Camat Kawangkoan Utara, Fabian Mendur.

Minahasa, detiKawanua.com – Menyikapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa terkait ditutupnya aktivitas pasar Kawangkoan sementara waktu guna memutus penyebaran Covid-19. Pemerintah Kecamatan Kawangkoan Utara menyediakan pasar lokal di tiga tempat, yakni Kiawa Raya, Talikuran – Uner dan Talikuran Utara-Barat.

Camat Kawangkoan Utara, Fabian Mendur mengatakan, kebijakan ini dilakukan untuk menjawab kegelisahan masyarakat khususnya para pedagang.

“Kami mencoba mengakomodir mereka (Pedagang, red). Sehingga para pedagang tetap bisa berdagang, karena itu adalah mata pencaharian mereka. Demikian juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kawangkoan Utara agar supaya tidak perlu berbelanja ke luar daerah,” ucap Mendur saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/06).

Selain itu, Mendur menjelaskan, langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir potensi masalah baru, baik ekonomi maupun sosial, hingga lingkungan.

“Karena kalau tidak diorganisir, berpotensi terjadi menimbulkan pedagang liar. Selai itu juga untuk mempertahankan roda ekonomi masyarakat. Karena masyarakat menggantungkan hidupnya dari berdagang,” ucapnya.

Meski begitu, pihaknya juga meminta pedagang dan pengunjung pasar untuk tetap mengikuti protap Covid-19.

“Jadi setiap pagi dan sore pasar selalu disemprot desinfektan. Selain itu baik pedagang dan pengunjung juga wajib menggunakan masker dan cuci tangan,” terangnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan pengaturan aktivitas pasar di tiga lokasi ini.

“Untuk aktivitas pasar, menerapakan ganjil-genap. Jadi untuk Talikuran-Uner berlaku Senin, Rabu, Jumat sementsra Talikuran Utara-Barat berlaku Selasa, Kamis, Sabtu. Khusus untuk pasar di Kiawa Raya dibuka setiap hari,” tandasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, guna mengefektifkan kebijakan ini, pihaknya juga telah membentuk tim kerja.

“Tim kerja ini terdiri dari LPM, Pemerintah Desa dan Kelurahan dan Tokoh Masyarakat,” pungkasnya. (Baim)

Manado, detiKawanua.com – Sebuah inovasi pelayanan publik penanganan ‘pagebluk’ Covid19 bernama Online (sistem) Kepegawaian Sekertariat Daerah atau dikenal dengan sebutan (OK Setda) bakal dilaunching Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Sulut yang rencananya pada hari Rabu 24 Juni pekan depan.

Ya, aplikasi OK Setda merupakan bentuk dukungan penuh dari Biro Adpim Setdaprov Sulut yang dikomandoi Dantje Lantang akan program (penanganan Covid19) yang dihelat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui lomba inovasi pelayanan publik penanganan pandemi Covid19 yang diikuti seluruh instansi pemerintah di Indonesia.

Bagaimana aplikasi OK Setda mampu mencegah penyebaran Covid19 di lingkungan kerja para birokrat Pemprov Sulut?

Karo Adpim Dantje Lantang diwakili Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Setda pada Biro Adpim Setdaprov Sulut, Christian Iroth menjelaskan cara kerja aplikasi yang mampu menerapkan Physical Distancing dengan mengurangi kontak langsung antar pegawai ketika mereka akan mengurus kenaikan pangkat hingga pensiun.

Untuk kelebihan lainnya juga menurut Christian, aplikasi akan terkoneksi langsung dengan perangkat android yang dimiliki setiap pegawai sehingga setiap pemberitahuan kenaikan pangkat dan urusan kepegawaian lainnya akan disampaikan otomatis lewat notifikasi yang diterima setiap pegawai.

“Aplikasi ini memuat database kepegawaian setda dan dalam pengurusan berkas kenpa, gaji berkala dan pensiun dilingkungan setda, dapat dilaksanakan melalui aplikasi ini,” kata Christian.

Lanjut Christian, setelah menerima notifikasi, setiap pegawai wajib melengkapi berkas persyaratan dengan mengunggah baik foto atau berkas yang diperlukan lewat aplikasi OK Setda.

“Pegawai akan mendapatkan notifikasi di android masing-masing apabila yang bersangkutan akan naik pangkat, gaji berkala dan pensiun juga akan diberitahukan persyaratan yang akan disediakan. Apabila ada persyaratan yg belum lengkap, pegawai bisa langsung melengkapi dengan cara foto berkas dan langsung di upload lewat aplikasi,” tandasnya.

(hms/mld70)

Sulut, detiKawanua.com – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Melky Jakhin Pangemanan (MJP), menginterupsi jalannya Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019, diruangan Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

MJP menyoroti Gaji Tenaga Harian Lepas (THL) yang baru tertata dalam APBD untuk bulan Januari s/d Juni 2020. Sementara masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 52.074.000.000 plus BPJS Rp. 2.000.000.000 MJP mendorong pemerintah agar menuntaskan persoalan tersebut dan memberi jaminan dengan menyiapkan anggaran untuk gaji THL sampai dengan bulan Desember 2020.

“Saya harap pemerintah provinsi memperhatikan nasib 2.630 orang THL. Wajib untuk membayarkan gaji mereka apalagi saat ini ditengah pandemi covid 19,” tegas MJP, Kamis (18/06)

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey (OD) langsung menanggapi interupsi dari Politisi PSI ini.

Dalam sambutannya, OD berjanji akan membayarkan gaji para THL sampai bulan Desember 2020. “Kami siap bayarkan gaji THL,” ucap Gubernur saat paripurna.

Gubernur juga menjamin bahwa gaji THL tetap dibayarkan.“Kalau saya sudah tanda tangan SK, Gaji THL pasti terbayar. Kalau tidak, kadisnya tidak becus,” jelas Gubernur saat jumpa pers dengan wartawan di kantor DPRD.

(Enda)

Matandoi, detiKawanua – Enam orang berhasil dievakuasi Basarnas dari lokasi pertambangan Bakan didesa Matandoi Bolaang Mongondow Selatan, pada kamis 18 juni 2020.

Enam orang tersebut diantaranya lima pria dan seorang wanita yaitu Angki, Jerry, Ando, Anton, Randi dan Linda.

Ke- enam orang tersebut, merupakan warga Biga Kotamobagu yang sedang mencari lokasi pertambangan rakyat, namun tersesat saat akan kembali.

Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Manado pada pukul 06.15 wita, menerima laporan kondisi membahayakan jiwa manusia.

Menurut informasi yang diterima dari bapak Anggi yang merupakan salah satu keluarga dari korban, bahwa pada rabu 16 juni 2020, ke- enam korban tak kunjung kembali hingga keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor SAR Manado.

Pada pukul 06.35 wita Tim rescue Pos Siaga SAR Kotamobagu segera berangkat ke lokasi pencarian. Begitu tiba di lokasi Tim SAR Gabungan langsung bergerak ke titik pencarian.

Setelah melakukan pencarian sekitar pukul 09.30 wita, Tim berhasil menemukan ke- enam orang tersebut. Korban langsung dievakusi ke klinik terdekat dan diserahkan ke keluarga korban.

Suhri Sinaga selaku Kepala Basarnas Manado, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut terlibat dalam pencarian, “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak potensi SAR, masyarakat, dan keluarga korban yang turut membantu dalam proses pencarian hingga para korban bisa ditemukan.

Dengan selesainya proses evakuasi maka operasi SAR Kondisi Membahayakan Jiwa Manusia, enam orang tersesat di lokasi pertambangan Bakan di tutup, dengan hasil semua korban selamat,” jelas Sinaga(*)irz.

Sekda DR. Ir. Sonny Warokka saat menyerahkan surat perintah tugas.

Boltim, detiKawanua.com – Bertempat di kantor Bupati, pada Kamis 18 Juni 2020, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Salim Landjar, SH diwakili Sekretaris daerah (Sekda) DR. Ir. Sonny Warokka menyerahkan surat perintah Pelaksana tugas (Plt) kepada 3 penjabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim.

Ketiga jabatan yang dilakukan pengisian tersebut, adalah Kepala Dinas Pertanian. Sebelumnya dijabat oleh Ir. Setiono yang
memasuki masa pensiun dan diisi oleh Mat Sunadi sebagai Plt. Kemudian, Sekretaris Dinas Perpustakaan diisi oleh Mahmud Mokoagow sebagai Plt, karena pejabat yang lama Han Lolangion telah pensiun TMT pada Juni 2020 ini. Dan Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM diisi oleh Muhtar Gaib sebagai Plt yang sebelumnya dijabat oleh Mat Sunadi.

Bupati dalam sambutannya, yang disampaikan oleh Sekda, Sonny Warokka menyampaikan bahwa, ditengah kondisi sulit saat ini karena pandemi covid-19, Pemda Boltim, tetap melaksanakan tugas sebagai mana mestinya sehingga penilaian pimpinan terhadap kinerja seluruh aparat pemerintah daerah tetap berjalan.

“Pengisian dan pergeseran jabatan pada hari ini terjadi karena, ada pejabat yang telah pensiun dan masuk pada masa pensiun atau MPP,” jelas Sekda.

Untuk itu, saya berharap kepada penjabat yang baru agar menjalankan tugas ini dengan baik. Sebab, ini adalah
amanah dan kepercayaan dari pimpinan. Sehingga jalankan amanah ini dengan baik,sesuai dengan tugas dan fungsi di SKPD masing-masing dengan berpegang pada trimarta pengabdian yaitu disiplin, loyalitas dan profesionalisme dan PP 53 tentang disiplin PNS serta UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN sebagai guidence.

“Kepada pejabat yang memasuki masa pensiun, Ir. Hi. Setiono Sekda mengatakan, terimakasih atas pengabdian dan kerjasamanya selama ini. Dan walaupun telah pensiun namun, masih dapat dimintakan saran serta pendapat demi untuk kemajuan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,” ujarnya, siang tadi.

Diketahui, turut hadir pada acara tersebut yakni, Asisten bidang administrasi pemerintahan, kepala BKPSDM, pejabat yang lama dan ASN dari ketiga dinas tersebut.

(Fidh)

Manado, detiKawanua.com – Gubernur Olly Dondokambey diundang menjadi narasumber dalam acara talkshow Satu Meja The Forum ‘Pilkada di Tengah Corona’, yang disiarkan langsung melalui salah satu station TV Nasional pada Rabu 17 Juni 2020.

Dalam talk show tersebut, Gubernur Olly telah blak-blakan soal posisi petahana yang dinilai serba salah dalam menjalani tahapan Pilkada di tengah-tengah pandemi Covid19. Namun, meski begitu, Gubernur Olly menyatakan siap mematuhi keputusan pemerintah pusat untuk menggelar Pilkada serentak di 270 daerah di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) setelah pemerintah menetapkan fase pandemi Covid19 memasuki masa Kenormalan Baru (New Normal).

Sebagaimana diketahui, pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2020 ini bergeser dari tanggal 23 September ke 9 Desember karena adanya pandemi Covid19. Keputusan tersebut berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 Tahun 2020.

Selain Gubernur Olly, tampil dalam talk show tersebut Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar, Komisioner KPU Ilham Saputra, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, Anggota Komisi 2 DPR RI/F-PKS Mardani Ali Sera, serta pengamat politik M Qodari.

“Saya kira apa yang disampaikan oleh pak Dirjen (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri) tadi, memang tidak ada permasalahan kalau kita menyelenggarakan sejauh kita melaksanakan protokol Covid19. Tapi dampak dari hal-hal ini yang harus kita sepakati, karena kita bisa melihat pengalaman Pilkada-Pilkada yang lalu banyak hal dari sisi hukum ini yang menjadi persoalan,” kata Gubernur.

Karenanya, Gubernur Olly meminta KPU dan Bawaslu dapat menjamin pergeseran waktu pelaksanaan Pilkada dari 23 September ke 9 Desember tidak menghalangi kewajiban para petahana termasuk dirinya dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah dalam mempercepat penanganan Covid19.

“Nah ini yang harus kita lihat, jangan orang sudah ikut Pilkada tiba-tiba ada kepentingan macam-macam, tiba-tiba dirugikan. Ini yang harus dilihat, supaya demokrasi kita bisa berjalan dengan baik. Kalau sekadar penyelenggaraan saya kira tidak ada masalah, karena saya juga melihat industri di Sulut semua berjalan dengan baik pada saat mereka melakukan protokol Covid19 tidak ada PHK, semua berjalan tanpa ada yang terjangkit tapi kan itu sederhana,” ungkap Olly.

Hanya yang paling menjadi persoalan, dampak dari situasi kondisi seperti ini terus, petahana harus melakukan kegiatan-kegiatan lain.

“Apakah Panwas, Bawaslu sama KPU mau menerima memberikan masukan yang betul-betul terbuka tidak ada keberpihakan kiri dan kanan dan Kementerian Dalam Negeri mau mengambil sikap yang sesuai dengan aturan yang ada. Ini harus dibicarakan jauh-jauh, yah kalau sudah begitu kita jalani. Daerah kan tinggal mengikuti apa kepentingan dari pusat (Jakarta). Kita lihat aja sampai dimana penyelenggaraannya ini berjalan,” jelas Gubernur.

Kendati demikian, Gubernur Olly mengaku lebih memilih pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun depan setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur Sulut di periode pertama.

“Kalau pribadi saya lebih baik setelah habis masa jabatan kalau Covid19 masih berkepanjangan, karena kita tidak mungkin berhenti melakukan kegiatan membangun ekonomi masyarakat dan memberikan bantuan sosial. Tidak mungkin, kita tidak melakukan hal-hal seperti ini,” ujarnya.

Menurutnya, pelaksanaan Pilkada pada tahun depan untuk mencegah munculnya anggapan bahwa petahana memanfaatkan APBD untuk kepentingan Pilkada walaupun itu sebenarnya murni dilakukan untuk kesejahteraan warga di tengah pandemi Covid19.

“Saya kira kalau bagi saya, kalau petahana lebih bagus 2021, karena ini dampaknya bisa bermasalah. Karena kami sebagai petahana dianjurkan melakukan kegiatan sosial untuk melakukan bansos dan kegiatan ekonomi. Kalau kita salah melangkah nanti dianggap petahana memanfaatkan APBD. Nah itu kan masalah, bisa gugur kita dalam perjalanan Pilkada nanti. Jadi lebih bebas kalau ada situasi Covid19 seperti ini, petahana sudah bebas semua baru penyelenggaraan agar supaya betul-betul tidak ada masalah di kemudian hari. Karena hal-hal ini beda-beda tipis saja ini memanfaatkan bansos dan segala macam ini bagi petahana kalau salah terjemahkan,” tutupnya.

(hms/mld70)

Tahuna, detiKawanua.com – Kunjungan Kerja Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana ke Desa Bukide Timur, Kecamatan Nusa Tabukan (Nustab) bersama Anggota DPRD Sangihe dan sejumlah pimpinan OPD, Rabu (17/6/20)

Gaghana dalam sambutannya, mengatakan, selain penyerahan bantuan bapok yang tentunya pemerintah daerah juga tak lupa memberikan support kepada masyarakat kepulauan yang  terdampak Covid -19. “Bantuan sosial tunai (BST),  Bahan Pokok (Bapok) yang kami bawa untuk warga masyarakat ,” kata Gaghana

“Warga masyarakat harus bisa menyikapi pandemi ini, mematuhi protap Covid19, Kepulauan Nustab adalah penghasil ikan laut, selain itu ada inovasi yang dilakukan warga masyarakat dengan hasil pertanian,” tambahnya.

“Penerima bantuan di kecamatan Nusa Tabukan, berjumlah 86 Kepala Keluarga (KK) yang menerima bantuan. Warga masyarakat yang menerima bantuan ini pekerja informal yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Diapresiasi walaupun ditengah pandemi ini, warga masyarakat nusa Tabukan sebelum menerima bantuan tersebut mereka berupaya secara mandiri,” ungkapan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sangihe, Dokta Pangandaheng. (Js)

Minahasa, detiKawanua.com – Ketahanan pangan di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dianggap jadi persoalan serius. Hal ini memantik respon Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey. Berbagai upaya pun digencarkan. Alhasil, gerakan sentuh tanah pun dicetus.

Ajakan itu mencuat dalam acara pencanangan gerakan olah tanah dan penanaman padi massal masa tanam ke 2 Tahun 2020 di Desa Touliang, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Rabu (17/20).

“Ketahanan pangan merupakan faktor penting ketika menghadapi situasi Covid-19 seperti saat ini. Masyarakat kita dorong untuk melakukan penanaman. Pasti Pemprov akan bantu bibit dan pupuk,” ujar Gubernur Sulut, Olly Dondokambey usai melakukan penanaman padi ladang.

Sementara itu, Bupati Minahasa Royke Roring melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Minahasa, Ir Wenny Talumewo mengatakan, Pemerintah Kabupaten Minahasa mendukung penuh kebijakan Gubernur Sulut dalam rangka menjaga ketahanan pangan di Bumi Nyiur Melambai.

“Pemkab Minahasa melalui Bupati dan Wakil Bupati juga melihat hal yang sama, dimana ketahanan pangan menjadi hal penting, karena salah satu kebutuhan pokok masyarakat,” ucap Talumewo.

Untuk itu pihaknya akan terus bersinergi dengan Pemprov Sulut untuk menyukseskan program pro rakyat ini.

“Pemkab akan segera berkoordinasi dengan Pemprov. mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mendapat bantuan benih,” katanya

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian, Yeiiti Roring menambahkan di Desa Touliang dan sekitarnya terdapat ratusan hektar lahan produktif yang bisa digunakan sebagai lahan pertanian.

“Khusus untuk Desa Touliang, Kakas, terdapat lahan produktif seluas 200 hektar yang bisa digunakan sebagai lahan pertanian khususnya padi,” ungkapnya.

Untuk itu dirinya juga mendorong masyarakat untuk terus memanfaatkan dan mengolah lahan.

“Jangan malu jadi petani. Manfaatkan lahan yang ada,” ajaknya.

Pada kesempatan itu, Gubernur ikut menjajal mobil traktor untuk membajak serta menanam padi di sawah. (Baim)

Minahasa, detiKawanua.com –Gubernur Olly Dondokambey pada Rabu (17/06/2020) tadi telah mencanagkan Program Percepatan Pengelolaan Tanah (Disimbolkan melalui menanam padi) diatas lahan seluas 35 Hektar bersama Kelompok Tani GoRo Touliang di Kecamatan Kakas Barat, dan selanjutnya melakukan panen cabe (rica) bersama Kelompok Tani Desa Leleko Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara (Sulut).

Nampak dalam kegiatan tersebut, Gubernur Olly sudah tak asing lagi karena hal berkebun/tani sudah menjadi rutinitas kesehariannya dikebun miliknya di saat mengisi waktu lowong. Dimana, gubernur mengedukasikan dan mendorong agar masyarakat Sulut untuk lebih giat memfungsikan atau mengelolah lahan, baik itu dipekarangan rumah, lahan tidur maupun lahan berukuran luas dimanfaatkan demi mencukupi kebutuhan hidup.

Pada giat itu juga, Gubernur Olly terlihat telah mengemudikan tracktor sendiri sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat atas cara dalam mengelolah lahan, dan untuk jenis padi yang jadi percontohan ditanam yaitu varietas lokal Superwin.

“Pengelolaan lahan sangat penting terlebih di masa pandemi Covid19 ini agar kita dapat mengantisipasi jika terjadi krisis pangan,” ujarnya yang saat itu didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Edwin Silangen serta Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Sulut Pdt Lucky Rumopa, juga sejumlah pejabat Eselon II terkait di Pemprov Sulut.

Diketahui dari data yang diungkapkan Ketua Kelompok Tani Harry Warbung bahwa sudah ada 280 hektar cabe ditanam dan hal tersebut tak lepas dari bantuan Pemerintah Provinsi Sulut.

(tim/mld70)

Tahuna, detiKawanua.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Tahuna kembali melakukan penangkapan terhadap satu unit pambut milik nelayan asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal di Wilayah perairan Sangihe.

Kepala Stasiun PSDKP Tahuna, Johanis Rio Madea kepada wartawan Rabu (17/6/2020) mengungkapakan bahwa penangkapan berawal dari informasi dari Pusdal yang ada di pusat bahwa ada pergerakan beberapa kapal yang melakukan aktifitas penangkapan ikan diperairan Sangihe.

“Jadi deteksi awal dari Pusdal dan kami PSKDP langsung bergerak dengan menggunakan KP HIU 15 dengan Kapten Hendro Andaria dan dipimin langsung oleh saya sendiri, kami berhasil menemukan satu unit pambut dengan lima orang awak  kapal yang keseluruhan berkewarga Negaraan Philipina dan ketika dilakukan penangkapan sementara melakukan aktifitas penangkapan ikan tuna,” ungkap Madea.

Lanjut dikatakan untuk titik kordinat lokasi penangkapan berada di 85 Mil dari wilayah Teluk Tahuna

“Dugaan awal tidak memiliki dokumen yang lengkap dan akan diterapkan pasal 92 dan 93 UU Perikanan nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan dimana kapal-kapal tersebut melakukan penangkapan ikan tanpa melengkapi dokumen SIPI dan SIU,” jelas Madea.

Sementara itu sebelum dilakukan tindakan peyelidikan terhadap kelima awak kapal pihak PSDKP Tahuna bekerjasama dengan tim gugus tugas penanganan Covid 19 melakukan rapid test terhadap lima orang awak kapal tersebut.

“Tetap mengikuti prosudur protap kesehatan penanganan Covid 19 sebelum dilakukan tindakan penyelidikan. Puji Tuhan dari kelima awak kapal keseluruhnya non reaktif hasil rapid tetsnya,” kunci Madea. (Js)