(foto:ist)
Sulut, detiKawanua.com – Dampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sangatlah memukul keberadaan tenaga kerja yang berada di semua lini. Dapat dibayangkan ada ribuan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terpaksa dirumahkan bahkan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Gelombang PHK dan kebijakan merumahkan karyawan atau tenaga kerja memang tak dapat dihindari. Sebab, operasional perusahaan terpaksa mandeg dan tak dapat melakukan aktivitasnya.
Berdasarkan data yang diungkap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulut, dimana hasil verifikasi hingga 26 Mei 2020, terdapat 681 perusahaan yang terdampak dengan jumlah tenaga kerja 8.416 orang. Dari jumlah tersebut, perusahaan dan industri yang telah merumahkan pekerja sebanyak 609 perusahaan/industri dengan jumlah tenaga kerja sekitar 6.952 orang.
Selanjutnya, jumlah perusahaan/industri yang melakukan PHK pekerjanya sebanyak 72 perusahaan/industri dengan jumlah tenaga kerja 1.464 orang.
Jumlah pekerja informal yang terdampak Covid-19 yang mengakibatkan usahanya menurun atau berhenti sebanyak 17.008 orang.
Sektor yang terdampak yang harus merumahkan pekerjanya, yang prosentase tertinggi secara berurut adalah sektor akomodasi/restoran dengan jumlah 34,2%, hiburan/rekreasi 26,30%, perdagangan17,54% dan lainnya 9,43%, property/kontraktor 5,82%, industri 2,5% dan keuangan 0,17%.
Sedangkan, karyawan yang terkena PHK, yang paling banyak adalah sektor akomodasi/restoran 39,02%, hiburan/rekreasi 35,72%, industri 9,97% dan perdagangan 5,9%, transportasi/travel 4,57%, keuangan 3,34% lainnya 0,4% dan pertambangan 0,27%.
Tentu dalam menyikapi dampak pandemi Covid-19 yang tidak diketahui kapan akan berakhir, dan agar pekerja tetap survive di masa pandemi ini, ada beberapa Kebijakan yang diambil oleh Pemprov, tak muluk-muluk, tapi langsung pada program yang menyentuh, dan membawa hasil yang patut di banggakan.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey bersama Wakil Gubernur Steven Kandouw intens mengaktifkan serta mengeksplorasi berbagai peluang dan potensi sumber daya manusia yang ada.
Antara lain dengan menggulir program yang menyentuh terhadap kebutuhan tenaga kerja dengan tujuannya, agar para tenaga kerja tetap dapat memenuhi kebutuhannya selama pandemi. Sekaligus juga memiliki keahlian yang semakin terasah. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erny Tumund selama pandemi berbagai program yang direalisasikan merupakan hasil koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun sejumlah pihak terkait.
Sebut saja, program Bantuan Covid-19, pemerintah telah menggalang tenaga kerja dengan melibatkan dalam pembuatan wastafel portabel yang kemudian didistribusikan sebagai bantuan.
“BLK Bitung membuat wastafel yang memanfaatkan tong air plastik, membuat masker, face shield, APD, handsanitizer dan desinfektan. Semuanya merupakan bantuan Covid-19. Para pekerja yang terlibat adalah mereka yang kena PHK dan dirumahkan. Mereka mendapatkan upah dari hasil pekerjaan tersebut. Sekaligus juga ketrampilannya terasah,” sambil menyebutkan setiap kelas diikuti 16 orang dengan ketrampilan yang berbeda.
Bukan itu saja tapi para pekerja juga dilibatkan dalam penyediaan makanan kotak atau cooking yang kemudian dibagikan di berbagai tempat mulai panti asuhan, panti werda hingga sopir dan tukang ojek.
Data yang didapat ada 2 ribu kotak makanan didistribusikan. Dan itu dikerjakan oleh mereka yang terkena PHK dan dirumahkan.
Sementara itu, untuk tenaga kerja yang tidak menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, yang jumlahnya mencapai 272 orang juga diberikan pelatihan maupun kegiatan yang sangat membantu.
Dan ternyata dana Rp. 610 juta yang sudah terealisasi, untuk pendapatan tenaga kerja selama pelatihan tidak sampai disitu saja, selanjutnya mereka juga dapat mengembangkan pelatihan dimaksud.
Sementara itu, Pemprov Sulut juga merealisasikan program Pelatihan Bantuan Vokasi Indonesia Bekerja tahap pertama sebanyak 250 orang.
Mereka mengikuti kegiatan cooking sebanyak 2 kelas, yang hasilnya juga didonasikan untuk panti asuhan dan panti werda.
Kemudian office komputer 2 kelas, design grafis 2 kelas dan operator alat berat 1 kelas.
Gubernur Olly tak henti-hentinya mengingatkan untuk mereka yang kena PHK memberikan pelatihan sehingga secara mandiri mendapat income untuk diri sendiri. Saat ini ada pelatihan mengikuti kelas, yang tersebar di 7 kelas dengan jumlah 61 orang. Nantinya, pada bulan Agustus 2020 akan kita buka tahap 2.
Pelatihan ini merupakan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, nantinya juga akan di buka kuota 250.
Silahkan mendaftar tapi harus memenuhi syarat, yakni tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Disnaker juga memberikan kesempatan pemagangan dalam negeri. Mereka ikut magang di perusahaan yang masih beroperasi, seperti perbankan, retail dan sejumlah hotel pariwisata diving. Kegiatan ini diikuti 230 orang.
Gubernur mengatakan beberapa Program Pemprov yang sudah dilaksanakan sangatlah membantu dan bermafaat bagi pekerja di masa pandemi yang tiada tahu kapan berakhirnya.
Lebih dari pada itu ada juga Program yang bermanfaat di masa pandemi yaitu Kartu Pra Kerja. Dimana Program ini dari pemerintah untuk pekerja yang kena PHK, dan yang terdaftar ada sekitar 6.059 orang.
Mereka mendapatkan uang tunai setiap bulannya sebesar Rp. 600 ribu selama 4 bulan. Yakni nominalnya sebesar Rp. 3,550 juta per orang.
Dengan rincian Rp 1 juta untuk pelatihan sisanya insentif Rp. 600 ribu per bulan selama 4 bulan. Dan Rp.150 ribu untuk survey mendapatkan pekerjaan.
Sampai saat ini sudah Rp. 21,509,450 Miliar dana kartu pra kerja yang sudah beredar di Sulut.
Untuk gelombang IV, masih dengan program yang sama, dan saat ini sedang disiapkan.
Jumlah pemagangan selama 5 bulan diikuti 230 orang, juga dibiayai pemerintah. Pelatihan bantuan Covid-19 ada 272 orang.
Kini dengan penerapan Peraturan Gubernur yang mengacu pada Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Provinsi Sulut, yang diikuti dengan geliat aktivitas kerja, dipastikan akan menggairahkan perekonomian.
Pusat perbelanjaan sudah mulai dibuka kendati dengan persentase terbatas. Namun ini cukup membantu, mereka yang sebelumnya di rumahkan.
“Untuk tenaga kerja yang dirumahkan, dengan dibukanya kembali aktivitas perekonomian di pusat perbelanjaan dipastikan akan mengurangi beban tenaga kerja”.
Pelaku usaha yang bergerak di sektor Industri Kecil Menengah (IKM), juga tak luput dari dampak pandemi Covid-19. Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw menginstruksikan agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk cepat turun tangan memberikan bantuan bagi mereka yang terdampak.
Memang cukup sulit mendata 20 ribu-an pelaku usaha yang hari ini ada, besok sudah tak lagi menekuni usahanya karena gulung tikar.
Untuk proses ini, Disperindag memberikan perhatian kepada usaha kecil namun yang tetap konsisten menjalankan usahanya.
Alhasil ada 1,500 usaha kecil yang perlu dibantu dan disupport, sehingga tetap eksis dan kembali menghasilkan pendapatan.
Menurut keterangan Kepala Disperindag Sulut Edwin Kindangen, usaha yang tetap eksis namun perlu bantuan adalah sektor pangan dan kuliner.
“Bantuan yang diberikan dalam bentuk natura seperti tepung terigu, gula, mentega, telur, minyak goreng dan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembuatan pangan.
Bantuan dilihat dari jenis usaha supaya produksi, sampai pemasaran dibantu oleh Pemprov Sulut,”.
Sejauh ini, sektor IKM yang terdampak adalah sektor pariwisata. Yakni para pengrajin. Berikut usaha kuliner yang masuk di pasar modern.
“Ketika produksi macet karena tidak ada pasar, kita bantu produksinya. Bahkan untuk pemasaran juga dibantu dengan memanfaatkan aplikasi gojek grab,” sambil menambahkan selama pandemi sudah terjadi 20 ribu transaksi yang dibantu dengan alokasi biaya sebesar Rp10 sampai 15 ribu per transaksi.
Tak berhenti sampai di situ, usaha yang mengalami dampak karena tak lagi dapat berusaha akibat kehabisan dana, Pemprov memfasilitasi untuk mendapatkan pinjaman lunak dari perbankan.
“Kita buka akses untuk ke bank supaya dapat bantuan. Karena mereka ada fasilitas seperti KUR,”
Selain itu, Disperindag juga melakukan operasi pasar murah yang menyasar masyarakat yang terdampak di 80 titik yang tersebar di kabupaten/kota.
Gubernur Sulawesi Utara selalu dan selalu mendorong bahkan memantau setiap program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah termasuk Pasar murah yang sangat membantu masyarakat yang telah dan akan dilaksanakan di bulan Mei, Juni dan Juli.
Ada berbagai produk seperti beras, gula, minyak goreng dan lainnya dengan minimal harga distributor di 80 titik yang disebar di kabupaten/kota.
Intinya, di masa pandemi ini ada solusi dari Pemerintah Provinsi, Gubernur dan wakil Gubernur lewat Perangkat Daerah termasuk Disnaker dan Disperindag Sulut berupaya membantu para pekerja yang terdampak dalam memberi pelatihan-pelatihan, memberi uang tunai bahkan ada pasar murah juga membantu usaha masyarakat agar tetap terdongkrak ekonominya.(Dkips,Ik/mld70)
