(foto:ist)

Minut, detiKawanua.com – Kembali pada Selasa (18/08/2020), Gubernur Olly Dondokambey meninjau lokasi pembangunan pengerjaan Bendungan Kuwil Kawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), yang diketahui dampak manfaat dari bendungan tersebut bagi masyarakat Sulut cukup besar karena menjadi salah satu dari 49 bendungan baru sebagai proyek strategis nasional program Kementerian PUPR berbandrol Rp1,4 Triliun yang akan selesai pada tahun 2021 mendatang.

“Saat ini pengerjaannya sudah mencapai 75 persen,” ujar Kepala Balai Sungai Wilayah Sulawesi I Bastari.

Adapun Bendungan Kuwil Kawangkoan itu merupakan bagian dari pengendalian banjir Kota Manado dan sekitarnya untuk debit banjir 470 meter kubik per detik, sebagaimana belajar dari pengalaman musibah banjir bandang yang pernah terjadi di Manado pada 2014 silam.

Di sisi lain, waduk itu juga dapat dimanfaatkan sebagai penyedia air baku untuk Kota Manado, Kecamatan Kalawat, Kota Bitung, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung sebesar 4,5 meter kubik per detik, Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dengan kapasitas 2 x 0,70 MW, serta pengembangan pariwisata.

Dimana, pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan yang memiliki kapasitas tampung 23,37 juta meter kubik dan luas genangan 139 hektare (ha) itu dikerjakan oleh PT Wijaya Karya-DMT lewat skema Kerja Sama Operasi (KSO), serta PT Nindya Karya (Persero) Tbk.

Dalam kegiatan peninjauan itu turut dihadiri Sekdaprov Sulut Edwin Silangen dan jajaran Balai Sungai Wilayah Sulawesi I. (mld70/*)

Tahuna, detiKawanua.com – Bertindak atas nama bupati Kepulauan Sangihe Jabes E Gaghana SE ME, Kabag Kesra Setda Sangihe Drs Ferdinand Manumpil membuka secara resmi Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) dengan pengurus Pemuda FKUB pada Selasa (18/8/2020) yang diberlangaung di aula Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Dalam sambutanya Manumpil menymapaikan ucapan terimakasih kepada pengurus FKUB dan Pemuda FKUB yang sudah membantu pemerintah dalam kegiatan sosilalisasi panduan kegiatan keagamaan dimasa pandemi.

“Sesuai dengan tema yang diangkat dalam rakoor kali ini optimalisasi peran FKUB dimasa New Normal, sebagai pemerintah daerah sangat berterimakasih kepada FKUB yang sudah membantu pemerintah untuk mensosialisasi penanganan protokol keaehatan dalam kegiatan ibadah keagamaan,” ungkap Manumpil.

Sementara itu Ketua FKUB Kabupaten Kepulauan Sangihe Pdt A Makasar dalam arahanya mengatakan pelaksanaan rakoor bertujuan untuk mengefaluasi agenda kegiatan yang sudah dijalankan dan rencana kegiatan yang akan dijalankan.

“Tentunya tujuan akhir dari semua kegiatan ialah terciptnya kerukunan. Evaluasi dan Rakoor ini sangat penting untuk kita melangkah lebih jauh lagi dimasa new normal,”ungkapnya.

Ikut hadir dalam Rakoor tersebut Kepala Kantor Kemntrian agama Dra Tavip Pakaya. (Js)

Minsel, detiKawanua.com – Rasa syukur bagi sebagian Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Amurang , pasalnya Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan hak Kepada Warga Binaaan melalui Bupati Minahasa Selatan, Christiany Eugenia Paruntu, SE menyerahkan Surat Keputusan Pengurangan masa pidana kepada 96 warga binaan di Lapas kelas III Amurang yang diterima secara simbolis oleh beberapa warga binaan.

Adapun Penyerahan SK pengurangan masa tahanan untuk tahun ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia melalui video Conference yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Kegiatan di Lapas Kelas III Amurang pada, Senin 17 Agustus 2020, merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 75 di Kabupaten Minahasa Selatan yang di hadiri oleh unsur Forkopimda bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu, SE menyampaikan, bahwa pemberian remisi oleh Kemenkumham saat ini dilaksanakan melalui Vicon akibat dibatasi oleh pandemi Covid 19.

Meskipun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, namun suasana kemerdekaan ke-75 yang kita rayakan saat ini tidak membuat semangat kita pudar, ucap Bupati Tetty.

Sebagai Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan memotifasi sekaligus mengajak kepada semua penghuni lapas untuk terus berbuat baik dan saling mengasihi satu sama lain, meskipun dalam masa proses ujian.

Begitu pula dengan warga binaan yang mendapatkan remisi bebas dan akan pulang kerumah, kiranya terus berbuat baik dan tinggalkan semua perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

“Atas nama pemerintah daerah menyampaikan selamat kepada 96 WBP yang mendapatkan remisi baik pengurangan masa tahanan dan bebas bersyarat”, ucapnya.

Dari pantauan media ini kedatangan Bupati Minsel disambut langsung Kalapas Amurang Arjun Djuma Okong, S.Pd. Camat Amurang Barat Sonny Makaenas SIP , Hukumtua Teep Trans Silvana Wahongan.
( Vandytrisno/r)

Tahuna, detiKawanua.com – Pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 545 meter yang dibentangkan di tepi pantai Pulau Tinakareng Kecamatan Nusa Tabukan Selasa (18/8) akhirnya dapat dilakukan sesuai rencana.

Turut hadir dalam pembentangan Bendera Merah Putih. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Jabes E Gaghana SE ME, Pejabat dilingkup Pemerintah kabupaten Kepulauan Sangihe, Forkopimda, Camat Nusa Tabukan, dan seluruh Kapitalaung sekecamatan Nustab serta masyarakat.

“Hari ini akan dibentangkan bendera dengan panjang 545 meter, dan merupakan suatu hari yang spesial,” kata Kapolres Sangihe AKBP Tony Budi Susetyo SIK. Selasa (18/8/2020).

Susetyo menyatakan ” Pemerintah Kabupaten serta Forkopimda sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kecamatan, Polsek Tabukan Utara, serta TNI AD. Dengan kemeriahan Pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI ke-75,  dengan kegiatan pembentangan bendera merah putih sepanjang 545 meter, dan perlu kita ketahui bersama bahwa kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan di Kecamatan Nusa Tabukan serta bendera yang tepanjang diKabupaten Sangihe meski dalam pelaksanaan kegiatan ini ditengah Pandemi Covid-19.

“Karena dengan semangat kemerdekaan kegiatan ini dapat dilaksanakan secara baik dan bisa mendatangkan masyarakat dari lokal bahkan dari luar daerah, untuk itu saya mengajak bagi seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersama – sama menjaga NKRI jangan sampai ada bangsa lain yang mencoba menganggu kedaulatan rakyat Indonesia, Ujar Susetyo

Sementara itu Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Jabes E Gaghana SE ME, menerima bendera merah putih dari Paskibraka yang menandakan dimulainya kegiatan pembentangan bendara sepanjang 545 meter. (Js)

Mitra,https://detiKawanua.com – Harapan demi harapan bermunculan dikala Negara Tercinta Republik Indonesia menapaki usia 75 tahun,salah satunya datang dari Novie Legi Ketua Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra).

“Sebagai negara kepulauan (Nusantara), dipisahkan oleh lautan tidak membuat persatuan kita tercerai berai. Di tengah Pendemi Covid-19 yg mengharuskan kita menjaga jarak fisik dengan sesama anak bangsa tidak membuat persaudaraan kita musnah.” Ungkap Legi yang juga Kepala Dinas Perumahan Rumah dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kabupaten Mitra.

Dirinya bahkan mengatakan momentum HUT RI Ke 75 kali ini menjadi satu bukti eratnya rasa persatuan antar sesama anak bangsa terlebih di masa pandemi covid 19 yang sementara melanda bangsa Indonesia.

“Justru momentum sekarang ini kita mengerti apa perlunya persatuan dan artinya persaudaraan sbg sesama anak bangsa untuk bersama bersaing dengan negara lain,” pungkas Legi.

Minahasa, detiKawanua.com – Adanya temuan bermasalah terhadap Proses Pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) pada tahapan pemuktahiran data pemilih di Minahasa, Komisioner Bawaslu angkat suara.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Rendy Umboh mengungkapkan, Hal itu didapati juga oleh jajaran Bawaslu Minahasa yakni Panwaslucam dan Panwas Kelurahan dan Desa (PKD).

“beberapa masalah yang ditemukan yakni ada Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) memberikan stiker kosong kepada pemilik rumah di Kecamatan Tombariri,”ungkapnya Senin (17/08).

Sedangkan di Kecamatan Langowan Utara lanjut Umboh, ditemukan ada pemilih yang sulit untuk dicoklit disebabkan kondisi sehingga tidak bisa berkoordinasi dengan baik dengan PPDP maupun Pemerintah Desa setempat.

Menurutnya, ada dugaan PPDP tak melaksanakan coklit secara tatap muka atau tidak dari rumah ke rumah. Itu terjadi di Kecamatan Tondano Selatan. Kemudian ada pemilih yang sudah lama berdomisili bahkan telah memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun telah berulang-ulang tidak masuk data pemilih. Padahal pada Pemilu sebelumnya sudah memilih.

“Ada juga beberapa temuan khusus lain yang sedang sementara dikaji potensi dugaan pelanggarannya,” tegas Umboh.

Oleh karena itu Bawaslu Minahasa berharap KPU serius dalam soal Data pemilih ini. Karena di lapangan akan ada masalah.

“Kami curiga KPU tak melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagaimana tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Mungkin itu juga salah satu sebabnya, karna KPU cenderung menutup diri dan membatasi informasi data pemilih bagi jajaran pengawas Pemilu,” tambahnya.

Bahkan dikatakan Umboh jika Bawaslu Minahasa melalui Panwaslu Kecamatan saat ini sedang menyiapkan saran perbaikan bagi KPU dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Agar nantinya data pemilih yang dilahirkan betul-betul akurat dan akuntabel.

Umboh juga mengatakan bahwa pihaknya telah membuka posko aduan di seluruh Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

“Silahkan masyarakat mengadu kepada kami apabila ada permasalahan terkait Coklit dan keseluruhan tahapan pemutakhiran daftar Pemilih,” pungkasnya. (Baim)

(foto:ist)

Jakarta, detiKawanua.com -Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung Badan Perlindungan Pekerja Migran indonesia (BP2MI) untuk turut serta memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Bentuk dukungan tersebut disinergikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian BUMN dan BP2MI tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian BUMN dan BP2MI yang ditandatangani Menteri BUMN, Erick Thohir dan Kepala BP2MI, Benny Ramdhani Selasa, 18 Agustus 2020, di Kantor BP2MI, Jakarta.

Dalam kerja sama tersebut, terdapat 4 komitmen Kementerian BUMN dalam memberikan pelindungan bagi PMI. Adapun komitmen tersebut, antara lain Kementerian BUMN turut memfasilitasi pelatihan kerja bagi calon PMI, keberangkatan dan kepulangan PMI.

Kemudian memfasilitasi remitansi bagi PMI, dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro, pelatihan kewirausahaan, dan promosi produk purna PMI.

Menteri BUMN, Erick dalam sambutannya mengatakan, MoU yang ditandatangani hari ini adalah bukti keberpihakan dan kolaborasi instansi pemerintah untuk meningkatkan hidup para pekerja migran. MoU akan menjadi payung dan ditindaklanjuti dengan perjanjian- perjanjian kerja sama yang konkrit sesuai dengan 4 komitmen yang telah disepakati.

“Keberadaan para Pekerja Migran Indoensia (PMI) itu sangat penting. Selain menjadi diaspora kita di luar negeri, mereka juga berkontribusi dalam menambah devisa negara sehingga pemerintah harus hadir untuk melindungi dan memberikan bantuan agar para pekerja migran dapat hidup dan bekerja dengan tenang di negara lain,” ujar Erick.

Erick menambahkan, bentuk dukungan BUMN terhadap PMI, diantaranya fasilitas pengiriman uang yang disediakan oleh PT POS Indonesia, dan penyediaan helpdesk keberangkatan dan kepulangan PMI dari PT Angkasa Pura I dan II.

“Saya berharap kerjasama antara BP2MI dan BUMN dapat berjalan dengan baik dan dapat diperluas di kemudian hari untuk membantu para pekerja migran, baik ketika mereka merantau maupun
sekembalinya ke tanah air,” lanjut Erick.

Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, “PMI telah berkontribusi penting memperkuat perekonomian Indonesia. Remitansi Pekerja Migran kita 159,7 Triliun, hampir setara dengan sumbangan migas kita. Dan PMI juga mencari nafkah hingga ke negeri orang untuk memastikan pendidikan generasi penerus tidak terputus. Maka sudah
sepantasnya mereka dimerdekakan, dijadikan warga negara VVIP (very very important person) karena kontribusi dan pengorbanan yang telah diberikan kepada kita”.

Tentu, lanjut Benny, upaya pelindungan PMI dan keluarganya tidak akan berhasil, tanpa dukungan dan sinergi serta kemitraan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah hingga ke tingkat Desa, dan sinergi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan, NGO, Swasta, dan yang terpenting dukungan dari BUMN.

Di samping penandatangan MoU dengan Kementerian BUMN, dilaksanakan juga Tiga Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BP2MI dengan BUMN. Pertama, Perjanjian Kerja Sama antara BP2MI dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang Penyediaan Layanan Perbankan, Sosialisasi Bersama, dan Pemberdayaan PMI dan Keluarga PMI.

Kedua, Perjanjian Kerja Sama antara PT Pegadaian (Persero) dan BP2MI
tentang Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia. Ketiga, Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BP2MI dan PT Pos Indonesia (Persero) tentang Pemanfaatan Layanan PT Pos Indonesia (Persero) bagi PMI dan Keluarga PMI.

Kerjasama pelindungan PMI dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terdiri dari penerbitan Kartu Edisi PMI untuk seluruh Calon PMI dan PMI yang berada dalam proses persiapan keberangkatan maupun yang sudah di negara penempatan. Kartu Edisi PMI akan terhubung untuk bertransaksi, tabungan, dan penempatan maupun setelah kembali ke daerah asal. Selain itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk juga akan turut memberikan fasilitas pemberdayaan bagi PMI berupa edukasi literasi keuangan.

Dengan rekening BNI Taplus yang dapat digunakan sebagai rekening menerima pencairan KUR selama di negara tujuan. “Kami juga akan memberikan layanan remitansi (pengiriman uang dari luar negeri) bagi
pegawai dan PMI melalui kantor cabang luar negeri, anak usaha,
koresponden/mitra penyedia remitansi resmi yang bekerja sama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,” ucap Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Herry Sidharta.

Fasilitasi pemberdayaan juga diberikan oleh PT Pegadaian (Persero). Perusahaan pelat merah tersebut akan memberikan layanan edukasi pengelolaan keuangan dan investasi emas, serta layanan pembukaan rekening tabungan emas bagi calon PMI. “Dengan
adanya kerja sama ini, diharapkan para calon PMI mampu mengelola keuangannya sejak sebelum bekerja sehingga berdaya ketika pulang ke Tanah Air,” ujar Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto.

PT Pos Indonesia (Persero) juga turut berpartisipasi dalam memberikan kemudahan layanan bagi PMI dan keluarganya. Adapun kerja sama yang akan diberikan PT Pos Indonesia (Persero) untuk pelindungan PMI dan keluarganya, antara lain fasilitas layanan transaksi keuangan terpadu bagi PMI melalui Giroku, pemanfaatan Kantor Pos sebagal sarana layanan pendataan calon PMI, pertukaran data PMI dan data transaksi keuangan PMI melalui Giroku, layanan kurir dan logistik bagi PMI dan keluarganya, serta soslalisasi dan pemberdayaan PMI dan keluarganya melalui program Agenpos dan program lainnya.

Penandatanganan PKS antara BP2MI dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dilakukan oleh Sekretaris Utama BP2MI, Tatang Budie Utama Razak dan Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sis Apik Wijayanto.

Şementara itu, penandatanganan PKS antara BP2MI dan PT Pegadaian (Persero) dilakukan oleh Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI, Anjar Prihantoro dan Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan PT Pegadaian (Persero), Damar Latri Setiawan. Penandatanganan PKS antara BP2MI dan PT Pos Indonesia (Persero) dilakukan oleh Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI, Teguh Hendro Cahyono dan Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia (Persero), Ihwan Sutardiyanta.

Seluruh penandatanganan PKS disaksikan oleh Menteri BUMN, Kepala BP2MI, Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,dan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero). (**/mld70)

(foto:ist)

Sulut, detiKawanua.com – TP PKK Provinsi Sulut di bawah komando Ketua Ir Rita Dondokambey-Tamuntuan mendukung penuh program Gerakan Bersama Pakai Masker (Gebrak Masker) yang diluncurkan oleh Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian, di lobi kantor gubernur, Jumat pekan lalu 14 Agustus 2020

Terbukti, TP PKK Sulut telah menyalurkan masker kepada warga Manado di antaranya di wilayah Sario, Puskesmas Teling Atas, Karang Ria dan Manado Town Square. Untuk menyukseskan Gebrak Masker di Sulut, TP PKK Sulut juga menggandeng Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (DPP-IKAPTK) yang beranggotakan alumni APDN, STPDN dan IPDN, kembali menyalurkan ribuan masker untuk masyarakat, Senin 17 Agustus 2020.

Tercatat ada 15.000 masker yang akan ataupun sudah dibagikan untuk masyarakat melalui IKAPTK. Dari bantuan tersebut, 10.000 masker berasal dari sumbangan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Ketua TP PKK Sulut.

Bantuan 5.000 masker lainnya berasal dari DPP IKAPTK Provinsi Sulut. Diketahui, TP PKK dan IKAPTK langsung bergerak cepat menyalurkan masker tersebut kepada masyarakat.

Sebagian masker telah didistribusikan TP PKK dan IKAPTK Sulut di sejumlah titik di Manado di antaranya di kawasan perbelanjaan Jumbo, Pasar Bahu dan Kelurahan Malalayang Satu Timur, Lingkungan I.

Diketahui, program Gebrak Masker menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo kepada PKK agar menyosialisasikan penggunaan masker kepada seluruh masyarakat. Mengingat salah satu bentuk penularan Covid-19 melalui droplet, maka penggunaan masker dianggap sebagai salah satu cara yang efektif dalam mencegah penularannya. Oleh karenanya, PKK Gebrak Masker diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker, terutama di area publik.

Plt Ketua DPP IKAPTK Provinsi Sulut yang juga Karo Umum Setdaprov Sulut Clay June Dondokambey mengapresiasi dukungan seluruh pengurus dan anggota IKAPTK terhadap program Gebrak Masker. “Terima kasih banyak atas dukungannya kendati disibukkan dengan Rangkaian Agenda HUT ke-75 Kemerdekaan RI namun tetap mengambil waktu untuk bersama–sama menyukseskan Gebrak Masker TP- PKK dan IKAPTK,” kata Dondokambey.

Ia juga mengajak seluruh pengurus dan anggota IKAPTK untuk mendukung program lainnya dari TP PKK Sulut. “Sebagaimana pesan Ibu Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Utara; Gebrak Masker ini akan berlanjut, dan apresiasi kepada IKAPTK yang boleh menjadi mitra TP-PKK ke depan. Kemitraan TP-PKK dan IKAPTK nantinya bukan semata dalam kegiatan Gebrak Masker namum juga pada kegiatan – kegiatan lainnya dalam rangka lemberdayaan keluarga,” kuncinya.(mld70/*)

(foto:ist)

Sulut, detiKawanua.com – Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Sulut Evans Steven Liow menerima kunjungan Perkumpulan Maesa’an Waya Maleo Lovers Polda Sulut di Kantor Badan Kesbangpol Sulut, Selasa (18/08/2020).

Kaban Kesbangpol Steven Liow memberi apresiasi atas kunjungan komunitas tersebut dalam rangka menjalin kerjasama, sekaligus kolaborasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Bumi Nyiur Melambai Provinsi Sulawesi Utara.

“Hari Ini, saya menerima kunjungan teman-teman mitra kerja Maleo Lovers dalam rangka kerjasama guna menangkal dan mencegah secara dini pihak-pihak yang coba mengganggu Kamtibmas. Memang sudah 6 bulan terakhir ini coba, ternyata Maleo Lovers mampu berkontribusi nyata kepada jajaran Polda Sulut dan Badan Kesbangpol guna meredam gejolak di masyarakat dari ancaman gangguan Kamtibmas,” ujar Liow.

Melihat kontribusi nyata, atas Kamtibmas di daerah, tambah Liow, maka hasil diskusi dan konsultasi dengan Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw, akhirnya disetujui Maleo Lovers menjadi suatu Perkumpulan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam upaya menjaga Kamtibmas.

Untuk itu, Badan Kesbangpol segera melegitimasi Perkumpulan Maesa’an Waya Maleo Lovers Polda Sulut untuk bekerjasama diantaranya mencegah isu hoaks di Media Sosial (Medsos); Facebook, Instagram, Twitter dan Whatsapp.

“Maleo Lovers sebagai mitra kerja kepolisian akan melacak berita hoaks, fitnah, akun palsu yang menebar kebencian yang tidak hanya berdampak negatif pada masyarakat, tapi juga berdampak pada kaum milenial di Sulut,” tandas Liow.

“Termasuk juga melacak aktor-aktor politik yang menggunakan oknum tertentu menjadi buzzer dalam upaya mengkriminalisasi seseorang dengan fitnah,” tambahnya.

Sementara Ketua Umum Maesa’an Waya Maleo Lovers Polda Sulut Yance Sumerah mengatakan organisasinya siap bekerjasama dengan pemerintah untuk menjaga Kamtibmas.

“Maleo Lovers siap jadi pelopor Kamtibmas,” ucap Sumerah didampingi pengurus lain. (mld70/*)

Minsel, detiKawanua.com – Rangkaian kegiatan dalam rangka hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke -75 di kediaman Wakil Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar SH yang juga sebagai Calon Bupati Minsel dengan Jargon PERUBAHAN, Senin ( 17/08)

Acara yang digagas oleh anak-anak milenial dan beberapa warga Kelurahan Kawangkoan Bawah ( Kabah ) terbilang meria dan bermakna bagi semua yang terlibat dalam kegiatan ini.

Salah satu peserta yang saat berada di Acara HUT RI Ke-75 dikediaman Irfandy Tjoleng yang juga wartawan Kabarpost mengaku bangga Kegiatan ini memupuk rasa Nasionalisme untuk kedepan lebih memiliki rasak cinta terhadap Tanah air bersatu dalam NKRI.

“Saya bangga dengan kegiatan seperti ini karena memupuk rasa persatuan, rasa memiliki dan Bersatu melawan segala penjajahan terhadap rakyat dengan korupsi yang memiskinkn rakyat, maka ini harus di berantas dari muka bumi indonesia,” ucap Irfandy

Salah satu Penggagas Kegiatan Inri Wongkar mengakui kegiatan ini dalam rangka HUT RI ke-75 dan tujuannya lebih pada mempererat persatuan dan kesatuan , menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan Negara, NKRI harga mati.

“Tujuan dari kegiatan ini untuk lebih mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dan ini juga demi menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan Negara , karena bagi kami NKRI harga mati ,” ucap Inri.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain Makan kerupuk , Lari kelereng , Pencil Botol, Rebutan kursi , Permainan karet turun , Dance balon
Acara dihadiri dan dipantau langsung oleh Ibu ketua PKK Elsje Rosje Sumual yang juga sebagai Anggota DPRD Fraksi PDI-P Kabupaten Minsel.
(VANDYTRISNO)