AR)

MINSEL,  detikawanua.com –  Press Release terkait penyalah gunaan pengelolaan keuangan di inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) digelar hari ini Rabu, (21/08/2019)

Dihadapan para awak media Kapolres Winardi Prabowo menjelaskan terkait press realise ini merupakan penyerahan tahap ke dua tentang penyimpangan penggunaan dana Belanja Barang dan jasa ( BBJ) di inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara yang dilakukan oleh 4 tersangka orang dimana dengan modus  pembayaran dengan kegiatan fiktif.

‘”Sesuai proses Penyidikan ini sudah kita lakukan sejak tahun 2015 dan hari ini sudah P21 dan akan kita serahkan di tahap ke dua dan para tersangka sudah kita kirim ke Lembaga Permasyarakatan di Manado,para tersangka sendiri JSK berperan sebagai TPK beliau yang memerintahkan pembayaran fiktif untuk kegiatan- kegiatan yang tidak dilakukan, kemudian dibantu oleh bendahara pengeluaran yang membuat pertanggungjawaban SP2D, sehingga terjadi perintah pembayaran terhadap sejumlah uang, untuk pertanggung jawaban dibantu oleh tsk OW dan OM,.”ucap Kapolres.

Lanjut dia, “untuk kerugian yang dilakukan sebesar Rp.873.000.000, diambil dari Dipa 1,5 Miliyar untuk anggaran tahun 2013,hari ini berkasnya kami serahkan kepada kajari untuk diproses selanjutnya,”jelas Kapolres Winardi Prabowo.

Adapun Press Release ini dilakukan di depan Kantor Satuan Reskrim Polres Minsel yang dihadiri Kapolres Minsel AKBP.FX.Winardi Prabowo SIK didampingi Wakapolres Komisaris Polisi (Kompol) Achmad Sutrisno, SE.Kasat Reskrim AKP. Rio Gumara SIK, hadir juga Kajari Minsel I Wayan Eka Miartha SH,MH, serta puluhan wartawan yang meliput di biro Minahasa Selatan.
( Vandytrisno/hl )

Kepala Dinsos Boltim, Rudi S. Malah. 

“Bantuan sosial non tunai bisa membiasakan masyarakat untuk menabung, karena pencairan dana bantuan mereka atur sendiri sesuai kebutuhan. Dan tugas dari Dinsos tinggal mengawasi e-warung yang bakal ditunjukkan,” terang Rudi kepada sejumlah awak media.

(1s70)