Warga Bolmong ‘Jadi Jutawan Kelapa’ Melalui Program ODSK Disbun Sulut Ini

Category: SULAWESI UTARA
September 9, 2019

Manado, detiKawanua.com – Program ODSK (Operasi Desa Sukses Kelapa) yang dibawahi Dinas Perkebunan (Disbun) Daerah Sulut yang merupakan inovasi dari Gubernur Olly Dondokambey disektor pengelolaan buah kelapa menjadi bahan minyak kemasan (VCO), telah berhasil dan dirasakan langsung manfaatnya.
Kepala Disbun Daerah Sulut, Refly Ngantung mengungkapkan bahwa kenyataan itu terbukti pada warga di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yang kini berpenghasilan Rp3 Juta perminggu.
“Awalnya dia (pemuda lulusan sarjana) itu hanya mengelola pembuatan mjnyak kelapa itu secara manual, namun setelah diberikan bantuan kepada dia berupa paket alat unit pengelola kelapa (alat dan pembuatan bangunan), yang membuat pekerjaannya lebih cepat dan mudah dalam pengelolaan minyak kelapa,” terang Ngantung, Senin (09/09) pagi tadi.
Menurutnya juga bahwa manfaat dari kelapa yang lagi trend sekarang ini bukan lagi kopra, namun melalui pengelolaan langsung menjadi minyak dengan bantuan alat olah yang sangat efisien.
“Paket alat/unit bantuan yang sudah disalurkan sebanyak 18 unit, dan nantinya masih ada 19 unit paket bersama pembangunan tempat pengelolaannya untuk kelompok tani. Total anggarannya sekitar 15 Miliar,” ungkapnya sembari mengatakan nantinya hasil pengelolaan kelapa menjadi minyak VCO dari para petani itu nantinya akan dibeli oleh pemerintah dan menjadi brand untuk Operasi Daerah Sukses Kelapa (ODSK).
Diketahui informasinya harga perkemasan jika dijual hingga harga 50 Ribu/kemasan, yang nantinya juga akan diperkenalkan dalam pameran Sulut Expo 2019 di Jakarta.

(1s70)



Breaking News : Pengambilan Sumpah Janji 30 Anggota DPRD Minsel Periode 2019 – 2024

Category: SULAWESI UTARA
September 9, 2019

MINSEL, DETIKAWANUA.COM – Rapat Paripurna DPRD kabupaten Minsel dalam rangka Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Minsel Periode 2019 – 2024

Hadir Bupati Minsel DR Christiany Eugenia Paruntu SE dan Wakil Bupati Minsel Franky Donny Wongkar SE , Forkopimda, Anggota DPRD RI Terpilih Felly E Runtuwene SE , Pimpinan KPUD Minsel dan Pimpinan Bawaslu Minsel , Tokoh Agama, Keluarga DPRD Minsel terpilih dan yang terundang.

Hadir seluruh anggota DPRD terpilih dengan Total 30 Anggota
Adapun surat masuk yang dibacakan Sekretaris dewan Minsel, Joins Lankun ST, MSi yaitu Surat Keputusan DPD Partai Golkar terkait Ketua Dewan Sementara akan di Pimpin oleh Jenny J Tumbuan SE dan Surat masuk dari DPD PDI-P terkait Surat Keputusan Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Minsel.

Acara di Pimpin oleh Ketua DPRD Minsel Jenny Johana Tumbuan SE didampingi Wakil ketua Rommy Pondaag SH dan dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
( Vandytrisno )



Dibuka Presiden Jokowi, Gubernur Olly Pimpin Konnas XIII FK PKB PGI di Jateng

Category: SULAWESI UTARA
September 9, 2019
Jateng, detiKawanua.com – Acara Konsultasi Nasional (Konnas) XIII Forum Komunikasi Pria Kaum Bapa Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (FK PKB PGI) Tahun 2019 yang berlangsung mulai 5-7 September 2019 di The Sunan Hotel, Kota Surakarta, Jawa Tengah bakal dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (06/09).
Sebelumnya, pada siang hari, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang juga Ketua FK PKB PGI didampingi Penasehat FK PKB PGI Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly memimpin Rapat Pleno Komisi FK PKB PGI.
Agenda pleno ini menetapkan hasil rapat yang dilaksanakan oleh anggota komisi dan usai ditetapkan akan digunakan sebagai program kegiatan FK PKB PGI kedepan.
Berbagai program tersebut bertujuan untuk semakin mengoptimalkan peran Pria Kaum Bapa dalam kehidupan keluarga Gereja dan masyarakat serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasari oleh latar belakang dan peranan yang diemban oleh setiap anggota Pria Kaum Bapa, baik sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang anggota jemaat, sebagai bagian dari masyarakat yang senantiasa memberikan kontribusi positif.
PRESIDEN JOKOWI: TANAMKAN KASIH SAYANG DAN NILAI TOLERANSI PADA KELUARGA
Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak, utamanya para kepala keluarga, untuk membangun keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan bertoleransi dengan sesama. Menurutnya, dengan membangun keluarga tersebut juga berarti merawat negara kesatuan Republik Indonesia.
Demikian disampaikan Presiden saat meresmikan pembukaan Konsultasi Nasional XIII Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (FK PKB PGI) tahun 2019.
“Membangun kasih sayang yang dimulai dari sebuah keluarga itu sangat penting dilakukan. Peran seorang bapak, kepala keluarga, menentukan sekali dalam membimbing keluarga kita karena di situ lah forum terkecil, dari forum besar negara, dimulainya kebaikan-kebaikan,” ujarnya.
Kegiatan Konsultasi Nasional FK PKB PGI yang diketuai oleh Olly Dondokambey yang juga merupakan Gubernur Sulawesi Utara tersebut digelar dengan mengangkat subtema “Bapa (Kepala Keluarga) yang Berperan Aktif Menjaga Keutuhan NKRI dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.
Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa membangun keluarga yang penuh kasih sayang dan bertoleransi dengan sesama merupakan kunci utama untuk menjaga etika dan tata krama dalam pola interaksi global yang berubah seiring dengan kemajuan teknologi informasi.
Interaksi yang semakin mudah dan disertai dengan arus informasi yang masuk secara deras memungkinkan nilai-nilai negatif untuk masuk memengaruhi bila tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian diri yang baik.
Ujaran kekerasan atau bahkan kebencian yang kini mudah ditemui dalam percakapan di media sosial misalnya, menjadi satu contoh dari fenomena pola interaksi yang berubah tersebut. Di sini lah peran keluarga dan kepala keluarga memegang peranan penting.
“Kalau ini kita sadari, kita akan berhati-hati dalam bertutur kata, dalam menginformasikan sesuatu yang masih kita ragukan, menjaga etika, dan menjaga tata krama. Inilah saya kira pola interaksi yang harus kita bangun sebaik-baiknya sejak mulai dari keluarga,” kata Presiden.
Selain itu, sebagai sebuah bangsa yang besar, Indonesia dikaruniai oleh beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat. Kepala Negara berujar, semua perbedaan yang ada tersebut hendaknya disikapi dengan bijak agar justru menjadi kekuatan besar bagi bangsa Indonesia. Pemahaman terhadap hal tersebut menurutnya dapat mulai dibentuk dari tingkat keluarga.
“Keluarga yang penuh kasih sayang menjadi sebuah kunci. Terbiasa dengan toleransi, terbiasa dengan membantu saudara-saudara dan tetangga-tetangganya, serta terbiasa dengan saling memaafkan. Bukan saling mengejek dan menghina,” ucapnya.
Lebih jauh, Presiden meyakini bahwa kebiasaan saling memaki maupun menghina tersebut bukanlah budaya asli Indonesia. Sebaliknya, bangsa Indonesia adalah bangsa dengan budaya yang penuh toleransi dan kebersamaan.
“Kita tahu semuanya, budaya Indonesia bukan seperti itu. Budaya Indonesia adalah budaya yang penuh kebersamaan, budaya yang penuh toleransi, budaya yang penuh kegotongroyongan,” tandasnya.
GUBERNUR OLLY PIMPIN RAPAT PLENO KOMISI FK PKB-PGI
Acara Konsultasi Nasional XIII Forum Komunikasi Pria Kaum Bapa Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (FK PKB PGI) Tahun 2019 yang berlangsung mulai 5-7 September 2019 di The Sunan Hotel, Kota Surakarta, Jawa Tengah yang dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo.
Pada siang sebelumnya oleh, Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang juga Ketua FK PKB PGI didampingi Penasehat FK PKB PGI Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly memimpin Rapat Pleno Komisi FK PKB PGI.
Agenda pleno ini menetapkan hasil rapat yang dilaksanakan oleh anggota komisi dan usai ditetapkan akan digunakan sebagai program kegiatan FK PKB PGI kedepan.
Berbagai program tersebut bertujuan untuk semakin mengoptimalkan peran Pria Kaum Bapa dalam kehidupan keluarga Gereja dan masyarakat serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasari oleh latar belakang dan peranan yang diemban oleh setiap anggota Pria Kaum Bapa, baik sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang anggota jemaat, sebagai bagian dari masyarakat yang senantiasa memberikan kontribusi positif.
Sebagai informasi, pada Konas XIII FK PKB PGI kali ini yang bertindak sebagai tuan rumah adalah GPIB dengan mengusung Tema: Membangun Masyarakat Sejahtera Demi Kesejahteraan Umat dan Kekuatan Bangsa (Yeremia 29:7) dan Sub Tema: Bapa Yang Berperan Aktif Menjaga Keutuhan NKRI dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
(ADVETORIAL Biro Protokol dan Humas Setdaprov Sulut)


Diikuti 283 Siswa, Dikmata TNI AD Gelombang I Ditutup Pangdam Aritonang

Category: SULAWESI UTARA
September 9, 2019

Manado, detiKawanua.com – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang memimpin upacara Penutupan Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) TNI AD Gelombang I TA 2019 yang dilaksanakan di lapangan upacara Mako Rindam XIII/Merdeka Tomohon, Sabtu  (7/9/2019).
Pangdam XIII/Merdeka dalam sambutan tertulisnya mengucapkan selamat atas keberhasilannya menyelesaikan pendidikan pertama atau pendidikan pembentukan prajurit Angkatan Darat, Acara pelantikan tentunya menjadi suatu kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi para prajurit Tamtama yang baru dilantik, tetapi juga bagi para orangtua/wali beserta keluarga. 
” Acara pelantikan hari ini suatu kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi para prajurit Tamtama yang baru dilantik, tetapi juga bagi para orangtua/wali beserta keluarga,”ujar Pangdam.
Lebih lanjut Pangdam menekankan bahwa mulai saat ini mereka (siswa) adalah seorang prajurit TNI: tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional. Oleh karena itu, selalu pedomani dan amalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI dalam setiap gerak dan langkah, baik dalam kehidupan keprajuritan maupun dalam bermasyarakat.
“Pegang teguh sikap disiplin dan komitmen patuh terhadap hukum. Jaga kehormatan diri sebagai seorang prajurit Angkatan Darat”, lanjut Pangdam.
Kegiatan ini ditandai dengan penyumpahan sebagai prajurit TNI kepada 283 siswa, pemberian ijazah, penyematan tanda pangkat Prajurit Dua(Prada), dan pengalungan medali kepada perwakilan siswa terbaik atas nama Jeffer Richard Alow, demonstrasi tarian dari persit Ranting 2 Secata Cabang X Rindam XIII/Mdk.
Setelah upacara pelantikan dan pengambilan sumpah, Pangdam XIII/Mdk sempat memberikan  arahan kepada seluruh mantan prajurit siswa,  mengatakan bahwa Mereka (mantan prajurit siswa) pemuda pemuda pilihan, tidak semua yang mendaftar bisa lulus menjadi tentara, oleh karna itu bagi mereka yang sudah disumpah atau dilantik menjadi prajurit siap membela merah putih.
“Kamu yang meminta dan mendaftar jadi tentara, dan sudah menjadi anak negara, hidup matimu diatur oleh negara, hidupmu hanya untuk membela merah putih” Tegas Pangdam.
Hadir dalam acara tersebut antara lain pejabat Pemerintah Kota Tomohon beserta segenap unsur Forkopimda, para Dansat dan Kabalakdam, para orang tua Prajurit yang dilantik, dan segenap undangan. 

Autentikasi
Kapendam XIII/Mdk Kolonel Kav M Jaelani. (1s70)



G-ODSK Bidik Pusat Bisnis Pariwisata di Sulut Utamanya Toilet

Category: SULAWESI UTARA
September 9, 2019

Manado, detiKawanua.com – Gubernur Sulut Olly Dondokambey bersama Wakil Gubernur Steven OE Kandouw mendukung penuh Gerakan Optimalisasi Dukungan Sadar Kebersihan (G-ODSK) di Kawasan Megamas Manado, Sabtu (07/09/2019).
Dalam deklarasi G-ODSK yang dirangkaikan dengan Flashmob ini, Gubernur Olly, Wagub Kandouw, perwakilan Forkopimda, para pejabat di lingkup Pemprov Sulut hingga pimpinan hotel dan restoran ikut menandatangani spanduk dukungan G-ODSK.
Sebagai informasi, G-ODSK adalah kegiatan berbasis gerakan moral yang berlangsung dari tanggal 17 Agustus hingga 23 september 2019 bersamaan dengan puncak HUT ke-55 Provinsi Sulut, yang memiliki tujuan mewujudkan kebersihan di semua pusat bisnis pariwisata, baik hotel, restoran hingga fasilitas publik lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Olly mengapresiasi dan mendukung penuh peran stakeholder pariwisata yang telah menginisiasi G-ODSK.
“Pariwisata Sulut saat ini ditunjang penuh oleh pemerintah pusat,” kata Olly.
Majunya pariwisata Sulut, tambah Gubernur Olly, tak lepas dari dukungan Presiden Joko Widodo atas pembangunan infrastruktur pariwisata di Sulut.
Pada tahun 2020, di Sulut bakal dibangun sejumlah infrastruktur pariwisata bernilai triliunan rupiah yang dananya berasal dari pemerintah pusat.
“Pak Presiden akan mengecek langsung pembangunan infrastruktur pariwisata di Sulut,” tandas Gubernur Olly.
Terkait kebersihan pusat bisnis pariwisata, Orang Nomor Satu Sulut itu pun menghimbau kepada semua pemilik hotel dan restoran, agar dapat secara konsisten menjaga kebersihan termasuk toilet.
“Toilet harus menjadi ruang terdepan, agar masyarakat yang datang mendapatkan kenyamanan,” tutup Gubernur Olly. (**/1s70)


Pemprov DPRD Sulut MoU KUA-PPAS APBD 2020, Di RKP Ada 7 Prioritas Pembangunan

Category: SULAWESI UTARA
September 9, 2019

Manado, detiKawanua.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut Tahun 2020.
Kesepakatan itu ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang KUA PPAS APBD 2020 oleh Gubernur Olly Dondokambey dan Ketua DPRD Andrei Angouw di Ruang Rapat DPRD Sulut, Sabtu (7/9/2019).
Gubernur Olly dalam sambutannya, mengapresiasi seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sulut atas penyelenggaraan rapat paripurna, sekaligus menandatangani nota kesepakatan terhadap KUA PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun 2020.
“Tentu KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama ini, nantinya akan menjadi dasar berpijak kita dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan di setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Tahun Anggaran 2020, termasuk sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKAPD) Tahun 2020,” kata Olly.
Menurut Olly, KUA dan PPAS APBD Sulut 2020 ini telah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, yang telah disinkronkan pula dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
Lanjut Gubernur, RPKD Sulut Tahun 2020 mengusung tema, memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing dan infrastruktur.
“Terdapat 7 prioritas pembangunan didalamnya, yaitu Penanggulangan kemiskinan & pengangguran; Pemantapan sumber daya manusia; Pariwisata, ketahanan pangan dan industri ekonomi kreatif; Pemerataan infrastruktur; Ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan sukses Pemilu Kepala Daerah; Reformasi Birokrasi; serta Mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup,” ungkap Olly.
Diketahui, selain penandatangana nota kesepakatan KUA PPAS APBD Sulut 2020, DPRD juga melakukan pengambilan keputusan terhadap Ranperda Provinsi Sulawesi Utara tentang Pertambangan Mineral.
Terkait hal itu, Olly optimis Ranperda pertambangan mineral ini akan mengoptimalkan pengelolaan Pertambangan Mineral di Sulut dengan menjamin efektivitas pengendalian kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing dan berwawasan lingkungan hidup.
“Juga menjamin tersedianya perencanaan dan pemanfaatan mineral sebagai bahan baku; mengembangkan kemampuan daerah di bidang pengelolaan pertambangan mineral melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; mengembangkan pola kemitraan dan memberdayakan masyarakat; dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral di daerah,” imbuhnya.
Adapun rapat paripurna tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda Sulut, Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen dan para pejabat Pemprov Sulut.

(hms/1s70)



DPRD Sulut Bersama Pemprov Sulut Sepakati KUA PPAS Tahun 2020

Category: SULAWESI UTARA
September 9, 2019
Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw Menyerahkan Nota Kesepakatan KUA PPAS T.A 2020 Pada Gubernur Sulut.

Manado, detiKawanua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Pemerintah Provinsi Sulut dan menyepakati Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut Tahun 2020 melalui Rapat Paripurna DPRD Sulut, Sabtu (07/09).
Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua Stevanus Vreke Rumtuh, Wakol Ketua Marthen Manoppo, dan Wakil Ketua Wenny Lementut menyepakati bersama dengan ditandatanganinya nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang KUA PPAS APBD 2020 oleh Gubernur Olly Dondokambey dan Ketua DPRD Andrei Angouw di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulut  mengapresiasi seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sulut atas penyelenggaraan rapat paripurna sekaligus menandatangani nota kesepakatan terhadap KUA PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun 2020.
“Tentu KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama ini, nantinya akan menjadi dasar berpijak kita dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan di setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Tahun Anggaran 2020, termasuk sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020,” kata Dondolambey.
Menurutnya, KUA dan PPAS APBD Sulut 2020 ini telah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, yang telah disinkronkan pula dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
Lanjut Gubernur, RPKD Sulut Tahun 2020 mengusung tema, memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing dan infrastruktur.
“Terdapat 7 prioritas pembangunan didalamnya, yaitu Penanggulangan kemiskinan & pengangguran; Pemantapan sumber daya manusia; Pariwisata, ketahanan pangan dan industri ekonomi kreatif; Pemerataan infrastruktur; Ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan sukses Pemilu Kepala Daerah; Reformasi Birokrasi; serta Mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup,” ungkap Dondokambey.
Diketahui, selain penandatangana nota kesepakatan KUA PPAS APBD Sulut 2020, DPRD juga melakukan pengambilan keputusan terhadap Ranperda Provinsi Sulawesi Utara tentang Pertambangan Mineral.
Terkait hal itu, Gubernur optimis Ranperda pertambangan mineral ini akan mengoptimalkan pengelolaan Pertambangan Mineral di Sulut dengan menjamin efektivitas pengendalian kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing dan berwawasan lingkungan hidup.
“Juga menjamin tersedianya perencanaan dan pemanfaatan mineral sebagai bahan baku; mengembangkan kemampuan daerah di bidang pengelolaan pertambangan mineral melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; mengembangkan pola kemitraan dan memberdayakan masyarakat; dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral di daerah,” Jelas Gubernur. 

Turut hadir dalam Rapat Paripurna Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Sekertaris Provinsi Edwin Silangen, jajaran Forkompinda, SKPD dan Anggota DPRD Sulut. (*/Adv)


Secara Aklamasi, Amalia Landjar Terpilih Nakhodai KNPI Boltim

Category: SULAWESI UTARA
September 9, 2019
Amalia Landjar.

Boltim, detiKawanua.com – setelah melalui tahapan yang cukup panjang, akhirnya Amalia Ramadhan S Landjar SKM, terpilih secara aklamasi, nakhodai Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), masa bakti 2019-2022.
Pemilihan secara aklamasi tersebut, berlangsung di sekretariat DPD KNPI Sulut pada (7/09). Pemilihan dihadiri pengurus KNPI Sulawesi utara (Sulut), carateker KNPI Boltim, Iswadi Amali, beserta Empat PK carateker, perwakilan KPMIBT, Ansor Boltim, serta sejumlah OKP lainnya.
Ketua KNPI Boltim terpilih, Amalia R S Landjar SKM, saat memberikan sambutan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan “terima kasih kepada pengurus KNPI provinsi, pengurus KNPI kabupaten, sejumlah perwakilan Organisasi kepemudaan, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin KNPI Boltim” ujar, Amalia 
Oganisasi induk ini, kata Dia, akan menjadi pakaian untuk membangun Boltim “buat saya, KNPI adalah pakaian, bukan kendaraan. Karena kalau kendaraan, bisa dipakai orang lain. Ketika saya bergabung dengan KNPI, saya siap untuk ada di depan. Jabatan KNPI bukan segala -galanya, tanpa ada bantuan teman teman” ucapnya

Dia menambahkan, organisasi induk ini, akan lebih besar ketika teman teman OKP maupun senior ikut membantu “mari satukan ide kita, untuk ikut membangun daerah. Pemerintah harus sadar bahwa hari ini kita ada, membangun daerah bukan hanya pemerintah, tetapi juga tangan kita pemuda” tegas, putri Bupati Boltim itu

Dirinya juga mengajak teman teman pemuda, untuk bergandengan tangan membangun daerah, serta menyelesaikan setiap masalah “jqngan selalu curhat di medsos, tapi mari kita sharing untuk menciptakan solusi. Apalagi tahun 2020 kita menghadapi Pilkada, kita harus menepis isu negatif dengan menciptakan isu positif” tutup, Amalia 
Sebelumnya, carateker Ketua KNPI Boltim Iswadi Amali, mengucapkan selamat bermusda ke dua bagi pengurus dan kader KNPI Boltim “semoga yang terpilih dapat membuat pemuda terus bergerak” singkatnya.
(Fidh)


Puanacitya Gelar Diskusi ‘Membicang Demokrasi Indonesia Pasca Pilpres 2019’

Category: SULAWESI UTARA
September 9, 2019
Manado, detiKawanua.com – Puanacitya, sekolah alternatif perempuan Sulut terus menghadirkan kegiatan-kegiatan yang mencerahkan masyarakat. 
Salah satunya yang digelar di Gudang Imaji Coffee pada Jumat (06/09), Puanacitya menggelar diskusi dengan tema “Membincang Demokrasi Indonesia Pasca Pilpres 2019”.
Diskusi yang berlangsung dari pukul 17.00-20.00 Wita tersebut, menghadirkan pembicara Saidiman Ahmad, yang merupakan Peneliti di Saiful Mujani Reaserch & Consulting (SMRC), dan dimoderatori oleh Ananda Lamadau, mahasiswa pasca sarjana UNAS Jakarta.
Dalam pemaparannya, Saidiman menyampaika, bahwa banyak orang menilai demokrasi Indonesia menurun karena memburuknya kebebasan sipil atau civil liberties beberapa tahun belakangan. “Persekusi pada kelompok minoritas menjadi isu utama yang menyebabkan skor demokrasi Indonesia menurun,” ujar Saidiman. 
Lanjut saidiman, untuk aspek political rights, Indonesia masih cukup oke. Dunia internasional dan publik menilai penyelenggaraan Pemilu berjalan jujur dan adil. 
“Memang ada persoalan pada politik identitas. Sejak 2014, isu identitas masuk ke dalam materi kampanye para kandidat dan tim sukses. Namun demikian, sebenarnya di tingkat masyarakat pemilih, politik identitas tidak terlalu berpengaruh. Buktinya partai-partai agama tidak pernah mendapatkan suara mayoritas sejak Pemilu 1999,” papar Saidiman.  
“Pada Pilpres 2014 dan 2019, Jokowi mendapatkan serangan paling besar dalam kampanye SARA. Tetapi dalam dua kali Pilpres, dia mendapatkan dukungan pemilih secara meyakinkan. Menurut exit poll SMRC, yang percaya pada isu SARA yang dipakai untuk menyerang Jokowi juga tidak banyak. Artinya sebenarnya publik tidak terbeli dengan kampanye politik identitas,” tambahnya.
Lebih lanjut, dirinya menyampaikan, penggunaan sentimen identitas dalam kampanye akan tetap marak bukan karena publik menginginkannya, melainkan karena rendahnya kualitas para calon. Tidak banyak calon yang memiliki platform dan rekam jejak yang baik untuk ditawarkan. Di daerah di mana muncul calon dengan platform dan rekam jejak yang baik, para kandidat itu dengan sangat meyakinkan memperoleh dukungan publik. Artinya, pada dasarnya publik Indonesia rasional. 
“Masalahnya seringkali supply kandidat yang baik tidak banyak. Kenapa ini terjadi? Itu karena lembaga yang memproduksi para kandidat itu masih memakai pola lama. Lembaga itu adalah partai politik. Parpol dikuasai oligarki dan dinasti keluarga. Ini paradoks. Di satu sisi publik semakin rasional, tapi partai politik masih pakai sistem kerajaan,” tegas Saidiman.
Sebelum diskusi ditutup, Milla Ukoli, salah satu penggagas Puanacitya menyampaikan, kegiatan diskusi semacam ini akan terus dilaksanakan, sebagai salah satu upaya untuk terus merawat tradisi berpengetahuan di anak muda, terutama perempuan di Kota Manado khususnya dan sulawesi Utara pada umumnya.
(*/Indra) 


Hina Perempuan Sangihe Pemilik Akun HHP Bakal Dipolisikan

Category: SULAWESI UTARA
September 9, 2019
Tahuna, detikawanua.com –  Seperti pepatah ‘mulutmu harimaumu’, hendaknya kita selalu berhati-hati dalam berkata-kata. Bahkan di dunia maya sekalipun. Salah bikin status di media sosial bisa berurusan dengan polisi.
Seperti yang ditulis dalam akun pribadi Hilchan Hildya Pase (HHP) dimana telah menghina kaum perempuan di Sangihe dalam akun pribadinya menulis, “begitu perempuan Sangihe Gatal – gatal,” lontarnya.
Status tersebut langsung mendapat banyak tanggapan dari sejumlah netizen. Belakangan ini, termasuk toko muda yang dikenal vocal yakni Aldy.
“Sebelum kita menulis status di media sosial ada baiknya otak kita diinstal terlebih dahulu agar apa yang kita tulis tidak mengundang amarah, ketersingungan, serta membuat sakit hati bagi banyak orang,” ujar Aldy.
Kalau yang diungga oleh Hildya, kata Aldy, ini jelas tidak baik seakan – akan menunding semua perempuan itu sama, bakan menyebut nama Daerah, “hal ini saya selaku generasi mudah Sangihe akan mengiring persoalan ini ke pihak hukum,” kata Aldy.
“Saya harap masyarakat lebih cerdas dalam bermedia sosial, berhati-hati dalam mem-posting sesuatu. Karena di media sosial bisa dikenakan Undang-Undang ITE, apalagi menebar ujaran kebencian,” ujar Aldy menegaskan.
Sampai berita ini diturunkan akun Hildya dihubungi melalui masenjer untuk mengklarifikasi hal tersebut tidak ada tangapan. (js)