Wakili Gubernur Olly, Dr Devi Suarakan Hal Terkait Desa, SDM, Pariwisata Hingga Toleransi
Category: SULAWESI UTARA
Jakarta, detiKawanua.com – Menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi (Rakor) “Instrumen Capaian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kawasan Perbatasan” yang berlangsung di Gedung Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI di Jakarta, Senin (02/09). Oleh Kepala Biro Kesra Setdaprov Sulut, Kartika Devi Kandouw-Tanos mewakili Gubernur Sulut (Olly Dondokambey), telah menyampaikan materi terkait ‘Capaian Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara’, diantaranya soal kinerja pembangunan desa di Sulut.
Diterangkannya, jika dibandingkan dari beberapa indikator dari desa maju, desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, menunjukkan trend positif jika dibandingkan akan kondisi di tahun 2016 dengan capaian pada tahun 2018.
“Pada tahun 2016, di Sulut terdapat 15 desa maju, tapi di tahun 2018 menjadi 66 desa maju. Untuk indikator desa berkembang, dari 554 desa pada tahun 2016, bertambah menjadi 734 desa pada tahun 2018. Sebaliknya untuk desa tertinggal, dari 852 desa di tahun 2016, pada tahun 2018 berkurang menjadi 640 desa. Dan untuk desa sangat tertinggal, jika pada tahun 2016 ada 84 desa, pada tahun 2018 berkurang menjadi 66 desa sangat tertinggal,” kata Dr Devi (sapaan akrab isteri dari Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw) itu.
“Dengan demikian, secara makro kita bisa berpendapat bahwa pembangunan desa di Wilayah Sulawesi Utara relatif sudah baik. Tetapi masih ada pekerjaan rumah untuk menuntaskan 66 desa sangat tertinggal,” sambungnya.
Selain itu Dr Devi juga menyuarakan soal pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. Dimana Provinsi Sulut telah menjalin kerjasama dengan negara Tiongkok dan Jepang, dalam program magang bagi lulusan SMA sederajat selama kurang lebih tiga tahun.
“Hal itu sebagai penguatan penguasaan bahasa asing dan keterampilan kerja, dalam menunjang program Global Sustainable Tourism Training. Kerjasama itu dilaksanakan mengingat, kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulut yang kian meningkat tajam dari tahun 2018 tercatat jumlah wisman mencapai 127.879 orang, hal ini berdampak pada Occupancy Rate atau tingkat hunian hotel yang mencapai kurang lebih 70 persen,” terangnya.
Dirinya juga menjabarkan soal pencapaian Provinsi Sulut sebagai provinsi paling toleran berdasarkan hasil survei Setara Institute.
“Sulut menempati indeks kerukunan nomor satu se-Indonesia (Kementerian Agama). Satu hal lagi, indeks kebahagiaan menurut BPS, menempati ranking tiga nasional,” ujar Dr Devi sembari mengungkapkan bahwa, capaian dan permasalahan pembangunan yang ada, akan mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
“Bersyukur diberikan kesempatan menyuarakan secara langsung akan kondisi, situasi, capaian pembangunan permasalahan dan tantangan dari wilayah perbatasan NKRI yang masih harus diselesaikan.Tentu saja ini membutuhkan komitmen dan perhatian khusus dari pemerintah pusat,” tandasnya dihadapan
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Sonny Harry B. Harmadi, Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus Kemenko PMK RI, Wijanarko Setiawan, serta para undangan dari pejabat kementerian terkait.
(1s70/**)
