Minahasa, detiKawanua.com – Bupati Minahasa Ir Royke Octavianus Roring mendampingi Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan dan Wakil Gubernur Steven Kandouw meninjau langsung perkembangan revitalisasi Danau Tondano, Kamis (11/07).

Gubernur Olly mengatakan pembersihan eceng gondok di danau Tondano ini proses pengerjaannya  masih sementara berlangsung dan harus segera tuntas pada bulan Desember sesuai target.

“Setelah saya melakukan peninjauan secara langsung ternyata program Pemprov dan Pemkab Minahasa untuk penanganan eceng gondok sudah benar-benar selaras. Sinergitas itu penting dalam upaya percepatan penanganan gulma eceng gondok walaupun ditengah pandemi covid 19 ini. Mudah-mudahan target kita pada bulan Desember 2020 nanti danau Tondano sudah bebas dari eceng gondok,” kata Gubernur Olly didampingi Wagub Steven.

Lanjut orang nomor satu Sulut itu mengajak kepada seluruh masyarakat untuk saling bahu membahu dalam penanganan dan membersihkan eceng gondok.

“Walaupun sudah dilakukan penbersihan namun pertumbuhan gulma eceng gondok sangat cepat menyebar. Untuk itu saya berharap peran serta masyarakat sangat penting untuk mendukung pembersihan eceng gondok tersebut,” kata Gubernur Olly.

Sementara itu Plt Kepala Dinas PUPR Sulut, Adolf Tamengkel saat mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut membeberkan bahwa pekerjaan pembersihan eceng gondok pada Bulan Februari – Maret di seputaran Moi penanganan mencapai kurang lebih 40ha. Dan untuk pekerjaan Bulan  Maret – Mei di area Kaweng-Kakas penanganannya sudah mencapai kurang lebih 65 ha. Sedangkan untuk Bulan Juni ini mulai penanganan daerah Watulambot – Tolour.

Diketahui sampai saat ini untuk pengangkatan/penanganan gulma eceng gondok yang dilakukan oleh Dinas PUPR Sulut sudah mencapai kurang lebih 100 hektar. Adapun alat sejumlah berat yang diturunkan meliputi 2 exavator, 2 Ponton dan 2 truxor dan awal tahun ini ketambahan 5 Long Arm untuk membantu operasional penanggulangan Eceng Gondok.

Turut mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut,  Bupati Minahasa Royke Roring, Plt Kadis PUPR Sulut Adolf Tamengkel dan jajaran Pejabat Pemkab Minahasa. (Baim)

Kepala Diskominfo Hamdi Egam.

Boltim, detiKawanua.com – Guna penyaluran hak rakyat pada tahap dua dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Dinas Komunikasi dan Informatika (Dikominfo) Boltim mulai turun lapangan mendampingi 2 desa binaan melakukan validasi data penerima.

Validasi data penerima tersebut, dalam upaya penanganan dampak sosial akibat covid-19. Kepala Diskominfo Hamdi Egam mengatakan, sebagai Dinas Bina desa, kami harus turun langsung melakukan validasi terhadap 2 desa yang menjadi desa binaan tersebut yakni desa Nuangan dan desa Nuangan Satu. Sebagaimana hasil rapat bersama seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) belum lama ini.

“Kami turun langsung untuk melakukan validasi data dulu, kemudian hasilnya akan diajukan ke Dinas Ketahanan Pangan sebagai Dinas yang menangani penyaluran hak rakyat,” ungkapnya.

Validasi data harus ditinjau kembali, agar hasil dari pada pendistribusian terhadap penerima tepat sasaran berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam penanganan akibat dampak pencegahan penularan covid-19.

“Seperti tahap sebelumnya, kami dari Dinas binaan mengawal langsung proses penyaluran. Dimana menjadi tujuan, dengan mengutamakan ketentuan yang ada, baik dari data maupun jumlah stok. Sehingga, itu tujuan dari validasi data ini agar tidak berbenturan dan menjadi temuan,” jelas Hamdi.

Menurutnya, untuk penerima tahap dua ini ada sedikit perubahan menjadi klasifikasi dalam penyaluran hak rakyat oleh Pemerinta Daerah (Pemda) sebagaimana kebijakan Bupati, dengan adanya bentuk bantuan lain dari pemerintah pusat ke daerah.

“Berbeda denga sebelumnya, untuk tahap dua ini diutamakan bagi masyarakat yang tidak mendapat bantuan apapun. Dengan sebaliknya, penerima JHT, BST dan BLT, Kepala Desa (Sangadi-red) dan Sekertaris desa (Sekdes) tidak masuk daftar penerima dari Pemda. Namun ada kebijakan, bagi aparat desa dan lembaga desa serta penerima PKH dan PBNT,” tutupnya. (Fidh)

Kabid Bina Marga PUPR Boltim Zulkifli Mokoagow meninjau pekerjaan Jalan Moad-Motongkad.

Boltim, detiKawanua.com – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat (PUPR) Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur lakukan peninjauan pekerjaan jalan, Kamis (11/06) siang tadi.

Kepala Dinas PUPR Boltim, melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, ZulKifli Mokoagow menuturkan, pihaknya meninjau langsung pekerjaan ruas jalan Mooat-Atoga yang saat ini pekerjaannya sedang dilaksanakan oleh CV. Tauliang Jaya dengan anggaran senilai Rp 9 miliar DAK.

Diselah-selah peninjauan proses pekerjaan tersebut, Zulkifli juga mengatakan, sudah menjadi tugas dan tanggungjawab. Kami selaku instansi tekhnis terkait untuk setiap saat, meninjau dan mengawasi proses pekerjaan yang ada. “Ini suda menjadi tugas dan tanggungjawab kami, untuk setiap saat meninjau dan mengawasi proses pekerjaan yang sedang dilakukan,” jelasnya.

Bahwa untuk saat ini, pekerjaan difokuskan pada pelebaran posisi tikungan dan melakukan pengatingan atau penurunan badan jalan pada posisi tanjakan. Sebagaimana yang sedang dikerjakan.

“Saat ini pekerjaan pelebaran, posisi tikungan dan penurunan badan jalan pada posisi tanjakan. Dan saat ini perusahan pelaksana, sedang melakukan pelebaran dan pengatingan pada posisi jembatan ke dua dari arah desa Atoga dengan peralatan yang memadai,” ujar Zulkifli kepada sejumlah awak media.

Sementara sejumlah penguna jalan yang melintas, baik kendaraan roda empat maupun roda dua saat dikonfirmasi terkait pekerjaan tersebut, mengatakan bahwa, kami selaku pengguna jalan tentunya mendukung sepenuhnya proses perkerjaan ruas jalan yang ada. Apalagi dengan adanya pelebaran posisi tikungan dan penurunan badan jalan pada poisisi tanjakan.

“Ya, selaku pengguna jalan kami mendukung sepenuhnya pekerjaan ini,” jelas warga penguna jalan.

Mereka pun berharap, untuk kedepan agar ruas jalan Mooat-Atoga itu dapat diperlebar sepenuhnya. “Harapan kami, mulai dari perempatan danau sampai desa Atoga, karena ruas jalan tersebut adalah satu-satunya ruas jalan alternatif yang menghubungkan Kecamatan Mooat-Motongkad menuju ibu Kota Kabupaten,” harap mereka.

(Fidh)

Tahuna, detiKawanua.com –  Dalam rangka menyambut hari jadi Kepolisian RI atau HUT Bhayangkara ke-74 pada 1 Juli 2020. Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe akan memberikan pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) baik itu SIM A, B maupun C. Secara gratis tanpa dipungut biaya. Namun ini hanya berlaku bagi masyarakat di daerah itu yang lahir pada tanggal 1 Juli dan cukup umur untuk membuat SIM.

Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang lahir pada 1 Juli ini, sebagai mana yang di katakan, Kapolres Sangihe melalui Kasat Lantas Iptu Awaludin Puhi SIK dalam ketranganya diruang kerjanya, Kamis (11/5/ 20)

“Bagi masyarakat yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) bisa mendapatkan secara gratis bagi masyarakat yang lahir pada tanggal 1 Juli,” kata Kasat Lantas Awaludin Puhi.

Lebih lanjut di katakan, pemberian SIM gratis kepada masyarakat yang lahir tanggal 1 Juli tersebut, yakni dalam rangka menyambut hari jadi Kepolisian RI atau HUT  Bhayangkara ke-74 pada 1 Juli 2020.

“Untuk waktu pembuatan SIM gratis ini sendiri  juga bertepatan pada tanggal 1 Juli jadi waktunya hanya satu hari. Jadi masyarakat yang memiliki tanda bukti diri kelahiran tanggal 1 Juli dan belum memiliki SIM silakan membuat SIM di Kantor Satlantas Polres Sangihe,” terang Kasat.

Kasat menambahkan, bahwa pembuatan SIM gratis bagi masyarakat yang lahir pada tanggal 1 Juli ini tidak hanya berlaku di Kabupaten Kepulauan Sangihe saja. Namun berlaku di seluruh Indonesia secara serentak.

“Intinya bagi masyarakat yang sudah layak dan lahir 1 Juli dan belum memilki SIM bisa mempersiapkan diri. Saya sampaikan kembali pembuatan SIM gratis ini hanya berlaku kepada masyarakat yang lahir pada tanggal 1 Juli dan sudah layak membuat SIM, selain tanggal 1 Juli tersebut tetap dikenakan biaya alias tidak gratis, satu hal yang diingatkan kembali dalam pelaksanaan giat ini tetap melaksanakan portal Covid19,” jelas Kasat Lantas Awaludin Puhi. (Js)

Tahuna, detiKawanua.com – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Sangihe, hari ini akan memulai Rapid Test masal di sejumlah pusat keramaian di kota Tahuna Sangihe.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Tim Gugus, dr. Jopy Thungari dalam pres rilis, Rabu (10/6/2020). Thungari mengatakan Rapid Test dianggap perlu untuk penanganan lebih dini penyebaran virus Corona di Sangihe.

“Memang pemeriksaan secara masal itu bagus, tapi karena keterbatasan Rapid Test, jadi kita mengidentifikasi kelompok yang banyak memiliki resiko,” ungkap Thungari.

Kegiatan ini akan dimulai Kamis 11 Juni 2020, kemudian akan dilanjutkan di hari berikutnya. “Besok kami akan melakulan Rapid Test di pedagang Pasar di Towo’e. Dan lusanya akan dilakukan kepada Sopir, kan ada satgas angkutan darat, kemudian satgas angkutan laut dan kita akan rapid tes Buru Bagasi. Besok pedagang di Towo’e dan lusanya Sopir Mikro,” Jelasnya. (Js)

Minahasa, detiKawanua.com – Dilantiknya Drs Jhon Kapo MSi Camat Tombariri sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Minahasa oleh Bupati Minahasa Dr Ir Royke Octavian Roring MSi pada Jumat 13 Maret 2020 lalu, kini jabatan Camat Tombariri resmi dijabat Davidson Suluh SSTP MSi setelah dilakukan serah terima jabatan (Sertijab) yang dihadiri Sekretaris Kabupaten Minahasa Frits Muntu SSos, Rabu (10/06) di kantor Camat Tombariri.

Dalam sambutannya Muntu mengatakan, jabatan merupakan berkat dari Tuhan melalui Bupati Minahasa dan Wakil Bupati.

“Kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan harap dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggungjawab. Intinya kita jangan sombong, layanilah masyarakat dengan tulus,” imbau Muntu

Sertijab Camat Tombariri dari Pejabat Lama Drs John Kapoh MSi kepada pejabat baru juga Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir Wenny Talumewo, Kepala Dinas Sosial Drs John Kapoh MSi, Kepala Dinas PMD Jeffry Tangkulung SH MAP, Kasatpol PP Meidy Rengkuan, SH MAP, Kepala Dinas Perhubungan Ir Hendrik Kaunang, serta Hukum Tua se-Kecamatan Tombariri.

Usai acara serah terima jabatan Camat Tombariri, pada kesempatan itu Pemerintah Kabupaten Minahasa menyerahkan masker kepada para Hukum Tua yang ada di Kecamatan Tombariri untuk dibagikan kepada masyarakat. (Baim)

Minahasa, detiKawanua.com – Bupati Minahasa DR Ir Royke Octavian Roring MSi IPU Asean Eng mengikuti Ujian Evaluasi Program Profesi Insinyur Pasca Sarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2020. melalui aplikasi  Zoom dari Rumah Dinas Bupati, Rabu (10/06).

Evaluasi ini dilakukan Bupati ROR usai menghadiri peresmian Rumah Sakit Dr. J.H. Awaloe.

Ujian Komprehensif RPL Online yang diikuti Dr Ir Royke Octavian Roring IPU Asean Eng, diperoleh Nilai : 95,78, dan IPK : 4.00, Nilai: A, Dengan Predikat : Cum Laude.
Adapun Komisi Penguji terdiri dari Dosen Pembimbing;
1. DR. Ir. Audie Rumayar M. Eng IPU Asean Eng, Pembimbing
2. Ir. Samuel Y Rompis ST, MT, M. Eng, Ph,D.
Penguji terdiri atas;
1. Prof DR. Ir. Hyerico Manalip, Msc, DEA.
2. Prof DR. Ir. Markus T. Lasut M.Sc. (Baim)

Minahasa, detiKawanua.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Frits Muntu meresmikan Pasar Rakyat Tanawangko dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19, Rabu (10/6).

Peresmian diawali dengan penandatanganan prasasti oleh Sekda dan disaksikan Kapolres Tomohon AKBP Bambang Ashari Gatot SIK MH serta jajaran Pemkab Minahasa.

Dalam sambutannya Sekda mengatakan, peresmian pasar ini merupakan salah satu bukti nyata adanya keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Menurutnya, pasar merupakan sarana vital yang diperlukan masyarakat untuk mempermudah memasarkan hasil pertanian, perikanan dan sebagainya. Sekaligus upaya untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat. Sehingga dapat pula meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

“Disamping itu pula, pembangunan pasar ini adalah bagian dari upaya kita kembali mendorong eksistensi pasar tradisional yang dulu terkesan dengan image kotor, kumuh dan tidak nyaman. Nah, sekarang menjadi sangat nyaman karena kebersihannya,” ujar Sekda.

Muntu pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Pusat yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat di Minahasa, sehingga pasar ini boleh terbangun serta dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

“Diharapkan kepada semua masyarakat yang beraktivitas di pasar rakyat ini, agar bersama-sama dengan pemerintah untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam pasar ditengah-tengah pandemi Covid-19 dengan memperhatikan protokol kesehatan,” tukas Muntu.

Dikesempatan itu, Muntu mengatakan bahwa pembangunan yang berkesinambungan mutlak harus dilaksanakan dalam menciptakan kesejahteraan yang merata.

“Untuk itu peran serta stakeholder sangat diperlukan, terlebih partisipasi masyarakat sebagai wujud kebersamaan dalam pembangunan daerah,” katanya.

Namun begitu, kata dia, setiap langkah hendaknya harus mempertimbangkan segala prioritas dan memiliki korelasi antara satu bidang dengan bidang yang lain. Sehingga percepatan pembangunan terlaksana secara seimbang. (Baim)

Boltim, detiKawanua.com – Setelah berhasil melakukan penyaluran hak rakyat jaringan pengaman sosial tahap pertama berupa beras premium, gula pasir, minyak goreng dan ikan kaleng, beberapa waktu lalu, saat ini Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), dibawah pimpinan Bupati Sehan Salim Landjar SH, kembali mempersiapkan bahan berupa beras premium, minyak goreng, gula pasir dan ikan kaleng untuk disalurkan pada tahap kedua ini.

Pemyalran tahap dua tersebut, seperti yang telah disampaikan, Bupati Boltim saat sosialisasi menyangkut penanganan dampak dari penyebaran covid-19, dimana Pemda akan menyalurkan hak rakyat berupa beras premium, gula pasir, ikan kaleng dan minyak goreng terkait dampak dari penyebaran Covid-19 dalam tiga tahap. Dan saat ini sudah masuk dalam tahapan kedua penyaluran.

Dengan adanya rencana penyaluran hak rakyat tahap kedua dimaksud, pada Rabu (10/06) Bupati didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Boltim Kisman Mamonto, Kepala Dinas Komonikasi dan Informatika (Kominfo) Hamdi Egam, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Slamet Umbola meninjau langsung pasokan bahan berupa beras premium, gula pasir, minyak goreng dan ikan kaleng yang saat ini sementara didistribusikan oleh pihak penyedia ke gudang penampungan, tepatnya di gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Tutuyan.

Dikatakan Kepala DKP Boltim bahwa, hingga kini beras premium yang suda masuk di gudang penampungan sebanyak 40 ton, gula pasir 7,5 ton, minyak goreng 7,5 ton. sementara untuk ikan kaleng dalam proses distibus oleh pihak penyedia. Jika bahan sudah rampung didistribusikan sesuai kebutuhan, maka untuk penyaluran tentunya menunggu perintah dari Bupati.

“Soal kapan penyalurannya kepada warga masyarakat penerima, kita menunggu intruksi Bupati,” jelas Kisman.

Saat ini, lanjut Kisman tuturkan, pihaknya terus melakukan validasi data calon penerima bantuan hak rakyat bersama Pemerintah desa (Pemdes). Sebab, menurut Bupati proses penyaluran tahap kedua ini akan berbeda dengan penyaluran tahap pertama yaitu menyangkut calon penerima.

“Kami sedang melakukan verifikasi data penerima bersama Pemdes. Karena penyalurannya, sedikit berbeda dengan penyaluran tahap pertama. Sejauh ini, sebagian besar desa-desa sudah memasukkan data penerima, namum ada juga desa masih memperbaiki data. Kami menunggu finalisasi data dari semua desa dan segera disalurkan serentak,” ujarnya.

Adapun data penerima penyaluran tahap pertama, yakni jumlah Kepala Keluarga (KK) penerima sebanyak 21.613 KK, jumlah jiwa sebanyak 70.553 jiwa, sedangkan beras sebanyak 32.341 Kg, gula pasir sebanyak 32.481 Kg, minyak goreng sebanyak 32.419 liter, dan ikan kaleng sebanyak 120.613.

“Data tersebut, sesuai dengan keputusan Bupati tentang penetapan jumlah alokasi dan penerima bantuan bahan pangan masyarakat terhadap, dampak wabah corona virus desease (covid-19),” urai Kisman.

Sementara itu, Bupati Sehan Salim Landjar SH menjelaslan bahwa, untuk penyaluran tahap kedua ini agak berbeda dengan penyaluran tahap pertama, dimana untuk penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak akan menerima lagi.

“Dan juga untuk penyaluran tahap kedua ini para pensiunan ASN, TNI, Polri dan anggota BPD akan menerima bantuan hak rakyat masing-masing, berupa beras 10 Kg, 1 Kg gula pasir, 1 liter minyak goreng dan ikan kaleng sebanyak 5 kaleng,” terang Bupati, sembari menambahkan, untuk penyalurannya nanti akan diawasi serta dikawal oleh pihak Polri, TNI, Wartawan dan elemen masyarakat lainnya.

(Fidh)

Manado, detiKawanua.com – Gubernur Sulut Olly Dondokambey selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Tingkat Provinsi Sulut mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Covid19 melalui video conference (Vicon) dengan Presiden RI Joko Widodo di Manado, Rabu (10/6/2020) yang dihadiri Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Nasional, Doni Monardo beserta seluruh Ketua Gugus Tugas Tingkat Provinsi se-Indonesia dan turut hadir Wakil Gubernur Steven Kandouw serta Sekdaprov Sulut Edwin Silangen.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa pembukaan sebuah daerah menuju sebuah tatanan baru masyarakat yang produktif dan aman Covid19 harus melalui tahapan-tahapan yang ketat dan hati-hati.

”Jangan sampai ada kesalahan kita memutuskan sehingga terjadi kenaikan kasus di sebuah daerah karena tahapan-tahapan tidak kita kerjakan secara baik,” tutur Presiden

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan beberapa arahan, sebagai berikut:

Pertama, Presiden mengingatkan perlunya prakondisi yang ketat.

”Ini yang paling penting sosialisasi kepada masyarakat itu harus masif sehingga bagaimana mengenai penggunaan masker, mengenai jaga jarak, mengenai cuci tangan, mengenai jangan masuk ke kerumunan/keramaian yang terlalu padat,” imbuh Presiden.

Lebih lanjut, Presiden meminta untuk terus disampaikan kepada masyarakat, diikuti, dan dijalankan dengan simulasi-simulasi yang baik, sehingga saat masuk ke dalam tatanan normal baru maka kedisiplinan warga sudah betul-betul siap dan ada.

Inilah, menurut Presiden, prakondisi yang disiapkan sehingga disiplin pakai masker, jaga jarak aman, sering cuci tangan, hindari kerumunan, tingkatkan imunitas harus terus disampaikan kepada masyarakat.

”Saya juga sudah perintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk menghadirkan aparat di titik-titik keramaian di daerah untuk mengingatkan warga agar disiplin, untuk mengingatkan warga agar mematuhi protokol kesehatan,” kata Presiden.

Kedua, berkaitan dengan penentuan waktu.

”Ini penting sekali, kapan timing-nya, ini penting sekali. Ini harus tepat. Kalkulasinya, hitungan-hitungannya berdasarkan data dan fakta lapangan yang ada,” tandas Presiden.

Jadi, Presiden mengingatkan juga pada daerah apabila sudah ingin memutuskan masuk ke kenormalan baru agar dibicarakan dulu dengan Ketua Gugus Tugas, dengan Gugus Tugas.

”Datanya seperti apa, pergerakannya seperti apa, fakta-faktanya seperti apa. Karena itu data di sini ada, saya lihat ada semuanya. Jadi lihat perkembangan data epidemologi, terutama angka R0 dan angka Rt,” terang Presiden.

Ia juga menyampaikan untuk memperhatikan juga tingkat kepatuhan masyarakat dan memastikan manajemen di daerah siap/tidak melaksanakan.

”Kemudian juga hitung kesiapan daerah dalam, ini yang berkali-kali saya sampaikan, dalam pengujian yang masif, pelacakan yang agresif, kesiapan fasilitas kesehatan yang ada. Ini benar-benar semuanya harus kita hitung dan kita pastikan,” ujarnya.

Ketiga, prioritas.

”Tidak semua langsung kita buka, tidak. Sektor dan aktivitas apa yang dimulai dibuka secara bertahap. Itupun secara bertahap, tidak langsung dibuka 100 persen. Beberapa daerah sudah melakukan dibuka dulu 50%, dibuka dulu separuh,” katanya.

Menurut Presiden, contoh-contoh beberapa daerah yang sudah melakukan akan dievaluasi dan sangat bagus sebagai contoh, persiapan dalam pembukaan tempat ibadah dengan protokol kesehatan.

”Untuk sektor ekonomi, sektor dengan penularan Covid yang rendah tapi memiliki dampak ekonomi yang tinggi itu didahukukan dan terutama ini sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur, sektor konstruksi, logistik, transportasi barang, sektor pertambangan, perminyakan. Saya kira ini sudah disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas agar hal-hal ini menjadi catatan kita semuanya,” imbuhnya.

Keempat, Presiden ingin betul-betul diperkuat konsolidasi, koordinasi antara pusat dan daerah. Provinsi, kabupaten dan kota, sampai tentu saja ke tingkat desa, RT dan RW serta perkuat juga koordinasi di internal Forkompinda.

”Ini penting sekali dan tentu saja yang lebih penting  lagi, libatkan semua elemen masyarakat sehingga kita semuanya bergotong royong, bersinergi, bekerja menyelesaikan persoalan pada saat ini,” terangnya.

Kelima, evaluasi secara rutin.

”Sekali lagi, meskipun misalnya sebuah daerah kasus barunya sudah menurun hati-hati jangan sampai lengah. Karena sekali lagi, di lapangan itu masih sangat dinamis. Keberhasilan pengendalian Covid ini sangat ditentukan oleh kedisplinan dan protokol kesehatan,” jelas Presiden.

Kepala Negara juga mengingatkan, jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, kenaikan kasus, maka langsung akan dilakukan pengetatan atau penutupan kembali.

Diakui Presiden, penjelasan dari Ketua Gugus Tugas dan para pakar terkait hal-hal yang perlu dilakukan dari data-data yang ada.

”Saya kira kita harus semuanya optimis bahwa tantangan yang kita hadapi ini bisa kita kendalikan dengan baik dengan harapan kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sehingga kita bisa beraktivitas kembali,” pungkas Presiden.

(*/mld70)