Pemda Bersama DPRD Kabupaten Sangihe Sepakat Menandatangani APBD 2020

Category: NUSA UTARA,SANGIHE
November 26, 2019
Tahuna, detikawanua.com – Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Jabes Gaghana SE ME  dan Ketua DPRD Kabupaten Sangihe Josephus Kakondo  menandatangani nota kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan nota kesepakatan prioritas dan plafon APBD Tahun Anggaran 2020, selasa 26/11/ 2019.Turut membubuhkan tanda tangan, para Wakil Ketua DPRD F. Sondak dan Michael Thungari 
Penandatanganan dilakukan di Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe  disaksikan sejumlah anggota DPRD dan Sekretaris DPRD, 
Kebijakan Umum Anggaran yang disepakati itu dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
Adapun kesepakatan pemerintah daerah dan DPRD terkait Prioritas dan Plafon Anggaran, menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.
Ketua DPRD Kabupaten Sangihe J. Kakondo mengatakan setelah tiga hari pembahasan, nota kesepakatan tersebut bisa disepakati bersama.
“hari ini dilakukan penandatangan antara DPRD dan pemerintah daerah,” kata Kakondo 
Sementara Bupati Kabupaten Sangihe Jabes E Gaghana  menyampaikan apresiasi kepada para anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe  yang telah menyelesaikan pembahasan tersebut.
“Terima kasih atas saran, harapan dan masukan selama pembahasan. Kesepakatan ini penting sebagai dasar dalam penyusunan APBD tahun mendatang,” ujar Gaghana. (js)


Puskesmas Buyat Raih Akreditasi Utama

Category: BOLMONG RAYA,BOLTIM
November 26, 2019
Kepala dan Staf Puskesmas Buyat.

Boltim, detiKawanua.com – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) memberikan status fasilitas kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Buyat dengan status Utama.
Hal ini berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ditujukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Eko Marsidi SKM saat dikonfirmasi membenarkan, bahwa akreditasi Puskesmas Buyat yang mendapatkan status utama.

“Iya Puskesmas Buyat raih status utama. Status utama adalah level kedua dari paripurna,” terangnya kepada sejumlah awak media melalui via seluler, Senin (25/11) kemarin.

Akreditasi Puskesmas Buyat yang meraih status utama, katanya, menjadi motivasi buat Puskesmas/PKM yang ada di Boltim.

“Ini jadi motivasi bagi puskesmas-puskesmas lainnya untuk lebih giat lagi,” ujar Eko.

Tujuan akhir dari akreditasi dan pelayanan ini, kata Dia, untuk bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan paripurna.

“Pelayanan yang utama, harapannya ketika saat reakreditasi nanti 3 tahun ke depan, PKM Buyat sudah harus paripurna,” harap Eko.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Buyat, dr. Corry Kapoh kepada wartawan mengatakan, Puskesmas Buyat baru pertama kali menjalani akreditasi.

“Kami sangat bersyukur, walaupun baru pertama kali diakreditasi namun sudah mendapatkan status utama,” jelas Corry.

Dirinya menjelaskan, urutan akreditasi yang pertama yaitu akreditasi dasar, kedua akreditasi madya, ketiga akreditasi utama, lalu keempat akreditasi paripurna.

“Ini berkat dukungan Pemerintah Daerah Boltim, yang memberikan fasilitas. Juga kepala Dinkes Boltim, lingkungan PKM Buyat, lintas sektor, camat dan Kepala desa (Sangadi-red). Terima kasih. Puskesmas berubah karena kepedulian lintas sektoral,” jelasnya.

(Fidh)


Bicara Satu Visi Bangun Daerah, ROSO – MFP Serius di Pilkada Minsel 2020

Category: MINAHASA RAYA,MINAHASA SELATAN,POLITIK
November 26, 2019

MINSEL, DETIKAWANUA.COM – Pertarungan Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minsel Tahun 2020 mendatang sudah semakin terasa , hal ini terbukti dengan pendaftaran calon yang dibuka oleh beberapa Partai Politik yaitu Partai Golongan Karya ( Golkar ) dan Partai Nasdem

Pembukaan Pendaftaran bakal Calon di Partai Golkar memang terlihat panas dan ramai , ada beberapa figur yang masuk mendaftar di partai asuhan Christiany Eugenia Paruntu SE  sebagai ketua DPD 1 Sulut antara lain Ventje Tuela , Michaela E Paruntu MARS , dan Royke Sondakh ( ROSO ) hal ini menjadi seru karena beberapa figur yang dikenal luas masyarakat Minsel.

Dari beberapa Bakal Calon yang muncul saat ini ada dua figur yang diharapkan maju sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minsel yaitu ROSO dan Michael Fanny Pangkey ( MFP ) hal ini menjadi harapan beberapa masyarakat yang tau persis siapa kedua figur ini

Sebut saja Tonny Rengkung  dihubungi media ini Tonny sebagai tokoh masyarakat Amurang mengakui Figur MFP adalah tokoh muda yang cinta Minsel dan merindukan perubahan yang signifikan dengan satu hati membangun Minsel ke arah yang lebih baik dan berjuang bersama calon lain ini tentu lebih baik

” yah.. Kalau MFP memang seorang yang muda tapi berjiwa besar membangun Minsel dengan cara yang baik dan elegan , berani mengambil resiko yang mengarah pada kekuatan bersama mensejaktrakan masyarakat, apalagi kalau dapat Pasangan Calon yang sama dalam membangun Minsel. Ucap Tonny

Lebih lanjut Tonny yang banyak melihat dan membantu calon yang kompetensinya tidak di ragukan mengakui kelebihan MFP yaitu selalu punya Visi dan Misi yang harus di eksekusi ke masyarakat bukan hanya sekedar wacana maka kalaupun ingin membuka peluang dengan Calon Figur Royke Sondakh ( Roso ) maka ini sangat baik dan harus didukung sepenuhnya.

Senada dengan Tonny Rengkung , Nani Jokom warga Amurang mengakui pribadi MFP merupakan Figur yang kompetensinya tak perlu diragukan meski baru penjajakan namun kedua figur ROSO dan MFP sangatlah tepat

” memang dua figur ini sudah bertemu baik lewat Timsesnya maupun kedua pribadi Roso dan MFP memang cocok dan mampu bersama mensejaktrakan masyarakat Ini terlihat dari pembicaraan keduanya, Ucap Nani

Adapun Figur MFP merupakan tokoh muda yang eksis dalam menampung aspirasi bahkan membantu beberapa masyarakat yang perlu dibantu. Maka Figur ROSO – MFP sangat pas dalam membangun Minsel ke arah yang lebih baik bukan hanya wacara dan bukan sekedar pencitraan harus ada harapan baru perubahan kearah yang lebih baik, tinggal melihat partai mana yang akan jadi wadahnya, biar waktu yang menjawab
( Vandytrisno )



Sampakang Tolak Subsidi Pesawat

Category: NUSA UTARA,SANGIHE,SOSIALBUDAYA
November 26, 2019
Tahuna, detikawanua.com – Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Frejon Sampakang menolak keras dianggarkannya Rp 1 miliyar sebagai dana subsidi untuk kelancaran pesawat rute Manado-Naha, pada rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Sangihe 2020, Jumat (22/11).
Penolakan Sampakang sempat mengagetkan sejumlah anggota DPRD Sangihe, mengingat FPG merupakan fraksi pemerintah dibawah kepemimpinan Bupati Jabes Gaghana SE,ME dan Wakil Bupati Helmud Hontong SE, yang juga sebagai Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golkar Sangihe. Justru yang mendukung anggaran subsidi dimaksud, Fraksi Persatuan Demokrat (Gabungan PKPI dan Partai Demokrat) yang notabene berada diluar koalisi partai pendukung pemerintah.
”Saya sendiri bingung pak Frejon menolak keras anggaran subsid pesawat, padahal pak Bupati sangat antusias memperjuangkan rute pesawat Manado-Sangihe dibuka kembali,”ungkap Ketua Fraksi Persatuan Demokrat, Dalmasius Salatia kepada wartawan disela pembahasan.
Dalmasius juga turut menyesalkan anggota fraksi koalisi pemerintah lainnya, seperti Fraksi PDIP, Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Berkarya, hanya diam ketika kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepualauan Sangihe menganggarkan subsidi pesawat di RAPBD ditolak.
”Mengapa kami setuju subsidi pesawat dianggarkan di APBD, sebab daerah ini butuh pesawat, apalagi kita daerah kepulauan bisa sampai berhari-hari tidak ada kapal laut ketika laut kencang,”kata Dalmasius.
Frejon ketika dikonfirmasi terpisah, mengaku sengaja menolak subsidi, meski ia anggota Fraksi Golkar. Alasanya, subsidi pesawat hanya pemborosan anggaran dan menguntunngkan pihak maskapai, lagi pula warga Sangihe sudah terbiasa naik kapal laut meski laut kencang ketika hendak ke Manado.
”Warga Sangihe lebih suka naik kapal ketimbang pesawat. Jad kalau maskapai sudah tidak mau masuk ke Sangihe, buat apa kita berikan subsisi, orang Sangihe juga tidak takut berangkat dengan kapal meski laut kencang,’tegas Frejon.
Sementara ditemui usai rapat, ketua DPRD Sangihe yang juga kader Partai Golkar, Josephus Kakondo BAE, tak menepis salah satu anggota fraksinya menolak subsidi kebijakkan pemerintah tersebut.”Tapi penolakan itu bersifat pribadi bukan atas nama fraksi golkar,”ujarnya.
Josephus menjelaskan, meski ditolak, bukan serta merta anggaran subsidi itu langsung dihilangkan, sebab untuk saat ini Pemkab Sangihe masih menunggu kepastian apakah pihak maskapai suka membuka kembali jalur penerbangan atau tidak.”Anggaran subsidi pesawat itu akan tetap dianggarkan, hanya untuk sementara ini dipending. Kedepan jika sudah ada kesepakatan pihak maskapai hendak membuka rute penerbangan, anggarannya sudah disiapkan,”jelas Josephus. (js)


Gubernur Olly Disorot TV ABC News Australia Terkait Potensi Pariwisata Sulut

Category: POLITIK/PEMERINTAHAN,SULAWESI UTARA
November 26, 2019

Minut, detiKawanua.com -Gebrakan Pemerintah Provinsi Sulut  dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey,SE dalam bidang Pariwisata mendapat perhatian pemerintah pusat bahkan dunia internasional.”Sulut bisa jadi Bali baru, asal seluruh stakeholder dan masyarakat Sulut mendukung sepenuhnya,” ujar Olly Dondokambey kepada Crew TV ABC News Australia di Kolongan, Selasa (26/11/2019) di kediaman pribadinya di Kolongan Minahasa Utara.
Adapun kedatangan crew ABC news Australia melalui staf khusus Gubernur Sulut Victor Rarung itu mengangendakan wawancara eklusif Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam hal menggali komitmen dan potensi Pariwsata Sulut yang masuk 5 prioritas wilayah yang ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Menurut Olly, potensi alam dan kearifan lokal masyarakat Sulut yang welcome itu menjadi modal awal yang sangat potensial dan strategis untuk menjadikan Sulut sebagai daerah tujuan wisata favorit di Indonesia setelah Bali dan daerah lainnya. 
“Wilayah kami ini orangnya murah senyum, alamnya subur dan keamaman sangat kondusif dengan keanekaragaman kekayayaan hutan dan hewan langka yang menarik untuk di kunjungi,” ungkap Olly.
Untuk itu menurutnya dengan perhatian dan dukungan kebijakkan keuangan dari Pemerintah Pusat yang tercermin dari isian DIPA yang mencapai 24 triliun lebih itu, maka dengan konsep pembangunan bertahap dan berkelanjutan, maka sektor Pariwisata KEK Likupang akan mendapatkan alokasi yang cukup besar.
“Dalam rangka mengapai target 1 juta Wisatawan mancanegara pada tahun 2025, maka Pembangunan sarana dan prasarana fisik KEK Likupang dan Destinasi wisata lain di Sulut akan menjadi skala prioritas pembangunan yang kami lakukan saat ini,” tandas Olly sambil menegaskan agar SKPD terkait serta seluruh stakeholder Kepariwisataan di Sulut harus mengambil peran secara kreatif dan maksimal sesuai tupoksi masing-masing.
Sementara itu, Staf Khusus Gubernur Sulut Victor Rarung menjelaskan bahwa Kedatangan crew TV ABC News asal Australia ini menjadi satu parameter bahwa potensi dan geliat Pariwisata yang digalakkan Pemprov Sulut lewat terobosan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandou telah mendunia dan menjadi perhatian media massa kelas dunia.
“Crew TV kelas internasional ini kagum kemampuan Gubernur Sulut dalam membeberkan progress dan strategis pembangunan Pariwisata di Sulut secara singkat namun jelas,” tandas Rarung. (tim)


Pendaftaran Online CPNS 2019 Diperpanjang Hingga 30 November

Category: HEADLINE,NUSA UTARA,SANGIHE
November 26, 2019
Tahuna, detikawanua.com – Para pencari kerja Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), khususnya untuk wilayah Kabupaten Sangihe bisa bernafas lega, karena batas waktu pendaftaran secara online diperpanjang hingga tanggal 30 November 2019.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Badan Diklat dan Daerah (BKDD) Sangihe, Steven Lawendatu kepada awak media, Senin pekan lalu 
“Sebagaimana jadwal awal, tadi malam seharusnya sudah closing untuk pendaftaran online CPNS, namun karena ada beberapa formasi yang masih kosong diberberapa daerah, sehingga ada surat edaran dari MenPAN bahwa masih ada peluang, karena  waktu pendaftaran di perpanjang menjadi 20 hari, yaitu sampai 30 November 2019,” ujar Lawendatu
Lanjut Lawendatu, melalui kebijakan itu, sudah diajukan surat perpanjangan selama 5 hari ke Pemerintah Daerah Sangihe, dan sudah ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah.
Dia menjelaskan posisi jumlah pelamar hingga tadi malam sudah 1873 pelamar dengan 23 Formasi yang masih kosong di Dokter Spesialis dan 4 Disabilitas belum ada pelamar.
“Belajar dari pengalaman ini, sudah 2 tahun berturut-turut formasi yang sering konsong, untuk tahun depan sudah tidak akan diusulkan lagi, karena yang baru melamar untuk formasi Dokter Spesialis, baru Spesial Jantung,” jelas Lawendatu.
Lawendatu berharap dengan penambahan waktu yang ada, untuk para pelamar dapat mempergunakan waktu sebaik-baiknya, dan formasi yang kosong dapat segera terisi. (js)


Gubernur Olly Serahkan DIPA, Daftar Alokasi Transfer Daerah dan Dandes 24,3 Triliun

Category: ADVETORIAL,POLITIK/PEMERINTAHAN
November 26, 2019
Sulut, detiKawanua.com – Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga, Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2020 senilai total Rp. 24,3 triliun resmi diserahkan kepada Bupati, Walikota, serta para Pimpinan Satuan Kerja Pusat dan Daerah di Wilayah Provinsi Sulut di Hotel Peninsula Manado, Senin (25/11/2019).
Pada penyerahan tersebut, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey berharap pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, lebih merata, dan memberikan dampak multiplikasi (multiplier effect) yang lebih besar kepada pembangunan perekonomian Sulut.
Sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada acara penyerahan DIPA TA 2020 di Istana Negara beberapa waktu lalu, Olly mengingatkan agar belanja APBN dapat men-trigger pertumbuhan ekonomi seawal dan secepat mungkin.
Olly menginstruksikan agar proses lelang dapat sesegera mungkin dilaksanakan sehingga pada bulan Januari pekerjaan dapat dimulai.
Gubernur Olly Dondokambey mendorong agar proses lelang secepatnya dilakukan.
“Proses pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan percepatan sesegera mungkin, sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku. Kegiatan pra lelang proyek harus segera dilaksanakan agar kegiatan pembangunan dapat mulai efektif berjalan di bulan Januari 2020,” kata Olly.
Karenanya, Olly mengingatkan para bupati dan walikota untuk memastikan setiap rupiah dari APBN 2020 betul-betul digunakan untuk kesejahteraan masyarakat sampai ke tingkat desa.
“Saya instruksikan agar penggunaan dana desa lebih difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan serta mengutamakan pelaksanaan secara swakelola dan padat karya yang menggunakan bahan baku lokal, dan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Untuk mewujudkan tata kelola dana desa yang akuntabel dan tepat sasaran, perlu adanya koordinasi dari semua pihak, utamanya koordinasi antara Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dan organisasi Perangkat Daerah,” ungkap Olly.
Usai sambutan, masih di tempat yang sama, Gubernur Olly menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan atas keberhasilan menyajikan dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sebagai informasi, APBN tahun 2020 yang terdiri dari dana DIPA Kementerian/Lembaga, Dana Transfer dan Dana Desa yang dialokasikan untuk Provinsi Sulut sebesar Rp. 24,3 triliun.
Adapun DIPA yang diserahkan di Provinsi Sulut berjumlah 462 DIPA dengan total dana yang di alokasikan sebesar Rp. 9,7 triliun atau turun sebesar 5,7 persen dari tahun sebelumnya, dengan rincian:
1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 3,15 triliun
2. Belanja Barang sebesar Rp. 3,73 triliun
3. Belanja Modal sebesar Rp. 2,82 triliun
4. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 11,94 miliar
Anggaran kementerian/Lembaga tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan fungsi kepemerintahan dan menjalankan program pembangunan, yang utamanya untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, memacu sektor unggulan, perbaikan aparatur negara dan pelayanan pemerintahan, serta peningkatan pertahanan keamanan dan penyelenggaraan demokrasi.
Sementara itu, jumlah alokasi dana transfer dan Dana Desa se-Sulut pada TA 2020, ditetapkan sebesar Rp. 14,57 triliun atau meningkat 1,12 persen dari tahun sebelumnya yang terdiri dari :
1. Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 9,08 triliun
2. Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 322,04 miliar
3. Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp. 1,81 triliun
4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp. 1,72 triliun
5. Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 398,9 miliar
6. Dana Desa sebesar Rp. 1,56 triliun
Sementara itu, Kepala Kantor Wllayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, Muhdi, mengatakan bahwa kekuatan fiskal tersebut diharapkan menjadi stimulus dalam proses pembangunan yang membawa pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara.
Keterlibatan dari kalangan swasta juga sangat penting dalam menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong produktivitas dan inovasi.
Muhdi menjelaskan anggaran Kementerian/Lembaga tersebut diprioritaskan untuk meiaksanakan fungsi kepemerintahan dan menjalankan program pembangunan, yang utamanya untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, pembangunan infrastuktur, memacu sektor unggulan, perbaikan aparatur negara dan pelayanan pemerintah, serta peningkatan pertahanan keamanan dan penyelenggaraan demokrasi.
“Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tersebut diarahkan untuk meningkatkan jum|ah dan mutu layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antardaerah,” tukasnya.
Selanjutnya, melalui acara penyerahan DIPA diharapkan menjadi Iangkah awal untuk melakukan percepatan pembangunan, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan,
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pertumbuhan yang berkeadilan di Provinsi Sulut.
Kegiatan penyerahan DIPA turut dihadiri jajaran Forkopimda, Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen, Bupati, Walikota dan jajaran pejabat di lingkup Pemprov Sulut. (Advetorial Biro Protokol dan Humas Setdaprov Sulut)


Hamka Bagindo Bakal Pilih Golkar Maju Pilkada Bitung 2020

Category: BITUNG,POLITIK/PEMERINTAHAN
November 26, 2019
Hamka Bagindo.
Bitung, detiKawanua.com – Perhelatan pilkada tahun 2020 mendatang menjadi momentum bagi para politisi yang datang dari generasi muda di beberapa daerah untuk bertarung dalam hajatan 5 tahun sekali.
Dari Kota Bitung, aktivis muda Hamka Bagindo dikabarkan ikut serta dalam pertarungan politik Kota Cakalang tersebut. 
Saat dikonfirmasi akan maju dengan menggunakan kendaraan politik apa, Jebolan alumni SMA N 2 Bitung yang saat ini berdomisili di Jakarta, memberi isyarat untuk maju dari partai berlambang pohon beringin.
“Insya Allah kalau tidak ada halangan dari Golkar” ungkapnya saat di konfirmasi via telpon, Senin (25/11).
Saat ditanya kesiapan untuk maju sebagai balon walikota/wakil walikota, beliau mengatakan akan mengunjungi kantor DPC Golkar Bitung pasca Munas nanti.
“tapi saya fokus dulu untuk pelaksanaan Munas, kemungkinan pasca itu (munas) saya ke DPC, Insya Allah direstui” tutur Buya, sapaan akrabnya.
Selain itu pula, beredar kabar bahwa dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan Konvensi penjaringan balon walikota/wakil walikota dari kalangan muslim, Buya sampaikan agar konvensi yang akan dilaksanakan nanti betul-betul memperhatikan siapa yang layak diusung dengan melihat track record yang baik.
“Siapa saja bisa diusung dari kalangan muslim, muda atau tua yang penting adalah mampu membawa kepentingan semua kalangan tak memandang perbedaan identitas” ucap nya, sekaligus  menanyakan apakah akan ikut dalam penjaringan tersebut, ia belum memastikan “Belum tau, nanti liat bagaimana” tutup nya. (*/Enda)


Thungari : Pimpinan OPD Harus Kuasai RPJMD Sangihe

Category: NUSA UTARA,SANGIHE
November 26, 2019
Tahuna, detikawanua.com – Wakil Ketua DPRD Sangihe Michael Thungari meminta pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) menguasai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sangihe. Hal ini diungkapan Thungari menyikapi pengalokasian anggaran yang dijabarkan oleh pimpinan OPD dalam RAPBD Tahun Anggaran 2020.
“Baiknya setiap pimpinan OPD menguasai RPJDM Sangihe. Sebab saya melihat dalam pengalokasian anggaran untuk tahun 2020 banyak yang lari dari RPJMD”, ujar Thungari.
Bahkan kalau boleh lanjut Thungari agar ada koneksifitas antara RPJMD dan pengalokasian anggaran dalam setiap tahun angaran berjalan baiknya setiap pimpinan OPD ditanya saja RPJMD sesuai dengan masing-masing Tupoksi OPD.
“Baiknya pimpinan OPD ditanya atau dites soal RPJMD agar mereka mampu menjabarkan anggaran dalam tahun angaran sesuai dengan Tupoksi IPD-nya”, imbuh Thungari sambil meminta setiap OPD harus mampu menjabarkan keberhasilan RPJMD dalam setiap tahun anggaran sejauh mana penyesuaiannya. (js)


Penghujung Tahun 2019, Performance BSG Dinilai Baik

Category: POLITIK/PEMERINTAHAN,SULAWESI UTARA
November 26, 2019

Manado, detiKawanua.com – Memasuki penghujung 2019, performance Bank SulutGo (BSG) sangat baik. Dari sejumlah komponen yang diungkapkan Direktur Utama Bank SulutGo Jeffry AM Dendeng, capaian yang diraih hingga Oktober 2019, melebihi target yang ditetapkan sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB). 
“Secara garis besar pencapaian pada Oktober dibandingkan target RBB yang sudah mendapat persetujuan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), antara lain total aset per 31 Oktober mencapai Rp16,6 triliun, sedangkan target Rp15,4 triliun. Jadi ada pertumbuhan 107,35 persen,” ungkap Dendeng dalam pertemuan dengan wartawan, di Aula Kantor Pusat BSG di Manado, Senin (25/11/2019).
Selanjutnya, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp.14,7 triliun, terjadi pertumbuhan hingga 108,85 persen dibanding target yang ditetapkan yang hanya Rp13,5 triliun. Sementara, untuk kredit yang diberikan, realisasinya sudah mencapai 103,84 persen, atau Rp12,1 triliun dari target Rp11,6 triliun.
Dendeng menguraikan, dari realisasi kredit yang diberikan, Rp1,3 triliun di antaranya adalah kredit produktif, dimana untuk usaha mikro, kecil dan menengah besarnya mencapai Rp817 miliar, dan kredit konsumtif mencapai Rp10,6 triliun.
Untuk komponen lainnya, yakni laba sebelum pajak, realisasinya sebesar Rp189,1 miliar, terjadi pertumbuhan 104,7 persen dari target Rp180,6 miliar. Untuk rasio keuangan, diungkapkan Dendeng, antara lain Loan to Deposite Ratio (LDR) 82,43%, kemudian posisi Rasio Kecukupan Modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) 14,84%, dan Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah mencapai 1,28 persen.
Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban, Dendeng turut memperkenalkan dua pejabat baru di BSG yakni Pemimpin Divisi Corporate Secretary Jane Rombepajung, dan Public Relation BSG Hentje Rumende. Turut hadir Direktur Pemasaran Machmud Turuis, dan Direktur Operasional Welan Palilingan. (Mail70/*)