Minahasa, detiKawanua.com – Persoalan Ruang Kelas tidak terawat di gedung sekolah yang sudah masuk pemusnahan Aset Tahun 2018 lalu menjadi polemik di media sosial dan berdampak ke pihak sekolah SMA N 1 Kumelembuai , padahal menurut masyarakat hal ini tidak benar seperti yang diberitakan sebelumnya.

Camat Kumelembuai Michael Kamang Waworontu saat di konfirmasi terkait postingan informasi berita dimedia sosial menyatakan kaget ada informasi bahwa dirinya memberikan pernyataan seakan mengdiskreditkan kepsek SMA N 1 Kumelembuai dan Pemerintah Provinsi jika yang dimaksud ODSK adalah Gubernur dan wakil Gubernur Sulut.

“Saya tidak perna mengatakan bahwa setelah Kewenangan Provinsi Sulut maka terlihat ODSK tidak ada perhatian contoh ruangan kelas bangunan di SMA N 1 Kumelembuai ,saya tidak perna mengatakan hal itu, jadi jangan benturkan saya dengan kepala Sekolah SMA N 1 Kumelembuai, jangan lupa ini sekolah ada di dekat kantor dan kalau Pers bertanya saya jawab apa adanya tidak tamba tidak kurang, makanya harusnya konfirmasi dua arah jangan sepihak,” ucap Camat Kamang sapaannya pekan lalu.

Diakui Camat Kamang Bangunan kelas ini sudah lama tidak difungsikan dan tidak diperhatikan sebelum dirinya menjabat Camat Kumelembuai memang sudah seperti itu, jadi bukan berarti keberadaan Ruang kelas dari bangunan ini nanti kewenangan provinsi , “ini sudah lama dan harusnya jadi perhatian kalau ada pemusnahan aset itu rananya ibu Kepsek dan atasan dalam hal ini Provinsi dan saya tidak perna ungkap, selama pemerintahan Gubernur ODSK tidak ada perhatian , itu tidak Benar,” jelas Kamang.

Kepsek Poppy Mongkareng dengan tegas menyatakan Keberadaan Ruang kelas ini sudah ada SK Pemusnahan Aset dan ini sudah ada Bangunan baru tiga ruang maka butuh pengertian dari pihak yang menganggap ruang yang rusak itu tak diperhatikan.

“Harusnya dikonfirmasi pada saya, memang ada yang telepon saya sampaikan ketemu saja di Kantor Cabang Dinas karena saya kebetulan di Cabang Dinas, saya hanya sampaikan bangunan itu sudah ada SK Pemusnahan karena sudah ada pengusulan sejak 2015 untuk direhap tapi 2018 akhirnya sesuai kajian harus masuk Pemusnahan saja dan diganti dengan bangunan yang baru,” ujar Mongkareng.

Kacapdin Minsel Mitra Max Lengkong menyatakan Bangunan sudah masuk Pemusnahan Aset dan SKnya sudah ada pemusnahan aset mengikuti mekanisme tidak sertamerta langsung dimusnakan ,prosesnya pengusulan, kajian dan Persetujuan sehingga keluar SK pemusnahan Aset.

“Saya kira harus diluruskan, bangunan Ruang Kelas ini bukan dibiarkan terbengkalai dan apalagi dikatakan tidak diperhatikan makanya konfirmasi kepihak-pihak yang terkait dengan hal itu bukan langsung menyalahkan sekolah apalagi Pemerintah Provinsi ini sangat tidak benar dan tidak baik dalam birokrasi,” papar Lengkong.

Lanjut Lengkong dirinya tak mengerti dengan informasi Hoax seperti itu, artinya supaya tidak menjadi Berita Bohong harus konfirmasi dua pihak apalagi ini gedung sekolah sudah masuk Pemunahan Aset butuh Proses Kajian mendalam soal kerusakan berapa persen, masuk Pengusulan, Verifikasi , kajian kemudian Keputusan dan lain sebagainya.

Adapun harapan dari sebagian masyarakat Kumel yang ditemui media ini agar kedepan sekolah ini bisa berkembang dan menjadi kebanggaan masyarakat Minsel dan lebih khusus masyarakat kecamatan Kumelembuai.
(Vandytrisno)

(foto:ist)

Sulut, detiKawanua.com – Bersamaan dengan pelepasan ekspor komoditas pertanian dan perkebunan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan banderol Rp47,8 miliar yang dikirim ke 15 negara yang dilakukan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE di Kompleks Pelabuhan Kota Bitung, Selasa (25/08/2020), ternyata ikut memberikan prospek baik bagi cengkih.

Pasalnya ditahap awal ini sebanyak 26,100 ton cengkih asal Sulut dengan perkiraan harga Rp60 ribu total Rp1,5 miliar, ikut diekspor ke India.

Pun juga diekspor berbagai jenis turunan kelapa yaitu kelapa parut, tali sabut kelapa, serabut kelapa, santan kelapa dan air kelapa (jumlah total lihat foto data).

Menurut Gubernur Olly pemerintah terus berupaya membuka pasar baru untuk  ekspor.

“Kita buka pasar baru untuk ekspor, seperti India menjadi pasar baru untuk komoditi cengkih, doakan harga bisa naik,” tandas Gubernur Olly usai melakukan pelepasan 15 komoditi di Kota Bitung.

Memang pasar komoditi pertanian dan perkebunan  Sulut dipastikan akan semakin cerah menyusul keberhasilan Gubernur Olly melobi ke pusat untuk menjadikan pelabuhan Bitung menjadi super hub port.

Kepala Dinas Perkebunan (Disbunda) Sulut Ir Refly Ngantung menambahkan prospek ekspor komoditi di Sulut akan semakin cerah ke depan dengan akan dijadikan pelabuhan Bitung sebagai super hub port.

“Seperti pada eksport ini akan mulai membuka pasar komoditi andalan Sulut, dan prospeknya bagus ke depan,” tandas Kadis Ngantung, kepada wartawan Selasa tadi malam. (mld70/*)

(foto:ist)

Manado, detiKawanua.com -Kembali, komitmen dari PT. Meares Soputan Mining (MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN) yang keduanya merupakan anak perusahaan PT Archi Indonesia yang merupakan bagian dari Group Rajawali, telah mendonasi 1 unit mobil laboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut), dalam upaya mendukung pemerintah dalam penanganan Covid19.

Adapun penyerahan bantuan mobil PCR, yang akan diperuntukan untuk pemeriksaan swab bagi warga Sulawesi Utara ini, sebenarnya sudah dilakukan di Jakarta pada akhir Juli lalu oleh Direktur PT Archi Indonesia, Rudy Suhendra kepada Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Utara, Joi Oroh dan disaksikan oleh Kepala BNPB, Doni Monardo.

Adapun mobil ‘canggih’ itu setelah tiba di Manado pada Selasa (25/08/2020) tadi bertempat di VVIP Bandara Sam Ratulangi, langsung dilakukan penyerahan fisik mobil laboratorium PCR oleh PT MSM dan PT TTN melalui Program “MSM TTN Peduli”, yang diwakili oleh Yustinus Hari Setiawan selaku Kepala Departemen External Relation PT MSM dan PT TTN, kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Olly Dondokambey bersama Menteri Kesehatan RI, dr. Terawan Agus Putranto.

“Bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen dan kepedulian kami dalam upaya penanganan Covid19 di Indonesia. Memang tidak mudah melalui masa pandemi ini, tapi sebagai bagian dari Rajawali Group, kami selalu berupaya semaksimal mungkin mendukung program pemerintah” kata Satrio Tjai, Executive Advisor to the CEO & Chairman Group Rajawali, saat penyerahan di Jakarta beberapa waktu lalu.

Ditambahkan Rudy Suhendra, Direksi PT Archi Indonesia “Selain bantuan mobil laboratorium PCR, PT Archi Indonesia ikut terlibat aktif dalam berbagai program Pemprov Sulawesi Utara termasuk sosialisasi penerapan protokol kesehatan, pendistribusian masker, penyediaan area cuci tangan hingga pemberian program sembako untuk 4000 Kepala Keluarga di area lingkar tambang dan Perusahaan juga memberikan APD dibeberapa Rumah Sakit di Sulawesi Utara”

Ditambahkannya, mobil laboratorium PCR seharga 4,1 millyar ini, bersumber dari program Corporate Social Responbilitty PT MSM dan PT TTN, diharapkan dapat membantu pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dalam percepatan penanganan penyebaran Covid-19.

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, menyampaikan apresiasi atas perhatian PT Archi Indonesia, melalui PT MSM dan PT TTN. Menurut Gubernur, pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan penyebaran Covid-19 di Sulawesi Utara.

“Ini bukti keseriusan dari perhatian pemerintah pusat kepada Sulawesi Utara, dengan mengupayakan pengadaan mobil laboratorium PCR,” ujar Dondokambey.

Sekalipun tidak memberikan sambutan pada acara serah terima ini karena jadwalnya agenda menteri, namun Menkes Letjen (Purn) TNI. dr. Terawan Agus Putranto, menyambut baik upaya dan kepedulian yang ditunjukkan PT Archi Indonesia.

Diakhir acara serah terima, Menkes bersama Gubernur Dondokambey, didampingi Kapolda Sulut, Irjen Pol. Royke Lumowa, Sekprov Sulut, Edwin Silangen, Kadis Kesehatan dr. Debby Kalalo, menyempatkan diri meninjau kelengkapan peralatan PCR yang ada di dalam mobil laboratorium. (Rls/*)

Minahasa, detiKawanua.com – Samsat Minahasa gencar mengenjot kualitas pelayanan wajib pajak Kendaraan, bukan hanya sikap namun juga lewat pengecekan data penunggak wajib pajak dengan cara Si Samsat Smart (3S), melalui 3S ini pihak samsat akan turun ke rumah masing masing pemilik dengan membagi tim per wilayah sesuai data dari pemilik kendaran meskipun kendaraan sudah tidak lagi ditangan pemilik, yakni mengambil surat pernyataan penunggak untuk ditindak lanjuti.

Kepala Bapenda Provinsi Sulut Olvie Ateng melalui Kepala UPTD Minahasa Samsat Tondano Christian Mingkid mengungkapkan, Penerapan 3S tentunya akan menjadi efesiensi pendataan penunggak yang signinifikan.

“Memang untuk sementara proses kami masih pending mengingat dihadapkannya pandemi Covid-19, namun yang pasti dalam waktu dekat, rencananya kami akan hunting ke wilayah agar pelayanan lebih efesien, apabila ditemui penunggak bermasalah maka akan dibuat pernyataan serta diberikan Imbauan,” ucap mingkid di ruangannya akhir pekan lalu.

Dijelaskan mingkid, sebelumya Bapenda Provinsi telah mengeluarkan kebijakan meringankan beban masyarakat dengan memberikan stimulus pengurangan nilai pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan denda, serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), di masa Pandemi Covid-19, terhitung mulai 01 Juli hingga 31 Agustus 2020.

Keringanan pajak pada Biaya Balik nama tahun 2015 kebawah diberi keringanan pelunasan 100 % namun untuk 2016 dan 2017 hanya 50 %, Kebijakan ini telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 yang dikeluarkan Pemprov Sulut melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Sulut, dengan besar pemberian keringanan tunggakan pokok PKB tahun kedua dan seterusnya

“Detailnya, Ada pemberian potongan mulai dari 50% hingga 100%, denda keterlambatan PKB diberikan pembebasan 100%, dan BBNKB diberikan potongan 50% untuk tahun pembuatan 5 Tahun terakhir, dan potongan 100% diatas tahun pembuatan 5 tahun terakhir,” ungkap Mingkid.

Sementara Penunggak pajak dari januari hingga agustus ini lanjutnya, kurang lebih 10.000 yang masih menunggak sudah termasuk kendaraan yang telaj dijual, rusak, ditarik dealer, pindah alamat, atau hilang dan lain sebagainya.

“Nah dengan 3S ini tentu dapat meminimalisir jumlah wajib pajak kendaraan yang masih menunggak,” jelasnya.

Diketahui data Samsat Khusus Kabupaten Minahasa pada penambahan Kendaran selama pandemi Covid-19 baik jenis mobil maupun sepeda motor mengalami penurunan drastis.

Sebelum dihadapkan pandemi Covid-19, penambahan kendaraan per hari rata-rata hanya bisa mencapai seratusan unit perbulan, padahal biasanya perhari penambahan kendaran sekitar 60-an unit dengan kalkulasi 200-san per bulan. (Baim)

Minahasa, detiKawanua.com – Insan pers di Indonesia kembali dirundung duka. Hal ini akibat pembunuhan sadis yang menimpa Demas Laira di Mamuju Tengah Sulawesi Barat, Wartawan Kabardaerah.com yang dilakukan oleh orang tak dikenal belum lama ini.

Sontak hal ini pun menimbulkan kecaman seluruh wartawan yang ada di seluruh daerah termasuk Kabupaten  Minahasa. Aksi damai dan turun ke jalan pun dilakukan oleh  puluhan wartawan Biro Minahasa yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pers Minahasa (Persmin) dan Aliansi Wartawan Minahasa (Awam), Senin (24/08).

Dalam orasi tersebut seluruh Wartawan Minahasa yang tergabung  dalam PWI, Persmin dan Awam meminta agar pemerintah indonesia harus memperhatikan soal keselamatan wartawan.

Wartawan adalah warga indonesia yang memiliki tugas mulia untuk menginformasikan berbagai informasi fakta kepada masyarakat.

“Pemerintah harus bisa menjamin keselamatan dan kenyamanan wartawan dalam menjalankan tugasnya. Intimidasi dan kekerasan terhadap wartawan masih saja terjadi,” tegas mereka di tugu monas Tondano yang berlokasi di Pusat Kota Tondano dan di Polres Minahasa.

Dikatakan Oleh Ketua PWI Minahasa Cristian Tangkere yang juga turut dihadiri Ketua Persmin Kelly Korengkeng dan Ketua Awam Jefry Uno, aksi ini sebagai bentuk solidaritas bagi wartawan yang mengalami kekerasan, intimidasi saat menjalankan tugas ini. Ingat !!! peristiwa pembunuhan ini tak akan menyurutkan niat kami untuk memberikan informasi kepada masyarakat ujar Mereka.

“Stop intimidasi dan kekerasan kepada wartawan. Ingat, Kami tak akan tinggal diam,” kecam mereka.

Adapun aksi damai yang dilakukan oleh seluruh Wartawan yang hadir yakni mendesak Polri untuk mengusut tuntas perusakan situs berita tempo.co dan mengusut tuntas pembunuhan Demas Leira, Wartawan di Mamuju, Sulawesi Barat. Kemudian dalam tuntutan tersebut mereka juga Mendesak Polri untuk menjamin keamanan dan ketentraman insan Pers dalam melaksanakan kegiatan Jurnalistik sebagai amanat UU Pers dan sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia.

Mereka juga mendesak DPRD Minahasa untuk mengawal kasus pengrusakan situs berita tempo.co dan pembunuhan Wartawan di Mamuju, Sulawesi Barat demi menjaga jalannya demokrasi dan Kemerdekaan/ Kebebasan Pers di Indonesia.

“Juga mendorong semua media massa untuk bersatu padu mengawal terlaksananya Kemerdekaan/ Kebebasan Pers di Indonesia, agar tidak ada lagi insan Pers atau Perusahaan Pers yang diintimidasi, diserang bahkan di bunuh,” katanya.

Diketahui, Demas dibunuh setelah sebelumnya melakukan peliputan dan hendak pulang ke rumahnya. Diduga hal ini terjadi, akibat salah satu pemberitaan Demas yang sering menyorot proyek yang diduga dilakukan tak becus oleh sejumlah aparat desa. Demas ditemukan dengan jumlah 17 tusukan disekujur tubuhnya akibat senjata tajam. (Baim)

Minahasa, detiKawanua.com – Bupati Minahasa Dr. Ir. Royke Octavian Roring MSi, IPU, ASEAN.Eng dan Wakil Bupati Minahasa DR.(Hc). Robby Dondokambey SSi, MM mengikuti Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Plus di Aula Benteng Moraya Tondano, Senin (24/08).

Rapat ini dihadiri langsung oleh kapolresta Manado kombespol Elvianus Laoli SIK MH, Dandim 1309 Manado Letkol Inf. Yohanes Reymond Raja Sulung Purba, SH, M.Tr (Han), Wakapolres Tomohon Kompol Agnes Turambi SE, Kapolres Minahasa AKBP Denny Situmorang SIK, Dandim 1302 Minahasa Letkol INF Helbert Andi Amino Sinaga SIP, Ketua Pengadilan Tinggi Tondano ST Iko Sudjatmiko SH, MH, Kajari Minahasa Rahmat Budiman Taufani SH MKn, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Frits Muntu S.Sos, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr Denny Mangala MSi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir Wenny Talumewo MSi dan Kaban Kesbangpol Ir. Janny Moniung.

Rapat ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan covid 19.

Bupati menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Forkopimda Minahasa dalam pelaksanaan peringatan HUT Proklamasi tahun 2020 sehingga bisa berjalan dengan baik dan sukses walaupun dirayakan secara sederhana karena adanya pandemi covid 19 namun tetap berlangsung secara hikmat.

Bupati Minahasa juga menyampaikan bahwa rapat ini merupakan rapat lanjutan yang membahas mengenai beberapa hal yaitu, evaluasi penyelesaian masalah tanah di seputaran makawembeng yang telah ditindaklanjuti oleh Tim dan telah menghasilkan solusi bersama tapi tetap memerlukan sosialisasi kepada masyarakat yang terkait termasuk dalam mempercepat penyelesaian batas administrasi Pemerintahan, percepatan penyelesaian masalah tanah agar penyelesaiannya benar benar komprehensif. Ditegaskan pula bahwa penyelesaian masalah hukum terus berproses sesuai ketentuan.

Demikian halnya tentang evaluasi penyelesaian masalah tanah di Kelelondey yang sempat diaspirasikan oleh masyarakat Langowan Barat, dimana hal ini pun menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten dan Tim yang dibentuk sementara mengumpulkan data data yang diperlukan dalam rangka mendukung penyelesaian tanah Kelelondey.

Dalam rapat tersebut dibahas juga evaluasi kondisi Kamtibmas di Wilayah Minahasa dan strategi peningkatan kedepan, Masalah trafficking di beberapa wilayah Minahasa yang intinya perlu sinergitas semua komponen untuk mewujudkan Minahasa yang aman dan damai.

Sementara itu, berkaitan dengan Tindak lanjut lnpres Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 34 Tahun 2020 termasuk sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan semua unsur Forkopimda sepakat untuk sosialisasi makin intensif dilakukan baik melalui jalur Pemerintah baik Kabupaten, Kecamatan sampai Desa dan Kelurahan maupun melalui jalur tokoh agama dan tokoh masyarakat. Namun demikian penerapan Sanksi juga yang melanggar baik perorangan maupun unit usaha perlu dilakukan terus untuk menjamin bahwa semua aktivitas masyarakat baik individu maupun usaha benar benar dilakukan sesuai Protokol Kesehatan.

Diakhir pertemuan, Bupati ROR mengharapkan kiranya kerjasama dan koordinasi antara pemkab Minahasa dengan Forkopimda Plus semakin ditingkatkan dan semoga sinergitas ini akan semakin mendorong percepatan pembangunan terutama dalam menyikapi dan mensolusikan berbagai perkembangan strategis di daerah kabupaten Minahasa ini demi keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan kita semua. (Baim)

Minahasa, detiKawanua.com – Bupati Minahasa Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si mengikuti Penerimaan Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat Individual Darurat Covid-19, untuk Rumah Sakit Dr. Sam Ratulangi Tondano. Senin (24/08).

Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan, Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementrian Kesehatan RI dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, Mars. Diawal sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kab. Minahasa terlebih Bupati yang selalu bekerjasama dengan baik, Kementrian Kesehatan selalu membantu apa yang menjadi kebutuhan di Kab. Minahasa terlebih di bidang kesehatan.

Beliaupun berpesan kepada 15 petugas kesehatan yang bertugas mulai dari 24 Agustus-23 November 2020 agar dalam waktu 3 bulan ini benar-benar dapat membantu pelayanan kesehatan di Kab. Minahasa Khususnya di RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano dan selalu menggunakan protokol kesehatan, pesan Rondonuwu.

Bupati Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si. Dalam sambutannya menyambut baik dan mengucapkan selamat datang serta selamat bertugas kepada seluruh tenaga kesehatan yang ditugaskan di Kab. Minahasa khususnya di RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano.

Bupatipun menyampaikan rasa terima  kasih, karena Kab. Minahasa selalu mendapat perhatian khusus dari  Kementrian Kesehatan, belum lama ini Kab. Minahasa mendapatkan Bantuan Alat PCR dari Kementian Kesehatan dengan demikian waktu tunggu dari pemeriksaan SWAB menjadi lebih cepat, ini semua untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kab. Minahasa. dengan harapan Bupati berharap agar kerjasama yang sudah terjalin dapat berjalan terus, ucap Bupati Roring.

Turut Hadir dalam Acara ini Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan, Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementrian Kesehatan RI dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, Mars, Sekretaris Daerah Kab. Minahasa Frits Muntu, S.Sos, Staf Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Irma Fitryana Herman, Endro Muljandari, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Minahasa dr. Maya Rambitan, M.Kes, Perwakilan Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Utara Heru Pratikto, Direktur RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano dr. Mariani Suronoto, dan Peserta NSI Darurat Covid-19. (Baim)

Boltim, detiKawanua.com – Penyaluran Bantuan Sembilan bahan pokok (Sembako) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), untuk masyarakat terdampak covid-19 telah selesai dilaksanakan pada jumat (21/08/2020) akhir pekan kamarin.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boltim DR. Ir. J. Sonny Waroka mengatakan, bahwa penyaluran bantuan sembako ini telah terealisasi dengan baik, aman, lancar serta sukses pelaksanaan penyalurannya dan berakhir di desa Kokapoy.

“Penyalaluran sembako sudah selesai dilakukan dengan baik, aman dan lancar kepada warga masyarakat yang terdampak covid-19,” jelas Sekda.

untuk jumlah реnеrіmа bаntuаn tahap duа ini, kata Sekda, sebanyak 11.588 Keраlа Kеluаrgа (KK) yang tеrѕеbаr dі 7 kecamatan dаn 81 desa ѕе Kabupaten Bоltіm, dimana warga masyarakat terkena dampak di 7 kесаmаtаn.

Diantaranya kecamatan, Tutuуаn jumlаh penerimanya 2.098 KK untuk 10 desa. Kecamatan Kotabunan ѕеbаnуаk 2.401 KK dаrі 15 dеѕа. Kecamatan Mоtоngkаd sebanyak 802 KK dі 11 dеѕа. Kecamatan Nuаngаn 1.262 KK dі 11 dеѕа. Kecamatan Mooat 531 KK dі 10 desa, Kecamatan Modayag 2.450 KK untuk 14 dеѕа. Sedangkan kecamatan Modayag Barat 2.044 KK dі 10 desa.

Lanjut dikatakan Sekda, terima kasih untuk Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Boltim, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pendamping desa, serta semua pihak yang terlibat sudah bekerja secara maksimal serta penyalurannya pun berjalan lancar, tepat waktu, dan tepat sasaran sesuai target yang diharapkan oleh Pemerintah daerah (Pemda) Boltim, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam penyaluran sembako hingga selesai.

“Ini merupakan, tanggungjawab sangat mulia yang diberikan oleh Bapak Bupati Boltim, Sehan Salim Landjar SH untuk melayani msayarakat Boltim yang terdampak covid-19,” ucap Sonny. (Fidh)

(foto:ist)

Sulut, detiKawanua.com – Gubernur Olly Dondokambey menghadiri rapat paripurna penjelasan KUA-PPAS Perubahan Provinsi Sulut Tahung Anggaran 2020 di Kantor DPRD Sulut, Senin (24/8/2020).

Dalam rapat paripurna nampak hadir jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen dan para pejabat di lingkup Pemprov Sulut.

Pada kesempatan itu, Gubernur Olly menyampaikan bahwa penyusunan KUA-PPAS Perubahan TA 2020 berbeda dari penyusunan pada tahun-tahun sebelumnya karena pandemi Covid-19.

“Tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 telah dimulai dengan melakukan refocusing kegiatan dan anggaran sebagaimana yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan,” kata Olly.

Menurutnya, sebagaimana arahan Pemerintah Pusat, maka telah dilakukan refocusing anggaran sebesar Rp191,5 miliar yang bersumber dari penghematan Belanja Perjalanan Dinas, Biaya Rapat, Belanja Modal untuk proyek-proyek/kegiatan yang tidak prioritas, Belanja Non Operasional (Bimtek, Sosialisasi), dan beberapa kegiatan fisik yang ditunda pembayarannya pada Tahun 2021.

Lanjut Olly, angggaran tersebut telah dimanfaatkan untuk berbagai hal penting, yaitu untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi.

Dirinya juga menegaskan bahwa seluruh proses refocusing melibatkan pihak kejaksaan dan BPKP yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Gubernur, Kejaksaaan Tinggi, BPKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Terkait KUA-PPAS Perubahan TA 2020, Olly menerangkan bahwa pada Semester II Tahun 2020 diasumsikan kondisi perekonomian Sulut masih dipengaruhi oleh trend perkembangan perekonomian nasional pada Semester I yang mengalami pelambatan, karena pandemi Covid-19, sehingga ekonomi Sulut lebih fokus pada bagaimana menggerakkan sektor pertanian, perikanan kelautan dan kehutanan sebagai kontributor terbesar terhadap pembentukan struktur perekonomian daerah.

“Pemerintah Daerah menghadapi keterbatasan sumber daya anggaran pembangunan karena adanya pemangkasan anggaran dari Pemerintah Pusat, maka beberapa hari yang lalu saya sudah mencoba minta bantu pemerintah pusat dalam rangka mengusahakan sumber pendanaan melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” ungkap Olly.

“Mudah-mudahan dana sebesar Rp191,5 miliar yang kita refocussing kegiatan itu dapat dikembalikan kepada kita sehinggga program pemerintah dalam rangka percepatan ekonomi di Sulut bisa berjalan, syukur kalau ada lebih banyak, target saya sih Rp1 triliun dorang harus kase ke torang,” sambungnya.

Lebih lanjut, Gubernur Olly mengajak pihak DPRD Sulut bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi Sulut di tengah pandemi Covid-19.

“Saya kira banyak hal yang memang harus kita lakukan di Sulut kita perlu dukungan dari seluruh Anggota DPRD yang ada di Sulut untuk dapat bekerja bersama-sama dengan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kita di saat pandemi Covid-19 ini karena kita tidak bisa menyangka dengan situasi kondisi seperti ini tapi kalau kita mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat dalam rangka membuka sektor-sektor perekonomian baru saya yakin dan percaya harapan kita Sulut lebih baik dan lebih hebat ke depan bisa terwujud,” imbuhnya.

Diketahui, tema pembangunan dalam RKPD Sulut Tahun 2020, yakni: “Memantapkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Peningkatan Pemerataan Infrastruktur”.

Dengan mengacu pada tema tersebut dan memperhatikan kondisi serta dampak pandemi Covid-19, maka prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD maka penyusunan KUA-PPAS Perubahan 2020, difokuskan pada tiga Prioritas Pembangunan Daerah berkaitan dengan penanganan dampak Covid-19 yaitu: Penanganan Kesehatan, Penyediaan Jaring Pengaman Sosial dan Penanganan Dampak Ekonomi, fokus pada bidang pertanian dan peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan, ketahanan pangan, koperasi dan UMKM, serta perindustrian dan perdagangan.

Untuk itu, Pemprov Sulut menyiapkan kegiatan-kegiatan strategis untuk masing-masing Prioritas Pembangunan Sulut, antara lain sebagai berikut:

1. Penanganan Kesehatan:

• Rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan;

• Penyediaan makan minum rumah singgah dan posko;

• Pengadaan ambulance ;

• Insentif petugas kesehatan;

• Penyediaan bahan dan peralatan kesehatan seperti APD, masker, dll.;

• Peralatan dan perlengkapan rumah singgah;

• Edukasi kesehatan;

• Biaya penginapan tenaga kesehatan;

• Penyediaan tempat tidur rumah singgah/RS darurat.

2. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial:

• Bantuan langsung bahan pokok kepada masyarakat;

• Belanja bahan makanan dari masyarakat untuk masyarakat (daging ayam, daging babi);

• Membuka dapur umum (paket makanan siap saji).

2. Penanganan Dampak Ekonomi:

• Penyediaan benih dan saprodi peternakan (daging ayam, daging babi, telur ayam);

• Bantuan premi asuransi kepada peternak sapi, bersama2 juga dengan asuransi gagal panen buat padi sawah ;

• Penyediaan benih tanaman pangan hortikultura;

• Optimalisasi lahan persawahan.

• Pasar murah dan operasi pasar;

• Bantuan bagi IKM;

• Bantuan benih ikan dan pakan;

• Bantuan cool box;

• Bantuan BBM untuk nelayan.

Adapun Pendapatan Daerah pada KUA-PPAS Perubahan, Rp.3.755.563.634.000,- Sisi Pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1.158.164.651.000,-, Dana Perimbangan Rp2.563.423.941.000,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp33.975.042.000,-

Sedangkan disisi Belanja Daerah, yang pada APBD Induk 2020 dianggarkan sebesar Rp4.291.511.333.977,- yang terdiri dari: Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp2.461.086.887.640,-, Belanja Langsung (BL) Rp1.830.424.446.336,-. Sedangkan disisi Pembiayaan Daerah dialokasikan Rp535.947.699.977,-. (mld70/*)

(foto:ist)

Minut, detiKawanua.com -Pelaksanaan Pembinaan Pelayan Khusus GMIM Program Sinode GMIM di GMIM Baitani Watudambo pada Sabtu (22/08/2020), menurut Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Sulut Pdt Lucky Rumopa MTh, bahwa kegiatan internal GMIM di Minut yang merupakan pembekalan majelis program bidang APP termasuk bidang kerjasama tersebut, sebaiknya tidak dicampuri pihak-pihak luar.

“Pihak-pihak luar orang-orang jangan ikut menggoreng kegiatan-kegiatan Gerejawi, sebab menurut saya pertemuan yang dihadiri. orang-orang yang dikenal memberi diri untuk dicalonkan itu sah-sah saja karena mereka warga GMIM,” jelas Pdt Rumopa Senin (24/08/2020) malam.

“Jangan ubah demokrasi jadi demonstrasi,” tandasnya.

Lanjut Pdt Rumopa, soal adanya spanduk yang berada di depan atau dekat mimbar itu biasa karena ada acara khusus.

“Karena ada acara khusus itu biasa ada itu, dan protes karena ada wajah gambar calon sebaiknya tidak perlu dibesar-besarkan. Kenapa harus dibesar-besarkan begitu mendalam?” Ungkapnya.

“Karena menurut hemat saya kenapa juga kita harus panas dengan peristiwa itu, kenapa ada yang  bukan warga GMIM yang bagi-bagi uang dalam gereja, tidak ada yang seheboh-heboh, teriak-teriak seperti itu,” jelas Pendeta yang masih aktif melayani di Gereja GMIM Baitel Batusaiki Manado ini.

“Menurut saya masih batas wajar, karena itu masih kegiatan internal gereja yang menggunakan gedung gereja untuk melakukan pembakalan-pembekalan pada majelis-majelis gereja dan klan-klan khusus, kebetuialn juga orang yang memberi diri memberi sumbang adalah orang GMIM, menurut saya  masih tidak menjadi persolaan masih sah-sah saja dan wajar-wajar,” urai Pdt Rumopa lagi.

Terkait adanya uang transport, menurutnya lagi itu hal yang biasa.

“Karena gereja juga sering memberi uang transport atau uang pengganti transportasi. Dan itu biasa, ada juga dapat ada juga tidak, tidak jadi masalah, karena bukan kewajiban. Kalau kebetulan yang memberi adalah calon itu sah-sah saja, masih syukur dia masih peduli, kalau tidak peduli dinilai tidak peduli, yang mengherankan ada bukan warga GMIM yang bagi-bagi duit di gereja GMIM tidak ada yg dikomplain, itu yang menjadi titik soal,” tegas  Pdt Rumopa.

Pun juga ikut dipertanyakan soal adanya suara-suara terkait hubungan tertentu.

“Lalu ada yg menggoreng-menggoreng anak ini, anak itu, padahal anak bupati saja ikut Pilkada tidak  dibesar-besarkan,” tuturnya lagi.

Untuk itu Pdt Rumopa mengatakan bahwa semua biarlah jemaat GMIM yang menilai.

“Biarlah jemaat yang menilai mana yang terbaik yang akan memimpin Minahasa Utara yang lebih kuat dan sejahtera ke depan,” ungkapnya.

“Dan saya harus  memberikan catatan penting! Bahwa hal ini digoreng-goreng karena warga GMIM paling mayoritas, wajar kalau warga GMIM mendukung warga GMIM, dan itu tidak menjadi masalah,” tegasnya.

Pdt Rumopa sendiri mengimbau semua pihak untuk terus menjaga toleransi antar umat beragama, keamanan dan ketertiban.

“Agar khususnya pelaksanaan seluruh Pilkada di Sulut dapat berlangsung dengan baik dan sukses, dan umumnya untuk kemajuan daerah kita lebih baik ke depan,” pungkasnya. (Rls/*)