Boltim, detiKawanua.com – Pelatihan pemandu wisata selam, digelar Dinas Parawisata (Dispar) Kabuten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), tepat di salah-satu penginapan di desa Tombolikat Induk kecamatan Tutuyan, Rabu (24/06) siang tadi.

Dikatakan, Kepala Dispar Boltim Rizky Lamaluta dilakukannya pelatihan pemandu wisata selam ini, untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi para peserta. “Kita persiapkan SDM, supaya kedepan nanti kita sudah mempunyai pemandu parawisata yang memang sudah siap,” ujarnya.

Untuk anggaran sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik dana pelayanan kepariwisataan tahun 2020, katanya, yakni open water, advanced open water dan rescue. “Dari sejumlah kegiatan anggaranya dari DAK. Instrukturnya dari Manado, lisensi Professional Association of Diving (PADI),” jelas Dia.

Sementara, lanjut Rizky tuturkan, para peserta pelatihan berjumlah 20 orang, semua dari warga lokal Boltim. Dengan adanya pelatihan, kita upayakan memberdayakan SDM diantarnya pada spot daiving di Boltim. Ini dilakukan rutin setiap tahun. Dipersiapkan, yang kemudian mereka bakal menjadi pemandu wisata.

“Kita targetkan 10 hari untuk pelatihan kepada peserta secara teori dan prakter. Usai pelatihan secara teori selanjutnya, prakteknya akan dilakukan dikolam renang, kemudian di pantai. Juga kualits mereka ditingkatkan. Selama pelatihan berlangsung, tujuannya untuk bagaimana pengenalan alat pernapasan dalam air. Usai pelatihan nantinya mereka mendapatkan sertifikat,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, kedepan kita berharap para peserta yang ikut latihan ini sampai ketingkat diving master. Meskipun memang ada tingkatakln yang harus dilalui.

“Kita upayakan hingga ke jenjang dive master. Dan itu harapan kita kedepan nanti” kata Rizky, kepada sejumlah awak media siang tadi.

(Fidh)

Tahuna, detiKawanua.com – Dalam penanganan penyebaran covid-19, Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe mengalokasikan anggaran yang terbilang cukup fantastis yakni mecapai kurang lebih Rp 66.000.000.000. Namun sangat di sayangkan dalam penyerapannya terbilang sangat minim yakni baru mencapai Rp 8.000.000 atau kurang lebih 13 persen.

Hal ini pun sontak mendapat sorotan dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sangihe saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19.

“Jadi artinya Pemerintah Daerah membuat perencanaan, memprediksi
kebutuhan menyangkut percepatan penanganan covid. Angka yang telah di
tata kurang lebih Rp 66 miliar dan realisasi hingga hari ini baru sekitar Rp 8 miliar kurang lebih 13 persen presentase penyerapan anggaran tersebut. sehingga timbul pertanyaan, apakah perencanaan
tidak matang atau ada apa- apanya didalam?,” ujar Ferdi Sinedu.

Lanjut dikatakannya, kalau kebutuhan dilapangan masih sangat banyak, kenapa tidak dipenuhi oleh pemerintah Daerah dalam hal ini Tim Gugus.

“Dana cukup banyak, dilapangan masyarakat masih banyak yang berteriak dan banyak tidak tercukupi. Dengan dana yang begitu minim baru Rp 8 miliar penyerapannya apakah karena dana Tahap pertama belum di SPJ-kan? Sebagaimana penyampaian awal Inspektur,” katanya.

“Sehingga kalau ini terjadi, berarti kita harus pus kepada Tim Gugus Covid-19
untuk segera peng-SPJ_kan dan boleh dikeluarkan tahap II dan kalaupun
tidak bisa dihabiskan anggaran Rp 66 miliar ini, kita sebagai Banggar harus membatasi anggaran untuk penanganan Covid-19 ini,” sambung Sinedu.

Disentil soal besaran anggaran Rp 30 Miliar yang katanya dikembalikan
ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sinedu menegaskan hal itu oleh pihaknya yang di cari kebenarannya.

“Itu yang saya kejar apakah anggaran Covid itu Rp 36 miliar atau Rp 30
miliar, ternyata yang Rp 30 miliar ke kembalikan ke OPD masing-masing. Dimana kita baru ketahui bahwa Rp 36 miliar merupakan dana siap pakai atau bantuan tidak terduga, sedangkan Rp 30 miliar dikembalikan ke OPD. Tapi itu disebarkan ke OPD tertentu sehingga itu yang jadi pertanyaan kami,” tukasnya.

Hal senada dikatakan Dalmasius Saletia kader PKPI mewakili fraksi Gabungan, dirinya mempertanyakan alokasi anggaran yang sangat besar.

“Kami dari Fraksi Gabungan mempertanyakan anggaran yang baru terserap baru mencapai Rp 8 miliar, sedangkan masih banyak masyarakat yang masih terdampak belum mendapat sentuhan. Dan data ini sangat jelas
yang diterima dilapangan, seperti yang punya bengkel mendapat sentuhan
bantuan oleh pemerintah disementara pekerja di bengkel tidak mendapatkannya. Dan ini kami sangat sesalkan ada semacam pilih kasih
dalam penyaluran bantuan,” ungkap Saletia sembari berharap Pemkab
Sangihe dan Tim Gugus mendata kembali masyarakat yang belum merasakan sentuhan bantuan dari pemerintah. (Js)

Minahasa, detiKawanua.com – Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Jeffrie Tangkiling menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap dua di Desa Walewangko Kecamatan Langowan Barat, Selasa (23/06/20).

Tangkulung mengharapkan, agar dana BLT dapat dipergunakan sebaik baiknya, karena ini merupakan bansos pemerintah yang diberikan dalam pandemi COVID-19 saat ini.

Selain itu, sumber anggaran BLT diambil dari Dana Desa (DD), tapi bervariasi karena sesuai aturan, untun DD diatas 800 juta keatas maka BLT harus 30 persen dan untuk 800 juta kebawah hanya 25 persen.

“BLT diberikan secara bertahap selama tiga bulan, masing masing setiap bulan 600 ribu. Ini sesuai aturan dari pemerintah pusat dalam rangkah meringankan beban masyarakat disaat pandemi COVID-19, dimana ada pembatasan aktivitas masyarakat,” ujar Tangkulung.

Sementara itu, Hukumtua Desa Walewangko Sony Sepang mengatakan, penerima di desanya ada 78 Kepala Keluarga (KK). Ada ketambahan 7 KK, karena pada penerimaan tahap pertama hanya 71 KK. Selain itu, dari 78 KK penerima sudah mencakup semua keluarga yang pantas menerima bantuan sosial atau BLT di pandemi COVID-19.

“Penerima BLT ini sudah mengalami proses seleksi dari tim independen yang dibentuk oleh desa. Juga tim independen, gabungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM dan tokoh pemuda,” jelas Sepang.

Ditempat terpisah, Hukumtua Desa Raringis Bennie Sumual mengatakan penerima BLT di desanya ada 103 kepala keluarga (KK).

Dan semuanya disalurkan sesuai mekanisme yang berlaku, diserahkan langsung oleh pihak Bank Sulut yang datang langsung ke Kantor Desa Raringis. “Penyerahan bantuan langsung tunai (BLT) menggunakan protap kesehatan sesuai petunjuk pemerintah daerah,” tukas Sumual.

Pada kesempatan dan dihari yang sama sebanyak 109 KK penerima BLT disalurkan di Desa waleure melalui Hukum tua Desa Waleure Tatty Femmy pangkey kemudian kepada 103 KK di raringis lewat Hukumtua Bernie Sumual. (Baim)

Kepala Disdukcapil Boltim, Rusmin Mokoagow, saat diwawancarai sejumlah wartawan.

Boltim, detiKawanua.com – Untuk perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) usia 17 tahun di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), tahun ini dinilai meningkat.

Adanya peningkatan perekaman data e-KTP tersebut seperti dituturkan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Boltim, Rusmin Mokoagow bahwa tahun ini memang ada peningkatan. Hari ini, ada 10 orang melakukan perekaman data sedangkan yang dicetak sekitar 4 kartu e-KTP.

“Hampir setiap hari, pencetakan e-KTP kita lakukan serta perekaman. Dan kebanyakan dari pemula yakni usia 17 tahun yang memang sudah wajib KTP. Nampaknya, ada peningkatan dari tahun sebelumnya,” jelas Rusmin.

Lanjutnya, ini akan terus bertambah sebab hampir setiap hari ada data perekaman. Jadi ada kemungkinan hingga Desember nanti, perekaman e-KTP untuk usia tahun 17 terus meningkat sampai ratusan orang.

“Saya perkirakan, tentu semakin meningkat jumlah data perekaman dan pembuatan e-KTP bagi usia 17 tahun hingga akhir tahun ini,” ucap Rusmin, Selasa (23/06) kepada awak media ini, siang tadi.

Tak hanya e-KTP, dia menambahkan Kartu Identitas Anak (KIA) saat ini sudah banyak warga yang memiliki. KIA merupakan identitas resmi anak, yang diterbitkan oleh Disdukcapil.

“Saya sarankan, setelah sang ibu melahirkan anak, maka bukan hanya mengurus akta kelahiran namun harus membuat KIA untuk anaknya. Dengan adanya KIA, salah-satu tujuannya adalah meningkatkan pendataan. Selain itu ada manfaatnya jika memiliki KIA, diantaranya memenuhi hak anak, juga untuk persyaratan mendaftar sekolah. Ada dua jenis KIA yakni, untuk usia 0 sampai 5 tahun, tanpa menggunakan foto. Sedangkan usia 5 sampai 17 tahun kurang satu hari menggunakan foto,” ujarnya. (Fidh)

Kepala Dikbud Boltim, Yusri Damopolii saat meninjau ratusan Komputer.

Boltim, detiKawanua.com – Program bantuan untuk Sekolah Dasar (SD) dari Kemendikbud di Kabupaten Bolaaang Mongondow Timur (Boltim), tahun anggaran 2020, berupa ratusan unit komputer akan segera disalurkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Boltim ke pihak sekolah.

Ditemui diruang kerjanya, Kepala Dikbud Boltim, Yusri Damopolii membenarkan bahwa ditahun ini, ada program bantuan kumputer dari Kemendikbud yang diperuntukan di sekolah dasar. Dan komputernya sudah ada. Sumber anggarannya, dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 600 juta.

“Jumlah komputer yang ada sebanyak 140 unit. Ini akan diberikan ke 59 SD di Boltim,” jelas Yusri.

Kepada awak media, Yusri juga menuturkan bantuan ratusan unit komputer tersebut, guna peningkatan mutu serta kualitas pendidikan bagi siswa-siswi SD. Untuk, pendistribusian komputer ke sekolah-sekolah ketentuannya dari kementerian, artinya seberapa jumlah unit komputer yang akan diberikan ke sekolah itu sesuai penetapan dari pihak kemendikbud.

“Nah, Kita pastikan dan periksa dulu barangnya (komputer-red) setelahnya kita salurkan. Sebab komputer ini digunakan para siswa-siswi dalam proses belajar. Untuk seberapa jumlah penerima setiap sekolah, berdasarkan surat keputusan Kemendikbud. Pastinya, dalam waktu dekat kita salurkan ke pihak sekolah,” urai Yusri, Selasa (23/06) siang tadi. (Fidh)

Manado, detiKawanua.com – Gubernur Olly Dondokambey meminta pihak Balai Penelitian Tanaman Palma (Balit Palma) terus mengembangkan bibit kelapa unggul untuk meningkatkan produksi kelapa di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Oleh karenanya, gubernur mengharapkan keseriusan Balit Palma dalam mengembangkan kelapa di Sulut sehingga peranan Balit Palma itu benar-benar dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Disamping proses pengembangan kelapa tersebut, dirinya (Gubernur Olly) juga terus berupaya untuk meningkatkan pemasaran kelapa, salah satunya dengan mendorong jalur pemasaran internasional melalui jalur laut Manado dan Bitung guna mengurangi biaya transportasi.

“Masalah pemasaran kita itu, distribusi kita masih selalu harus ke Pulau Jawa tidak lewat laut. Tugas saya supaya jalur Bitung dan Manado untuk internasional sana bisa dibuka secara seluas-luasnya sehingga produk kelapa ini mendapatkan nilai tambah yang lebih. Sampai saat ini memang nilai tambah buat para petani kelapa belum dirasakan secara maksimal karena pertama, dikenakannya biaya PPN 10% untuk hasil-hasil pertanian sehingga banyak harganya menurun, kedua biaya transportasi masih mahal dan harus ke Jawa dulu baru naik lagi ke atas, ini yang menjadi kendala-kendala itu kan? Nah, ini yang harus kita lakukan supaya betul-betul hasil kelapa itu dapat dirasakan secara langsung seperti dulu lagi,” tegas Olly saat rapat kerja melalui video conference (Vidcon) dengan Kepala Balit Palma Kementerian Pertanian RI Ismail Maskromo, dalam membahas ‘strategi’ pengembangan kelapa di Sulut, pada Senin (22/06/2020).

Tak hanya soal itu saja namun, gubernur juga menerangkan bahwa Pemprov Sulut berupaya menyediakan lahan ratusan hektar dalam mendukung penuh pengembangan kelapa tersebut dengan melakukan upaya-upaya negosiasi bersama pemerintah pusat.

“Kami sementara bernegosiasi dengan Menteri BUMN dan PTPN XIV (14) untuk kita mengambil alih lahannya (lahan dibawah kewenangan pemerintah pusat) itu, nah kalau sudah Pemprov Sulut yang pegang kita akan berikan ke Balit Palma 100 hektar dan 100 hektarnya lagi ke pihak Unsrat, kan untuk baperson pariwisata yang ada di KEK Pariwisata jadi 200 hektar itu penggunaannya untuk penelitian kelapa. Itu merupakan komitmen kita nggak pernah keluar dari situ,” jelas Olly.

Sementara itu menurutnya lagi, bagi peremajaan kelapa melalui penanaman bibit kelapa unggul yang mampu berbuah besar dan banyak ketika dipanen nantinya dapat meningkatkan perekonomian para petani kelapa.

“Tentunya kita harus lakukan perbaikan untuk tanaman kelapa kita agar supaya cost produksinya untuk kelapa ini turun. Kalau dulu sekali panjat dalam tiga okian itu orang dapat 30 butir, sekarang naik tinggal satu setengah okian, itu jadi biaya manjatnya. Ini sudah tidak bisa nutupi (harga) kelapa yang turun ke bawah ini, tidak bisa nutupi biaya produksi,” ujarnya.

Yang oleh karena itu, Olly pun merasa optimis jika program pengembangan bibit kelapa unggul itu tuntas, maka tanaman kelapa akan kembali kejayaannya menjadi primadona di Sulut.

“Saya kira kalau ini kita bisa tuntas, diperkirakan kelapa ini akan menjadi primadona lagi di Sulut. Misalnya juga Balit Palma sudah punya bibit-bibit unggul yang bisa kita kembangkan cara pembibitannya, ini yang harus kita dorong,” terang Gubernur.

Dikatahui dalam rapat kerja vidcon itu juga diikuti Kepala Dinas Perkebunan Daerah Sulut, Refly Ngantung, pihak perwakilan Unsrat Manado, Deddy Tooy dan Direktur Eksekutif International Coconut Community (ICC), Jelfina Allouw.

(*/mld70)

Tomohon, detiKawanua.com – Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Tomohon, periode tahun 2020-2025 resmi dipimpin, Jootje Ferdie Wuisan, S.Th., S.Pd.K. Hal ini menyusul dilaksanakannya deklarasi, penyerahan pataka dan pelantikan pengurus lengkap, oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LPM Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), melalui daring, Senin (22/6).

Ketua DPD LPM Provinsi Sulut Fredy Suot dalam sambutannya berharap, kepengurusan LPM Kota Tomohon yang baru dilantik ini dapat menjalankan fungsi utama LPM, yakni menjembatani kepentingan masyarakat kepada pemerintah.

“Mudah-mudahan kepengurusan LPM Kota Tomohon, yang baru dilantik dapat betul-betul memberdayakan masyarakat. Buat program-program yang menyasar masyarakat,” tukasnya.

Sementara Jootje Wuisan, Ketua LPM Kota Tomohon yang baru dilantik mengaku bersyukur atas kepercayaan yang telah diberikan untuk memimpin LPM Kota Tomohon.

“Sasaran LPM Kota Tomohon sendiri sudah jelas, yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kelompok atau pribadi,” akunya.

Wuisan berharap pemerintah, Kepolisian, Kejaksaan, tokoh-tokoh agama dan masyarakat dapat terus bersinergi dengan LPM Kota Tomohon, dalam program-program ke depan, sehingga terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Wuisan juga mengimbau masyarakat agar tetap mengikuti anjuran pemerintah, untuk melaksanakan prosedur tetap (protap) kesehatan, dalam upaya pemutusan mata rantai penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“Di tengah pandemi Covid-19 ini, masyarakat juga harus terus membantu pemerintah dalam pencegahan virus ini. Tentunya dengan cara, menjaga kebersihan, tidak keluar rumah jika tidak perlu, dan menggunakan masker jika harus keluar rumah,” pungkasnya.

Turut hadir secara langsung, Ketua DPD LPM Provinsi Sulut Drs. Ferdy South, Sekretaris DPD LPM DR. Mody Pinontoan, SIP., M.A., Wakil Sekretaris DPD LPM Provinsi Sulut DR. Yessi Jacob, M.Teol, perwakilan Kejaksaan Negeri Tomohon dan Kepolisian Resor (Polres) Tomohon. Sementara, puluhan pengurus DPD LPM Kota Tomohon lainnya mengikuti secara virtual via Zoom.

Diketahui, sebelumnya Ketua DPD LPM Kota Tomohon S.Th., S.Pd.K, Sekretaris Steven Bons Manengkei, M.Th., dan Bendahara Bernard Sampul telah dilantik DPD LPM Provinsi Sulut sebagai pimpinan LPM Tomohon. Sementara, pelantikan pengurus lengkap baru digelar Senin Kemarin. (Baim)

Tahuna, detiKawanua.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Senin (22/6/2020) menggelar rapat kerja bersama dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Sangihe, di Ruang Paripurna DPRD Sangihe.

Dalam rapat tersebut disampaikan beberapa hal penting, baik masalah anggaran, tugas pokok atau permasalahan yang menyangkut Covid-19, maupun membahas tentang kesiapan Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menyambut New Normal.

Rapat yang dimulai sejak pukul 10.00 Wita, dihadiri Ketua DPRD Josephus Kakondo Bae, Wakil Ketua I Ferdy Sondakh, Wakil Ketua II Michael Thungari bersama anggota DPRD dari lintas Fraksi, bersama jajaran OPD yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Josephus Kakondo Bae kepada sejumlah wartawan setelah selesai rapat bersama.

Dikatakannya, Rapat bersama antara DPRD dan Tim Gugus Tugas Percepatan Pengembangan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat lah penting. Dimana dalam rapat ini di agendakan tentang rencana kerja dan kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pencairan tahap pertama sebesar Rp 13 Milyar.

Terlebih lagi lanjutnya, saat ini Indonesia telah memasuki masa New Normal. Kabupaten Kepulauan Sangihe pun diminta untuk lebih siap lagi dalam menyambut hal tersebut.

“Artinya kan torang harus menginjak tanah. Jangan cuma mengadopsi dari isu-isu global. Kita harus lihat, apakah kita siap dengan kondisi itu?, sedangkan langkah-langkah atau prosedur yang kita lakukan apakah so lengkap?, sehingga kita tau peta kondisi masyarakat daerah terhadap pandemi covid-19 ini,” ungkapnya.

Dirinya pun menyebutkan sejumlah contoh-contoh kebijakan yang diambil dibeberapa daerah yang ada. Seperti ravid test massal atau pembukaan sekolah.

“Misalnya tes massal, dan dari tes massal itu dapat tau toh. Misalnya torang cuma 2000 orang yang ravid test nya reaktif, sehingga itu yang di jaga. Nah kalau sekarang kan kita belum dapat tau. Jadi tidak boleh cepat diadopsi itu, yang mungkin di daerah lain so siap. Karena mereka sudah lakukan langkah-langkah, dan mereka sudah yakin. Apakah kita mau adopsi itu? Itu yang harus fokus dikaji oleh tim gugus,” urainya.

“Kita (DPRD) hanya mengingatkan. Seperti juga hal nya pembukaan sekolah, itu juga harus dikaji lebih Konfrehensif. Termasuk mau tanya ke orang tua, apa dorang pede mau lepas depe anak-anak. Karena orang dewasa saja anggap enteng, apalagi ini anak-anak. Jadi untuk itulah rapat kerja ini kita adakan, agar Kabupaten Kepulauan Sangihe siap menyambut New Normal,” kuncinya. (Js)

Boltim, detiKawanua.com – Wakil Bupati (Wabub) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Drs. Rusdi Gumalangit menjadi Pembina apel Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di halaman Kantor Bupati Boltim, pada Senin (22/06) pagi tadi.

Wakil Bupati dalam arahannya menyampaikan, bahwa aktifitas bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam New Normal ini kembali normal untuk seluruh ASN Boltim, tentunya dengan menerapkan protokol iesehatan dimasa pendemi covid-19 ini.

Selain itu Wakil Bupati menegaskan bahwa kembali kepada aturan penegakkan disiplin ASN harus masuk kantor. “Alhamdullah selama bekerja di rumah, ASN tetap produktif ini dibuktikan dengan Kabupaten Bolaang Mogondow Timur mendapat predikat WTP dari BPK RI dan ini hasil kerja kita semua,” ungkap Wabup.

Wabup juga menyampaikan, banyak selamat kepada pejabat yang baru dilantik dan diberi tugas dan tanguungjawab agar, terus berkoordinasi dan bekerjasama sambil menyentil masalah aset dimana penjabat yang berpindah tugas harus menyerahkan aset. Jangan pindah tugas aset juga berpindah. Dan Kepala Dinas harus bertangungjawab mengenai hal ini.

Dirinya berharap, untuk Kepala Dinas, harus melakukan evaluasi berjenjang kepada seluruh jajaran di lingkup SKPDnya untuk peningkatan kinerja dan loyalitas.

“Saya sampaikan, bahwa dimasa New Normal Covid 19 Disiplin ASN tetap berlaku. dan tentunya, BKPSDM terus melakukan tugas dan pengawasan,” imbau Wabup, sembari mengakhiri sambutan dengan berterima kasih kepada Sekda, para Assiten juga untuk kepala Dinas Kesehatan dan jajarannya yang terus bekerja melakukan upaya edukasi dimasa pendemi covid 19 ini.

(Fidh)

Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Denny Mangala M.si.

Minahasa, detiKawanua.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa memastikan Pemilihan Hukum tua (Pilhut) ditunda sampai pada tahun 2021 mendatang. Pernyataan tersebut dikatakan Bupati Minahasa Dr Royke Octavian Roring M.si melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Denny Mangala M.si, Senin (22/06).

“Dengan beberapa alasan, pemilihan Hukum tua di wilayah kabupaten minahasa ditunda hingga tahun 2021 mendatang,” kata Mangala.

Menurut Mangala, ditundanya Pilhut di 99 desa ini dikarenakan anggarannya dialihkan ke Covid-19, yang kedua bahwa ditahun 2020 ini dilaksanakan pilkada serentak pada bulan Desember.

“Kita tidak bisa menggelar pemilihan kumtua karena berbenturan dengan agenda nasional yaitu pilkada serentak,” jelasnya.

Dengan ditundanya pilhut ini, Pemkab Minahasa berharap semua Pejabat Hukum Tua maupun Pelaksana Tugas wajib memberikan pelayan yang baik bagi masyarakat.

”Pemkab mengharapkan seluruh Kumtua yang statusnya PLT maupun pejabat betul betul memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Jika kinerja pelayanan tidak sesuai maka akan dikaji dan dievaluasi,” tegasnya.

Untuk Masyarakat, Mangala meminta bersabar sembari menjaga keamanan tetap kondusif, ”Masyarakat dihimbau dapat memahami kondisi yang terjadi dan masyarakat dapat menjaga kondusifitas kamtibmas yang ada di masing -masing desa,” pungkasnya. (Baim)