Puanacitya Gelar Diskusi ‘Membicang Demokrasi Indonesia Pasca Pilpres 2019’

Category: SULAWESI UTARA
September 6, 2019
Manado, detiKawanua.com – Puanacitya, sekolah alternatif perempuan Sulut terus menghadirkan kegiatan-kegiatan yang mencerahkan masyarakat. 
Salah satunya yang digelar di Gudang Imaji Coffee pada Jumat (06/09), Puanacitya menggelar diskusi dengan tema “Membincang Demokrasi Indonesia Pasca Pilpres 2019”.
Diskusi yang berlangsung dari pukul 17.00-20.00 Wita tersebut, menghadirkan pembicara Saidiman Ahmad, yang merupakan Peneliti di Saiful Mujani Reaserch & Consulting (SMRC), dan dimoderatori oleh Ananda Lamadau, mahasiswa pasca sarjana UNAS Jakarta.
Dalam pemaparannya, Saidiman menyampaika, bahwa banyak orang menilai demokrasi Indonesia menurun karena memburuknya kebebasan sipil atau civil liberties beberapa tahun belakangan. “Persekusi pada kelompok minoritas menjadi isu utama yang menyebabkan skor demokrasi Indonesia menurun,” ujar Saidiman. 
Lanjut saidiman, untuk aspek political rights, Indonesia masih cukup oke. Dunia internasional dan publik menilai penyelenggaraan Pemilu berjalan jujur dan adil. 
“Memang ada persoalan pada politik identitas. Sejak 2014, isu identitas masuk ke dalam materi kampanye para kandidat dan tim sukses. Namun demikian, sebenarnya di tingkat masyarakat pemilih, politik identitas tidak terlalu berpengaruh. Buktinya partai-partai agama tidak pernah mendapatkan suara mayoritas sejak Pemilu 1999,” papar Saidiman.  
“Pada Pilpres 2014 dan 2019, Jokowi mendapatkan serangan paling besar dalam kampanye SARA. Tetapi dalam dua kali Pilpres, dia mendapatkan dukungan pemilih secara meyakinkan. Menurut exit poll SMRC, yang percaya pada isu SARA yang dipakai untuk menyerang Jokowi juga tidak banyak. Artinya sebenarnya publik tidak terbeli dengan kampanye politik identitas,” tambahnya.
Lebih lanjut, dirinya menyampaikan, penggunaan sentimen identitas dalam kampanye akan tetap marak bukan karena publik menginginkannya, melainkan karena rendahnya kualitas para calon. Tidak banyak calon yang memiliki platform dan rekam jejak yang baik untuk ditawarkan. Di daerah di mana muncul calon dengan platform dan rekam jejak yang baik, para kandidat itu dengan sangat meyakinkan memperoleh dukungan publik. Artinya, pada dasarnya publik Indonesia rasional. 
“Masalahnya seringkali supply kandidat yang baik tidak banyak. Kenapa ini terjadi? Itu karena lembaga yang memproduksi para kandidat itu masih memakai pola lama. Lembaga itu adalah partai politik. Parpol dikuasai oligarki dan dinasti keluarga. Ini paradoks. Di satu sisi publik semakin rasional, tapi partai politik masih pakai sistem kerajaan,” tegas Saidiman.
Sebelum diskusi ditutup, Milla Ukoli, salah satu penggagas Puanacitya menyampaikan, kegiatan diskusi semacam ini akan terus dilaksanakan, sebagai salah satu upaya untuk terus merawat tradisi berpengetahuan di anak muda, terutama perempuan di Kota Manado khususnya dan sulawesi Utara pada umumnya.
(*/Indra) 


Hina Perempuan Sangihe Pemilik Akun HHP Bakal Dipolisikan

Category: SULAWESI UTARA
September 6, 2019
Tahuna, detikawanua.com –  Seperti pepatah ‘mulutmu harimaumu’, hendaknya kita selalu berhati-hati dalam berkata-kata. Bahkan di dunia maya sekalipun. Salah bikin status di media sosial bisa berurusan dengan polisi.
Seperti yang ditulis dalam akun pribadi Hilchan Hildya Pase (HHP) dimana telah menghina kaum perempuan di Sangihe dalam akun pribadinya menulis, “begitu perempuan Sangihe Gatal – gatal,” lontarnya.
Status tersebut langsung mendapat banyak tanggapan dari sejumlah netizen. Belakangan ini, termasuk toko muda yang dikenal vocal yakni Aldy.
“Sebelum kita menulis status di media sosial ada baiknya otak kita diinstal terlebih dahulu agar apa yang kita tulis tidak mengundang amarah, ketersingungan, serta membuat sakit hati bagi banyak orang,” ujar Aldy.
Kalau yang diungga oleh Hildya, kata Aldy, ini jelas tidak baik seakan – akan menunding semua perempuan itu sama, bakan menyebut nama Daerah, “hal ini saya selaku generasi mudah Sangihe akan mengiring persoalan ini ke pihak hukum,” kata Aldy.
“Saya harap masyarakat lebih cerdas dalam bermedia sosial, berhati-hati dalam mem-posting sesuatu. Karena di media sosial bisa dikenakan Undang-Undang ITE, apalagi menebar ujaran kebencian,” ujar Aldy menegaskan.
Sampai berita ini diturunkan akun Hildya dihubungi melalui masenjer untuk mengklarifikasi hal tersebut tidak ada tangapan. (js)


Ikuti Gladi Resik, Nursiwin: Saya Akan Mengemban Amanah Rakyat dengan Penuh Tanggung Jawab

Category: SULAWESI UTARA
September 6, 2019

Nursiwin Yunus Dunggio. 


Boltim, detiKawanua.com – Ketua TP-PKK Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Nursiwin Yunus Dunggio mengikuti gladi resik pelantikan anggota legislatif di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada Jumat, 6 September 2019.

Dirinya, adalah salah satu dari 45 anggota DPRD Sulut terpilih periode 2019-2024, dari Partai Amanat Nasional (PAN) daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya.

“Hari ini, ada latihan jelang pelantikan pada Senin 9 September,” kata Ummi, sapaan akrabnya usai mengikuti gladi resik yang dipimpin Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw.

Dia mengatakan, keluarganya juga telah mendapatkan undangan untuk mengikuti prosesi pelantikan lusa. Namun, hanya beberapa anggota keluarga saja yang bisa masuk untuk melihat pelantikan. Karena keterbatasan tempat.

“Banyak yang mau hadir, tapi tempat terbatas,” ucapnya.

Ummi juga mengaku, setelah dilantik bakal langsung bekerja dan fokus ke semua konstituen yang telah didatanginya.

“Sebisa mungkin, Saya akan mengemban amanah rakyat dengan penuh rasa tanggung jawab,” jelasnya.

(Fidh)



Secara Resmi, Bupati Serahkan Draf Penyampaian Nota Keuangan Ranperda APBD 2020

Category: SULAWESI UTARA
September 6, 2019

Bupati Boltim saat menyerahkan draf Penyampaian Nota Keuangan Ranperda APBD 2020.


Boltim, detiKawanua.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar SH, Jumat (06/09), secara resmi menyerahkan draft Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 kepada Ketua DRPD Boltim Drs Marsaoleh Mamonto. 
Penyerahan ini setelah melalui rapat paripurna Penyampaian Nota Keuangan Ranperda APBD Boltim tahun 2020, yang digelar di ruang sidang paripurna DPRD.

Saat membacakan sambutan Bupati mengatakan, bahwa dalam penyusunan Ranperda APBD tahun 2020 ini, telah berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 33 Tahun 2019, tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2020. Sekaligus telah disinkronisasikan dengan program pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

“Substansi yang termuat dalam pengantar Nota Keuangan ini Ranperda APBD tahun 2020 ini, adalah mengemukakan berbagai hal terkait kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) sebagai kerangka dasarnya,” ujar Bupati.

Lanjut Bupati, tujuan utama penyusunan pengantar nota keuangan Ranperda ini, untuk memberikan arah kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan melalui program dan kegiatan serta penentuan pengalokasian anggaran.

“Selain itu, untuk menerapkan urutan prioritas program dan kegiatan dari setiap urusan pemerintah,” ucap Bupati.

Dibacakan Bupati, target kebijakan pendapatan serta target kebijakan belanja daerah Boltim tahun 2020 kurang lebih Rp 645 Milyar. 
Dijelaskan, target kebijakan pendapatan ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, serta lain-lain pendapatan. Sedangkan target kebijakan belanja daerah antara lain belanja langsung dan belanja tidak langsung, dengan total angka yang sama dengan pendapatan, sehingga hasil akhir surplus (defisit) pada angka nol.

Terkait pendapatan asli daerah, Bupati mengakui jika angka Rp 18 milyar masih sangat minim. Untuk itu, Bupati menekankan kepada seluruh pihak terkait, lebih khusus para Kepala desa (Sangadi-red), agar lebih maksimal dalam hal pajak dan retribusi daerah.

“Saya mewarning para Sangadi, agar memaksimalkan pendapatan dalam perpajakan. Contohnya, di sejumlah desa terdapat transaksi lahan hingga mencapai angka miliaran rupiah, tapi tidak ada sama sekali retribusi pajak yang masuk ke kas daerah. Jangan-jangan sudah ada kongkalingkong dengan Sangadi,” tegas Bupati.

Di akhir sambutannya, tidak lupa Bupati memberikan ucapan terima kasih serta apresiasi kepada seluruh Anggota DPRD Boltim yang meskipun sudah mendekati masa purna bhakti, tetapi masih semangat dan antusias dalam tanggung jawabnya, termasuk mempercepat tahapan pembahasan APBD Boltim tahun 2020.
Turut hadir dalam paripurna tersebut, Wakil Bupati Drs Rusdi Gumalangit, Sekretaris Daerah Oscar Manoppo SE MM, para asisten, jajaran pimpinan SKPD, serta para Sangadi.
(Fidh)


“Pakaian Jas Tak Sesuai Harapan”, Sejumlah Anggota Dewan Sangihe Kecewa

Category: SULAWESI UTARA
September 6, 2019
Tahuna, detikawanua.com – Meski hajatan Pelantikan 25 anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe sukses dilaksanakan pada 28 Agustus 2019 pecan lalu, namun dibalik kesuksesan menyimpan kekecewaan bagi sebagian besar anggota perwakilan rakyat ini yang merasa kecewa terhadap kinerja dari panitia persiapan pelantikan, yang sepertinya tidak siap
Kekecewaan mereka tersebut yakni terhadap tak profesionalnya kerja dari jasa konveksi pembuatan baju jas. Karena hingga acara berlangsung, jas yang sudah mereka pesan tidak ada. Sebagian, ada yang menerima jas tapi tidak sesuai ukuran. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk memakai jas kepunyaan mereka sendiri, bukan dari hasil pengadaan dari panitia pelantikan.
“Seharusnya jasa konveksi ini diblacklist. Dan sesuai dengan pengalaman saya yang dahulu juga pernah menjadi kontraktor, seharusnya bekerja sesuai jadwal. Kalau dia tiga bulan, sebelum tiga bulan selesai. Kalau dia sudah lewat begitu kan berarti harus diperiksa, kurangnya kontrol dari panitia,” ujar J Tampi anggota DPRD dari Fraksi Golkar.
Menyikapi hal ini Wakil pimpinan DPRD sementara dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ferdy Sondak ” mestinya pihak sekertariat dewan harus lebih profesional dalam hal memberikan pekerjaan kepada pihak ketiga, ini terlihat asal – asalan
“Jadi kedepan, alangkah baiknya sekertariat dewan harus lebih profesional. bukan kami tidak suka menjahit di mana- mana tapi alangkah baiknya harus ada survei terlebih dahulu kepada yang di tunjuk untuk menjahit sejumlah pakaian ini. Kenapa kabupaten lain seperti Sitaro bisa mengadakan pakaian di tempat yang bagus dan punya kwalitas serta tepat waktu, sementara di tempat kita sendiri sudah tidak tepat waktu malah banyak yang harus di perbaiki karena tidak sesuai ukuran,” tegasnya.
Diakui olehnya, saat pelantikan anggota dewan terpilih periode 2019-2024 dirinya (Sondak) juga salah satu yang tidak kebagian seragam kebanggan wakil rakyat di Kabupaten Sangihe.
“Pelantikan ini kan 5 tahun sekali, masa sampai saya saja sebagai pimpinan sementara tidak mendapatkan jas untuk pelantikan 28 Agustus lalu sampai sekarang ini. Untuk itu saya himbau untuk lebih selektif dalam memberikan tugas kepada pihak ketiga,”pinta Sondak.
Terpisah Sekretariat Dewan (Sekwas) Aris Tarkus Pilat ketika dikonfirmasi soal sebagain anggota dewan belum kantongi pakaian dinas tak menapiknya. Dirinya mengatakan hal tersebut merupakan murni kesalahan dari jasa konveksi penjahit baju.
“Jadi terkait hal tersebut yang bersangkutan (jasa konveksi,red) harus memperbaikinya sebelum pelaksanaan pencairan uang jas tersebut. Kita gak bisa cairkan kalau ga diperbaiki. Jadi resikonya dari yang bersangkutan, harus diperbaiki atau menyelesaikan pekerjaannya.” kata Pilat.
Disinggung apakah yang jasa konveksi tersebut menyalahi aturan atau berdampak ke kasus hukum, dirinya pun menyatakan bahwa hal tersebut tidak berdampak sanksi hukum. Selama pekerjaan itu dikerjakan oleh jasa konveksi tersebut.
“Menyalahi hukum jika tidak dibuat, apa lagi jika dia hanya terima uang saja maka itu berarti fiktif. Kita juga tidak tau kenapa bisa jadi gitu barangnya. Jadi ini tidak melalui kontaktor langsung ke penjahit. Kedepannya akan kita ganti, kita tidak mau lagi ambil resiko,” kuncinya. (js)


Karo Dantje Jadi Narsum 7 Prinsip Keprotokolan Diklat di BPK Sulut

Category: SULAWESI UTARA
September 6, 2019

Manado, detiKawanua.com – Kepala Biro Protokol dan Humas Pemprov Sulut Dantje Lantang menjadi narasumber kegiatan Diklat (Pendidikan Latihan) Pengelolaan Administrasi Umum dan Keprotokolan di Aula Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulut, Kamis (5/9/2019).
Dalam diklat yang diikuti pegawai Sekretariat di Kantor BPK Provinsi Sulut ini, Karo Dantje menyampaikan materi mengenai keprotokolan.
Dalam paparannya, Dantje menjelaskan bahwa setiap acara dalam pemerintahan memerlukan pengaturan keprotokolan yang merupakan seperangkat sistem untuk menjamin martabat negara di dalam penyelenggaraan acara.
Menurut Dantje, keprotokolan itu sendiri sebagaimana termaktub di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010, merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
“Untuk menjadi seorang petugas protokol yang mumpuni dibutuhkan beberapa persyaratan diantaranya percaya diri, mengetahui teknis keprotokolan, mampu mengambil keputusan cepat dan tepat, mampu berkomunikasi dengan baik, memahami karakter dan kebiasaan stakeholder, mengerti arti pentingnya pelayanan, kebersihan dan pengamanan serta berpenampilan baik dan rapih,” ungkap Dantje.
Karo juga menekankan pentingnya insan keprotokolan untuk mengetahui karakter tiap orang khususnya pimpinan. Tambah dia, keberhasilan keprotokolan akan membuat instansi/kementerian/lembaga diperhatikan oleh stakeholder.
Lebih jauh dirinya menjelaskan prinsip-prinsip umum keprotokolan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan ODSK. Prinsip-prinsip tersebut yaitu Cepat atau Responsif, Tepat, Aman, Nyaman, Sederhana, Efisien dan Dinamis.
Berikut penjelasan dari prinsip-prinsip umum keprotokolan :
1. Cepat atau Responsif
Dinamika acara yang sangat tinggi maka protokol harus dapat memberikan dukungan pelayanan secara cepat/responsif.
2. Tepat
Dalam memberikan pelayanan keprotokolan, seorang Protokol dituntut untuk bekerja dengan benar sesuai aturan yang berlaku serta kebijakan.
3. Aman
Dukungan keprotokolan harus memperhatikan aspek keamanan dalam melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana.
4. Nyaman
Salah satu tujuan pelayanan keprotokolan adalah agar dalam pelaksanaan kegiatan, Pejabat merasa nyaman, sehingga seorang protokol dituntut untuk memberikan pelayanan keprotokolan sesuai dengan keinginan Pejabat.
5. Sederhana
Dalam konteks keprotokolan, sederhana dimaksudkan bahwa dalam hal pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana suatu acara dengan pola tidak berlebihan, tidak mahal dan tidak mewah, namun tetap memperhatikan aspek estetika.
6. Efisien
Dalam melaksanakan pelayanan keprotokolan, seorang protokol harus dapat memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk mencapai hasil yang maksimal dengan tujuan peningkatan pelayanan keprotokolan.
7. Dinamis
Berbagai acara seringkali mengalami perubahan sesuai dengan arahan. Oleh karena itu, seorang profokol harus dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan tersebut agar pelaksanaan acara dapat berjalan dengan aman dan nyaman.

(1s70/**)



Kabupaten Mitra Dianugerahi Penghargaan Pengelola Dana Transfer Terbaik 2019

Category: SULAWESI UTARA
September 6, 2019

Mitra,detiKawanua.com –
LUAR biasa Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dibawah kepemimpinan Bupati James Sumendap SH dan Wakil Bupati Jocke Legi, kembali meraih penghargaan terbaik Pengelola Dana Transfer Tahun 2019 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manado.

Kabupaten Mitra Dianugerahi Penghargaan Pengelola Dana Transfer Terbaik 2019Kabupaten Mitra Dianugerahi Penghargaan Pengelola Dana Transfer Terbaik 2019

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Manado Wayan Juwena SE, MM kepada Bupati Mitra James Sumendap melalui Wakil Bupati Mitra Jesaja Legi di aula Kantor BPPN Manado, Rabu (28/8/19) lalu.
mitra3Kegiatan penyerahan piagam penghargaan Satuan Kerja (Satker) terbaik Tahun 2019 tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi Publik Komunikasi Sakti Tahap III.
Wakil Bupati Drs Jocke Legi mengatakan, walaupun Mitra masih tergolong muda karena baru berusia 12 tahun, namun mampu memberikan yang terbaik.
“Walaupun masih tergolong kabupaten yang baru, namun kami bersyukur karena melalui kepemimpinan Bupati yang tegas terkait pengelolaan anggaran dan kerja keras dari jajaran Pemkab Mitra bisa membuktikan bahwa kami mampu meraih penghargaan sebagai Kabupaten Terbaik,” tuturnya
mitra4Pada kesempatan tersebut, Wabup Jocke Legi, mengajak para undangan yang hadir untuk berkunjung dan melihat langsung perubahan-perubahan yang dialami Mitra.
Sementara Kepala KPPN Manado Wayan Juwena, SE,MM secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Wakil Bupati Jesaja Legi yang bersedia hadir langsung dalam kegiatan tersebut.
mitra5“Beliau jauh-jauh dari Mitra untuk hadir di sini dan ini merupakan apresiasi luar biasa bagi kami. Mudah-mudahan apresiasi seperti ini dapat berlanjut sehingga kita dapat mencapai pengelolaan keuangan negara, terutama DAK Fisik dan Dana Desa, seperti yang diharapkan bersama,” ungkapnya.
Terkait dipilihnya Kabupaten Mitra sebagai penerima penghargaan terbaik pengelola dana transfer Tahun 2019, dia menjelaskan, dibanding Kabupaten/Kota lain, Mitra dinilai paling tepat dalam penyaluran dan penyampaian dokumen yang harus diunggah di KPPN Manado.
mitra6Kita lihak dari sisi DAK Fisiknya. Semua ada batasannya dan dibanding yang lain, penyaluran dan penyampaian dokumen Mitra jauh lebih baik dan tertata,” tuturnya.
Bahkan dirinya mengungkapkan, ada Kabupaten/Kota yang mengunggah datanya last minute di KPPN Manado.
mitra7“Keteraturan pengelolaan ini yang menjadi kelebihan Mitra dan alasannya kenapa kami memilih Mitra sebagai Kabupaten yang paling pantas mendapatkan penghargaan terbaik,” tukasnya.
Ia berharap, ke depan agar semakin banyak Pemerintah Daerah (Pemda) bisa mendapat apresiasi seperti ini.
mitra8“Saya berharap seluruh Pemda dan Satuan Kerja (Satker) dapat meningkatkan pengelolaan sehingga tidak terjadi penumpukan di akhir tahun. Pada prinsipnya satu rupiah harus tepat sasaran, tepat guna, dan tepat peruntukkannya. Itu kuncinya,” tandasnya.
Penghargaan Terbaik Pengelola Dana Transfer Tahun 2019 Semester Satu:
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.(Advetorial


Gubernur Olly Dampingi Presiden Jokowi Buka Konsulnas XIII FK PKB PGI di Jateng

Category: SULAWESI UTARA
September 6, 2019

Jateng, detiKawanua.com – Acara Konsultasi Nasional (Konsulnas) XIII Forum Komunikasi Pria Kaum Bapa Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (FK PKB PGI) Tahun 2019 yang berlangsung mulai 5-7 September 2019 di The Sunan Hotel, Kota Surakarta, Jawa Tengah bakal dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (06/09).
Sebelumnya, pada siang hari, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang juga Ketua FK PKB PGI didampingi Penasehat FK PKB PGI Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly memimpin Rapat Pleno Komisi FK PKB PGI.
Agenda pleno ini menetapkan hasil rapat yang dilaksanakan oleh anggota komisi dan usai ditetapkan akan digunakan sebagai program kegiatan FK PKB PGI kedepan.
Berbagai program tersebut bertujuan untuk semakin mengoptimalkan peran Pria Kaum Bapa dalam kehidupan keluarga Gereja dan masyarakat serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasari oleh latar belakang dan peranan yang diemban oleh setiap anggota Pria Kaum Bapa, baik sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang anggota jemaat, sebagai bagian dari masyarakat yang senantiasa memberikan kontribusi positif.
Sebagai informasi, pada Konas XIII FK PKB PGI kali ini yang bertindak sebagai tuan rumah adalah GPIB dengan mengusung Tema: Membangun Masyarakat Sejahtera Demi Kesejahteraan Umat dan Kekuatan Bangsa (Yeremia 29:7) dan Sub Tema: Bapa Yang Berperan Aktif Menjaga Keutuhan NKRI dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.



(hms/1s70)



Akan Diteruskan ke Presiden melalui Gubernur Olly, Soal Aksi Damai Sulut Peduli Papua

Category: SULAWESI UTARA
September 6, 2019

Manado, detiKawanua.com – Ratusan masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) yang mengatasnamakan ‘Aliansi Masyarakat Peduli Papua’ karena warga Sulut cinta damai, dan membawa motto Torang Samua Basudara Karena Torang Samua Ciptaan Tuhan, pada Jumat (06/09) kemarin di Halaman Kantor Gubernur, telah menyuarakan kedamaian bagi Papua.
“Papua harus maju!,” teriak para massa saat itu, sambil 
menyanyikan lagu Hidup Rukun dan Damai, Sajojo dan sejumlah lagu khas Papua, sebagai bentuk kepedulian terhadap warga Papua dan menolak keras issu-issu provokasi yang dinilai memecah belah keutuhan NKRI.
Adapun aspirasi dari para peserta aksi yang diterima langsung Asisten I Pemprov Sulut, Edison Humiang dengan sangat merespon dan menyambut baik akan pelaksanaaan aksi tersebut.
“Penyampaian pokok pikiran penting yang telah disampaikan lewat ikrar kebangsaan itu, akan diteruskan kepada bapak Presiden melalui pak gubernur,” kata Humiang sembari mengatakan bahwa Papua merupakan saudara kandung dalam berbangsa dan bernegara.
“Rasa sakit Papua, kita juga rasakan. Kalau masyarakat Papua dilecehkan, kita juga merasa dilecehkan,” tegasnya Ia pun meminta berdoa agar negara Indonesia tetap terjalin kondusif.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Sulut Meki Onibala, sangat merespon posirif pelaksanaan aksi tersebut karena, sejak dulu Sulut sangat terkenal akan tingkat kerukunan yang sangat tinggi.
“Kami merasa senang akan aspirasi mereka tadi, karena keprihatinan mereka itu harus disikapi. Papua itu saudara kita,” tuturnya seraya berharap kedamaian akan terus terjalin.
“Sulut cinta damai. Marilah kita semua, jangan mudah terprovokasi. Mari kita terus harus pertahankan Sulut dengan kedamaian dan kerukunannya,” tegas Onibala.

(1s70/**)



Kesederhaan dan Kekeluargaan Hiasi 50 Tahun Emas HUT Wagub Kandouw

Category: SULAWESI UTARA
September 6, 2019

Minahasa, detiKawanua.com – Genap usia ke-50 tahun bagi Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw merupakan angugerah berkat dari Tuhan. Oleh karena itu dirinya sangat bersyukur juga berterima kasih atas keluarga yang terus memberikan suport dukungan. Demikian diawal kalimat kesaksian Wagub Kandouw saat perayaan HUT nya yang berlangsung di Desa Peleloan Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Kamis (05/09) tadi malam.

“Puji syukur karena saya boleh merasakan HUT ke 50. Kehidupan cepat sekali dan kita harus up n down. Tapi pengalaman saya pribadi membuktikan bahwa hidup saya hanya karena berkat Tuhan,” ujar wagub sembari mengatakan dirinya tidak pintar atau pun bodoh, namun apa yang dilaluinya pribadi bersama keluarga semua karena Tuhan.
“Saya merasakan rencana Tuhan luar biasa dan mengingatkan agar selalu tetap andalkan Tuhan setiap saat serta kuncinya setia pada Tuhan,” ujarnya.
Selain itu juga yang terpenting lainnya adalah sosok istri yang merupakan ‘rusuk’, selalu membantu memberikan inspirasi serta mendampingi.
“Mudah mudahan kesaksian saya, terus memberikan inspirasi agar selalu tekun dan berdoa serta sayang kepada istri dan keluarga,” katanya.
Tak lupa juga, Wagub Sulut mengucapkan terimakasih bagi seluruh masyarakat Sulut yang selalu mendukung kinerja pemerintah daerah.
“Terimakasih juga bagi seluruh masyarakat Sulut yang  selalu menopang dan mendukung program pak Gubernur Olly Dondokambey dan saya selama ini,” tandasnya yang didampingi istri tercinta Devi Kartika Kandouw Tanos beserta anak, ibunda dan adik terkasih.
Diketahui peringatan HUT orang nomor dua Sulut itu yang kali ini berjalan secara sederhana dan penuh khidmat sukacita kekeluargaan, dihadiri pula istri dari Gunernur Sulut Olly Dondokambey yakni, Rita Maya Dondokambey Tamuntuan dan Istri dari Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, Ivone Silangen Lombok beserta jajaran forkopimda Sulut itu, telah diawali ibadah syukur bersamaKaum Bapa Jemaat GMIM Bukit Moria Rike Manado yang dipimpin Pdt. Tangel. Nampak hadir pula masyarakat, para tokoh agama beserta keluarga besar Kandouw Tanos.
Diketahui, Wagub yang merupakan suami dari dr. Devi Tanos ini dilahirkan tepat pada tanggal 5 September 1969 dan telah dikaruniai tiga orang anak.