Manado, detiKawanua.com – Haruslah masyarakat secara bijak dan baik dalam penggunaan sarana media sosial (Medsos) agar tidak terjerat dengan masalah hukum atau UU ITE yang berlaku. Himbauan tersebut disampaikan Gubernur Sulut Olly Dondokambey kepada wartawan pada Kamis (21/11/2019) sore tadi di Kantor Gubernur.

“Saat inikan sudah ada UU ITE. Jadi hati-hati membuat pernyataan (di medsos) yang dapat menyinggung orang karena bisa terjerat dengan UU ITE,” ujar Olly yang kembali mengingatkan agar masyarakat khususnya di Sulawesi Utara lebih jeli dalam penggunaan medsos.

“Berhentilah memberitakan kabar/berita HOAX jangan sampai kena masalah sendiri. Apabila menemukan informasi yang yang belum dibuktikan kebenarannya, jangan ikut langsung disebarluaskan,” imbuhnya yang menambahkan agar kiranya masyarakat membiasakan untuk melakukan pengecekan sumber kebenaran dari informasi yang ada di medsos,” pungkas gubernur. (Mail70/*)

Tahuna, detikawanua.com – Pemukulan tatengkorang oleh Ketua Umum Sinode GMIST Pdt Patras Madonsa, Festival Seni Budaya Daerah Gerejawi dan Rapat Kerja Tahunan Pelka Laki-Laki Sinode GMIST, resmi dibuka, Rabu (20/11), di GMIST Bait’el Lapango Resort Manganitu Selatan.

Dalam Festival ini, agenda kegiatan yang akan dilaksanakan, sudah terjadwalkan diantaranya Lomba Masamper Perempuan Pelaksanaannya usai Ibadah Bersama, Masamper Seri-B, Jumat (22/11), Masamper Seri-A, Minggu (24/11), Paduan Suara, Selasa (26/11),  Musik Bambu Seri-A dan Seri-B, Kamis (28/11) dan Kegiatan lainya Rapat Kerja Tahunan Pelka Laki-Laki GMIST, Ibadah Perayaan se-Sinode GMIST, Penyerahan Hadiah Lomba dan Penutupan Kegiatan, Sabtu (30/11).

Bupati Kabupaten Sangihe, Jabes Ezar Gaghana, juga selaku Ketua Pelka Laki-Laki Sinode GMIST, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur karena dalam rangka memeriahkan HUT Pelka Laki-Laki Sinode GMIST Ke-63 Tahun, Agenda Festival Seni Budaya Daerah Gerejawi dapat terlaksana.

“Dengan dilaksanakannya agenda tahunan untuk pelka laki-laki ini, diharapkan dapat memberi dampak yang baik dalam pertumbuhan iman kaum bapak, khususnya dalam kekeluargaan selaku warga jemaat,”Ujar Gahana

Terkait agenda lomba yang akan dilaksanan pada festival ini, Gaghana mengharapkan totalitas penilaian diserahkan kepada seluruh tim penilai/pembanding.

“Tidak boleh ada campur tangan siapapun, apalagi ‘meloho paha’, karena hal demikian yang selama ini merusak citra pelaksanaan agenda lombah seni budaya di daerah kita beberapa waktu lalu,” kata Gaghana.

Gaghana menghimbau, karena dalam kegiatan pelka laki-laki jemaat sinode GMIST, kirannya dengan tulus, kepercayaan, juga kemurnian diserahkan kepada tim penilai.

“Sangat menentukan dalam agenda lomba seni budaya, tentunya adalah tim penilai yang punya kualitas, diharapkan kualitas itu tetap terjaga, sehingga ke ikut sertaan dalam agenda ini dapat terus berkembang dengan baik yang berdampak positif bagi daerah kita,”tutup Gaghana. (js)

Manado, detiKawanua.com -Akibat perbuatan postingan di media sosial Facebook (FB) dengan menyebutkan nama Gubernur Sulut (Olly Dondokambey) dan Pangdam XIII/Merdeka (Mayjen TNI Tiopan Aritonang) yang membackup para mafia tanah, akhirnya oknum Michael Lule Warga Desa Sea Kabupaten Minahasa, pada Rabu (20/11/2019) harus berurusan langsung  anggota Intel Kodam XIII/Merdeka.

Diketahui kronologis postingan tertanggal 9 November 2019 dari Michael Lule dalam FB yang memakai nama/akun “Sondertenda” tersebut menuliskan “Mohon di usut Pangdam Sulut dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey membeking pengusaha perampok tanah masyarakat. Buatlah negeri ini damai dan aman,hapuskan segala bentuk penjajahan dan penindasan”.

Yang akibat hal tersebut dihadapan Waka Pendam XIII/Merdeka, Letkol Inf Rocky Kiroh, oleh Michael pun mengakui atas postingan yang mencatut nama Pangdam dan Gubernur Sulut itu, dirinya (Michael) juga telah ditelpon oleh oknum Didi Syafii dan Camat Mapangget untuk bertemu disalah satu warung kopi.

“Pada pertemuan itu Didi Syafii menyebut kasus kepemilikan tanah susah akan menang akibat lawanya berpekarah itu pengusaha besar yang di bekinggi (backup) oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Pangdam XIII/Merdeka,” ujar  Michael sambil menegaskan bahwa Didi pada intinya mengalami kesulitan untuk menang atas kepemilikan lahan karena dinilainya berhadapan dengan ‘Tembok Besar’.

Adapun Michael menambahkan, pada dasarnya dirinya berani menyebut nama Gubernur Sulut dan Pangdam itu atas pernyataan Dedy Syafeii, dimana tujuan agar masalah yang dihadapinya yang telah berlangsung lama itu segera mendapat jalan keluar.

“Saya tidak berani menyebut nama Gubernur Sulut dan Pangdam jika Pak Didy Syafeii tidak menyebutkan seperti itu,” ujar Michael sambil meminta maaf atas tindakannya yang telah mencoreng nama baik Gubernur Sulut dan Pangdam XIII Merdeka.

Sementara itu, Didi Syafeii yang saat itu panggil oleh pihak Kodam XIII/Merdeka itu menampik keras dan membantah kalau dirinya yang mengatakan kepada Michael bahwa Gubernur Sulut dan Pangdam XIII/Merdeka membackup mafia tanah di Manado.

“Maaf, dia(Michael) asal ngomong dan itu sama sekali tidak benar saya yang mengatakan demikian,” tegas Didi dengan menjelaskan bahwa tujuan dirinya bersama Camat Mapanget memanggil si Michael untuk bertemu (di rumah kopi) untuk meminta penyelesaian dan mengingatkan agar Michael tidak berkoar-koar di media sosial yang mendiskreditkan, menyeret Walikota Manado (Vicky Lumentut) ataupun pejabat lainnya dalam kasus tanah yang dia (Didi Syafei) hadapi, bahkan sebalik menyarankan Michael untuk menempuh upaya hukum melalui pengadilan atau lembaga hukum lainnya.

“Saat itu inti utama pertemuan hanya meminta dan mengingatkan Michael untuk berhenti memposting nama Walikota Manado dalam kaitan tanah itu, serta memberi saran kepada Michael lawannya terkait lokasi tanah yang bersangkutan adalah kelompok berkelas atau dengan sebutan tembok besar,” terang Didi sambil menegaskan Michael juga pernah berurusan dengan pihak kepolisian akibat perbuatan yang sama.

Dimana dirinya (Didi) juga mempertegas bahwa persoalan ini sama sekali tidak ada kaitan politik dan minta tidak dipolitisir.

“Saya tegaskan ini murni bukan urusan politik dan jangan dipolitisasi, saya memang politikus, tapi jujur saya kalau berpolitik santun,” ungkapnya yang juga merupakan mantan Dirut PD Pasar Kota Manado itu dengan menambahkan sama sekali tidak ada interest pribadi dengan Gubernur Sulut dan Pangdam XIII/Merdeka terkait dengan tudingan yang tidak beralasan dan tanpa bukti yang disampaikan oleh Michael Lule.

Selain Didi Syafeii, pada kesempatan itu pihak Kodam XIII/Merdeka juga melakukan pemanggilan kepada Lurah Pall Dua dan Camat Mapanget sebagai saksi atas pernyataan ‘liar’ yang diposting oleh Michael Lule. Dimana pada kesempatan itu hanya dihadiri oleh Lurah Pall Dua, karena Camat Mapanget berhalangan sibuk.

Adapun diakhir pemeriksaan pihak Kodam XIII/Merdeka itu, oleh pelaku secara langsung memberikan pernyataan sikap permohonan maaf kepada Gubernur Sulut dan Pangdam XIII/Merdeka atas tindakan tersebut. Sementara itu Didi Syafii dan Lurah Pall Dua mengatakan bersedia memberikan tambahan keterangan jika diperlukan.

Secara terpisah, Kapendam XIII/Merdeka Kolonel Kav Mohammad Jaelani Jaelani menegaskan meski Gubernur Sulut dan Pangdam XIII/Merdeka, namun pihaknya menyarankan kasus ini akan dilaporkan ke Polda Sulut untuk proses hukum.

“Kami berharap kasus HOAX dan fitnah mencermankan nama baik seseorang apalagi pejabat negara seperti ini tidak lagi terulang di daerah,” ujar Kapendam XIII/Merdeka sambil menghimbau agar warga Sulut meneliti satu informasi sebelum disebarkan khususnya yang menyangkut simbol lembaga negara. (Mail70/*)

Rektor IAIN Manado, Delmus Puneri Salim. /ist

Manado, detiKawanua.com – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado akan menggelar International Seminar on Contemporary Islamic Issues (ICSII) pada bulan Desember 2019 mendatang.

Pelaksanaan ISCII, menurut Rektor IAIN Manado Delmus Puneri Salim M.A, M.Res, Ph.D, merupakan wahana bagi dosen maupun mahasiswa untuk memperoleh wawasan baru terkait dengan orientasi pengembangan keilmuan pada bidang keahlian masing-masing. 

“ISCII juga merupakan wahana bagi civitas akademik perguruan tinggi untuk dapat merespon isu-isu kontemporer dan aktual yang berkembang dalam masyarakat melalui diskusi atau forum ilmiah, sehingga diperoleh simpul pemahaman ilmiah yang bersifat akademik terhadap permasalahan aktual yang sedang berkembang dalam masyarakat,” jelas Rektor Delmus kepada media ini, Rabu (20/11) malam. 

Lebih lanjut dijelaskannya, International Seminar on Contemporary Islamic Issues dengan tema ‘Contemporary Issue on Religion and Multicultularism’ ini, juga merupakan sarana seminasi dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dosen dan mahasiswa kepada masyarakat akademik melalui konferensi. 

“Kehadiran berbagai narasumber dari berbagai perguruan tinggi juga merupakan ajang komunikasi keilmuan di kalangan dosen dan mahasiswa,” ujarnya. 

“Selain saya, narasumber yang akan pada seminar, yaitu: Assoc Prof. Sulfikar Amir, Ph.D (Nanyang Technological University, Singapore),  Prof. Dr. Magdy B. Behman, MA, DIS (Eastern Mennorite University Virginia, USA), dan Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A,” pungkasnya. 

Untuk informasi lebih lanjut terkait ISCII yang akan digelar di Swissbell Hotel Manado pada 9-10 Desember 2019 ini, bisa menghubungi contact person yang tertera dalam flyer. 

(Indra)

Manado, detiKawanua.com – Mempersiapkan berbagai kesiapan mulai dari infrastruktur hingga melakukan lobi-lobi tingkat tinggi, oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey bakal perjuangkan Provinsi Sulut untuk menjadi tuan rumah pertemuan antar negara dunia yang tergabung dalam G-20 atau The Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors atau Kelompok Dua Puluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, dimana kelompok 20 ekonomi utama adalah kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. 

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Olly usai menggelar rapat koordinasi bersama Dinas PU/PR, Balai Sungai dan Cipta Karya, Rabu (20/11/2019) siang tadi di Kantor Dinas PUPR Sulut. 

Dalam pertemuan tersebut menurut gubernur hanya menggenjot kesiapan dalam menghadapi KTT G20 Tahun 2023 nanti dengan berbagai penunjang pembangunan harus segera diselesaikan, seperti jalan menuju ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang harus diperlebar. 

“Harus sama dengan jalan Thamrin yang ada di Jakarta. Lokasi jalan harus siap, hotel baru dekat pertemuan juga. Itu harus ada,” ungkapnya yang menambahkan bila pertemuan negara-negara besar yang membahas ekonomi itu berhasil diadakan di Sulut, maka banyak dampak dialami Bumi Nyiur Melambai.

“Manfaatnya banyak Sulut lebih dikenal di dunia, pariwisata meningkat, investasi tambah banyak,” tambah gubernur yang didampingi Sekertaris Provinsi Sulut, Edwin Silangen dan Asisten III Gammy Kawatu.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Sulut, Steve Kepel mengatakan pihaknya menyiapkan berbagai saran dan prasarana penunjang pertemuan G20 seperti kesiapan pembangunan daerah untuk penyedia fasilitas transportasi, hingga hiburan. 

“Ini semua membawa impec langsung ke masyarakat Sulut. Direncanakan pertemuan G20 bakal dipusatkan di KEK Likupang.

Kami sedang menggenjot penyediaan fasilitas penginapan di sekitar sana, yang pasti modern, aman dan nyaman,” terang Kepel. (Mail70/*)

Tahuna, detikawanua.com – Upaya pemenuhan sejumlah kebutuhan masyarakat dengan harga murah atau terjangkau terus digiatkan Pemkab Sangihe. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melakukan pasar murah yang digelar di sejumlah tempat.

Kadis Perindag Sangihe Ir Feliks Gaghaube melalui Kabid Perdagangan Fera Massoara menyatakan pelaksanaan pasar murah ini sendiri sebagai bentuk komitmen Disperindag membantu kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

“Pasar murah ini kami laksanakan di dua tempat berbeda pada Selasa (19/11/2019) masing-masing di Kampung Barangkalang Kecamatan Manganitu dan Kampung Dagho Kecamatan Tamako”, ungkap Massoara.

Di dua tempat berbeda ini semua kebutuhan yang dijual habis dibeli oleh masyarakat yang mendatangi lokasi pasar murah baik itu di Barangkalang maupun Dagho. “Hal ini tejadi dikarenakan harga yang ditawarkan oleh Disperindag dalam pasar murah ini sangat terjangkau, dimana untuk gula pasir Rp 11.500/kg, beras Rp 9.500/kg, tepung terigu Rp 8.500/kg, mentega Rp 6000/saset, rica atau cabe organik Rp 60.000/kg”, jelas Massoara kembali.

Untuk semua kebutuhan yang terjual ungkap Massoara kembali semuanya berjumlah 5 ribu kilogram gula pasir, 6 ribu kilogram beras, 2 ribu kilogram terigu, 1200 saset mentega dan 100 kilogram cabe merah. “Ke depan masih akang dilakukan pasar murah di sejumlah tempat sesuai dengan jadwal dan lokasi yang berbeda”, kuncinya. (js)

Sulut, detiKawanua.com – Dalam pengelolaan dana desa untuk tidak melanggar aturan dan bekerjalah dengan sungguh-sungguh sebab dana desa dari pemerintah pusat diberikan untuk mensejahterakan rakyat. Demikian ditegaskan Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw saat membuka Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Inovasi Desa Provinsi Sulut Tahun 2019, Rabu (20/11/2019) yang bertempat disalah satu di Manado.

Selain itu, dirinya juga mengungkapkan dengan adanya dana desa itu sangat membantu daerah, oleh karena itu diingatkannya pula bagi para koordinator untuk tidak hanya memikirkan cat rambut dan tambah aplikasi handphone akan dikeluarkan.

“Ini serius, tidak main-main! Harus disadari dan dipahami khusus Sulut bagaimana pentingnya dana desa. 15 kabupaten/kota selalu saya sampaikan fiskal mereka tidak ada yang tinggi, yang mampu berdiri sendiri. Untuk itu, bagaimana pentingnya dana desa dikelola, mumpung tak menggangu casflow APBD,” jelas Kandouw.

Untuk itu Kandouw juga meminta kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sulut (Royke Mewoh) untuk lebih selektif dalam memilih pengawas dan pendamping dana desa.

“Sekarang ini sudah berbicara inovasi. Jadi, kalau hanya biasa-biasa, out. Sudah tak jaman lagi yang biasa-biasa, begitupun dengan yang menjadi pendamping dana desa hindari karena adanya like and dislike,” ingatnya.

“Jangan bilang karena dari ‘jalur hijau’, atau apalah. Kalau kita dengar ada yang begitu kita out,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sulut Royke Mewoh dalam laporannya mengatakan Sulut memiliki 1.507 desa. Semua desa di Sulut telah mendapatkan dana desa, dengan tertinggal satu desa yang belum ada perangkatnya yaitu di Bolaang Mongondow Timur yang belum terima,” terang Mewoh dengan menyebutkan untuk sekarang ini tidak ada ‘desa siluman’ di Sulut.

“Semua mendapat dana desa sudah ada kodevikasi desa yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Bahkan, pemanfaatan dana desa dibuat sesuai dengan aturan walaulpun masih ada kendala sedikit. Karena masih kurang pemahaman pengelola dan desa dalam rangka pemanfaatan dan pertanggungjawaban,” ungkapnya

Disamping itu menurutnya dari data yang ada, di Sulut masih ada 12 desa yang tertinggal.

“Tapi setiap tahun ada perkembangan yang diharapkan periode berikut pak Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, di Sulut tidak ada lagi desa yang sangat tertinggal,” tandas Mewoh.

Diketahui pada rapat tersebut dihadiri para camat dan Kumtua/Kepala Desa se Sulut dan pendamping desa. (Mail70/*)

Manado, detiKawanua.com – Ketua TP PKK Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan bersama Kepala Dinas Sosial Sulut dr.Rinny Tamuntuan mengujungi Pusat Kanker anak Estella, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof R D Kandou Manado, pada Selasa (19/11/2019).

Adapun Kunjungan itu merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan atas anugerah ketambahan usia ke-58 dari suami tercinta, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey pada 18 November kemarin.

Kedatangan istri Gubernur Sulut dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulut itu, suasana klinik perawatan anak-anak penderita kanker itu menjadi penuh sukacita.

Pada kesempatan itu, Rita terlihat akrab dan menunjukkan empati yang tulus dan mendalam kepada penderitaan 23 anak pasien kanker ditempat tersebut.Tampak ketua TP PKK Provinsi Sulut itu terlihat menyapa para perawat,orang tua pasien serta berbincang singkat dengan anak-anak penderita kanker.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulut dr Rini Tamuntuan kepada media ini antara lain mengatakan bahwa Tuhan mengasihi seluruh anak-anak pasien penyakit kanker di klinik Estella dengan tidak pernah meninggalkan mereka dalam keadaan apapun. Untuk itu katanya semua harus selalu berpengharapan agar Tuhan memberikan mujizat, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.

“Adapun sebagai ungkapan syukur, kedatangan kami di tempat ini juga memotivasi serta menguatkan para keluarga yang sedang dalam pergumulan yang sangat berat, sebab hingga saat ini  penyakit kanker ini tidak ada obatnya,” ujar Rini sambil menambahkan dengan iman yang kita miliki tentunya akan selalu dihiburkan, dikuatkan serta Jadi mujizat pasti terjadi.

Sementara itu, data dari perawatan di mengungkapkan hingga saat ini terdapat kurang lebih 60-an pasien di Klinik Estella yang telah disembuhkan,yang menolong karena juga sekarang ini di RS Prof Kandou sudah ada ruangan khusus untuk pasien kanker. 

Sementara itu Victor Rarung, staf pribadi Gubenur Olly Dondkambey menegaskan sedianya pak Gubernur turut dan berkerinduan untuk melihat dari dekat kondisi pusat kanker anak Estela

“Rencananya Pak Olly akan datang bersama,namun tidak jadi karena sedang menemani Menteri Sosial yang ada sedang kunjungan kerja di Manado”kata Victor yang mengkoordinir

Dalam kunjungan itu ketua TP PKK Sulut dan Kepala Dinas Sosial itu menyerahkan bingkisan tali kasih , snack, kue dan buah-buahan dan serta foto bersama seluruh pasien dan petugas klinik estella. (Mail70/*)

Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw saat membuka Rakor BK se-Sulut.

Manado, detiKawanua.com – Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut)menggelar Rapat Koordinasi (BK) Kabupaten/Kota se-Sulut dengan menghadirkan dua narasumber  yakni Rektor Universitas Dela Salle Profesor Doktor Johanis Ohoitimur MSC dah Pakar Hukum  Toar Palilingan, Selasa (19/11) bertempat di ruangan serba guna DPRD Sulut.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw di dampingi Wakil Ketua James Arthur Kojongian dan dihadiri Pimpinan dan BK DPRD se-Kabupaten/Kota se-Sulut.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw  berharap agar acara tersebut dapat menyatukan persepsi tentang pemahaman tugas dan fungsi BK DPRD.

“Saya berharap kegiatan ini dapat menyatukan persepsi kita mengenai fungsi BK, penafsiran,  dan kode etik.

Kita menyatukan pemahaman saat ini agar bisa mnyesuaikan tugas masing-masing,” ujar Angouw.

Disamping itu, lanjut Angouw, kegiatan Rakor BK dapat membuka komunikasi antara DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Sulut.

“Dan saya berharap juga kegiatan ini dapat membuka komunikasi antara DPR Kabupaten/kota dan provinsi, karena masyarakat dan konstituen kita sama,  juga agar aspirasi yang bukan wewenang DPRD Kabupaten/Kota dapat di teruskan ke DPRD Provinsi,” tambah Angouw.

Angouw juga berpesan kepada semua peserta Rakor agar menjaga lembaga DPRD karena  menurutnya anggota legislatif adalah simbol demokrasi.

“Karena kalau kita jelek, berarti demokrasi kita jelek, mari kita jaga marwah sebagai anggota DPRD. Karena kepercayaan masyarakat terhadap DPRD cukup rendah, maka kita harus berbenah, agar masyarakat semakin hari semakin percaya atas lembaga demokrasi ini,” Pesan angouw.

Sementara itu, Ketua BK DPRD Sulut Sandra Rondonuwu yang menutup kegiatan Rakor DPRD se-Sulut menyampaikan pertemua yang terlaksana adalah sangat penting, secara khusus DPRD provinsi Sulut dan Kabupaten/Kota belum memiliki kode etik.

“Oleh karena itu BK DPRD sulut akan membuat kode etik, makanya kami mengundang dua pakar hukum agar DPRD bisa merancang kode etik. Karena jujur  BK terkesan dari dulu adalah bagi-bagi porsi, tetapi ketika bertugas tidak ada yang dilaksanakan, padahal peraturan pemerintah no 12 tahun 2018 sudah jelas tentang apa yang harus di laksanakan oleh BK,” jelas Rondonuwu. (Adv)

Sulut, detiKawanua.com – Menggelar pertemuan bersama seluruh pengurus DPD KNPI Sulut dengan kabupaten kota yang dipimpin Jackson Kumaat (Jacko) selaku Ketua DPD KNPI Sulut yang digelar di Sekertariat DPD KNPI di KONI Sario Manado, pada Selasa (19/11/2019) sore tadi.

Intinya pada rapat dimaksud, Jacko menegaskan guna meluruskan persoalan KNPI Sulut yang kini ramai jadi perbincangan publik dan media, bahwa hingga kini kepengurusan KNPI Sulut (Diketuai Jackson Kumaat) tetap eksis berjalan dalam semua kegiatan baik bersama pemerintah provinsi (Pemprov) Sulut hingga kabupaten kota bahkan untuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) selama 3 tahun berjalan ini ditandatangani dirinya selaku Ketua KNPI Sulut bersama Pemprov Sulut (melalui Gubernur Olly Dondokambey yang juga selaku penasihat KNPI Sulut).

Selain itu, Jacko pun menjelaskan bahwa untuk pendaftaran calon ketua KNPI Sulut terbuka untuk semua bahkan yang lebih utama bagi Rio Dondokambey dengan melalui proses aturan organisasi yang melalui musyawarah daerah (musda) yang akan dilaksanakan dalam bulan November ini.

“Kami terbuka dan mengundang Rio Dondokambey untuk mendaftar ke KNPI. Seperti telah dikemukan semua pengurus kabupaten kota untuk siap memberikan dukungan ke Rio,” terangnya dengan menambahkan terdapat beberapa catatan yang secara situasi tengah dihadapi KNPI saat ini namun tetap dalam komitmen menjaga marwah dan harga diri organisasi ke depan.

“Semua sesuai aturan main yang kita tegakkan, untuk melaksanakan musda. Hanya untuk tanggalnya masih akan diplenokan,” ujar Jacko.

Di sisi lain, dirinya menjelaskan tentang sejumlah persoalan organisasi yang kemudian memunculkan versi pembekuan di DPP KNPI dengan Ketua Umum, Noer Fahjriansyah yang telah menerbitkan SK Caretaker DPD KNPI Sulut.

“Kita harus memperhatikan perkembangan yang terjadi.

Bahwa seminggu terakhir beredar kepengurusan DPP KNPI. Kami menegaskan tidak ada pembekuan. Karena kepengurusan di DPP betul-betul didasarkan pada hasil kongres,” tandasnya.

Jacko juga menegaskan bahwa DPP KNPI tengah mengajukan gugatan perdata dan perdana.

“Sekali lagi saya katakan DPP KNPI Haris Pertama sedang ajukan gugatan secara perdata dan pidana. Gugatan sedang berjalan, baik pengadilan maupun PTUN atas keberadaan DPP KNPI versi Fajriansyah. Jadi ini status quo dari aspek legalitas,” tandasnya.

Intinya kepengurusan KNPI, sambung Jacko tetap eksis.

“Jadi kepengurusan kita di DPP tetap eksis dan tetap ada,” tandasnya sembari menambahkan bahwa keberadaan KNPI disupport oleh putra terbaik bangsa seperti Akbar Tanjung, Abdulah Puteh, Adhyaksa Dault dan Donny Kurnia.

“Di tingkat nasional sedang terjadi gugatan atas SK Kumham, jadi legalitas ini dalam status quo,” tandasnya.

Jacko juga memberikan kesempatan bagi Rio Dondokambey untuk mendaftarkan diri di Sekretariat DPD KNPI Sulut pada tanggal 26 November 2019, waktu pelaksanaan musda.

Di sisi lain, Jacko juga menyebutkan akan melakukan yang terbaik bagi KNPI Sulut.

Tujuannya, agar pemuda Sulut bersatu dalam stabilitas keamanan yang terjaga.

“Kami berbesar hati, untuk memberikan dukungan kepada Rio Dondokambey demi utuhnya dan bersatunya pemuda Sulut,” ujarnya.

Pada keputusan pleno yang diikuti KNPI kabupaten/kota, secara aklamasi bulat merespon baik akan tampilnya figur Rio Dondokambey yang tidak lain merupakan putra sulung Gubernur Sulut, Olly Dondokambey.

“Pak Gubernur selama ini sangat peduli dengan KNPI Sulut. Bahkan memberikan support dalam bentuk NPHD musda,” kuncinya. (Mail70/*)