Adapun program JG tersebut berjalan, semenjak dirinya bersama istri tercinta mengambil keputusan untuk pulang kampung dan memiliki niat membangun Kabupaten Minut, sejak itulah program JG mulai menyebar disejumlah desa baik berupa kegiatan kemasyarakatan maupun bantuan sosial.

Diketahui, bentuk program JG Peduli itu meliputi kegiatan Olahraga dan Seni, Donasi Rumah Ibadah, Bantuan warga sakit melalui fasilitas mobil ambulans, Dana Duka, membantu membangun sarana prasarana fisik (perbaikan jalan), Peyediaan angkutan gratis di tiga wilayah di Airmandidi yang belum ada fasilitas angkutan umum, dengan jalur di 3 desa yakni Sawangan, Tanggari dan Sampiri, hingga bantuan dana awal menabung Rp. 50 Ribu per siswa bagi seluruh pelajar SMA/SMK dan Sederajat Kelas II dan III di Minut, dimana program menabung itu merupakan bentuk gagasan dari Gubernur Sulut Olly Dondokambey melalui Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Bank SulutGo.

“Semua program dan bantuan kepedulian dari bapak Joune Ganda, terutama dengan adanya angkutan umum gratis ini, benar-benar sangat membantu anak kami yang bersekolah,” ujar Yohanis.S warga Sawangan.

Lanjut Yohanis, terlepas dari persoalan politik, bentuk ketulusan bantuan dari Joune Ganda itu memang nyata dan dirasakan langsung masyarakat.

“Ini patut diapresiasi dan terima kasih buat pak Joune,karena hal ini sangat membantu kami sebagai orang tua siswa. Belum Pilkada saja, Pak Joune sudah berbuat memberikan dengan maksimal dan tulus hati,” katanya sembari menambahkan, sosok dari Joune Ganda merupakan sosok yang dinilai layak untuk memimpin Kabupaten Minut nanti.

Terpisah itu, Joune Ganda dalam keterangannya kepada wartawan mengungkapkan bahwa, bantuan yang ada itu merupakan bentuk kepedulian dan komitmen dirinya sebagai berkat untuk berbagi dengan sesama. 

“Ini demi kita semua, dengan kemajuan dan kesejahteraan bersama rakyat Minahasa Utara. Bantuan ini murni dan tulus dari kami sekeluarga, soal politik itu nanti urusan kedua,” terang Joune yang juga merupakan Ketua GABSI Sulut serta Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut Bidang Ekonomi, yang menguat pada sebagai calon dalam Pilkada Minut Tahun 2020 mendatang.

Tahuna, detikawanua.com – Agenda Tahunan Festival Persona Sangihe sangat membantu warga lokal dimana para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) omset penjualan meningkat. Lebih kurang dari 98 persen para pengusaha mandiri berkemitra kerja dengan pemerinta daerah melalui FPS bagian dari ekosistem  tersebut lebih menguntungkan.

Secara umum FPS menunjukkan meningkatnya omzet dan skala bisnis UMKM.

“Peningkatan klasifikasi omzet usaha ini menunjukkan UMKM kedepan akan mengalami perluasan pasar dan naik kelas, seperti dari mikro ke kecil dari kecil ke menengah. Dengan UMKM yang naik kelas dan usahanya membesar, maka mereka bisa menyerap tenaga kerja dan menyumbang lebih banyak kepada ekonomi daerah atau nasional,” ujar Felix Gagaube.

Lebih lanjut Felix memaparkan, peningkatan volume dan omzet bisnis memacu mitra UMKM untuk terus mengembangkan usahanya jangan usai FPS tidak berusaha lagi atau kata lain usaha musiman.

Terkait manfaat yang dirasakan melalui FPS Gagaube menjelaskan bahwa UMKM menilai positif prospek bisnis dengan adanya agenda tahunan. Ujarnya lagi

“Penilaian positif dalam prospek bisnis melalui FPS menyiratkan kepercayaan UMKM kepada pemerinta daerah Kabupaten Sangihe yang membawa dampak positif berkelanjutan kepada bisnis mereka di tengah perubahan perilaku konsumen terutama di segmen generasi millenial,” kuncinya. (js)

Jakarta, detiKawanua.com – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulawesi Utara, Ir Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, pada Selasa, (10/09/2019), telah menghadiri kegiatan Rapat Kerja Nasional Dewan Kerajinan Nasional (Rakernas Dekranas) Tahun 2019, yang untuk kesekian kalinya oleh Kementerian Pertahanan RI menjadi tuan rumah. Adapun, kegiatan yang memuat tema “Bekerja Dengan Hati Untuk Memajukan Kerajinan Indonesia” itu diselenggarakan di Gedung A.H Nasution Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, dan dibuka Ketua Umum Dekranas, Ibu Mufidah Jusuf Kalla, yang juga selaku Ibu Kerajinan Nasional. 

Pada kesempatan itu Menhan RI, Ryamizard Ryacudu bersama Ibu Nora Ryamizard Ryacudu selaku tuan rumah juga berkesempatan menyambut Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri. Yang dalam prosesi pembukaan Rakernas tersebut juga telah ditandai dengan pemukulan alat musik Talempong oleh Ketua Umum Dekranas Ibu Mufidah Jusuf Kalla dengan didampingi Ibu Nora Ryamizard Ryacudu dan Ibu Erni Tjahjo Kumolo. 

Dalam sambutannya Ketua Umum Dekranas Ibu Mufidah Jusuf Kalla berharap, penyelenggaraan rakernas tahun 2019 ini akan menjadi momentum bagi pengembangan kerajinan nasional Indonesia dari berbagai daerah sebagai bentuk ciri khas dan seni tradisional yang melambangkan kemajemukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu dalam bingkai Kebhinekaan.

“Dekranas merupakan lembaga mitra pemerintah khususnya dalam membina dan mengembangkan produk kerajinan yang bernilai budaya menjadi produk bernilai ekonomi, yang dapat mengangkat harkat dan martabat perajin Indonesia. Hasil Perajin saat ini telah menjadi salah satu penyumbang perekonomian dari sektor ekonomi kreatif, fashion dan kuliner,” tegas Mufidah

Tema yang diangkat yaitu, “Bekerja dengan Hati untuk Memajukan Kerajinan Indonesia“ mengandung makna yaitu bertekad, bekerja keras, ikhlas tanpa pamrih untuk memajukan produk kerajinan guna memenangkan persaingan di pasar global. Kerajinan tumbuh sangat bervariasi dari skala mikro kecil sampai skala menengah dengan berbagai kendala yang ada seperti pemasaran, permodalan dan teknik produksi. Beberapa produk sudah berhasil menembus pasar ekspor namun persaingan di pasar global semakin ketat.

Untuk itu diperlukan upaya nyata untuk mendorong pengrajin agar dapat bersaing di pasar global. Peran Dekranas dan Dekranasda sangat diperlukan terutama dalam penigkatan kompetensi sumber daya manusia perajin serta progam pembinaan yang tepat sehingga pada gilirannya dapat menghasilkan produk kerajianan yang kreatif, berkualitas berbasis tradisi dan warisan budaya yang menguasai pasar dalam negeri dan internasional.

Ketua Umum Dekranas mengajak seluruh peserta untuk meningkatkan kemampuan sumber daya, kreatifitas dan teknologi untuk memenuhi selera pasar yang diminati dan memiliki daya saing di pasar nasional dan global. Semoga pencerahan yang diberikan nara sumber dalam Dekranas dapat dijadikan bekal bagi Dekranas dan Dekranasda untuk memaksimalkan produk kerajinan.

Masih dalam satu rangkaian acara, Rakernas Dewan Kerajinan Nasonal tahun ini dilanjutkan dengan pencerahan mengenai “Hak Kekayaan Intelektual” yang disampaikan oleh Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri yang hadir sebagai salah satu tokoh bangsa memberikan pencerahan kepada peserta Dekranas mengenai “Hak Kekayaan Intelektual”.

Presiden RI ke-5 tersebut menjelaskan akan pentingnya hak paten masuk dalam sebuah ilmu yaitu hak kekayaan intelektual. Pada prinsipnya hak paten akan bisa dilakukan secara lokal dan internasional. Sebaiknya produk-produk dipatenkan dari hulu ke hilir untuk menghindari pemalsuan produk.

Untuk itu perlu adanya kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dengan harapan dapat menggerakkan para pengrajin mengingat pesaing terberat Indonesia saat ini dalam masalah HAKI adalah Thailand, Vietnam dan Myanmar.

Dikesempatan itu oleh Ibu Rita sangat merespon dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan tersebut. Dimana menurutnya, kegiatan tersebut merupakan salah satu program dari dewan kerajinan, sebagai bahan evaluasi dan koordinasi baik yang dilaksanakan pengurus pusat maupun didaerah provinsi dan pengurus kabupaten kota.

“Disamping itu rakernas ini juga dilaksakan untuk memberikan arah kebijakan bagi pengembangan industri kecil menengah di daerah yg secara bersama bersinergi dengan program dekranas pusat,” terang Ibu Rita.

Disamping itu kata istri tercinta dari Gubernur Sulut Olly Dondokambey itu juga bahwa, rekernas yang berlangsung dari tanggal 11 -15 September 2019 ini, juga menampilkan pameran Kriyasuna yang akan menampilkan produk-produk hasil karya kerajinan para IKM dan UKM. 

“Dengan demikian, hal ini tidak hanya kegiatan sebatas seremonial saja namun, akan memotivasi para pengrajin didaerah untuk terus meningkatkan kreativitas dan inovasi sehingga dapat merebut pasar nasional dan internasional untuk produk eksport. Yang selain itu untuk mempersiapkan berkembang menjadi komoditi ekspor,” jelas Ibu Rita.

Diketahui turut hadir sebagai peserta dan juga mendampingi Ketua Dekranasda Sulut, Ir Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan diantaranya, Wakil Ketua Dekranasda Sulut, Dr Kartika Devi Kandouw Tanos, Kepala Dinas Perdagangan Sulut, Jenny Karouw, Ketua TP PKK Kabupaten Minahasa, Fenny Roring Lumanauw, Ketua TP PKK Bitung, Khouni Lomban, serta Ketua TP PKK Manado, Julyeta PA Lumentut Runtuwene.

(Advetorial Biro Protokol dan Humas Setdaprov Sulut)

Manado, detiKawanua.com – Demi menjaga aset daerah di Provinsi Sulawesi Utara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama, Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemda se-Provinsi Sulut dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-Sulut, ATR/BPN Wilayah Sulut, DJP Wilayah Suluteggomalut, Bank Sulutgo di Kantor Gubernur, Selasa (10/9/2019).

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE hadir langsung pada kegiatan tersebut menyampaikan bahwa optimalisasi penerimaan daerah dan manajemen aset daerah di Provinsi Sulut sangat perlu.

“Aset daerah kita memang perlu dioptimalkan secara langsung karena ini aset-aset daerah ini apalagi ada pemekaran masih ada hal-hal yang harus kita benahi bersama agar supaya aset daerah bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah provinsi maupun yang ada di kabupaten kota,” ucap Gubernur.

Disamping itu juga, dengan adanya optimalisasi aset daerah serta kerjasama antar daerah, Gubernur meyakini bahwa peningkatan itu juga akan berimbas pada perkembangan di sektor investasi.

“Dalam rangka peningkatan penerimaan, sekiranya hanya aset pemerintah ini bisa kita optimalkan apalagi di Sulawesi Utara sekarang banyak orang mau berinvestasi sehingga aset daerah ini sangat penting bisa kita data dan kita bisa memberikan kenyamanan bagi para investor,” lanjut orang nomor satu di Sulut ini.

Pada kesempatan itu pula, dihadapan Wakil Ketua KPK, Saut Sitomorang, Gubernur Olly menyampaikan bahwa Sulawesi Utara sudah ada retribusi tanah di Kabupaten Minahasa Tenggara sebentar kemudian menyusul di Minahasa Utara dan di Bolaang Mongondow. Kemudian tentang program Pak Presiden tentang reformasi agraria, Sulut sudah mulai menata kembali agar supaya masyarakat yang betul-betul sudah menduduki lahan-lahan yang sudah selesai ini akan diretribusi ke masyarakat.

Sementara itu ditempat yang sama Wakil KPK Saut Sitomorang saat menjadi keynote menggarisbawahi tentang peranan trigger mechanism.

“Trigger mechanism, kita yang bicara revisi undang-undang KPK, di undang-undang itu disebutkan Trigger mechanism. Jadi kerjakan, mendorong orang untuk kemudian melakukan perubahan,” ujarnya.

“Tujuannya Hanya dua sebenarnya tujuannya yaitu menciptakan rakyatnya supaya Sejahtera. Tidak sejahteraan Nanti negara rugi. Sejahtera kemampuan kita untuk bersaing,” lanjutnya.

Disamping itu pula, dia menyebutkan bahwa ada tiga prioritas KPK yakni pemberantasan korupsi, penegakan hukum penghasilan dan pendapatan baru perizinan.

Selepas dari itu kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama optimalisasi penerimaan daerah dan pengelolaan barang milik daerah oleh Bupati dan Walikota se-Sulawesi Utara.

Hadir pula Direktur Umum PT Bank SulutGo Jeffry Dendeng, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulut Fredy Kolintama, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Andi Igbal Arief.

Tahuna, detikawanua.com – Kampung Utaurano ikut serta dalam Pameran Festifal Pesona Sangihe (FPS) Utaurano menampilkan berbagai macam jenis produk unggulanya yang ikut dipromosikan distand Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kapitalaung Utaurano Herdyanto S. Takapulungan, SE mengatakan produk yang ditampilkan berupa kerajinan tangan dari masyarakat utaurano.

“Yang di promosikan di Stand PMD adalah hasil kerajinan tangan berupa gitar, kerajinan dari batok kelapa, Olahan Pertanian, minyak kelapa, sapu ijuk, kue sagu, dan mie dan beras dari sagu serta hasil pertanian kampung utaurano”ucapnya

“Kami juga menampilkan peta Kmpung Utaurano yang suda terintegrasi dan ini bekerja sama dengan Dinas Bapelitbang,  dan di peta itu suda ada rencana kampung utaurano dalam enam tahun kedepan,” jelasnya.

Takapulungan juga berharap kiranya dengan kegiatan Festival Pesona Sangihe (FPS) ini kedepan dapat dilibatkan kampung-kmpung dalam memperkenalkan produk produk unggulanya masing-masing. (js)

Kepala Dinsos Boltim, Rudi S Malah.

Boltim, detiKawanua.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melalui Dinas Sosial (Dinsos) berencana memberikan bantuan Beras Cadangan Pemerintah (BCP) kepada warga Boltim, khususnya warga pesisir pantai.

Rencana tersebut, diungkapkan Kepala Dinsos Boltim Rudi S Malah saat disambangi detiKawanua.com di ruang kerjanya. Menurut Kadis, pihaknya ada perencanaan memberikan BCP ke warga masyarakat pesisir pantai. Pasalnya, sudah sekitar 2 bulan terakhir ini, daerah kita dilanda musim kemarau. Olehnya, selaku pemerintah kita menilai bahwa warga pesisir perlu diberi bantuan dalam menghadapi musim kemarau.

“Mengingat musim kemarau di daerah kita, maka warga pesisir yang memang membutuhkan bantuan, itu yang kita bantu. Terutama warga yang tidak mempunyai ladang atau sawah serta gagal panen,” jelas Rudi.

Rudi mengatakan, besok timnya akan turun lapangan guna untuk melakukan pendataan di hampir setiap desa mengenai jumlah warga yang nantinya akan diberikan bantuan.

“Kita lakukan pendataan besok melalui pemerintah desa. Sebab, kepala desa yang lebih tahu data akurat warga membutuhkan dan perlu diberi bantuan BCP di desanya masing-masing,” ujarnya.

Mereka bakal mendapatkan beras 400 ons per 1 orang dalam hitungan per hari. Persiapan kita ada 100 ton beras.

“Jadi kita kalikan per 1 orang, bukan per Kepala Keluarga dari jumlah per desa untuk bantuan selama 1 bulan. Kita serahkan ke pihak desa. Umumnya, warga pesisir kita suplay bantuan BCP. Juga desa lainnya (bukan pesisir-red) dilihat sesuai data serta kondisi wilayah. Kita minta sesuai data. Untuk CBP kita saat ini, 100 ton beras dipersiapkan Semata kita lakukan bantuan sosial seperti ini, demi membantu warga masyarakat Boltim dimusim kemarau ini. Dalam waktu dekat kita realisasikan,” terang Rudi, Selasa (10/09) siang tadi.

(Fidh)

Tahuna, detikawanua.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Yohana Yembise mempertegas tanggungjawa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait dengan perlindungan, hak perempuan dan anak.

Hal ini diungkapkan Mama Yo sapaan akrab Yembise ketika bertatap muka dengan jajaran Pemkab Sangihe dan masyarakat di Papanuhung Santiago Tampungang Lawo, Selasa (10/9/2019).

” Perlindungan Anak dan melanggar Konvensi hak anak anak-anak yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah urusan daerah terhadap perempuan adalah urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang pemerintahan”, ungkap Yambise.

Lebih lanjut Yambise menyatakan bahwa perempuan dan anak mendapatkan perlindungan khusus dari negara yang harus juga mampu dijabarkan Pemerintah Daerah. ‘Ini penting dilakukan terkait upaya kedepan kita menyiapkan generasi bangsa yang mampu menjadikan negara kita ini lebih baik. Perempuan dan anak-anak adalah mas depan bangsa dan penerus harapan bangsa yang harus dijaga sebab mereka asset kita bersama asset negara kita”, imbuh Yembise.

Sementara itu Bupati Sangihe Jabes E Gaghana SE ME dalam sambutannya menyatakan ucapan terimah kasih atas kedatangan Menteri P3A di Sangihe. “Menteri datang ke wilayah perbatasan ini ingin lebih mengenal kultur budaya dan berbagai aktifitas perempuan dan anak”, jelas Gaghana.

Dalam kesempatan ini juga Gaghana menyatakan terhadap perlindungan perempuan dan anak, pemerintah daerah bersama jajaran dan stakeholder terus memberikan sosialiasi terhadap perlindungan perempuan dan anak.

“Hal ini dilakukan dalam upaya kebersamaan program pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk berkomitmen terhadap upaya perlindungan perempuan dan anak”, imbuh Gaghana. (js)

Manado, detiKawanua.com – Dalam rangka menjaga aset daerah di Provinsi Sulawesi Utara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama, Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemda se-Provinsi Sulut dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-Sulut, ATR/BPN Wilayah Sulut, DJP Wilayah Suluteggomalut, Bank Sulutgo di Kantor Gubernur, Selasa (10/9/2019).

Sehubungan dengan kegiatan bersama KPK dan Pemrov Sulut ini, Owner Raewaya group Joune Ganda,SE kepada media ini mendukung serta mengapresiasi langkah strategis tersebut.

“Bentuk kerjasama KPK selaku lembaga negara dengan jajaran Pemprov Sulut patut di dukung oleh semua kalangan,”ujar Joune.

Menurutnya, dengan kerjasama ini maka kerugian negara dalam kaitan aset daerah dapat dicegah semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah.

“Yang pasti gagasan Gubernur Sulut menyelamatkan aset daerah yang di fasilitasi oleh pihak KPK adalah salah satu langkah maju untuk melaksanakan tupoksi KPK dalam hal menyelamatkan milik negara,”ungkapnya.

Untuk itu kata Joune, meski dengan agenda yang sangat padat, Wakil ketua KPK Saud Situmorang menyempatkan diri datang ke Manado dalam pelaksanaan penandatanganan kerja sama itu.

“Secara pribadi saya salut dengan komitmen pihak KPK mendorong pemerintah menekan angka korupsi yang menyebabkan kerugian negara,”tandas Joune bersama dengan Saut Situmorang dalam perjalanan Manado-Jakarta dari Bandara Sam Ratulangi Manado.

Manado, detiKawanua.com – Tiga tahun sudah organisasi profesi Ikatan Wartawan Online (IWO) hadir di Kota Manado pasca Musda 29 Juli 2017 silam, lewat 3 pemegang mandat IWO Provinsi Sulut yang diberikan DPP IWO. 

Dalam musda yang berlangsung di Hotel Grand Central ketika itu, sekitar 30-an wartawan online peserta musda sepakat memilih Agriyanto Reppy sebagai Ketua IWO Kota Manado. 

Pengurus Pusat IWO pun mengeluarkan SK nomor: 075/PP-IWO-KOTA/IX/2017 ditetapkan di Jakarta tanggal 2 September 2017 tentang kepengurusan IWO Kota Manado masa bakti 2017-2022.

Seiring perjalanan waktu, IWO Kota Manado sempat vakum hampir setahun karena masih mencari jati diri di tengah persaingan media online yang ada di Manado.

Totalitas IWO Kota Manado pun aktif 2018 dengan anggota yang semakin berkurang bersamaan ditunjuk Plt Sekretaris.

“Saat itu sekretaris lama memilih pindah ke organisasi profesi online lain. Saya menunjuk Indra Asiali sebagai Plt Sekretaris untuk menyelamatkan IWO Kota Manado,” jelas Agriyanto Reppy, Ketua IWO Kota Manado.

Beberapa kegiatan yang menjadi program kerja mulai jalan dengan hanya beberapa anggota IWO yang masih bertahan. IWO Kota Manado semakin solid. Tepat setahun Pengurus Pusat IWO mengeluarkan SK defintif Sekretaris IWO Kota Manado atas nama Indra Asiali.

SK tersebut bernomor 075A/PP-KOTA-IWO/IX/2019 tanggal 5 September 2019 yang ditetapkan di Jakarta tentang perubahan struktur Pengurus Daerah IWO Kota Manado.

“SK definitif sekretaris dikeluarkan Pengurus Pusat IWO di Jakarta sudah saya bacakan saat Rakerda kedua IWO Kota Manado minggu lalu. Dalam SK perubahan pengurus itu, IWO Kota Manado sekarang beranggotan 24 wartawan online,” kata Anto, panggilan akrabnya.

Pemred www.manadoline.com ini mengakui, di tengah eksistensi IWO Kota Manado dari tahun kedua sampai memasuki tahun ketiga ini, tak sedikit tantangan dan cercahan menghantam keberadaan IWO Kota Manado.

“Justru paling banyak dari kalangan oknum teman-teman wartawan online sendiri,” beber Anto.

Oknum-oknum tersebut menuduh IWO itu illegal. Organisasi wartawan online tidak sah. “Kami diobok-obok terus, dituduh macam-macam. Oknum-oknum itu membusukan organisasi kami di depan beberapa pejabat Pemkot Manado. Ada beberapa pejabat menanyakan langsung kepada saya legalitas IWO atas tudingan oknum teman wartawan. Tidak tahu apa maksud mereka,” ujarnya.

Diakui Anto, memang sampai saat ini IWO belum menjadi konstituen Dewan Pers. Pasca IWO terbentuk 2012 oleh beberapa wartawan online di Jakarta, keberadaan IWO sempat vakum. 2017 IWO bangkit lagi setelah Jodhi Yudono, wartawan senior sebuah Koran/online nasional di Jakarta, terpilih menjadi ketua umum IWO dalam Mubes (Musyawarah Bersama) pada September 2017.

Oleh Dewan Pers, IWO diminta melengkapi beberapa persyaratan untuk menjadi konstituen Dewan Pers. Yakni melengkapi 500 kepengurusan sampai di seluruh daerah, kabupaten/kota se-Indonesia serta kelengkapan legal berkas perusahaan media online.

“Nah, persyaratan inilah yang masih kami lengkapi untuk menjadi konstituen Dewan Pers. Teman-teman Pengurus Pusat IWO sampai sekarang terus memacu teman-teman di daerah untuk memenuhi persyaratan itu. Jadi IWO bukan organisasi profesi illegal seperti dituduhkan sejumlah oknum teman-teman wartawan lain. IWO akan menuju ke sana, menjadi konstituen Dewan Pers,” jelas Anto. 

Secara hirarki organisasi, menurut Anto, IWO sudah memenuhi syarat sebagai organisasi profesi wartawan online. Itu dibuktikan dengan SK Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU/076.AH.02.02-tahun 2012 yang dikeluarkan notaris atas nama Sri Juwariyati, SH, M.Kn di Jakarta tanggal 12 September 2012.

“Dalam Kemenkumham itu juga ada salinan akta AD/ART IWO nomor 22 tanggal 12 Juli 2012 yang menjelaskan tentang SK sah kepengurusan pengurus IWO pusat,” ungkapnya.

“Kami tak tahu apa maksud oknum teman-teman menjelek-jelekkan IWO Kota Manado kepada beberapa relasi dan narasumber di kalangan Pemkot Manado. Tapi biarlah, IWO Kota Manado tetap jalan terus dalam koridor aturan jurnalistik professional sesuai UU Pers Indonesia,” pungkas Anto. 

(*/Indra)

Bupati Boltim bersama Nursiwin Dunggio, salah satu anggota DPRD Sulut Periode 2019-2014.

Boltim, detiKawanua.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar SH menghadiri sidang Paripurna dalam rangka pelantikan serta pengambilan sumpah dan janji 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yang berlangsung di gedung DPRD Provinsi (Deprov) Sulut, Senin (09/09).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Ketua Deprov Sulut Andrei Angouw tersebut, sekaligus melantik Ketua TP-PKK Boltim, Nursiwin Yunus Dunggio S.AP, sebagai anggota DPRD Provinsi Sulut periode 2019-2024.

Sementara, untuk pengambilan sumpah dan janji dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado Dr. Robinson Tarigan SH. MH.

Bupati Boltim saat bersua dengan sejumlah awak media, mengucapkan selamat atas dilantiknya ketua TP-PKK Boltim. “Selamat dan sukses buat Nursiwin Yunus Dunggio yang telah dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi periode 2019-2024,” ucap Bupati.

Sementra Nursiwin Yunus Dunggio mengatakan, akan memenuhi kewajibannya sebagai anggota DPRD Provinsi Sulut dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.

“Saya akan bekerja dan menjalankan kewajiban, dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan,” jelasnya.

“Selain itu, Saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang Saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kasatuan bangsa dan NKRI,” pungkas Ummi Siwin, sapaan akrabnya.

(Fidh)